DPR SAHKAN RUU PENYANDANG DISABILITAS

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyandang Disabilitas ‎telah disahkan menjadi UU Penyandang Disabilitas, melalui Rapat Paripurna DPR masa sidang III tahun 2015-2016, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 17 Maret 2016. Apakah UU ini sudah sepenuhnya melindungi dan memenuhi hak-hak serta kebutuhan penyandang disabilitas? Lebih lanjut berikut bisa dicermati dokumen RUU yang baru saja disahkan. RUUPD […]

PELAYANAN JAMKESUS PENYANDANG DISABILITAS TERPADU

 

IMG_0255 - Copy

Pemda DIY bersama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, Lembaga Swadaya Masyarakat, mitra penyedia alat bantu, dan pemberi pelayanan kesehatan di DIY melaksanakan Pelayanan Jamkesus Penyandang Disabilitas Terpadu, Kamis 10 Maret 2016 di Kantor Bapel Jamkesos DIY, Jalan Prof.Dr.Sardjito No.5 Yogyakarta.

Program One Stop Service ini memadukan layanan-layanan administrasi jaminan, medis, kepesertaan, sosial, informasi, dan sekaligus assessment kebutuhan alat dalam suatu tempat dan waktu yang sama dengan menghadirkan semua unit layanan. Program pelayanan terpadu ini merupakan upaya akselerasi akses layanan dalam jangka pendek. Pendekatan program ini diharapkan akan dapat memangkas dan mengefisiensikan waktu, tenaga dan sumber daya yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas. Read more about PELAYANAN JAMKESUS PENYANDANG DISABILITAS TERPADU

SEMINAR DAN LOKAKARYA NASIONAL CDCC

“Dialog Antar Agama Untuk Peningkatan Tumbuh Kembang dan kesejahteraan Anak (Child Wellbeing)”

Dalam melakukan perlindungan kepada anak, perlu diperhatikan tumbuh kembangnya, bagaimana anak bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Untuk memperdalam pengetahuan dalam memahami tumbuh kembang anak, lembaga SAPDA mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seminar dan lokakarya nasional di Jakarta tanggal 14 dan 15 September 2015 yang diadakan oleh Center for Dialogue Cooperation among Civilization (CDCC) dan didukung oleh KAICIID-RfP. Peserta yang mengikuti acara ini terdiri dari unsure Pemerintah (Kementrian Sosial, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementrian Kesehatan, Kementrian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementrian Agama dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Perwakilan organisasi keagamaan, LSM dan Pusat Studi yang mempunyai perhatian pada isu tumbuh kembang anak yang berjumlah 31 orang.

Tujuan dari kegiatan ini adalah :
Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berbagi pengalaman terkait persoalan tumbuh kembang anak di Indonesia dan upaya yang sudah dilakukan selama ini untuk meningkatkan tumbuh kembang anak, Apa saja tantangan yang dihadapi dan bagaimana mengatasinya;
Mengetahui peta pendekatan dan metode yang sudah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kesejahteraan anak-anak Indonesia;
Membangun kesadaran pentingnya berdialog dalam jejaring antar iman / antar agama dengan berbagai stakeholder yang concern pada persoalan tumbuh kembang anak; dan
Meningkatkan kerja sama antar lembaga agama dalam menangani masalah-masalah yang dihadapi anak-anak.

Read more about SEMINAR DAN LOKAKARYA NASIONAL CDCC

PERPUSTAKAAN ONLINE PUSTAKAHAM.ID

Berkaitan dengan mandat Komnas Perempuan dalam upaya menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan dalam upaya menyebarkan berbagai jenis pengetahuan hasil kerja berbagai lembaga yang bergerak di isu HAM, melalui program kerja Jaringan Katalog Perpustakaan Online , Komnas Perempuan melalui divisi Resource Center (RC) mengadakan kegiatan Sosialisasi, Assessment, dan Pelatihan Pengelolaan Dokumen, Publikasi dan Koleksi buku Berbasis Katalog perpustakaan Online. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penguatan kapasitas mitra forum pengada layanan dan mitra lainnya dan pengelolaan pengetahuan sesuai karakter masing-masing lembaga. Komnas Perempuan bersama dengan mitra lembaga lainnya telah membentuk situs PUSTAKAHM.ID dimana akses pencarian informasi data buku dari masing masing lembaga bisa diakses melalui situs ini. Situs ini menjadi search engine menuju perpustakaan online mitra lembaga Komnas Perempuan.

Selama 2 hari, 2 dan 3 September 2015 pelatihan ini dilakukan dengan peserta berasal dari lembaga berbeda. Lembaga-lembaga mitra Komnas Perempuan yang mengikuti pelatihan ini adalah SAPDA, CIQAL, LRC KJHAM, AISYIYAH, SAPER, UPIPA WONOSOBO, RIFKA ANNISA, dan SPEK HAM. Pelatihan ini difasilitasi oleh pak Joseph dari divisi RC dan pak Farli. Pelatihan ini juga didampingi oleh mbak Nungki selaku Koordinator RC dan mas Dodo, IT dan fotografer acara.

Read more about PERPUSTAKAAN ONLINE PUSTAKAHAM.ID

SIMULASI TANGGAP BENCANA

Dalam berjejaring, sebuah lembaga/organisasi pastinya mendapatkan manfaat dan transfer skills dari lembaga lain. Seperti halnya SAPDA yang mengikuti acara simulasi bencana SIMULASI TANGGAP BENCANA OXFAM, MITRA DAN JEJARING (SimOMJ) pada tanggal 8-12 Juni 2015. Acara ini berlokasi di Hutan Penelitian belakang Kampus IPB Dremaga, Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat, Kotamadya Bogor, Jawa Barat. Yang mewakili SAPDA dalam acara ini adalah Koordinator WDCC Sri Lestari dan Staff Media Imam Sibaweh. Selain SAPDA, acara diikuti oleh peserta dari berbagai mitra lain dan jejaring OXFAM, seperti :
Staff jejaring OXFAM: ECB, HPA (Humanitarian Partnership Agreement), UNOCHA
Staff mitra Oxfam: terdiri atas tim teknis WASH, EFSVL, dan gender dari 12 lembaga mitra OXFAM: KKSP, PKPA, Totalitas, PKBI, YLI, Aksara, SAPDA, Layak Bengkulu, Senkom, SUAR, KPI, CIS Timor, PMI (total antara 24 s.d 36 orang)
Staff Jejaring dari lembaga Pemerintah : BPBD DKI Jakarta, Klaster Nasional untuk sector kesehatan, logistik, serta perlindungan dan pengungsian, dan Forum PRB DKI Jakarta.
Dengan hadirnya peserta simulasi dari berbagai lembaga dan isu yang berbeda, acara ini bertujuan untuk :
Mempraktekan secara teknis hasil-hasil kegiatan simulasi pada 17-18 February lalu dengan cara melaksanakan point-point yang terdapat dalam dokumen Joint Oxfam Response Strategy (JORS)
Meningkatkan kepekaan dan kesigapan tim tanggap darurat Oxfam dan mitra dalam melakukan kegiatan penyelamatan dan/atau pengurangan penderitaan korban dampak bencana.
Menguji keterampilan tim teknis Oxfam dan mitra dalam hal kaji cepat dengan handphone, penyediaan air bersih dengan alat penjernih air, penyediaan latrine darurat, pemberian bantuan melalui e-money, dan lainnya sesuai dengan standard teknis SPHERE;

Read more about SIMULASI TANGGAP BENCANA

FGD YAYASAN KAMPUNG HALAMAN

FGD “ Penggunaan video komunitas untuk pemahaman dan penyebarluasan isu disabilitas” Dalam melakukan tugasnya, tim media SAPDA juga ikut berpartisipasi dan berjejaring dengan lembaga lain, salah satunya dengan YKH (Yayasan Kampung Halaman). Hari Sabtu, 11 Juli 2015 YKH mengundang tim media SAPDA untuk menghadiri FGD yang membahas tentang penggunaan video komunitas untuk pemahaman dan penyebarluasan […]

MASUKAN UNTUK RANCANGAN PERDA DIFABEL BANTUL

Salah satu kabupaten di DIY, Kabupaten Bantul telah menyusun Draft Rancangan Perda Difabel Bantul. Sudah ada revisi dan masukan dari Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas DIY. Berikut masukan dari Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas DIY :

MASUKAN UNTUK PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMENUHAN HAK ASASI PENYANDANG DISABILITAS.
Oleh: Drs. SETIA ADI PURWANTA, MPd.
KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DIY

Mengapa hanya memenuhi hak dan bukan melindungi, memenuhi, menghormati, dan memajukan?
Padahal kewajiban negara adalah melindungi, memenuhi, menghormati, dan memajukan hak asasi warganegaranya.
Menimbang:
a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,perlu “menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial” Bagi Penyandang Disabilitas;
Masukan : Seharusnya menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas
Pasal 1
Dalam “Peraturan Bupati” ini yang dimaksud dengan:
Masukan : Seharusnya:Dalam Peraturan Daerah ini ….
5. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah Terlindunginya hak-hak Penyandang Disabilitas yang mempertimbangkan aspek fisik, sosial,dan aspek legal penyandang disabilitas.
Masukan : Pengertian di atas merupakan pengertian tentang perlindungan dan bukan pengertian tentang pemenuhan.

Read more about MASUKAN UNTUK RANCANGAN PERDA DIFABEL BANTUL

SYAWALAN DAN PENGUKUHAN PENGURUS PPDI SLEMAN

Halal bihalal Syawalan 1436 H dan Pengukuhan Pengurus PPDI Sleman Tanggal 26 Juli 2015, SAPDA diundang oleh PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia) Kabupaten Sleman untuk acara syawalan bersama dan sekaligus pengukuhan pengurus PPDI tingkat Kecamatan di Kecamatan Tempel. Dalam acara tersebut, dihadiri oleh Dinas Sosial Kab Sleman, Kapolres Sleman, Camat Tempel, aparat kelurahan se kecamatan […]

DISKUSI DENGAN POLGOV JPP UGM

Perempuan di era modern saat ini bebas berekspresi, mampu menunjukkan kompetensi, mampu bersaing, dan dapat menjadi seorang pemimpin. Dalam hal berorganisasi, perempuan pun memegang peran yang penting dan menduduki posisi yang isgnifikan, seperti menjabat sebagai seorang legislative di kursi pemerintahan. Belajar dari pemilu legislative tahun 2014 lalu, Polgov JPP UGM mengadakan diskusi dengan tema ” Meningkatkan Partisipasi dan Perwakilan Perempuan dalam Politik dan Parlemen di Indonesia” di Ruang Sidang Dekanat Lantai 2 gedung BB, Fisipol UGM, Jl. Sosio Yustisia No. 1 Bulaksumur, Yogyakarta pada hari Jumat, 22 Mei 2015.
Dengan membahas tema tersebut, ada 3 fokus utama pokok bahasan dalam diskusi :
1. Pelajaran yang bisa diambil dari Pileg (pemilihan legislative) tahun 2014
2. Pelaksanaan tugas legislative
3. Tantangan yang dihadapi perempuan dalam mencapai posisi di Parlemen
Dalam berdiskusi, difasilitasi oleh Bu Ratna, Mb Desi dari UGM dan Pak Najib, dan hasil diskusi ini akan menjadi masukan untuk meningkatkan kapasitas caleg perempuan pada periode selanjutnya. Berdasarkan pengamatan maupun sharing penglaman dari peserta diskusi, disampaikan pula data terkini terkait dengan keterlibatan perempuan di Indonesia pada pemilihan legislative yang menurun.Menurut data, kondisi riil saat ini Perempuan yang menjadi anggota legislative (A-leg) di DPR Nasional tahun 2009 – 2015 menurun dari 103 (18%) turun menjadi 97 orang (14%), berbanding terbalik dengan kuota yang diperjuangkan 30% untuk Caleg perempuan.

Read more about DISKUSI DENGAN POLGOV JPP UGM

Font Resize