Skip to main content

SOSIALISASI PEMANTAPAN KECAMATAN INKLUSI DI KECAMATAN TEGALREJO

Roadshow percepatan implementasi Kota Jogja yang semakin inklusi, digencarkan oleh Dinsos Kota Yogyakarta melalui Komite Disabilitas Kota diperluas untuk tahun  2017. Di tahun 2017 ada 6 kecamatan yang disasar menjadi kecamatan inklusi yaitu Jetis, Gondokusuman, Tegalrejo, Kota Gede, Wirobrajan dan Keraton. Kecamatan Jetis dan Keraton dideklarasikan menjadi kecamatan inklusi melalui Perwal No. 207 tahun 2017.

Sosialisasi Kecamatan Inklusi kali ini dilaksanakan di Kecamatan Tegalrejo, 19 Juli 2017. Acara dibuka oleh Bu Camat Tegalrejo yang menyampaikan bahwa apabila penyandang disabilitas sudah dikoordinir dalam satu wadah maka segala sesuatunya bisa di selesaikan, baik itu di bidang perekonomian, kesehatan, pendidikan dan bidang yang lain.

“..untuk itu diharapkan masyarakat yang mengalami disabilitas diharapkan agar jangan merasa berkecil hati, karena pemerintah kecamatan  telah berkomitmen untuk mendorong kecamatan inklusi. Penyandang disabilitas juga di himbau untuk dapat berpartisipasi dalam musrenbang yang dimulai dari musrenbang dukuh, desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Apabila sudah terlibat ke dalam musrenbang maka usulan dapat disampaikan untuk memenuhi hak mereka..” ujar bu camat Tegalrejo

Selain itu, beliau juga menyampaikan dalam penanganan penyandang disabilitas tidak semudah membalikkan tangan, justru realitanya sangat berat di temui di lapangan karena masih banyak penyandang dsiabilitas yang masih disembunyikan oleh keluarganyanya karena merasa malu memiliki anggota keluarga yang mengalami disabilitas.

Acara di moderatori oleh Komite Disabilitas Kota Yogyakarta yang menyampaikan sudah ada 4 kecamatan yang telah di tetapkan sebagai kecamatan inklusi melalui Perwal No. 339 tahun 2016 yaitu kecamatan Tegalrejo, Wirobrajan, Gondokusuman dan Kota Gede. Pada tahun 2017 penambahan 2 kecamatan. yaitu Jetis dan Keraton yang disahkan melalui Perwal No. 207 tahun 2017.

Direktur SAPDA juga menyampaikan tentang indikator kecamatan inklusi meliputi 5 aspek indikator, yaitu:
1. Perilaku/attitude yg positif (adanya sikap masyarakat yang bersikap menerima penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat itu sndiri).
2. Kebijakan (kewenangan kebijakan di kecamatan dibawah Pemkot karena kecamatan tidak berhak untuk melahirkan sebuah regulasi, hanya bisa mendorong untuk terbentuknya sebuah regulasi).
3. Aksesibilitas fisik (aksesibilitas serta layanan diharapkan ramah terhadap penyandang disabilitas).
4. Layanan publik sebuah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan perundan-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa.
5. Partisipasi aktif (adanya peran aktif kedua belah pihak yaitu pemerintah dan penyandang disabilitas untuk memastikan keterlibatan penyandang disabilitas dalam pengambilan sebuah keputusan).

Dalam sosialisasi ini, salah seorang perwakilan orang tua penyandang disabilitas menyampaikan bahwa di Tegalrejo telah terbentuk FKADD namun masih merasa bingung karena paguyuban belum bergerak secara maksimal. (Made)

 

 

 

 

 

 

SOSIALISASI PEMANTAPAN KECAMATAN INKLUSI 2017 DI KECAMATAN KOTAGEDE

Implementasi dalam mendorong Kota Yogyakarta menjadi kota inklusi terus diupayakan oleh pemerintah kota. Dewan yang ada di kota sangat mencermati isi dari indikator kota inklusi dan tidak hanya mengesahkan, karena pemerintah maupun DPRD sangat berkomitmen menjadikan pemerintah Kota Yogyakarta sebagai kota inklusi. Dalam rangka mempercepat proses implementasi menuju Kota Yogyakarta yang inklusi, maka  sosialisasi pemantapan kecamatan inklusi pun digencarkan. Sosialisasi Pemantapan Kecamatan Inklusi ini bertempat di Kecamatan Kotagede, 17 Juli 2017 dengan peserta perwakilan dari paguyuban lansia, perempuan, kampung ramah anak, masyarakat miskin dan penyandang disabilitas. Acara ini diinisiasi oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta dengan melibatkan tokoh masyarakat, Komite disabilitas, Pemerintah Kota, SAPDA ,Pemerintah Kecamatan, FKADD dan perwakilan dari masyarakat. Sebelumnya, Kecamatan Kotagede telah berupaya untuk mendorong perwujudan kecamatan inklusi, dan ini adalah bentuk dari komitmen dari Pemerintah Kecamatan kota Gede itu sendiri dengan bukti nyata telah menyediakan layanan yang ramah bagi siapa saja termasuk penyandang disabilitas. Layanan yang ramah kepada penyandang disabilitas tidak hanya dari segi layanannya akan tetapi dengan memperbaiki fasilitas yang ada di wilayah kantor kecamatan.

Acara dibuka oleh Camat Kota Gede, Drs. Nurhidayat menyampaikan sangat mengapresiasi acara pemantapan kecamatan inklusi. Ia menghimbau kepada masyarakat Kota Gede yang mengalami disabilitas jangan merasa berkecil hati , harus mempunyai semangat yang tinggi , karena pihak pemerintah kecamatan sangat mendukung Kecamatan Kota Gede sebagai kecamatan inklusi. Saat ini sudah saatnya masyarakat maupun penyandang disabilitas bisa bersaing dengan masyarakat pada umumnya, jangan lagi ada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Pemerintah Kecamatan Kota Gede telah menyusun program-program yang pro terhadap penyandang disabilitas, salah satu contohnya adalah bangunan fisik yang ada di Kecamatan Kota Gede telah ramah bagi penyandang disabilitas. Dari segi pelayanan akan selalu berbenah sehingga apabila ada penyandang disabilitas yang mengurus sesuatu ke kecamatan bisa merasa nyaman dan lancar serta tidak mengalami kendala. Visi Kecamatan Kota Gede dalam mendorong kecamatan inklusi adalah “Menumbuhkan Kecamatan Kota Gede sebagai kecamatan inklusi yang berbudaya dalam pelayanan dalam rangka pembangunan dan kemasyarakatan”. Dalam mendukung program kecamatan inklusi, pemerintah kecamatan telah membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembuatan rump, kloset duduk, bahkan untuk program berikutnya akan membangun/menyediakan guiding block dari pintu masuk menuju ruangan layanan sehingga apabila ada disabilitas netra hendak mengurus dokumen/hal terkait kedinasan ke kantor kecamatan tidak merasa bingung lagi. Begitu halnya bagi staff kecamatan akan diberikan pemahaman tentang disabilitas. Di tahun 2018 pemerintah akan meningkatkan layanan yang inklusi, juga di himbau kepada masyarakat Kota Gede yang mengalami disabilitas agar menyampaikan usulan-usulannya dalam musrenbang yang dimulai dari musrenduk, musrenkelurahan, musrenkecamatan sampai ke musrenbang. Sehingga usulan-usulan itu bisa diwujudkan ke dalam program pemerintah mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke kabupaten/kota.

Yang cukup menarik adalah adanya komitmen dari pemerintah Kecamatan Kota Gede untuk meningkatkan layanannya, namun bukan hanya layanan akan tetapi juga menyediakan aksesibilitas kepada masyarakat yang memiliki hambatan dengan menyediakan rump, toilet duduk, serta mendorong masyarakat yang masuk ke dalam PKH ikut terlibat ke dalam musrendes, musrencam maupun musrenbang karena disanalah wadah yang sangat tepat untuk menyampaikan usulan-usulan sehingga nanti dapat dimasukkan ke dalam program-program pemerintah.

Selain pembukaan dari Camat Kota Gede, paparan tentang kecamatan inklusi disampaikan oleh beberapa narasumber. Narasumber yang pertama adalah dari Dinas Sosial selaku perwakilan Komite Disabilitas Kota menyampaikan latar belakang mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota inklusi. Ini merupakan usaha pemerintah Kota Yogyakarta dalam menemukan jalan terbaiknya untuk memihak kepada semua elemen masyarakat dan memperhatikan khususnya 5 klompok afirmasi gender (lansia, masyarakat miskin, anak, perempuan dan penyandang disabilitas. Inklusi merupakan sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan lingkungan sosial dan fisik yang semakin terbuka dan ramah bagi semua, saling menghargai dan mengikutsertakan perbedaan karakteristik, kemampuan, status dan kondisi, artinya bahwa tidak ada yang dibedakan, semua fasilitas bisa dimanfaatkan bersama-sama. Akan tetapi realita yang ada di masyarakat masih ada ditemuinya diskriminasi oleh 5 klompok tersebut khusunya penyandang disabilitas. Untuk mewujudkan kecamatan inklusi dengan payung hukum UU No. 19 tahun 2011 tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Perda DIY No. 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Perda Kota Yogyakarta (masih dalam proses pembahasan di pansus DPRD Kota Yogyakarta), Perwal Kota Yogyakarta No. 16 tahun 2017 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Jumlah penyandang disabilitas di wilayah pemerintah kota yogyakarta adalah 1.923 jiwa tersebar di 14 kecamatan dengan populasi terbesar di wilayah Kecamatan Kota Gede. Kecamatan Mantrijeron 175, Kecamatan Keraton 107, Kecamatan Mergangsan 125, Kecamatan Umbulharjo 149, Kecamatan Kota Gede 256, Kecamatan Gondokusuman 191, Kecamatan Danurejan 146, Kecamatan Pakualaman 48, Kecamatan Gondomanan 82, Kecamatan Ngampilan 49, Kecamatan Wirobrajan 120, Kecamatan Gedongtengen 124, Kecamatan Jetis 175 dan Kecamatan Tegalrejo 176. Upaya pertama yang di lakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta adalah dengan membentuk komite dengan fungsinya memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada walikota dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Yang kedua adalah mendorong peningkatan partisipasi aktif penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam pemerdayaan dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas, membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak, partisipasi masyarakat dalam perencanaan musrenbang yang responship terhadap penyandang disabilitas. Yang ketiga adalah upaya penyediaan layanan publik yang ramah bagi semua pihak, sosialisasi dalam rangka penumbuhan kecamatan inklusi, sosialisasi pemantapan kecamatan inklusi dan pendidikan inklusi. Untuk tahun 2016 ada 4 kecamatan yang telah menjadi kecamatan percontohan yang inklusi yang di tetapkan dengan Kepwal No. 339 tahun 2016 yaitu Kecamatan Tegalrejo, Wirobrajan, Kota Gede dan Gondokusuman. Tahun 2017 dengan Kepwal No. 2017 tahun 2017 menetapkan 2 kecamatan lagi yaitu Kecamatan Jetis dan Keraton. Untuk mewujudkan kecamatan inklusi dibutuhkan komitmen bersama dari semua pihak, baik dari pemerintah dan tokoh masyarakat.

Paparan kedua dari Direktur SAPDA, Nurul Sa’adah Andriani,  S.H menyampaikan dasar hukumnya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Perwal No. 16 tahun 2017 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, SK Walikota No. 339 2016 tentang Penetapan Kecamatan Wirobrajan, Kota Gede, Gondokusuman, Tegalrejo sebagai percontohan kecamatan inklusi. Apa itu kecamatan inklusi? kecamatan inklusi adalah sebuah kecamatan yang bisa menerima perbedaan dan keberagaman dengan positif, bisa memberikan layanan kemudahan bagi semua orang, mendorong masyarakat berpikir positif dan berkontribusi dlm pembangunan dengan perbedaan serta keberagaman dan menjamin kelompok minoritas. Ruang lingkup kecamatan inklusi adalah sebuah ruang geografis dipimpin oleh kepala kecamatan yang memiliki program kerja dalam bidang peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan. (Made)

 

SOSIALISASI KECAMATAN INKLUSI KOTA YOGYAKARTA

Perwujudan Kota Jogja menjadi kota yang inklusi semakin berkembang, dengan adanya beberapa kecamatan di Kota Jogja yang ditunjuk sebagai kecamatan inklusi. Tanggal 12-13 Juli 2017 Komite Disabilitas Kota Jogja melakukan sosialisasi penumbuhan keccamatan inklusi yaitu Kecamatan Kraton dan Kecamatan Jetis Kota Jogja yang ditunjuk sebagai kecamatan inklusi dengan SK Walikota Yogyakarta No. 207 tahun 2017. Acara diikuti sekitar 30 orang di masing-masing kecamatan yang terdiri dari petugas sosial , tokoh masyarakat dan organisasi disabilitas.


SAPDA sebagai anggota Komite Disabilitas Kota Yogyakarta memaparkan indikator kecamatan inklusi yang terdiri dari 5 aspek yaitu perilaku, kebijakan, bangunan gedung & infrastruktur, layanan publik dan partisipasi penyandang disabilitas. Dengan semakin bertambahnya model kecamatan inklusi Kota Jogja diharapkan semakin meningkatnya aksesibilitas bagi semua orang, terutama penyandang disabilitas.

PEMBINAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI DESA MARDIKOREJO KECAMATAN TEMPEL

Pemerintah Desa Mardikorejo Kecamatan Tempel sangat mendukung dengan program-program untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Desa Mardikorejo. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan Pembinaan bagi Masyarakat Disabilitas Desa Mardikorejo. Acara ini diikuti oleh perwakilan masyarakat desa Mardikorejo dan perangkat desa. Sambutan disampaikan oleh Drs. Bambang Purasto, Kepala Desa Mardikorejo yang mengutarakan rasa syukurnya atas semakin terbukanya masyarakat disabilitas Mardikorejo untuk ikut membangun desa. Ada beberapa hal yg harus dikerjakan bersama untuk mencapai arah yang lebih maju lagi agar penyandang disabilitas desa Mardikorejo menjadi salah satu percontohan atas program-program yang telah di siapkan oleh pemerintah desa, salah satunya program pemberdayaan dari pemerintah desa, seperti budidaya jamur. Pada tahun depan pemerintah desa akan punya program unggulan untuk masyarakat Mardikorejo yaitu mendirikan Rumah Makan, yang akan dikelola oleh pemerintah desa dengan memberdayakan penyandang disabilitas.

“..sekarang ini kelihatan penyandang disabilitas sudah tidak malu lagi untuk berinteraksi kepada masyarakat lainnya..” ujar Bambang.

Sebagai perwujudan dalam memberdayakan penyandang disabilitas di desa ini, Bambang menyerahkan dana pembinaan tahun 2017  dari desa Mardikorejo sebesar Rp. 8.000.000,- kepada masyarakat Desa Mardikorejo. Respon dari masyarakat sangat berharap kedepannya penyandang disabilitas jangan  merasa berkecil hati karena pemerintah desa sudah semakin peduli terhadap penyandang disabilitas.

Sambutan dari perwakilan difabel, berharap teman-teman bisa lebih semangat lagi jangan merasa berkecil hati karena sekarang pemerintah mulai dari desa sampai ke pemerintah pusat sudah semakin peduli kepada penyandang disabilitas, untuk itu marilah saling bahu membahu  untuk ikut serta dalam mendorong pembangunan di Desa Mardikorejo.

Selain Bambang, Tri Ameriadi selaku seksi kesejahtraan masyarakat kecamatan Tempel sangat mengapresiasi atas apa yang telah diberikan pemerintah desa Mardikorejo kepada penyandang disabilitas. Tahun ini pemerintah desa telah melaksanakan programnya untuk pembinaan bagi penyandang disabilitas, sehingga semua berharap agar  penyandang disabilitas desa Mardikorejo bisa berkiprah seperti masyarakat pada umumnya dan tidak ada perbedaan. Untuk itu marilah bersama-sama untuk selalu eksis dalam melakukan program-program yang telah didapatkan dari pemerintah desa, jangan memiliki rasa minder lagi. Karena semua orang mempunyai hak yang sama, kesempatan yang sama, terlebih pemerintah sudah memiliki undang-undang terkait perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. (Made)

KOORDINASI AWAL BERSAMA SKPD BANJARMASIN

Mengawali kegiatan di hari ini, Rabu 12 Juli 2017 koordinator lapangan (korlap) SAPDA, Dede mengunjungi kantor kecamatan Banjarmasin Barat. Meninjau aksesibilitas fisik di kantor kecamatan Banjarmasin Barat, perubahan sudah terjadi. Pengadaan ramp di kantor kecamatan Banjarmasin Barat sesuai dengan amanah musrenbang kecamatan, hasil dari usulan difabel yang mulai terlibat di tahun 2016.

Koordinasi awal korlap dengan ibu Maia, Kasubid Sosbud Bappeda Kota Banjarmasin. Dalam pertemuan ini, korlap dan tim menjelaskan tentang perkembangan program peduli tahap I dan sekarang tahap II. Ibu Maria adalah Kasubid baru menggantikan pak Husnul. setelah mendengarkan paparan dari tim SAPDA, Ibu Maia merespon baik. Namun karena beliau masih mempelajari, beliau minta ada koordinasi lanjutan di hari Jumat untuk persiapan TOC dan persiapan audiensi dengan ibu walikota, ketua Tim Penggerakan PKK Kota Banjarmasin.

PERINGATAN HARI KARTINI DI SLB N 2 YOGYAKARTA

Setiap tahun tepatnya tanggal 21 April adalah hari peringatan R. A. Kartini atau lebih dikenal dengan Hari Kartini, dimana Kartini merupakan seorang wanita yang gigih dalam memperjuangkan hak kaum perempuan. Dalam peringatan ini banyak institusi akademis maupun kelembagaan serta instansi pemerintah turut serta merayakan hari besar tersebut dengan mengadakan berbagai macam rangkaian acara maupun kegiatan yang menarik, seperti di SLB N 2 Yogyakarta yang tiap tahunnya menyelenggarakan peringatan Hari Kartini dengan beragam rangkaian acara. Dalam puncak acara yang diselenggarakan pada hari Jumat 21 April 2017 di aula SLB N 2 Yogyakarta, SAPDA turut meliput kegiatan tersebut dan mendokumentasikan kegiatan fashion show yang tengah berlangsung.

Tema yang diusung dalam peringatan Hari Kartini tahun ini adalah SEMANGAT MERAIH PRESTASI TINGGI. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan sebelum puncak acara yaitu lomba yang sifatnya olahraga dan seni. Rangkaian lomba seperti lomba bowling, yaitu bowling kecil-kecilan, lomba mewarnai dan menggambar untuk anak-anak, kemudian puncak acara ada fashion show dan berfoto dengan backdrop yang sudah disediakan oleh pihak sekolah dan didekorasi minimalis. Sebagai puncak acara diikuti oleh semua siswa dan mendapat antusias yang tinggi baik dari siswa, guru hingga orang tua siswa. Salah satu siswa yang ditemui bernama Akmal (mengalami disabilitas Down Syndrome) mengatakan sangat senang mengikuti acara ini, dan ia mendapatkan 2 hadiah sekaligus. Melihat antusisme anak-anak yang tinggi dengan acara fashion show tersebut, Kepala Sekolah SLB N 2 Yogyakarta, Sri Muji Rahayu menyampaikan bahwa pihak sekolah sangat support dengan bakat yang dimiliki oleh anak-anak, terutama anak dengan disabilitas grahita yang mengalami hambatan intelektual.

Tiap tahunnya pihak sekolah mengadakan acara peringatan Hari Kartini, begitu juga hari besar nasional seperti Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Anak Nasional. Dalam peringatan Hari Kartini, seluruh siswa maupun guru mengenakan kostum adat Jawa. Para siswa tidak mengalami kesulitan dalam penyediaan baju adat Jawa karena tiap hari Kamis Pahing sudah menjadi peraturan sekolah untuk mengenakan pakaian adat Jawa. Hal ini tidak lepas dari bantuan Pemerintah Kota Yogyakarta yang memiliki program JPD (jaring pengaman pendidikan daerah) sehingga sekolah mendapatkan support untuk biaya operasional dan biaya personal. Biaya personal ini diantaranya dikembalikan ke anak untuk kegiatan sekolah, misalnya pembelian seragam dan bantuan ini digunakan oleh anak-anak untuk memenuhi kebutuhan pengadaan baju adat Jawa. Banyak orang tua pun sangat mensupport kegiatan ini, mereka seakan menginginkan anak-anak mereka untuk tampil terus di pentas fashion show.

Di sisi lain, ada harapan tersendiri dari pihak sekolah maupun orang tua siswa dari penyelenggaraan kegiatan ini. Perwakilan dari sekolah, Sri Muji Rahayu mengungkapkan memiliki harapan yang besar kepada anak-anak didiknya. Ia melihat anak-anak memiliki bakat seni yang luar biasa sehingga ia pun berharap bakat dan potensi mereka dapat di explore, menunjukkan kepada dunia luar bahwa mereka mampu berdiri di atas pentas. Oleh karena itu, ia memiliki sebuah keinginan, yaitu mewujudkan sekolah yang berbasis seni.

“..saya ingin mewujudkan sekolah berbasis seni, seni apapun. Ada seni rupa, seni musik, termasuk olahraga juga..” papar Sri Muji Rahayu yang sering disapa dengan panggilan bu Yayuk.

Salah satu orang tua siswa yang ditemui, Sri Wahyuni yang notabene pengurus POTADS (Persatuan Orang tua Anak dengan Down Syndrome) berharap agar keluarga yang memiliki anak dengan disabilitas bisa mensupport anaknya untuk keluar, tidak di rumah dan tidak boleh diam di rumah, harus kenal dengan masyarakat walopun nmasyarakat masih memiliki stigma negatif dan diharapkan ke depannya pemerintah lebih memperhatikan lagi anak-anak seperti ini. Selain itu ia berharap, konsep ke depannya dalam peringatan Hari Kartini kegiatannya outdoor agar bisa mengkampanyekan isu disabilitas lebih luas. (Dhinda)

 

DISKUSI PEMBAHASAN LOGO DIFABEL UNTUK KENDARAAN

Polemik mengenai penyandang disabilitas mengendarai kendaraan masih menjadi fokus berbagai pihak, agar pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi, khususnya disabilitas tuli yang ingin mendapatkan SIM. Dalam hal ini, SAPDA terlibat dalam diskusi yang membahas logo difabel untuk menandai pengendara difabel di DIY hari Kamis, 30 Maret 2017 yang dimulai pukul 09.00 bertempat di sekertariat Komite Disabilitas DIY. Peserta diskusi berjumlah sekitar 20 orang yang mewakili beberapa DPO di DIY seperti HWDI, FPDB, PPDI Sleman, Pertuni Bantul dan Gunungkidul dan Gerkatin Jogja.

Diskusi ini merupakan tindak lanjut dari diskusi sebelumnya yang membahas tentang hak bagi teman-teman disabilitas tuli untuk mendapatkan hak untuk mendapatkan izin mengendarai, yaitu SIM. Hal ini dikarenakan masih ada persoalan dari Ditlantas DIY terkait dengan penyandang disabilitas tuli, bahwa mereka tidak boleh mendapatkan SIM dengan alasan tidak bisa mendengar ketika ada bunyi klakson sehingga hal tersebut dapat membahayakan diri sendiri atau oranglain.

Untuk mengambil jalan tengahnya agar penyandang disabilitas tuli bisa mendapatkan haknya, maka Komite Disabilitas DIY berinisaiasi untuk menjembatani dengan memberikan tanda/ logo kendaraan bagi pengendara disabilitas. Hal ini menuai beberapa opini, seperti dari sisi pemenuhan hak memang mendorong pemerintah untuk memenuhi hak penyandang disabilitas tuli mendapatkan SIM, namun di sisi lain harus melihat bahwa hak kita juga dibatasi oleh hak orang lain. Ini berarti bahwa semisal dari satu sisi kita mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas, di sisi lain kita harus sadar hak kita dibatasi oleh orang lain bahwa kita harus menyadari hak kita dapat membahayakan orang lain.

Dengan adanya tanda/ logo disabilitas pada kendaraan, harapannya agar disabilitas tuli juga bisa berkendara di jalan. Dengan adanya tanda/ logo, masyarakat umum dapat mengetahui bahwa koendaraan yg dikendarai adalah penyandang disabilitas sehingga dapat mengambil tindakan/ sikap dalam berkendara.

Dari diskusi banyak masukan-masukan terkait dengan logo yang akan digunakan sebagai penanda. Di awal diskusi ada pro dan kontra, namun setelah diskusi disepakati logo tetap menggunakan logo yang sudah familier selama ini yaitu tanda orang dengan kursi roda. Dikarenakan apabila desain logo diganti dengan yang baru, ini membutuhkan sosialisasi yang cukup lama untuk mengenalkan logo tersebut ke masyarakat.

untuk logo dikasih sebaiknya secara umum untuk semua ragam disabilitas yang mengendarai, agar inklusifitas tetap ada” ujar mbak Dwi dari Gerkatin.
untuk desain logo sebaiknya masalah warna dan bentuk harus dilihat dari esensinya harus digunakan untuk apa” ujar mas Salim, PPDI DIY.
Di akhir diskusi disepakati untuk tanda/ logo yang digunakan adalah logo yang selama ini familier yaitu orang dengan kursi roda, latar belakang logo warna kuning, ada tulisan pengendara disabilitas, untuk desain diserahkan ke pihak lain yang ahli di bidangnya. Dari hasil diskusi ini selanjutnya akan dibawa dalam workshop yang akan dilaksanakan tanggal 10 April 2017 dengan mendatangkan pihak-pihak yang berkompeten seperti Dishub, Kepolisian dan Dinsos untuk membahas pemenuhan hak disabilitas mendapatkan SIM. (Abas)

SOSIALISASI KOTA LAYAK ANAK

Dalam berjejaring, SAPDA mengikuti beberapa kegiatan diluar fokus isu lembaga, hal ini sebagai wujud konsistensi SAPDA dalam melakukan proses perluasan jaringan dengan berbagai pihak.

Dalam hal ini, SAPDA turut berpartisipasi di kegiatan sosialisasi dari KPPPA-BPPM DIY tanggal 15 Maret 2017 di hotel sahid Jaya Babarsari. Peserta yang hadir sekitar 80 orang, terdiri dari lembaga, organisasi perempuan, organisasi profesi, medis (rumah sakit/puskesmas) dan dinas terkait.

Kegaiatan sosialisasi ini merupakan lanjutan rangkaian kegiatan pelatihan bagi tenaga kesehatan dan bidan dalam mendukung program kota layak anak dari KPPPA-BPPM DIY. Tujuan dari kegiatan ini diharapkan para peserta bisa berbagi informasi dalam lingkungan keluarga sendiri dan masyarakat sekitar agar lingkungan bebas asap rokok demi kesehatan anak-anak generasi bangsa.
Untuk bayi baru lahir dianjurkan makanan pertama ASI, bukan susu formula dan dilanjutkan ASI eklusif selama 6 bulan. Di lingkungan kerja juga dianjurkan tiap instansi menyediakan ruang Laktasi (ruang menyusui) bagi karyawan perempuan untuk menyusui atau memeras ASI.
Dalam proses tumbuh kembang anak diharapkan juga memperhatikan aspek pemberian gizi dan nutrisi yang cukup, jangan berlebihan agar tidak terjadi kurang gizi dan obesitas (kelebihan berat badan).
Informasi tersebut diatas sangat penting untuk diinformasikan kembali ke berbagai pihak yang terdekat, contohnya keluarga, agar dapat menyeimbangkan pola hidup dan memperhatikan kesehatan. (Tari)

PENDATAAN DISABILITAS DI DESA MARGOREJO

Proses pendataan penyandang disabilitas terus dilakukan, guna mendapatkan data valid yang diverifikasi agar disabilitas mendapatkan haknya. SAPDA bersama relawan dari mahasiswa UGM ditemani oleh perwakilan Karang Taruna dan komunitas disabilitas di Tempel melakukan proses pendataan di Desa Margorejo, Tempel Sleman Yogyakarta tanggal 11 Maret 2017.
Saat melepas relawan pendataan, Tri, Kesra Kecamatan Tempel, menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan dari UGM dan SAPDA beserta PPDI Kecamatan Tempel untuk melakukan pendataan bagi disabilitas di Kecamatan Tempel. Menurutnya kegiatan ini cukup besar artinya bagi pemerintah, karena akan menghasilkan data yang cukup valid dengan berinteraksi langsung ke grass root.
Sebelum melakukan pendataan, dilakukan sosialisasi ke para dukuh pada saat agenda rapat para dukuh tanggal 9 Maret 2017. Dalam sosialisasi tersebut, para dukuh di Desa Margorejo diharapkan dapat menyampaikan kepada para kader desa dan karang taruna untuk membantu pelaksanaan pendataan, karena mereka-lah yang mengetahui keberadaan dan alamat rumah disabilitas.

Awal proses pendataan di lapangan adalah menuju ke rumah pak dukuh untuk mencari data awal di dukuh masing-masing. Setelah itu mencari informasi ke masing-masing dukuh apakah ada data disabilitas yang belum masuk, apabila belum ada nantinya dukuh akan menghubungi Karang Taruna dan kader desa utk mendapatkan data di lapangan sesuai dengan data yang dimiliki oleh dukuh. Setelah sampai di lapangan dilakukan proses wawancara, data terkumpul dan kembali ke pos untuk memasukkan data ke data input. Data yang didapat adalah 14 disabilitas baru, ada beberapa data yang tidak sinkron, dikarenakan ketidaksesuaian antara data acuan dan data di lapangan.

Namun karena informasi awal sosialisasi tidak sampai kepada kader desa dan Karang Taruna menyebabkan  pelaksanaan pendataan sedikit terkendala. Temuan ini menjadi bahan evaluasi bersama di dalam tim, semoga kedepan bisa mengantisipasi hal semacam ini.

Harapan ke depan setelah mendapatkan data tersebut, pemerintah desa mengetahui warganya yang mengalami disabilitas serta mengetahui persoalan dan kebutuhan mereka, sehingga pemerintah desa bisa memberikan program bagi disabilitas yang ada di wilayahnya masing-masing, untuk kemajuan mereka.

PELATIHAN KESPRO DAN SEKSUAL KOMUNITAS PPDK TEMPEL

Pelatihan Kesehatan Reproduksi dan seksual yang di adakan di komunitas temple pada hari kamis tanggal 23 Februari 2017 yang bertempat diruang pertemuan desa Mardikorejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman. Pelatihan ini di ikuti oleh 25 orang peserta 5 laki-laki dan 20 perempuan terdiri dari 7 penyandang disabilitas dan 18 orangtua atau pendamping. Acara dimulai jam 08.30 wib , diawali dengan sambutan kepala desa, desa mardikorejo.

(more…)