SAPDA Sosialisasikan Pengadilan Inklusif di PN Karanganyar

SAPDA Sosialisasikan Pengadilan Inklusif di PN Karanganyar

Pengadilan merupakan salah satu ruang publik yang semestinya dapat diakses oleh siapapun. Hal ini disampaikan Fatum Ade, dalam sosialisasi pengadilan inklusif di Pengadilan Negeri Karanganyar pada Jumat (26/06). Ade melanjutkan bahwa setiap warga negara berhak mengakses ruang pengadilan. Setiap kelompok masyarakat yang berasal dari berbagai kalangan memerlukan fasilitas dan layanan berbeda-beda, salah satunya adalah penyandang disabilitas. 

Menurutnya, Sebagian besar pengadilan yang ada saat ini masih belum ramah terhadap kebutuhan ragam disabilitas. Penyediaan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan disabilitas menjadi penting untuk didorongkan..

Fasilitas dan layanan yang dibutuhkan disabilitas sangat berbeda, tergantung dari ragam disabilitasnya. Disabilitas netra membutuhkan fasilitas berupa guiding block, daksa membutuhkan ramp, Tuli membutuhkan penerjemah Bahasa isyarat, dan sebagainya.

Upaya menyediakan layanan dan fasilitas seperti itu sebenarnya sudah diatur dalam berbagai undang-undang dan regulasi, diantaranya adalah UU No 28 tahun 2020 tentang Bangunan Gedung, UU No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 tahun 2017 tentang Aksesibilitas Gedung, dan UU No 19 tahun 2011 tentang Ratifikasi Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Peraturan-peraturan tersebut menga