Skip to main content

Desa Yang Inklusif Bagi Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Bapak Bito Wikantosa, Kepala Sub Direktorat Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa Ditjend PPMD Kemendesa, PDT, dan Transmigrasi, menjadi narasumber dalam acara Workshop Knowledge Sharing “Inisiasi Kebijakan Inklusi di Level Kabupaten/ Kota & Desa/ Kelurahan”, Jogja, 10 Mei 2016.

Setelah disampaikan paparan dari Kementrian Sosial, selanjutnya Bapak Bito Wikantosa dari Kemendesa, PDT, dan Transmigrasi menyampaikan materi tentang Desa yang inklusif bagi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam acara Workshop Knowledge Sharing “Inisiasi Kebijakan Inklusi di Level Kabupaten/ Kota & Desa/ Kelurahan”, rangkaian kegiatan Program Peduli Pilar Disabilitas yang diselenggarakan Sapda, Jogja, 10 Mei 2016. Berikut adalah paparan selengkapnya.

Terkait isu dari UU Desa, dasar pikirnya dulu, bagaimana kawan-kawan disabilitas terpenuhi hak-haknya sebagai warga negara. Pertama-tama adalah soal tidak membedakan warga yang disabilitas maupun yang tidak, semua punya hak yang sama, semua warga negara. Itu aturan umum mengatur tata kelola seluruh kehidupan di desa maka seluruh warga desa siapapun itu punya hak yang sama dan wajib dilayani dengan adil. Salah satu fakta obyektif yang harus dipenuhi adalah disabilitas.

Ada hal mendasar yang mengubah wajah desa, UU desa diterapkan atas dua asas; pertama, asas pengakuan keanekaragaman budaya. Desa harus tumbuh sesuai jati dirinya, tumbuh dalam sejarahnya dan mengembangkannya. Daerah Kalimantan masih banyak desa adat karena masih banyak tanah ulayat. Tapi dari asas recognisi ini diakui desa adat dan kewenangan desa dari hak asal usulnya. Itu menjadi kewenangan desa itu sendiri untuk mengatur. Kedua asas subsidiaritas. Kalau sanggup mengatur urusan pemerintahan maka pemerintah tidak boleh mengambil alih. Ketika dulu UU desa belum ada, desa bisa diserbu untuk proyek macam-macam. Desa hanya obyek. Dengan UU desa, kalau desa bisa sanggup dan mengurus itu, tidak boleh diambil alih.

(more…)

Peran Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Bapak Nahar, Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, menyampaikan paparan dalam acara Workshop Knowledge Sharing “Inisiasi Kebijakan Inklusi di Level Kabupaten/ Kota & Desa/ Kelurahan”, Jogja, 10 Mei 2016.

 

Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang terangkum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas ini merupakan materi yang disampaikan Pak Nahar dalam acara Workshop Knowledge Sharing “Inisiasi Kebijakan Inklusi di Level Kabupaten/ Kota & Desa/ Kelurahan” Yogyakarta, 10 Mei 2016. selengkapnya, berikut adalah paparannya.

UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disahkan tanggal 17 Maret 2016, diundangkan 15 April 2016. UU ini sudah sangat luas mengcover kebutuhan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dilihat sebagai sebuah keragaman dari sifat manusia. Harus diimplementasikan dari tingkat pusat hingga ke rumah-rumah. Dengan dasar seperti itu maka kita berharap implementasi penguatan desa-desa, ketika ada 22 hak yang diatur dalam UU no 8 tahun 2016 ditambah 10 hak khusus untuk anak dan perempuan, ini melebihi hak yang diatur dalam CRPD. Hak di Indonesia ada 32 hak. UU ini murni dorongan dari teman-teman disabilitas, pemerintah hanya memfasilitasi. Ini inisiatif DPR maka clear ini inisiatif rakyat. April kemarin resmi No. 8, ada 153 pasal, 13 bab, mengatur 22 hak plus 10 hak perempuan dan anak yang dijumlahkan jadi 32 hak penyandang disabilitas.

(more…)

AUDIENSI KE BPAD DIY TERKAIT INISIASI PERPUSTAKAAN AKSESIBEL SAPDA

IMG-20160407-WA0005

Kamis, 7 april 2016 tim SAPDA mengadakan audiensi ke BPAD (Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah) mengenai inisiasi rintisan perpustakaan aksesibel SAPDA bagi teman-teman disabilitas netra.

Kepala BPAD, Budi Wibowo mengapresiasi inisiasi perpustakaan aksesibel SAPDA, ia juga menambahkan ada beberapa koleksi yang masih belum lengkap di Grhatama Pustaka terkait dengan kebutuhan teman-teman disabilitas netra dalam aksesibilitas informasi sumber referensi. Dalam hal ini tim perpustakaan SAPDA menyampaikan program-program terkait format media yang akan diproduksi sehingga nantinya akan memudahkan teman-teman disabilitas netra mengakses informasi. Selain itu, salah satu program dari perpustakaan aksesibel SAPDA adalah menjangkau teman-teman disabilitas netra di daerah, sehingga diharapkan ke depannya kapasitas teman-teman netra akan meningkat, selalu belajar dan mencari tahu informasi.

Ditemani juga oleh Budiyono, Pustakawan Madya BPAD DIY mengatakan bahwa perlu adanya optimalisasi pemanfaatan koleksi Perpustakaan Daerah, karena dari BPAD telah menyediakan sarana bagi teman-teman disabilitas untuk dapat mengakses perpustakaan.

Dengan demikian, apabila terjalin kerjasama antara SAPDA dengan BPAD diharapkan terwujudnya iklim inklusi di DIY.

 

 

 

 

PEMKOT BANJARMASIN TARGETKAN 2017 MENJADI KOTA RAMAH DIFABEL

Musrenbangkot Banjarmasin (2)
Fatum Ade (Korlap Program Peduli di Banjarmasin) mewakili SAPDA melakukan penandatanganan bersama hasil Musrenbang Kota Banjarmasin.

Banjarmasin – Seperti kota lainnya, pada hari Selasa, 29 Maret 2016 bertempat di ruang Aula Kayu Baimbai kantor Walikota Banjarmasin, dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2017. MUSRENBANG kali ini mengangkat tema ‘Menciptakan Wirausaha baru dan Menggiatkan Pariwisata Sungai untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017 Menuju Banjarmasin Baiman’ sesuai dengan visi Walikota terpilih Bapak Ibnu Sina. BAIMAN sendiri adalah singkatan dari Bertaqwa, Aman, Indah, Maju dan Nyaman. Peserta yang hadir adalah dari SKPD Kota Banjarmasin, anggota DPRD Kota Banjarmasin, perwakilan organisasi kemasyarakatan, pihak industri dan swasta serta lembaga swadaya masyarakat.
Musrenbang diawali dengan penyampaian rancangan RKPD tahun 2017 oleh kepala Bappeda Kota Banjarmasin. Dalam penjelasannya, salah satu program pemerintah kota di tahun 2017 adalah mewujudkan Banjarmasin sebagai kota ramah difabel. Ini adalah jawaban dari temuan di lapangan bahwa warga penyandang disabilitas selama ini belum mendapatkan perhatian yang maksimal dari pemerintah kota padahal jumlah penyandang disabilitas di Banjarmasin cukup banyak. Dengan perhatian yang maksimal oleh pemerintah, diharapkan disabilitas bisa terlibat berpartisipasi dalam pembangunan serta menjadi bagian dari wirausahawan yang ditargetkan walikota setiap tahun bertambah 500 wirausahawan.

(more…)

MENYIBAK SENSITIVITAS GENDER DALAM KELUARGA DIFABEL

Penulis : Drs. Argyo Demartoto, M. Si
Tahun terbit : 2005
Penerbit : Sebelas Maret University Press
ISBN : 979-498-250-4

 

Resensi Buku oleh : Ika Arinia

 

Buku ini berbicara mengenai permasalahan minoritas seperti isu kelompok marginal, kesetaraan dan kepekaan gender yang terjadi pada kelompok perempuan difabel. Kelompok perempuan difabel dipilih sebagai objek penelitian karena penulis meyakini bahwa baik itu isu kecacatan maupun gender sama – sama ‘dibentuk’ atau ‘dikonstruksikan’ oleh masyarakat. Artinya, dibalik kenyataan – kenyataan biologis seperti berbedanya fungsi tubuh seseorang atau jenis kelamin yang dimiliki oleh seseorang, ada atribusi sosial yang dilekatkan oleh masyarakat terkait dengan apa yang mereka lihat, rasakan dan alami sesuai dengan pengalaman hidupnya. Posisi perempuan difabel pun menjadi lebih berbahaya karena stereotype-ing yang mereka alami lebih kuat jika dibandingkan dengan stereotype yang dialamatkan pada kelompok perempuan pada umumnya. Stereotype ini terkait dengan ketergantungan mereka pada lingkungan sekitar, kepasifan dan kelemahan yang melekat pada tubuh mereka. Stereotype pada perempuan difabel muncul disebabkan karena 3 alasan. Pertama, triple diskriminasi yang mereka alami. Stigma hadir karena mereka ‘berjenis kelamin perempuan’ dan juga karena ‘menyandang kecacatan’, selain itu sebagian dari mereka juga lahir dalam kondisinya yang ‘miskin’, baik itu miskin secara ekonomi, sosial, politik, dll. Alasan kedua, adanya feminitas. Dimana stereotype bahwa perempuan merupakan makhluk yang lemah melahirkan perlakuan – perlakuan bias gender. Ketiga, perempuan difabel cenderung memiliki self confidence yang rendah akibatnya mereka kurang bisa menghargai diri mereka dan kemampuan yang mereka punya.
Menguatnya proses stereotype-ing yang dilakukan pada difabel salah satunya disebabkan karena bargaining position difabel yang tidak kuat. Hal ini semakin diperparah dengan jumlah difabel yang memang sangat sedikit yaitu 10 juta jiwa. Disisi lain keberadaan regulasi pada kenyataannya tidak mampu mengcover apa yang menjadi kebutuhan dari difabel. Regulasi yang hadir seperti Deklarasi Hak – Hak Penyandang Cacat yang disahkan PBB pada 9 Desember 1975 maupun UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat hanya diwujudkan sebagai lip service atau perpanjangan tangan penguasa semata. Karena pada dasarnya hak difabel seperti hak memperoleh pendidikan, kesempatan kerja, pengembangan ekonomi, penggunaan fasilitas umum, berkomunikasi, dan mendapatkan informasi, perlindungan hukum, peran politik, jaminan sosial, jaminan kesehatan tidak dapat diperoleh sebagaimana mestinya. Pemerintah yang seharusnya menjadi pihak aktif yang mengakomodasi kebutuhan difabel pada kenyataannya justru tidak produktif karena difabel dianggap sebagai pihak yang tidak dapat memberikan konstribusi dalam proses pembangunan.

(more…)

AKSES KEADILAN DALAM PERSPEKTIF KONVENSI HAK-HAK DIFABEL

Organisasi Harapan Nusantara (OHANA) dengan dukungan Disability Rights Fund mengadakan seminar ini yang didukung oleh Disability Rights Fund. Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis tentang akses keadilan yang berperspektif hak-hak difabel; Mendorong advokasi hak-hak difabel dalam akses keadilan dalam terwujudnya sistem peradilan yang inklusif dan Mendapatkan solusi dan strategi advokasi yang efektif dalam mendorong terwujudnya kesetaraan hak-hak difabel dalam akses keadilan. Acara ini dilaksanakan hari Rabu, 11 Maret 2015 di Hotel Cakra Kusuma Yogyakarta. peserta yang hadir dari berbagai lembaga dan dinas pemerintah seperti Kepolisian, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, LSM, Organisasi disabilitas, LBH, Dinas social, Dinas pendidikan, Forum aliansi Legislatif Perempuan dan paralegal.
Sebagai organisasi yang concern dengan isu kekerasan terhadap perempuan disabilitas, SAPDA sebagai mitra OHANA ikut berpartisipasi dalam acara ini. Menurut paparan narasumber, Ratna Dewi Sulistyaningsih (Paralegal Disabilitas) mengatakan bahwa Menjadi paralegal disabilitas korban kekerasan sering diragukan oleh Masyarakat dan APH, mereka sebagian besar belum tahu FUNGSI dan PERAN Paralegal. Dan itu menjadi salah satu hambatan kasus kekerasan pada disabilitas tidak sampai Proses Hukum, APH kurang sensitif disabilitas, Lingkup kerja yang dilakukan adalah menyiapkan korban PRA PENGADILAN. Selain itu hambatan yang dialami korban adalah Korban / keluarga menutup kasus tidak mau lanjut, dianggap Aib dan malu. Tapi sering juga karena ada intimidasi dari pelaku sudah melapor akhirnya dicabut, Ada hambatan komunikasi untuk disabilitas Rungu-wicara dan Disabilitas baru/kecelakaan sering ditinggalkan suaminya, perlu dijelaskan mereka punya Hak dalam bantuan hukum.

 

(more…)

MUSRENBANG TEMATIK DISABILITAS 2016 DI SUKOHARJO

a (2) a (1)

Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 7 tahun 2009 tentang Pemberdayaan Difabel sampai dengan tahun 2016 ini sudah menunjukkan beberapa keberhasilan dalam rangka meningkatkan kesejateraan difabel Kabupaten Sukoharjo. Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat yang menjadi strategi selama ini terbukti mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pemerintah dalam pemenuhan hak difabel.
Beberapa keberhasilan yang telah dicapai kaupaten Sukoharjo juga telah mendapatkan pengakuan secara luas baik regional maupun Nasional dan dikenal sebagai kabupaten yang sukses melaksanakan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) hal ini terbukti beberapa kali BAPPENAS, Kementrian Kesehatan, dan Kementrian Sosial melakukan riset di Kabupaten Sukoharjo.

(more…)

DISKUSI KEKERASAN PADA REMAJA PENYANDANG DISABILITAS

Hari Perempuan Internasional dirayakan pada tanggal 8 Maret setiap tahun. Ini adalah sebuah hari besar yang dirayakan di seluruh dunia untuk memperingati keberhasilan kaum perempuan di bidang ekonomi, politik dan sosial. Di antara peristiwa-peristiwa historis yang terkait lainnya, perayaan ini memperingati kebakaran Pabrik Triangle Shirtwaist di New York pada 1911 yang mengakibatkan 140 orang perempuan kehilangan nyawanya.
Menurut data Komnas Perlindungan Anak (PA), kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak meningkat jumlahnya dari waktu ke waktu. Pada tahun 2015 menunjukkan dari 1.726 kasus pelecehan seksual yang terjadi, sekitar 58 persennya dialami anak-anak. Ironisnya, kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami anak-anak justru lebih sering terjadi di dalam lingkungan terdekat anak, seperti di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan sosial anak. Pelakunya adalah orang yang seharusnya melindungi anak, seperti orang tua, paman, guru, juga bapak atau ibu tiri.
SAPDA sendiri, sebagai lembaga yang konsen pada perlindungan perempuan, disabilitas dan anak beberapa waktu ini telah melakukan proses pencegahan dengan melalui pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja dengan disabilitas di beberapa sekolah, komunitas dan orang tua dari remaja dengan disabilitas. Tindak lanjut untuk pencegahan tersebut adalah melakukan forum diskusi pemahaman kekerasan yang dihadapi oleh anak/remaja dengan disabilitas sehingga tercapai satu kesatuan pemahaman serta agar anak/remaja disabilitas tumbuh menjadi pribadi yang utuh dan berkualitas. Dalam rangka memperingati hari Perempuan Internasional serta untuk mengawali diskusi selanjutnya, SAPDA ingin mengangkat tema kekerasan yang dialami dan dihadapi oleh remaja disabilitas.

(more…)

DISKUSI KEBUTUHAN/ FASILITAS DASAR PERPUSTAKAAN AKSESIBEL SAPDA

IMG_2022

Diskusi yang difasilitasi Oleh SAPDA terkait dengan perpustakaan aksesibel ini menghadirkan beberapa pengurus Braille’iant Jogjakarta dan melibatkan beberapa mahasiswa difabel netra yang berasal dari berbagai perguruan tinggi, dengan detail P : 8 orang, L: 11 orang, disabilitas netra : 10 orang. Diskusi ini dilaksanakan di ruang difabel corner UIN Sunan Kalijaga Yogyarta. Hal-hal yang dibahas dalam diskusi ini berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan perpustakaan agar menjadi lebih aksesibel. selain itu juga membahas soal rencana kolaborasi program antara SAPDA dan komunitas Braille’iant Yogya.

Beberapa saran muncul dari mahasiswa difabel yang terlibat dalam diskusi. Saran menarik yang muncul adalah menjalin kerja sama dengan Yayasan Mitra netra Jakarta sebagai sebuah lembaga yang lebih dahulu memiliki perpustakaan yang ramah bagi difabel netra. lembaga ini juga secara rutin memproduksi audio book dan SAPDA dapat bekerja sama untuk mendapatkan beberapa buku audio yang dibutuhkan. selain itu, muncul pula saran tentang pengadaan alat pembaca buku audio yang disebut daisy Reader. Alat ini mampu membaca berbagai format buku seperti audio books berformat MP3, bahkan dapat pula membaca e-book. Alat ini juga mampu menandai halaman-halaman tertentu sehingga difabel netra atau pembaca tidak kesulitan untuk membaca dan mencari point-point penting. Tambahan yang menarik dari mbak Tanti, mahasiswa jurusan Sejarah di UIN ini menyampaikan hambatannya dalam menggali informasi, data serta referensi dalam literasi sejarah kuno, karena kondisi buku yang sudah tidak layak untuk discan. Juga tentang siswa netra yang kuliah di jurusan Agama Islam, dengan huruf arab yang tidak bisa terbaca itu akan sangat menyulitkan bagi mereka. Ia juga menyampaikan, apa yang menjadi konsep dari pendirian perpustakaan aksesibel SAPDA ini? Untuk buku-bukunya kategorinya apa? Pendidikan atau apa? Dari pihak SAPDA menjawab, untuk buku-buku yang ada masih bersifat umum, yang relevan dengan isu lembaga.

(more…)

ROADSHOW PROGRAM SRHR DALAM PENJANGKAUAN DI BEBERAPA KOMUNITAS/ JARINGAN LEMBAGA SAPDA

SAPDA dalam Program SRHR telah melakukan diskusi dan penyuluhan kesehatan reproduksi kepada remaja dan orangtu yang memiliki anak disabilitas. Diskusi dan penyuluhan SRHR di lakukan ke beberapa jaringan/ komunitas, baik yang berada di kota Jogja, maupun di Kabupaten Bantul.

Dikarenakan belum banyak perkumpulan / komunitas orangtua yang memiliki anak disabilitas maka lembaga SAPDA berinisiatif bekerjasama dengan beberapa SLB dan FKKADK baik yang ada di Kota Jogjakarta dan Kabupaten Bantul dalam melakukan diskusi dan penyuluhan Kesehatan Reproduksi kepada orangtua yang memiliki anak disabilitas. Untuk mengetahui adanya perubahan pengetahuan dan masukan tentang kesehatan reproduksi (SRHR) yang sudah diberikan, maka team SRHR melakukan kunjungan kebeberapa SLB yang berada di kota Jogja dan Kabupaten Bantul.
Tujuannya adalah:
1. Mempererat silahturahmi antar jaringan / komunitas dengan Lembaga SAPDA
2. Mengetahui perkembangan pengetahuan Kesehatan Reproduksi pada jaringan / komunitas
3. Mengetahui kebutuhan / permasalahan terkait issue Kesehatan Reproduksi pada Jaringan / komunitas
Output yang didapatkan adalah:
1. Adanya jalinan kerjasama yang baik antara Jaringan / komunitas dengan Lembaga SAPDA
2. Adanya peningkatan pengetahuan Kesehatan Reproduksi pada Jaringan / Komunitas
3. Adanya sharing dan masukan kepada Lembaga SAPDA terkait program Kesehatan Reproduksi

(more…)