Skip to main content

PUNGGUK MERINDUKAN BULAN

Pungguk Merindukan Bulan
Potret Gunungkidul dalam Pemenuhan Pelayanan Pendidikan
Kelompok Difabel

Resensi Oleh : Prisnia Dwi W

Penulis : Defi Nopita, Ikma Citra Ranteallo, Muhammad Joni Yulianto
Tahun terbit : 211
Penerbit : Maarif Institute for Culture and Humanity
ISBN : 978-602-97198-1-9

Buku ini berbicara mengenai perjalanan advokasi yang dilakukan oleh MAARIF Institute bersama dengan Yayasan TIFA pada kelompok difabel di Kabupaten Gunung Kidul tahun 2009-2011, dengan tujuan utama yaitu pengarusutamaan kebijakan inklusif dalam bidang pendidikan untuk kelompok difabel melalui kehadiran Citizen Charter (piagam kesepakatan warga). Selain itu buku ini juga berbicara mengenai proses perjalanan program dan dinamika yang berlangsung dalam memotret realitas – realitas sosial ekonomi di Kabupaten Gunung Kidul termasuk gambaran Kabupaten Gunung Kidul sebelum dan sesudah advokasi dilakukan.

Di bagian awal buku diceritakan mengenai bagaimana kelompok difabel dianggap sebagai pungguk yang merindukan kehadiran sang bulan. Sebagai pungguk mereka pun dianggap kelompok yang tidak pernah tercapai keinginannya, akibat dari beberapa hal seperti hambatan fisik, hambatan psikis individu ataupun akses pada fasilitas publik. Dianggapnya difabel sebagai pungguk diyakini disebabkan melalui stratifikasi sosial yang ada di masyarakat. Stratifikasi sosial adalah hierarki yang ada di masyarakat yang didasarkan pada bermacam hal mulai dari kasta, kondisi ekonomi, gender, atau dalam kasus difabel adalah kondisi tubuh. Stratifikasi sosial inilah yang menjadi penyebab perbedaan perlakuan pada orang atau kelompok tertentu. Bagi difabel, stratifikasi sosial juga melahirkan adanya ableism, yaitu sebuah prejudice/ prasangka terhadap kelompok difabel. Dampak nyata yang dirasakan oleh difabel salah satunya di dunia pendidikan dimana mereka hanya dianggap mampu untuk menjalani pendidikan di SLB karena adanya hambatan kompleks dari diri mereka maupun adanya penolakan dari masyarakat non difabel. Pada akhirnya muncul wacana akan pendidikan inklusif yang dianggap mampu mengakomodasi baik itu akses atas pendidikan maupun kebutuhan – kebutuhan khusus difabel.

 

(more…)

PERINGATAN HARI KARTINI DI SLB N 2 YOGYAKARTA

Setiap tahun tepatnya tanggal 21 April adalah hari peringatan R. A. Kartini atau lebih dikenal dengan Hari Kartini, dimana Kartini merupakan seorang wanita yang gigih dalam memperjuangkan hak kaum perempuan. Dalam peringatan ini banyak institusi akademis maupun kelembagaan serta instansi pemerintah turut serta merayakan hari besar tersebut dengan mengadakan berbagai macam rangkaian acara maupun kegiatan yang menarik, seperti di SLB N 2 Yogyakarta yang tiap tahunnya menyelenggarakan peringatan Hari Kartini dengan beragam rangkaian acara. Dalam puncak acara yang diselenggarakan pada hari Jumat 21 April 2017 di aula SLB N 2 Yogyakarta, SAPDA turut meliput kegiatan tersebut dan mendokumentasikan kegiatan fashion show yang tengah berlangsung.

Tema yang diusung dalam peringatan Hari Kartini tahun ini adalah SEMANGAT MERAIH PRESTASI TINGGI. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan sebelum puncak acara yaitu lomba yang sifatnya olahraga dan seni. Rangkaian lomba seperti lomba bowling, yaitu bowling kecil-kecilan, lomba mewarnai dan menggambar untuk anak-anak, kemudian puncak acara ada fashion show dan berfoto dengan backdrop yang sudah disediakan oleh pihak sekolah dan didekorasi minimalis. Sebagai puncak acara diikuti oleh semua siswa dan mendapat antusias yang tinggi baik dari siswa, guru hingga orang tua siswa. Salah satu siswa yang ditemui bernama Akmal (mengalami disabilitas Down Syndrome) mengatakan sangat senang mengikuti acara ini, dan ia mendapatkan 2 hadiah sekaligus. Melihat antusisme anak-anak yang tinggi dengan acara fashion show tersebut, Kepala Sekolah SLB N 2 Yogyakarta, Sri Muji Rahayu menyampaikan bahwa pihak sekolah sangat support dengan bakat yang dimiliki oleh anak-anak, terutama anak dengan disabilitas grahita yang mengalami hambatan intelektual.

Tiap tahunnya pihak sekolah mengadakan acara peringatan Hari Kartini, begitu juga hari besar nasional seperti Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Anak Nasional. Dalam peringatan Hari Kartini, seluruh siswa maupun guru mengenakan kostum adat Jawa. Para siswa tidak mengalami kesulitan dalam penyediaan baju adat Jawa karena tiap hari Kamis Pahing sudah menjadi peraturan sekolah untuk mengenakan pakaian adat Jawa. Hal ini tidak lepas dari bantuan Pemerintah Kota Yogyakarta yang memiliki program JPD (jaring pengaman pendidikan daerah) sehingga sekolah mendapatkan support untuk biaya operasional dan biaya personal. Biaya personal ini diantaranya dikembalikan ke anak untuk kegiatan sekolah, misalnya pembelian seragam dan bantuan ini digunakan oleh anak-anak untuk memenuhi kebutuhan pengadaan baju adat Jawa. Banyak orang tua pun sangat mensupport kegiatan ini, mereka seakan menginginkan anak-anak mereka untuk tampil terus di pentas fashion show.

Di sisi lain, ada harapan tersendiri dari pihak sekolah maupun orang tua siswa dari penyelenggaraan kegiatan ini. Perwakilan dari sekolah, Sri Muji Rahayu mengungkapkan memiliki harapan yang besar kepada anak-anak didiknya. Ia melihat anak-anak memiliki bakat seni yang luar biasa sehingga ia pun berharap bakat dan potensi mereka dapat di explore, menunjukkan kepada dunia luar bahwa mereka mampu berdiri di atas pentas. Oleh karena itu, ia memiliki sebuah keinginan, yaitu mewujudkan sekolah yang berbasis seni.

“..saya ingin mewujudkan sekolah berbasis seni, seni apapun. Ada seni rupa, seni musik, termasuk olahraga juga..” papar Sri Muji Rahayu yang sering disapa dengan panggilan bu Yayuk.

Salah satu orang tua siswa yang ditemui, Sri Wahyuni yang notabene pengurus POTADS (Persatuan Orang tua Anak dengan Down Syndrome) berharap agar keluarga yang memiliki anak dengan disabilitas bisa mensupport anaknya untuk keluar, tidak di rumah dan tidak boleh diam di rumah, harus kenal dengan masyarakat walopun nmasyarakat masih memiliki stigma negatif dan diharapkan ke depannya pemerintah lebih memperhatikan lagi anak-anak seperti ini. Selain itu ia berharap, konsep ke depannya dalam peringatan Hari Kartini kegiatannya outdoor agar bisa mengkampanyekan isu disabilitas lebih luas. (Dhinda)

 

PEREMPUAN DAN TANTANGAN MEREBUT KUASA

Judul buku: Perempuan dan tantangan Merebut Kuasa
Resensi oleh: Annisatul Ummah (Mahasiswa KPI Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

 

Revolusi sejarah yang terjadi berkat feminisme adalah revolusi yang paling sukses dan paling tidak berdarah selama hidup umat manusia. Anda hanya harus memalingkan muka ke arah perubahan-perubahan dalam masyarakat untuk mengenali feminisme sebagai penyebabnya (Naomi Wolf, Geger Gender, hlm 87).

Naomi memulai buku ini dengan kisah Anita Hill yang menggemparkan kondisi politik Amerika tahun 1991 silam. Perempuan yang juga seorang Dosen di fakultas Hukum Universitas Oklahama ini menceritakan kasus pelecehan seksual yang menimpa dirinya. Ia yang dibantu temannya Harrient Grat, seorang penasihat dalam panitia senat yang mengetes calon Hakim Agung ketika itu, menceritakan apa yang menimpa dirinya ketika bekerja di Komisi Kesetaraan Kesempaan Kerja (EEOC).
Hebohnya, pelaku yang melakukan pelecehan seksual itu, sesuai dengan pernyataan Hill, adalah seorang calon Hakim Agung Amerika Serikat. Clarence Thomas namanya. Dan pernyataan Hiil tersebut tepat disampaikan ketika dengar pendapat –semacam tes untuk calon Hakim Agung- dan seminggu sebelum pemungutan suara untuk Thomas.
Memang pada mulanya, kasus Hill ini ditekan agar tak naik kepermukaan. Namun, mata wartawan cukup jeli. Seorang wartawan bernama Timothy Phelps berhasil melacak keberadaan Anita Hill dan menyiarkan kisahnya di Newsday. Hill pun juga diwawancarai untuak acara di Radio Nasional. Hingga selanjutnya Hill Sendiri mengadakan konperensi pers di Oklahoma, yang disiarkan oleh stasiun TV Internasional CNN.

Akibatnya, para senator kelimpungan. Mereka tak kuasa menahan arus gonjang-ganjing yang menyudutkan proses pemilihan calon Hakim Agung tersebut. Masyarakat pun, yang memiliki akses pada senator, ribut mempertanyakan kebenaran kasus Hill tersebut dan sikap para senator kepadanya. Diceritakan, kantor senator Daniel Patrick Moynihan “diserang” 3000 kali panggilan telepon dari masyarakat. Operator telepon milik senat kewalahan. Dan para senator dipaksa bergerak untuk menunda pemungutan suara yang tadinya sudah terjadwal. Apakah berakhir disitu? Tidak. Justru inti pembicaraan buku ini baru akan dimulai.

Kasus Hill-Thomas ini berlanjut dengan bangkitnya kemarahan masyarakat perempuan Amerika. Dimana-mana kasus Hill dibicarakan. Media dan koran-koran sibuk mengangkat kasus Hill dengan judul-judul yang dicetak besar. Ini benar-benar gempa politik untuk Amerika Serikat. Sebuah goncangan yang disebut sebagai “efek Anita Hill”. Dan dampak pertama dari Efek Anita Hill ini dapat kita lihat pada pemilihan umum Amerika satu tahun setelahnya. Kemudian akibat selanjutnya adalah wacana feminisme yang tak dapat dibendung lagi di Amerika Serikat dua tahun setelahnya.

Pemilu Amerika Serikat tahun 1992 dapat dikatakan sebagai sebuah geger gender dan runtuhnya kekuasaan “tirani” maskulinitas di Amerika. Pemilu 1992 juga dapat dikatakan sebuah kemenangan besar bagi calon-calon kandidat perempuan. Ini terbukti dengan program dan agenda-agenda pemerintah pasca pemilihan umum tersebut. Amerika Utara saja telah memenangkan banyak agenda pemerintahan pro-perempuan, diantaranya:
• Akta cuti keluarga (The Family Leave Act). Lolos setelah 12 tahun diperjuangkan. Undang-Undang ini memberikan hak bagi para orangtua untuk mendapatkan cuti selama empat bulan untuk merawat bayi atau kerabat yang sakit.
• Protes keras atas Amandemen Hyde yang menutup keran dana layanan kesehatan bagi perempuan yang memerlukan aborsi dengan alasan kesehatan atau akibat perkosaan.
• Anggaran bagi penelitian-penelitian tentang kanker payudara dijadikan dua kali lebih besar.
• 37 persen pejabat tinggi terdiri dari perempuan, diantaranya Ketua Dewan Penasihat Ekonomi.
• Hilangnya aturan yang melarang perempuan menjadi pilot pesawat tempur.
• Anggaran untuk tahun 1993 dalam bidang riset kesehatan perempuan meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 1992. Selain itu juga dilakukan pengikutsertaan perempuan sebagai subjek berbagai riset kedokteran yang semula mengabaikannya.
• Dan lain-lain (lebih lanjut, lihat halaman 41-45).

(more…)

MERETAS SIKLUS KECACATAN, REALITAS YANG TERABAIKAN

Judul : Meretas Siklus Kecacatan, Realitas yang terabaikan
Penulis : Sapto Nugroho dan Risnawati Utami
Penerbit : Yayasan Talenta dan The Ford Foundation
Cetakan : I
Tahun terbit : 2004
Tebal : 170 hlm. ; 21 cm

Resensi oleh: Arifki Budia Warman

 

Membongkar Stigma Negatif Difabilitas
Kenormalan merupakan ideologi yang paling lama dianut oleh manusia sampai saat ini. Ideologi kenormalan ini pada akhirnya membagi manusia antara yang normal dan tidak normal. Dikotomi antara normal dan tidak normal ini kemudian mengkonstruksi cara pandangan manusia terhadap yang tidak normal. Konstruksi ini membuat manusia lebih cenderung mendekati sesuatu yang baik dan normal, sedang yang tidak baik dan tidak normal dijauhi. Cara pandang ini terus direproduksi melalui pengetahuan-pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk, yang normal dan yang tidak normal. Bahkan pembedaan ini pun dikenakan pada seorang yang normal dan tidak normal dari segi fisik maupun psikis. Sehingga seorang difabel yang dianggap tidak normal cenderung dijauhi, tidak diperhatikan, mendapatkan stigma negatif bahkan menjadi orang yang terlupakan di tengah-tengah masyarakat.

Pemahaman masyarakat seperti inilah yang kemudian didekonstruksi oleh Sapto Nugroho dan Risnawati Utami melalui penelitiannya yang menjadi buku berjudul “Meretas Siklus Kecacatan” ini. Sejalan dengan judulnya, penulis ingin meretas atau membongkar pemahaman orang akan difabilitas selama ini. Dalam pandangan umum selama ini, difable adalah manusia yang tidak normal, baik dari segi psikis maupun dari fisik. Problem yang dihadapi oleh seorang difabel bukanlah sekadar persoalan difabilitasnya saja, namun menyangkut segala aspek kehidupan, mulai dari HAM sampai pada eksistensi diri. Sehingga tidak jarang seorang difabel menjadi terpinggirkan di tengah-tengah masyarakat, baik dari segi peran, kewajiban serta hak yang sangat dibedakan dengan masyarakat lain pada umumnya.

Untuk melihat keterpinggiran difabel dalam masyarakat ini, penulis menekankan penelitiannya pada kesehatan reproduksi dan seksualitas. Kesehatan reproduksi dan seksualitas sangat erat kaitannya dengan difabilitas. Hubungan ini menjadikan persoalan difabel di bidang kesehatan reproduksi dan seksualitas begitu kompleks. Kebanyakan penyebab kecacatan adalah berawal dari kurangnya pengetahuan akan kesehatan reproduksi dan seksualitas itu sendiri. Semisal, seorang anak lahir dalam keadaan cacat karena sang ibu ketika mengandung terinfeksi dan sebagainya. Selain itu ada pandangan masyarakat bahwa para difabele aseksual. Untuk meluruskan hal inilah penulis kemudian mencoba menggambarkan persepsi dan pengetahuan difabel terkait reproduksi dan seksualitas.

(more…)

AGAMA DAN KESEHATAN REPRODUKSI

Identitas Buku
Judul : Agama dan Kesehatan Reproduksi
Editor : M. Imam Aziz, Elga Sarapung, Masruchah
Penerbit : Pustaka Sinar Harapan bekerja sama dengan Yayasan Kesejahteraan Fatayat dan The Ford Foundation
Tebal : xxii + 327 halaman
Terbit : 1991 (cetakan pertama)

Resensi buku oleh: Robi Kurniawan (Mahasiswa Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Agama di Meja Keadilan Jender
Agama sedang ditantang, dan penantangnya adalah Feminisme. Feminisme bukan sekadar ideologi kesetaraan, namun juga sebuah pengingat: bahwa kemapanan dan status quo tak selamanya bisa bertahan dan dipertahankan.

Demikian semangat yang kita temukan dalam buku Agama dan Kesehatan Reproduksi yang diterbitkan Pustaka Sinar Harapan, bekerja sama dengan Yayasan kesejahteraan Fatayat dan The Ford Foundation ini. Meski buku tersebut telah diterbitkan pertama kali jauh pada tahun 1999, dan salah seorang penulisnya telah wafat seperti Almarhum Gusdur, buku ini terus bergema sampai hari ini.
Gusdur dan beberapa penulis lainnya, terdiri dari kalangan agamawan, akademisi, aktivis dan pekerja sosial rembukan dalam sebuah seminar yang diadakan waktu itu, Seminar Nasional ‘Perempuan, Agama, Kesehatan Reproduksi, dan Etika Global’. Semangat mereka sama, yaitu membicarakan ulang beberapa isu tentang perempuan yang terus menerima ketidakadilan atas dirinya, baik di ranah keluarga, politik dan publik. Dan lebih spesifik lagi, isu besar yang menjadi sabab ketidakadilan tersebut adalah agama.

Uniknya, dalam makalah dan ceramah seminar yang dikumpulkan dalam buku ini, posisi agama sebagai isu besar yang berkaitan erat dengan ketidakadilan atas perempuan tidak untuk ditinggalkan, tidak untuk dilemahkan, dan tidak untuk semata-mata dicela sebagai penyebab utama ketidakadilan atas perempuan. Melainkan agama sebagai bagian yang mesti dikritisi, dibaca ulang, diinterpretasi ulang, dan bukannya tidak mungkin; untuk dirangkul sebagai landasan-landasan yang dapat dipakai pejuang kesetaraan gender untuk memperoleh haknya. Ya, karena pada dasarnya, semua penulis dalam buku ini, sepakat bahwa agama hadir untuk meninggikan harkat martabat manusia, menyerukan pada kesetaraan dan keadilan.

 

(more…)

DISKUSI PEMBAHASAN LOGO DIFABEL UNTUK KENDARAAN

Polemik mengenai penyandang disabilitas mengendarai kendaraan masih menjadi fokus berbagai pihak, agar pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi, khususnya disabilitas tuli yang ingin mendapatkan SIM. Dalam hal ini, SAPDA terlibat dalam diskusi yang membahas logo difabel untuk menandai pengendara difabel di DIY hari Kamis, 30 Maret 2017 yang dimulai pukul 09.00 bertempat di sekertariat Komite Disabilitas DIY. Peserta diskusi berjumlah sekitar 20 orang yang mewakili beberapa DPO di DIY seperti HWDI, FPDB, PPDI Sleman, Pertuni Bantul dan Gunungkidul dan Gerkatin Jogja.

Diskusi ini merupakan tindak lanjut dari diskusi sebelumnya yang membahas tentang hak bagi teman-teman disabilitas tuli untuk mendapatkan hak untuk mendapatkan izin mengendarai, yaitu SIM. Hal ini dikarenakan masih ada persoalan dari Ditlantas DIY terkait dengan penyandang disabilitas tuli, bahwa mereka tidak boleh mendapatkan SIM dengan alasan tidak bisa mendengar ketika ada bunyi klakson sehingga hal tersebut dapat membahayakan diri sendiri atau oranglain.

Untuk mengambil jalan tengahnya agar penyandang disabilitas tuli bisa mendapatkan haknya, maka Komite Disabilitas DIY berinisaiasi untuk menjembatani dengan memberikan tanda/ logo kendaraan bagi pengendara disabilitas. Hal ini menuai beberapa opini, seperti dari sisi pemenuhan hak memang mendorong pemerintah untuk memenuhi hak penyandang disabilitas tuli mendapatkan SIM, namun di sisi lain harus melihat bahwa hak kita juga dibatasi oleh hak orang lain. Ini berarti bahwa semisal dari satu sisi kita mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas, di sisi lain kita harus sadar hak kita dibatasi oleh orang lain bahwa kita harus menyadari hak kita dapat membahayakan orang lain.

Dengan adanya tanda/ logo disabilitas pada kendaraan, harapannya agar disabilitas tuli juga bisa berkendara di jalan. Dengan adanya tanda/ logo, masyarakat umum dapat mengetahui bahwa koendaraan yg dikendarai adalah penyandang disabilitas sehingga dapat mengambil tindakan/ sikap dalam berkendara.

Dari diskusi banyak masukan-masukan terkait dengan logo yang akan digunakan sebagai penanda. Di awal diskusi ada pro dan kontra, namun setelah diskusi disepakati logo tetap menggunakan logo yang sudah familier selama ini yaitu tanda orang dengan kursi roda. Dikarenakan apabila desain logo diganti dengan yang baru, ini membutuhkan sosialisasi yang cukup lama untuk mengenalkan logo tersebut ke masyarakat.

untuk logo dikasih sebaiknya secara umum untuk semua ragam disabilitas yang mengendarai, agar inklusifitas tetap ada” ujar mbak Dwi dari Gerkatin.
untuk desain logo sebaiknya masalah warna dan bentuk harus dilihat dari esensinya harus digunakan untuk apa” ujar mas Salim, PPDI DIY.
Di akhir diskusi disepakati untuk tanda/ logo yang digunakan adalah logo yang selama ini familier yaitu orang dengan kursi roda, latar belakang logo warna kuning, ada tulisan pengendara disabilitas, untuk desain diserahkan ke pihak lain yang ahli di bidangnya. Dari hasil diskusi ini selanjutnya akan dibawa dalam workshop yang akan dilaksanakan tanggal 10 April 2017 dengan mendatangkan pihak-pihak yang berkompeten seperti Dishub, Kepolisian dan Dinsos untuk membahas pemenuhan hak disabilitas mendapatkan SIM. (Abas)

ROADSHOW TIM WDCC SAPDA KE LOMBOK

Tim WDCC melakukan perjalanan ke Lombok NTB  5-8 Maret 2017 yang diwakili oleh Rini Rindawati dan Nina Musriyanti. Tujuan perjalanan ini untuk menggali informasi bagaimana pelayanan yang diberikan oleh stakeholder bagi perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan. Informasi didapat lewat wawancara ke lembaga penyedia layanan antara lain: UPPA Polres NTB, DP3AP2KB, Kejaksaan Negeri, Dinas Sosial, Paramitha, PPT Rumah Sakit Bhayangkara, LPA NTB,SANTAI, LBH APIK, HWDI, PPDI, Gerkatin NTB. Selain wawancara dilakukan juga workshop penyusunan draft panduan pemulihan bagi perempuan dengan disabilitas yang mengalami kekerasan.

foto story Lombok 2

ROADSHOW TIM WDCC SAPDA KE SUMBA NTT

Tim WDCC melakukan perjalanan ke Sumba NTT  27 Februari s/d. 3 Maret 2017 yang diwakili oleh Rini Rindawati dan Nina Musriyanti. Tujuan perjalanan ini untuk menggali informasi bagaimana pelayanan yang diberikan oleh stakeholder bagi perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan. Informasi didapat lewat wawancara ke lembaga penyedia layanan antara lain: UPPA Polres Sumba, DP3AP2KB, Kejaksaan Negeri, Dinas Sosial, Rumah Aman, Rumah Sakit, Yayasan Bahtera, Save the Children dan Forum Peduli Difabel. Selain wawancara dilakukan juga workshop Penyusunan Draft Panduan Pemulihan Bagi Perempuan dengan Disabilitas yang Mengalami Kekerasan.

Foto Story Sumba NTT

SOSIALISASI KOTA LAYAK ANAK

Dalam berjejaring, SAPDA mengikuti beberapa kegiatan diluar fokus isu lembaga, hal ini sebagai wujud konsistensi SAPDA dalam melakukan proses perluasan jaringan dengan berbagai pihak.

Dalam hal ini, SAPDA turut berpartisipasi di kegiatan sosialisasi dari KPPPA-BPPM DIY tanggal 15 Maret 2017 di hotel sahid Jaya Babarsari. Peserta yang hadir sekitar 80 orang, terdiri dari lembaga, organisasi perempuan, organisasi profesi, medis (rumah sakit/puskesmas) dan dinas terkait.

Kegaiatan sosialisasi ini merupakan lanjutan rangkaian kegiatan pelatihan bagi tenaga kesehatan dan bidan dalam mendukung program kota layak anak dari KPPPA-BPPM DIY. Tujuan dari kegiatan ini diharapkan para peserta bisa berbagi informasi dalam lingkungan keluarga sendiri dan masyarakat sekitar agar lingkungan bebas asap rokok demi kesehatan anak-anak generasi bangsa.
Untuk bayi baru lahir dianjurkan makanan pertama ASI, bukan susu formula dan dilanjutkan ASI eklusif selama 6 bulan. Di lingkungan kerja juga dianjurkan tiap instansi menyediakan ruang Laktasi (ruang menyusui) bagi karyawan perempuan untuk menyusui atau memeras ASI.
Dalam proses tumbuh kembang anak diharapkan juga memperhatikan aspek pemberian gizi dan nutrisi yang cukup, jangan berlebihan agar tidak terjadi kurang gizi dan obesitas (kelebihan berat badan).
Informasi tersebut diatas sangat penting untuk diinformasikan kembali ke berbagai pihak yang terdekat, contohnya keluarga, agar dapat menyeimbangkan pola hidup dan memperhatikan kesehatan. (Tari)

PENDATAAN DISABILITAS DI DESA MARGOREJO

Proses pendataan penyandang disabilitas terus dilakukan, guna mendapatkan data valid yang diverifikasi agar disabilitas mendapatkan haknya. SAPDA bersama relawan dari mahasiswa UGM ditemani oleh perwakilan Karang Taruna dan komunitas disabilitas di Tempel melakukan proses pendataan di Desa Margorejo, Tempel Sleman Yogyakarta tanggal 11 Maret 2017.
Saat melepas relawan pendataan, Tri, Kesra Kecamatan Tempel, menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan dari UGM dan SAPDA beserta PPDI Kecamatan Tempel untuk melakukan pendataan bagi disabilitas di Kecamatan Tempel. Menurutnya kegiatan ini cukup besar artinya bagi pemerintah, karena akan menghasilkan data yang cukup valid dengan berinteraksi langsung ke grass root.
Sebelum melakukan pendataan, dilakukan sosialisasi ke para dukuh pada saat agenda rapat para dukuh tanggal 9 Maret 2017. Dalam sosialisasi tersebut, para dukuh di Desa Margorejo diharapkan dapat menyampaikan kepada para kader desa dan karang taruna untuk membantu pelaksanaan pendataan, karena mereka-lah yang mengetahui keberadaan dan alamat rumah disabilitas.

Awal proses pendataan di lapangan adalah menuju ke rumah pak dukuh untuk mencari data awal di dukuh masing-masing. Setelah itu mencari informasi ke masing-masing dukuh apakah ada data disabilitas yang belum masuk, apabila belum ada nantinya dukuh akan menghubungi Karang Taruna dan kader desa utk mendapatkan data di lapangan sesuai dengan data yang dimiliki oleh dukuh. Setelah sampai di lapangan dilakukan proses wawancara, data terkumpul dan kembali ke pos untuk memasukkan data ke data input. Data yang didapat adalah 14 disabilitas baru, ada beberapa data yang tidak sinkron, dikarenakan ketidaksesuaian antara data acuan dan data di lapangan.

Namun karena informasi awal sosialisasi tidak sampai kepada kader desa dan Karang Taruna menyebabkan  pelaksanaan pendataan sedikit terkendala. Temuan ini menjadi bahan evaluasi bersama di dalam tim, semoga kedepan bisa mengantisipasi hal semacam ini.

Harapan ke depan setelah mendapatkan data tersebut, pemerintah desa mengetahui warganya yang mengalami disabilitas serta mengetahui persoalan dan kebutuhan mereka, sehingga pemerintah desa bisa memberikan program bagi disabilitas yang ada di wilayahnya masing-masing, untuk kemajuan mereka.