Diseminasi Hasil Riset (Perlindungan & Pemulihan Perempuan Disabilitas yang Mengalami Kekerasan)

“Penyedia Layanan di-level daerah sampai pusat sudah melakukan penanganan dan pendampingan perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan, namun penyediaan layanan sebagai bagian dari pemenuhan hak perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan masih belum berjalan dengan baik” Situasi ini tentu akan semakin menghambat penanganan kasus kekerasan hingga ke proses hukum dan inkracht. Sinergisme layanan dari Pemerintah, NGO, Organisasi/Komunitas […]

Lomba Mural : Dalam Rangka Ultah SAPDA ke-13

“Kamu punya ide kreatif tentang pesan-pesan inklusi, disabilitas dan keberagaman? Kenapa nggak coba visualisasikan dengan coretan, gambar, dan lukisan? Yuk, sampaikan pesanmu dan ceritakan ceritamu dengan media mural” Diusia yang ke-13 ini, Yayasan SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak) mengajak adik-adik SMA/SMK/MA/LB/sederajat dan komunitas disabilitas untuk mengikuti lomba mural dengan tema “Inklusi sosial dalam […]

Bantuan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum

Berkaca pada pengalaman pendampingan kasus yang telah dijalankan oleh Yayasan SAPDA Yogyakarta mengenai kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya mencatat dari tahun 2008-2009 ada 60 kasus kekerasan fisik dan psikologis, 2010-2012 ada 14 kasus kekerasan psikologis, 2013-2015 ada 22 kasus kekerasan fisik dan seksual, tahun 2016-2017 ada 20 kasus kekerasan seksual […]

Mengenal Program Kerja yang Inklusi Disabilitas

Oxfam dan mitra menjadi peserta pelatihan inklusi disabilitas Yogyakarta, 2 – 4 Mei 2018 “Inklusi berbasis gender dan disabilitas adalah sebuah perspektif yang harus dimiliki oleh semua mitra penyusun program ataupun mereka yang akan mengevaluasi program” Bertempat di Prime Plaza Hotel Yogyakarta yang dihadiri sebanyak 29 peserta yang terdiri dari staff maupun mitra, SAPDA Yogyakarta […]

MUSRENBANG TEMATIK DISABILITAS KECAMATAN TEGALREJO DAN WIROBRAJAN

Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Tematik Disabilitas di pendopo Kecamatan Tegalrejo dan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta pada tanggal 18 Oktober 2017 dan 19 Oktober 2017. Komite Disabilitas Kota Yogyakarta bekerja sama dengan TKSK Kecamatan Tegalrejo dan Kecamatan Wirobrajan dan SAPDA. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan komunitas disabilitas se kecamatan Tegalrejo dan se kecamatan Wirobrajan yang […]

MUSRENBANG TEMATIK DISABILITAS KECAMATAN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA

Pelaksanaan musrenbang tematik Disabilitas di pendopo kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta, 17 Oktober 2017. Komunitas penyandang disabilitas diundang oleh Komite Difabel Kota Jogja bekerjasama dengan TKSK kecamatan gondokusuman dan Sapda. Dihadiri oleh perwakilan komunitas disabilitas se kecamatan Gondokusuman, perwakilan Dinas Sosial dan Bappeda Kota Yogyakarta. Membangun kecamatan yang inklusi,dengan mengajak partisipasi aktif penyandang disabilitas menyuarakan aspirasi […]

PELATIHAN PARALEGAL PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN DISABILITAS

Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Banjarmasin saat ini mulai mendapatkan perhatian pemerintah setempat. Hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya P2TP2A sebagai sebuah lembaga pemerintah yang melakukan penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di kota Banjarmasin.

Dalam isu disabilitas, kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan disabilitas juga mulai diperhatikan oleh pemerintah. Perhatian ini terlihat dalam Undang-undang no. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 4 dan pasal 125 – 127 tentang perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, yang menyatakan pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan layanan informasi dan tindak cepat, perlindungan khusus, serta rumah aman bagi perempuan dan anak dengan disabilitas yang mengalami kekerasan.

 

Read more about PELATIHAN PARALEGAL PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN DISABILITAS

PENINGKATAN KAPASITAS GUGUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)

Dari beberapa kegiatan eksternal SAPDA, salah satunya adalah dengan menghadiri beberapa undangan yang berkaitan dengan isu lembaga yang diselenggarakan oleh BPPM DIY di hotel Rose In Ringroad Selatan Yogyakarta, 25 Juli 2017. Peserta yang hadir 36, meliputi anggota Gugus Tugas TPPO DIY, yang terdiri dari OPD dan NGO yang memberikan penanganan pada isu tersebut. Narasumber pertama Waty Marliawati S.H, M.Kes Kabid Pemenuhan Hak Perempuan (PHP) BPPM DIY menyampaikan Kebijakan Pemda DIY dalam Penanganan Kasus TPPO.

Narasumber pertama Waty Marliawati S.H, M.Kes Kabid Pemenuhan Hak Perempuan (PHP) BPPM DIY dalam materinya menyampaikan Kebijakan Pemda DIY dalam Penanganan Kasus TPPO. Berikut adalah materi yang disampaikan oleh Waty Marliwati:

TPPO saat merupakan sindikat kejahatan yang  terorganisir, modusnya bukan hanya lewat TKI dan TKW tetapi sekarang korbannya juga anak-anak. Misalnya dengan kedok/modus dikirim sebagai duta seni, duta olahraga akan tetapi di tempat tujuan mereka dijual. Jaringan TPPO melebihi jaringan narkoba yang sudah lama ada, salah satu bentuknya adalah TPPO berkedok PJTKI, biasanya dengan modus pemalsuan dokumen, penyekapan di balai-balai pelatihan dan penampungan TKW sebelum dikirim ke luar negeri. Tes kesehatan hanya sebuah formalitas dan agen-agen PJTKI tidak berijin. TPPO bukan hanya dialami oleh TKI yang keluar negeri, tetapi di daerah-daerah juga banyak terjadi, misalnya berkedok klinik bersalin melakukan penjualan bayi. Dengan berkembangnya tekhnologi  TPPO berkedok prostitusi sekarang sudah menggunakan media sosial (WhatsApp, Facebook, SMS) dan korbannya anak masih usia sekolah, seperti contoh kasus di Bantul, DIY. Pelaku adalah kakak kelas/senior-nya yang menawarkan adik kelasnya kepada Om-om, menawarkan dengan meng-upload foto adik kelasnya, apabila ada yang minat korban akan diberitahu di mana lokasi pertemuan/penjemputan. Kasus TPPO di lapangan banyak terjadi tetapi masih banyak yang tidak mau melaporkan. Tahun 2016 di DIY hanya ada 2 kasus yang dilaporkan. Untuk memaksimalkan perlindungan terhadap korban TPPO, BPPM DIY membentuk Tim Gugus Tugas yang berperan:

1. Tidak hanya sebagai lembaga koordinatif tapi juga berwenang melakukan tindakan Pencegahan dan Pelayanan terhadap korban TPPO.

2. Melakukan koordinasi dan kerjasama Regional/Internasional.

3. Melakukan Capacity Building terhadap para pelaksana.

4. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat

5. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan mencari solusinya.

Setelah menyampaikan materi, ada berbagai tanggapan dari peserta yang menyampaikan bahwa tidak merasa menjadi anggota gugus tugas karena tidak ada pemberitahuan kalau tercantum dalam gugus tugas TPPO, dokumen SK juga tidak diberikan sehingga tidak tahu apa tugas yang harus dilaksanakan sebagai anggota.

Read more about PENINGKATAN KAPASITAS GUGUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)

SOSIALISASI PEMANTAPAN KECAMATAN INKLUSI DI KECAMATAN TEGALREJO

Roadshow percepatan implementasi Kota Jogja yang semakin inklusi, digencarkan oleh Dinsos Kota Yogyakarta melalui Komite Disabilitas Kota diperluas untuk tahun  2017. Di tahun 2017 ada 6 kecamatan yang disasar menjadi kecamatan inklusi yaitu Jetis, Gondokusuman, Tegalrejo, Kota Gede, Wirobrajan dan Keraton. Kecamatan Jetis dan Keraton dideklarasikan menjadi kecamatan inklusi melalui Perwal No. 207 tahun 2017. […]

SOSIALISASI PEMANTAPAN KECAMATAN INKLUSI 2017 DI KECAMATAN KOTAGEDE

Implementasi dalam mendorong Kota Yogyakarta menjadi kota inklusi terus diupayakan oleh pemerintah kota. Dewan yang ada di kota sangat mencermati isi dari indikator kota inklusi dan tidak hanya mengesahkan, karena pemerintah maupun DPRD sangat berkomitmen menjadikan pemerintah Kota Yogyakarta sebagai kota inklusi. Dalam rangka mempercepat proses implementasi menuju Kota Yogyakarta yang inklusi, maka  sosialisasi pemantapan kecamatan […]

Font Resize