Skip to main content

PEMKOT BANJARMASIN TARGETKAN 2017 MENJADI KOTA RAMAH DIFABEL

Musrenbangkot Banjarmasin (2)
Fatum Ade (Korlap Program Peduli di Banjarmasin) mewakili SAPDA melakukan penandatanganan bersama hasil Musrenbang Kota Banjarmasin.

Banjarmasin – Seperti kota lainnya, pada hari Selasa, 29 Maret 2016 bertempat di ruang Aula Kayu Baimbai kantor Walikota Banjarmasin, dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2017. MUSRENBANG kali ini mengangkat tema ‘Menciptakan Wirausaha baru dan Menggiatkan Pariwisata Sungai untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017 Menuju Banjarmasin Baiman’ sesuai dengan visi Walikota terpilih Bapak Ibnu Sina. BAIMAN sendiri adalah singkatan dari Bertaqwa, Aman, Indah, Maju dan Nyaman. Peserta yang hadir adalah dari SKPD Kota Banjarmasin, anggota DPRD Kota Banjarmasin, perwakilan organisasi kemasyarakatan, pihak industri dan swasta serta lembaga swadaya masyarakat.
Musrenbang diawali dengan penyampaian rancangan RKPD tahun 2017 oleh kepala Bappeda Kota Banjarmasin. Dalam penjelasannya, salah satu program pemerintah kota di tahun 2017 adalah mewujudkan Banjarmasin sebagai kota ramah difabel. Ini adalah jawaban dari temuan di lapangan bahwa warga penyandang disabilitas selama ini belum mendapatkan perhatian yang maksimal dari pemerintah kota padahal jumlah penyandang disabilitas di Banjarmasin cukup banyak. Dengan perhatian yang maksimal oleh pemerintah, diharapkan disabilitas bisa terlibat berpartisipasi dalam pembangunan serta menjadi bagian dari wirausahawan yang ditargetkan walikota setiap tahun bertambah 500 wirausahawan.


MUSRENBANG ini dibuka oleh Walikota ditandai dengan pemukulan gong. Dalam sambutannya, Bapak Ibnu Sina menyatakan bahwa beliau berkomitmen pada tahun 2017 akan menggelontorkan dana sebesar 1 Milyar untuk setiap kelurahan yang ada di Banjarmasin. Dana ini dipakai untuk membiayai pembangunan di kelurahan. “Saya kira dana sebesar 75 juta per tahun untuk kelurahan sangat kecil, padahal kelurahan punya banyak program yang harus kita dukung untuk dikembangkan agar maju. Harapan kami, DPRD bisa mendukung hal itu” tuturnya, sambil memandang dengan senyum ke ketua DPRD dan anggota DPRD yang hadir dalam acara ini.
Kemudian berlanjut pada rapat pleno dengan tiga sesi diskusi. Di sesi pertama, narasumber yang dihadirkan adalah ketua DPRD Kota Banjarmasin yang mempresentasikan pokok-pokok pikiran DPRD. Kemudian, Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan yang mempresentasikan tentang RKPD Kalimantan Selatan tahun 2017. Dalam sesi tanya jawab, Fatum Ade, perwakilan dari Lembaga SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak) menanyakan tentang peran DPRD dalam mewujudkan pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kota Banjarmasin. Menurutnya, SAPDA yang sedang menjalankan Program Peduli di Kota Banjarmasin, menemukan situasi banyak ABK yang tidak bisa sekolah karena sekolah yang belum menerima ABK. Walau begitu, di Banjarmasin yang sudah ada program sekolah inklusif belum ditunjang dengan aksesbilitas dan Guru Pendamping Khusus (GPK). Untuk GPK, ternyata masih dibayar oleh orang tua ABK sebab dana BOS tidak cukup untuk itu. “Saya kira, perlu ada kebijakan yang dibuat oleh DPRD dalam hal untuk mendukung program pendidikan inklusif ini. Selain itu, pihak provinsi juga perlu bersinergi dengan Kota Banjarmasin dalam hal mewujudkan pendidikan inklusif. Agar ke depan tidak ada lagi ABK yang tidak sekolah” ujar Dhede. Menanggapi pertanyaan itu, Pak Ariadi Noor mengatakan bahwa pihaknya sudah memiliki program tersebut. Beliau akan melihat kembali terkait program sekolah Inklusif yang dijalankan propinsi Kalimantan Selatan. “Terima kasih, kami akan koordinasikan dengan kota terutama ke dinas pendidikan kota, agar bisa melihat sejauh mana program untuk disabilitas di bidang pendidikan sudah berjalan, mana yang masih kurang, sehingga ke depannya lebih baik. Tapi sudah program itu” ucapnya.
Dalam sesi diskusi selanjutnya tentang pariwisata sungai, Pak Slamet Triadi, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Banjarmasin, mengacungkan tangan untuk bertanya. Beliau menanyakan terkait dengan apakah ada desain aksesibilitas untuk difabel. Pak Slamet mengatakan bahwa selama ini pembangunan fisik yang dilakukan masih sedikit yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Beliau sendiri adalah seorang penyandang netra. Penyandang netra membutuhkan guiding block, sementara daksa memerlukan ramp dan handrail, penyandang tuli memerlukan penunjuk arah, atau teks-teks yang memberi keterangan yagn diperlukan dalam mengakses suatu tempat termasuk tempat rekreasi. “Kami sepenuhnya mendukung pembangunan kota Banjarmasin ke depan. Semoga dengan dibangunnya pariwisata sungai kota kita semakin maju. Namun harapan kami, mohon diperhatikan aksesibilitas bagi kami penyandang disabilitas” pungkasnya. Ada pun narasumber dalam sesi ini adalah dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Dinas Air dan Drainase, Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya dan Badan Lingkungan Hidup. Dinas Cipta Karya dan Dinas Bina Marga menjawab dengan nada yang sama. Bahwa dari perencanaan dan realisasinya mereka akan melihat sisi manfaat bukan hanya pada keindahan sebuah bangunan. Agar semua masyarakat bisa menggunakan fasilitas termasuk fasilitas pariwisata sungai. Semoga bisa aksesibel bagi warga penyandang disabilitas.
MUSRENBANG ditutup dengan penandatanganan kesepakatan hasil MUSRENBANG oleh Wakil Walikota Banjarmasin, BAPPEDA kota Banjarmasin, BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan, SEKDA Kota Banjarmasin, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Lembaga SAPDA, dan Forum Anak Kota Banjarmasin. Akhinya, dalam sambutan penutupan MUSRENBANG, Wakil Walikota mengharapkan agar hasil yang sudah didapatkan dalam MUSRENBANG ini bisa direalisaskan secara maksimal.(dd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *