Skip to main content

PELATIHAN KESPRO DAN SEKSUAL KOMUNITAS PPDK TEMPEL

Pelatihan Kesehatan Reproduksi dan seksual yang di adakan di komunitas temple pada hari kamis tanggal 23 Februari 2017 yang bertempat diruang pertemuan desa Mardikorejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman. Pelatihan ini di ikuti oleh 25 orang peserta 5 laki-laki dan 20 perempuan terdiri dari 7 penyandang disabilitas dan 18 orangtua atau pendamping. Acara dimulai jam 08.30 wib , diawali dengan sambutan kepala desa, desa mardikorejo.

(more…)

PELATIHAN KESEHATAN REPRODUKSI DAN SEKSUALITAS KOMUNITAS PPDK TURI SLEMAN

Komunitas PPDK Turi bersemangat menghadiri kegiatan pelatihan Kesehatan reproduksi dan seksual yang di selenggarakan team panitia pengurus Turi yang bekerjasama dengan lembaga SAPDA pada hari Selasa 2I Februari 2017 di ruang rapat Desa Bangunkerto, Turi, Sleman. Pelatihan dimulali pada pukul 08.30 WIB dihadiri 9 peserta laki-laki, 17 perempuan terdiri orangtua anak difabel dan penyandang disabilitas usia produktif . Pelatihan juga dihadiri anggota polsek dan Seksdes desa Bangunkerto yang mewakili kepala desa yang tidak bisa hadir karena ada acara di kabupaten. Dalam sambutanya sekdes Bangunkerto mengucapkan terimakasih kepada SAPDA yang telah mendampingi saudara-sadara disabilitas yang ada di Bangunkerto. Pengetahuan kesehatan reproduksi sangat penting untuk dipahami bagi saudara kita disabilitas di Bangunkerto agar dapat meningkatkan kwalitas kesehatannya. Semoga setelah mengikuti pelatihan ini nanti ilmunya bisa diterapkan paling tidak di lingkungan keluarganya masing-masin. Diakhir sambutanya bapak sekdes juga menyampaikan program pemberdayaan bagi disabilitas di bangunkerto.

(more…)

BELAJAR MEMBUAT PHOTO STORY

SAPDA selalu mengembangkan ilmu untuk membuat sebuah kreasi dengan melakukan capacity building (CB) kepada staff.  Dalam rangka pembuatan sebuah laporan yang berbasis pada foto, maka lembaga SAPDA memberikan sebuah pelatihan khusus kepada staff dalam teknik pengambilan foto dan merangkai foto yang akan bercerita. Proses ini yang disebut dengan Photo Story. Pamungkas yang akrab dipanggil dengan mas Pam memfasilitasi pelatihan tersebut didampingi oleh Mukhotib selama dua hari, 7 dan 8 Febuari 2017 di pendopo kantor SAPDA yang berlokasi di Pilahan, Rejowinangun, Kotagede Yogyakarta.

Photo Story berbeda dengan deskripsi naratif. Seorang dokumentator harus memiliki sense dalam mengambil sebuah gambar dengan teknik yang sesuai dengan etika pengambilan gambar, karena tujuan dari Photo Story adalah menceritakan sebuah kejadian/ proses/ kegiatan dengan beberapa foto yang dapat mewakili sebuah cerita. Untuk itulah, dalam menyusun Photo Story tidak membutuhkan serangkaian narasi yang panjang, namun dengan menampilkan foto-foto yang memuat beberapa kejadian yang ingin diceritakan. Fasilitator menyampaikan bahwa dalam pengambilan sebuah gambar harus mempertimbangkan hal sebagai berikut :

E : Entire (keseluruhan unsur yang akan difoto)

D : Detail (objek-objek tertentu yang dapat mendukung dalam menceritakan sebuah foto)

F : Frame (menentukan objek yang akan difoto dengan menggunakan teknik framing/ bingkai dalam pengambilan foto)

A : Angle (sudut pandang dari mana foto akan diambil)

T : Time (waktu/ proses kegiatan yang difoto)

Ke-5 hal diatas sangat penting dalam menghasilkan beberapa foto yang akan bercerita. Tidak mudah dalam menyusun dokumen Photostory, perlu beberapa langkah, seperti menentukan tema; riset kecil terkait tema yang akan diangkat; mempersiapkan alat dokumentasi; mengambil gambar/ memotret; dan yang terakhir adalah menyeleksi foto. Setelah beberapa proses tersebut dilakukan, dapat memulai penyusunan dokumen Photo Story.

Selain belajar teori, staff juga melakukan praktik dalam teknik pengambilan gambar, merangkai foto dan memberikan caption tentang foto yang diambil. Selain itu, praktik yang terakhir adalah mencoba menyusun satu contoh kegiatan yang telah dilakukan dalam menjalankan program.

Diharapkan dengan adanya CB Photo Story dapat meningkatkan kapasitas staff dalam teknik pengambilan gambar/ foto dan dapat menuangkan foto-foto tersebut menjadi sebuah cerita menarik. (dhinda)

 

 

PENYUSUNAN SOP PENANGANAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN LINTAS MITRA DI DIY

Kamis, 15 September 2016, BPPM-FPKK menyelenggarakan acara Penyususnan SOP penanganan perempuan dan anak korban kekerasan lintas mitra di DIY yang bertempat di Hotel Grace Ramayana Sosrowijayan Malioboro Yogyakarta. Peserta yang ikut terlibat adalah anggota Forum DIY ( LSM, Medis, Dinsos, bapeljamkesos, Forum di 5 kab.kota).

Agenda pertemuan adalah Penyususnan SOP penanganan perempuan dan anak korban kekerasan lintas mitra di DIY, yang berfokus pada 3 hal, yaitu : Penjaminan, Rujukan dan Pendataan / dokumen pendukung. Sangat penting ada SOP untuk pelayanan sinergitas, agar dapat ditangani bersama-sama, karena dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, sangat komplek dan beragam sehingga hal ini tidak dapat dilakukan oleh 1 pihak saja.
SOP tidak perlu membuat yang baru karena bisa mengambil dari anggota Forum, dikarenakan masing-masing anggota sudah punya sistem yang sudah dilakukan. Secara teknis sudah diuji coba dan saat ini cukup mengambil nilai positif yang bisa direplikasi bersama.
SOP yang disusun akan menjadi P3K pada korban kekerasan, tujuannya adalah:
1. Menjauhkan dari kekerasan berikutnya
2. Pemulihan dari trauma
3. Menjamin kelangsungan hidup
4. Mencegah tindakan main hakim sendiri, tindakan balas dendam bila pelaku anak. Pelabelan/stigma terhadap anak sebagai korban/pelaku.

Pilar dalam pelayanan korban KtPA (kekerasan terhadap perempuan dan anak)  adalah : (1) Nilai, (2) Sistem, (3) Komitmen. System perlindungan-nya : (1) Keluarga, (2) Masyarakat/LSM/Jejaring, (3) Pemerintah.

Sedangkan tahap selanjutnya adalah menyusun SOP, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

  1. membuat tim penyusun SOP
  2. mempelajari proses yang akan dilakukan sesuai bidang/ fokus SOP yang akan dibuat
  3. analisis secara mendalam bagi pihak yang terlibat dalam proses
  4. mencatat dan mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan
  5. membuat flowchart dan narasi alur SOP

Selama berproses, ada beberapa temuan, diantaranya adalah :

  1. untuk penanganan korban disabilitas perlu penanganan khusus
  2. kasus di Gunungkidul ada 25 kasus anak di tahun 2015 (pencurian, lalu-lintas, kekerasan), untuk pembiayaan proses diversi tidak ada budget dan tidak bisa diklaim-kan
  3. di Kulonprogo ada anak SD korban pelecehan seksual, diperiksa di puskesmas namun tidak bisa untuk pelaporan di Kepolisian. Sebenarnya bisa dipakai bila dirujuk ke rumahsakit dan mengharuskan dokter yang tandatangan
  4. P2TP2A Sleman diajukan untuk mendapat ISO dari pusat, sudah ada Konselor, lengkap Sarpras dan SDM
  5. Rencana ada bantuan sarpras kendaraan roda 4 di P2TP2A di 5 kab. Kota
  6. Yang bisa diganti bapeljamkesos semua surat / rujukan yang ditandatangani dokter yang bersangkutan
  7. Dari 1442 kasus tahun 2016 di DIY baru 120 kasus yang ditanggung bapeljamkesos
  8. Untuk anak diluar ranah rumahtangga (KDRT/KtPA) dijamin oleh Dinsos
  9. Trafficking, Tenaga kerja migrant, Anak Berhadapan Hukum (APH) dijamin bapeljamkesos
  10. Tahun 2017 program homecare diharap sudah jalan program jamkessos, dengan rekomendasi Medis/Rumahsakit dan Dinsos
  11. Otopsi, pemulangan jenasah/ambulance dan DNA tidak masuk jaminan karena jaminan untuk orang hidup/sehat. (Tari)

KOORDINASI BPPM KPPA DAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PROGRAM 3 END

Kamis, 8 September 2016 berlokasi di Hotel Santika Yogyakarta, perwakilan dari SAPDA menghadiri pertemuan koordinasi yang diselenggarakan oleh BPPM dan KPPA. Selain SAPDA, ada beberapa tamu undangan yang mewakili Ormas, LSM/ NGO, Akademisi, Media, dunia usaha dan organisasi profesi.

Koordinasi BPPM KPPA  dan organisasi masyarakat dalam rangka implementasi Program 3 End (Kekerasan, Traficking, Kesenjangan Ekonomi) agar tidak ada lagi/ diakhiri, dengan fokus “Semangat Pencegahan”. Elemen penting untuk perubahan tersebut tidak lepas dari 3 hal penting yaitu :

  1. keluarga
  2. sekolah
  3. masyarakat

Untuk mengawal program tersebut saat ini KPPA dari Deputi Partisipasi Masyarakat membentuk kelembagaan baru yaitu Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk merespon pembentukan lembaga di masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak. Dalam implementasi program 3 End tidak bisa lepas dari 3 elemen : Anak, Keluarga/ orang terdekat dan masyarakat.

Berikut pemetaan penyebab kekerasan pada anak dan perempuan :

  1. kemiskinan
  2. kurangnya pemahaman tentang kespro
  3. stigma negative pada penyandang disabilitas dan APH kurang peduli
  4. pemerintah yang masih kurang tegas
  5. ego sektoral di masyarakat, yang penting keluarga tidak jadi korban
  6. belum ada kesepakatan dari banyak jaringan seperti NGO, pemerintah

Dalam mekakuan implementasi kerja berjejaring/ bermitra haruslah bersinergi dalam fokus satu isu, siap berbagi, tidak ada ego sektoral dalam arti semua itu penting, tanggung jawab bersama serta tidak saling menyalahkan, bersatu dengan lingkungan/ melihat lingkungan.

KPPA telah menganggarkan budget untuk fokus bekerja di salah satu wilayah yang kekerasan didalamnnya masuk kategori darurat. Untuk itu perlu disusun kesepahaman bersama yang berisi tujuan bersama, menunjuk satu lokasi, rencana kerja bersama, monitoring dan evaluasi. Dikarenakan untuk menyusun proposal yang baik butuh data yang akurat, pada akhir sesi rekomendasinya adalah diadakannya pertemuan selanjutnya dan sudah ada hasil repeat assessment mengenai : lokasi (lotus), isu yang ada/ rawan, modal yang ada/ kekuatan, jumlah penduduk. Sedangkan hambatan yang ada adalah data disabilitas.  (Tari)

 

BELAJAR MENDALAMI PRINSIP KERJA JURNALISME INVESTIGASI

?????????????

Lingkar Reboan, sebuah wadah diskusi bulanan Pusham UII mengadakan diskusi mendalam mengenai jurnalisme investigatif (untuk penguatan advokasi kasus HAM) di kantor Pusham UII tanggal 21 September 2016 pukul 10.00 s/d. 13.00. Diskusi menghadirkan 2 narasumber yang sudah pernah melakukan jurnalisme investigatif, yaitu Osa Budi Santoso (Jurnalis Senior di CNN, Jakarta) dan Pito Agustin Rudiana (Jurnalis Tempo dan aktif di AJI) dan sebagai moderator adalah Alfi (mahasiswa UII).

Osa sharing salah satu pengalaman dalam mencari informasi. Contoh studi kasus pada pembakaran gereja di Aceh Singkir. Tim wartawan yang berangkat adalah koresponden, jurnalis dan produser untuk meliput dan mencari inforamsi serta data bagaimana pembakaran ini bisa terjadi. Pada awalnya tim mengalami kendala teknis, akan tetapi dengan menghadapi kendala tersebut tim secara kebetulan bertemu dengan pihak-pihak yang dapat memberikan beberapa fakta terkait pembakaran gereja tersebut. Menurut sumber informasi, pembakaran gereja dilakukan karena asas kesenjangan sosial. Namun setelah ditelusuri dan dilakukan penelusuran yang mendalam dengan bertemu pihak-pihak yang berkepentingan dalam kejadian tersebut, maka sedikit demi sedikit fakta yang sebenarnya mulai terungkap. Pembakaran gereja bukan karena kesenjangan ekonomi, akan tetapi karena konflik kultural. Konflik ini berakar sekitar tahun 1970. Setelah diselidiki, ada sebuah kepentingan besar yang menjadi pemicunya, terkait dengan unsur politis.

Osa menambahkan, bahwa peliputan yang dilakukan mungkin belum bisa disebut jurnalistik investigatif, akan tetapi lebih kepada indepth reporter. Apapun karya jurnalistik, lebih penting adalah point yanf telah didapatkan.

Pito lebih memaparkan mengenai praktik-praktik dalam melakukan jurnalistik investigatif. Dalam melakukan kegiatan ini, akan lebih baik untuk menyusun tim serta pembagian peran, karena akan lebih efektif daripada dilakukan sendiri, hal itu akan memakan banyak waktu. pembagian peran tim akan lebih berdasarkan keahlian, dan tidak harus dalam 1 wilayah kerja. Teknik-teknik investigatif yang pernah dilakukan adalah pengintaian, candid, serta penyamaran. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan fakta yang empiris, hal ini dilakukan karena ada persoalan yang memang harus diungkap. Setelah data didapatkan, data tersebut akan diverifikasi, diaudit oleh redaksi setelah itu dipublish ke media.

(more…)

KAMPANYE PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN (PUP) “DON’T HURRY TO GET MARRY!”

img-20160806-wa0004 img-20160806-wa0007

Dalam rangka memperingati Hari Remaja Internasional yang jatuh pada tanggal 12 Agustus 2016, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) merangkul beberapa lembaga di DIY untuk melakukan kampanye yang berkaitan dengan remaja dan kesehatan reproduksi seperti SAPDA, Mitra Wacana, Rifka Annisa, Depag, RDU, BKKN, PKBI, CB Betesda. Dalam hal ini, SAPDA juga turut berpartisipasi dalam Kampanye Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di GOR Amongrogo, Rabu 3 Agustus 2016. SAPDA yang concern dengan isu kesehatan reproduksi penyandang disabilitas mengkampanyekan isu disabilitas  dan kesehatan reproduksi remaja disabilitas dimana mayoritas pengunjung pameran adalah remaja.

Dalam pameran ini, SAPDA mengusung konsep pengetahuan kesehatan reproduksi (kespro) pada remaja, terutama remaja dengan disabilitas. Amunisi / atribut kampanye yang telah disiapkan adalah :

  1. Buku Saku Kesehatan Reproduksi Remaja Disabilitas
  2. Buku Saku Kekerasan
  3. Poster ragam disabilitas dan penyebab
  4. Poster perkawinan usia anak
  5. Poster bagan Divisi WDCC SAPDA
  6. Poster Bingkai perpustakaan aksesibel SAPDA
  7. Banner organ reproduksi perempuan dan laki-laki
  8. Printing material : Leaflet, brosur
  9. Film animasi tentang pendidikan kesehatan reproduksi
  10. Buku : Mekanisme Kekerasan, Polowijan, Sewindu SAPDA, Laporan Program

Kampanye PUP menghadirkan Gubernur Sultan HB X yang memberikan sambutan dan juga melakukan Deklarasi Kampanye bersama 5 Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, Gubernur DIY melakukan kunjungan ke tiap stand pameran untuk mengetahui siapa partisipan dalam kampanye ini. Kampanye PUP berjargon Don’t Hurry To Get Marry yang ingin agar usia perkawinan di dalam Undang-undang Perkawinan dari 16 Tahun untuk perempuan dan 18 Tahun menjadi 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Dimana sebelumnya, oleh Mahkamah Konstitusi Judicial Review usia perkawinan ditolak

SAPDA mengundang komunitas Grahita/ autis sejumlah 4 orang (sebagai pendamping) dan 3 remaja (Hari, Agatha, Rizki) untuk mengikuti diskusi yang diselenggarakan. Diskusi Panel yang mengangkat berbagai topic, baik dari sisi Psikologi, Kesehatan maupun Pendidikan.

Pameran SAPDA dihadiri oleh cukup banyak pengunjung remaja. Ada sekitar 75 orang pengunjung. Dari SKPD 2 orang, remaja 44 orang (SMA, PIK R, Kwarda), LSM/CSO 14 orang, lembaga 14 orang dan orang tua 1 orang. Selain tertarik karena stand yang berkaitan disabilitas hanya stand SAPDA juga karena ada games untuk menarik pengungjung. Games terdiri dari pesawat impian dan pojok kartu dengan hadiah (buku saku kekerasan, buku saku kesehatan reproduksi, mug kespro atau kaos).
(more…)

PAMERAN REMAJA SEHAT

img_3393 img_3319

Pameran yang diadakan oleh Dinas kesehatan DIY pada tanggal 3 September di Kampus SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta ini merupakan ajang kampanye dan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada remaja saat ini, bagaimana remaja harus concern dengan kondisi kesehatan mereka. Gaya hidup sehat merupakan salah satu perilaku yang mengindahkan dan menghargai atas tubuh mereka sendiri, mengingat bahwa remaja pada hakikatnya senang mencoba sesuatu yang baru, sedangkan mereka pun masih belum memahami apa saja bahaya yang mungkin mereka alami apabila salah dalam mengkonsumsi sesuatu.
Acara ini diadakan pada tanggal 3 September 2016 diikuti oleh beberapa sekolah SMP dan SMA di Kota Yogyakarta. Tidak hanya pameran, namun ada pentas seni dari remaja sekolah, orasi dan pemilihan duta remaja sehat tahun 2016. acara ini dibuka oleh Ibu Walikota Yogyakarta, Ana haryadi yang menyampaikan bahwa remaja harus sadar terhadap kesehatan mereka, terlebih mengenai kesehatan reproduksi, jangan sampai mencari informasi yang tidak pasti melalui media-media tertentu dan harus menjaga diri dari pergaulan remaja yang saat ini semakin bebas.
Dalam event ini, SAPDA diberi kesempatan untuk menjadi partisipan dalam mengisi salah satu stand pameran. Dengan amunisi beberapa media kampanye dan atribut seperti poster, banner, stiker, quiz dan games yang inklusi, banyak yang mendatangi stand SAPDA untuk sekedar mencoba games maupun mengikuti quiz atau bertanya seputar isu disabilitas. Petugas stand SAPDA berupaya menjelaskan dengan praktis mengenai isu disabilitas dan kaitannya dengan kesehatan reproduksi remaja.
Walaupun begitu, kampanye SAPDA sendiri mengenai isu disabilitas kurang tersampaikan, karena berbenturan dengan timing acara yang memberikan kesempatan kepada siswa siswi untuk mengunjungi pameran hanya sekitar 2 jam. Secara otomatis dengan waktu yang sangat terbatas, maka isu yang disampaikan pun tidak optimal. Namun begitu, dengan membagikan stiker dan foto selfie menggunakan atribut yang ada, setidaknya dapat memberi sedikit pemahaman kepada sisa siswi apa itu disabilitas dan inklusi. Jumlah total pengunjung di stand SAPDA 58, L=17 P=41 dengan disabilitas =0.
Tidak lupa SAPDA juga turut mengundang komunitas orangtua dan remaja disabilitas untuk datang menghadiri event ini. Selain itu, tim SAPDA juga mempromosikan program-program yang tengah menjadi focus dan pengembangan lembaga sehingga diharapkan masyarakat juga mengenal SAPDA dan dapat menjalin komunikasi yang intens. (Dhinda)

DISKUSI PERTEMUAN AGENDA FRONTLINE (PERWAKILAN LEMBAGA YANG PERNAH MASUK KE KARANGWUNI DAN MILIRAN) FORUM PRB DIY

Catatan dalam pertemuan jaringan PRB pada 09 september 2016 yang bertempat di Sekretariat Forum PRB DIY, mengingat bahwa SAPDA juga concern di isu Penanganan Resiko Bencana untuk disabilitas maka SAPDA sebagai penggiat isu yang bergerak di isu didsabilitas terpanggil untuk mengikuti diskusi ini.

Diskusi ini dihadiri oleh :
1. Mas Suparlan (Yayasan Sheep )
2. Bu Iva (ISI YK)
3. Sunarjo (IDEA)
4. Mba Ranie Ayu Hapsari (YEU)
5. Pak I made Sudana (SAPDA)
6. MbA aNISATUN Nafisah (PKBI)
7. Bu Teti (Karangwuni)
8. Mas Yogi Zul (LBH Yogya)
9. Mas Joyo (CRI)
10. Mas Rahmat Melir (Lingkar)
11. Mba Siti Mulyani (Paluma)
12. Pak Thantowi (Rifka Annisa)
13. Mas Gandar ( LBH Yogyakarta)
14. Mas Damar Dwi (Satunama)
15. Donna

Acara di buka oleh mas Melir, beliau menyampaikan bahwa dalam pertemuan ini untuk mendiskusikan tentang posisi masing – masing ( lembaga masing-masing ) dimana dan menjadi apa. Siapa melakukan apa dimana, dan harus memikirkan Posisi forum ada dimana. Dilanjutkan oleh Ranie menjelaskan apa itu forum PRB DIY. Forum PRB DIY merupakan forum yang anggotanya sangat kompleks kurang lebih 90 lembaga yang terdiri dari LSM, Pemerintah, sektor swasta dan akademisi. Forum berdiri bulan Oktober tahun 2009.
Forum PRB ada 4 bidang yang cukup strategis untuk layanan kepada masyarakat dalam hal memperjuangkan terhadap resiko bencana yang dialami oleh masyarakat itu sendiri. 4 bidang tersebut di antaranya :
– Bidang 1 yaitu bidang Advokasi; bagaimana kita mensikapi kebijakan di DIY sehingga bisa pro dan berpihak pada rakyat.
– Bidang 2 yaitu bidang manajemen pengetahuan; berkaitan dengan kegiatan penelitian- penelitian sperti ini (Frontline). Anggota Forum sendiri juga ada dari pemerintah. Posisi FPRB sangat strategis untuk mendiskusikan hal – hal yang berbau kebijakan yang berkelanjutan dan pro rakyat.
– Bidang 3 yaitu bidang partisipasi; FPRB memobilisasi anggota untuk bisa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Sejauh ini anggota Forum baru sebatas LSM, pemerintah, akademisi, nantinya semoga anggota bisa dari komunitas.
– Bidang 4 yaitu bidang pengembangan organisasi; lebih ke bagaimana kerj – kerja FPRB bisa akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan.

Fungsi dari PRB adalah untuk menjembatani antara komunitas dan pemerintah untuk mengkritisi kebijakan.
Tentang frontline, merupakan sebuah agenda dari kumpulan NGO internasional yaitu GNDR yang ingin menjaring temuan- temuan di tingkat lokal. Studi kasus; salah satu contoh kasus di kampung Miliran dan Karangwuni merupakan 1 contoh konkrit dimana masyarakat yang ada di wilayah Miliran dan Karangwuni mengalami dampak yang cukup riskan terkait masalah air yang di lakukan oleh salah satu pengembang perhotelan yang ada di Jogja , sehingga masyarakat bisa tahu bagaimana kondisi Yogyakarta saat ini. Melalui kegiatan inilah FPRB akan melakukan advokasi yang berkelanjutan dan tidak berisiko.
Setelah pertemuan ini kemudian yang bisa dilakukan setelah survey. Forum sebagai koordinasi penyambung antara masyarakat, swasta, dan pemerintah.

 

(more…)

SEMINAR “AKSES KEADILAN DALAM PERSPEKTIF KONVENSI HAK-HAK DIFABEL”

Organisasi Harapan Nusantara (OHANA) dengan dukungan Disability Rights Fund mengadakan seminar  yang didukung oleh Disability Rights Fund. Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis tentang akses keadilan yang berperspektif hak-hak difabel; Mendorong advokasi hak-hak difabel dalam akses keadilan dalam terwujudnya sistem peradilan yang inklusif dan Mendapatkan solusi dan strategi advokasi yang efektif dalam mendorong terwujudnya kesetaraan hak-hak difabel dalam akses keadilan. Acara ini dilaksanakan hari Rabu, 11 Maret 2015 di Hotel Cakra Kusuma Yogyakarta. peserta yang hadir dari berbagai lembaga dan dinas pemerintah seperti Kepolisian, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, LSM, Organisasi disabilitas, LBH, Dinas social, Dinas pendidikan, Forum aliansi Legislatif Perempuan dan paralegal.

Sebagai organisasi yang concern dengan isu kekerasan terhadap perempuan disabilitas, SAPDA sebagai mitra OHANA ikut berpartisipasi dalam acara ini. Menurut paparan narasumber, Ratna Dewi Sulistyaningsih (Paralegal Disabilitas) mengatakan bahwa Menjadi paralegal disabilitas korban kekerasan sering diragukan oleh Masyarakat dan APH, mereka sebagian besar belum tahu FUNGSI dan PERAN Paralegal. Dan itu menjadi salah satu hambatan kasus kekerasan pada disabilitas tidak sampai Proses Hukum, APH kurang sensitif disabilitas, Lingkup kerja yang dilakukan adalah menyiapkan korban PRA PENGADILAN. Selain itu hambatan yang dialami korban adalah Korban / keluarga menutup kasus tidak mau lanjut, dianggap Aib dan malu. Tapi sering juga karena ada intimidasi dari pelaku sudah melapor akhirnya dicabut, Ada hambatan komunikasi untuk disabilitas Rungu-wicara dan Disabilitas baru/kecelakaan sering ditinggalkan suaminya, perlu dijelaskan mereka punya Hak dalam bantuan hukum.

Wahyu dari ICM DIY (Akses Keadilan bagi Disabilitas) memaparkan tentang beberapa regulasi, yaitu:
– UU no 19 tahun 2011 pasal 13
– UNCRPD pasal 13
– UU no 12 tahun 2005 pasal 14
– UU HAM : Hak memperoleh keadilan, pasal 41 Hak difabel memperoleh kesejahteraan.

Tantangan akses keadilan bagi difabel :
– Isi kebijakan belum ramah bagi difabel
– APH, sarana dan prasarana belum berspektif difabel.
– Hukum dan masyarakat yang belum mendukung perjuangan keadilan bagi difabel.
– Dari pemerintah dana untuk bantuan hukum sudah ada tapi masih umum, bagaimana dengan yang khusus disabilitas? Perlu diperjuangkan, apalagi bantuan dana masih menggunakan indikator MISKIN bukan difabel.
– Komite Disabilitas yang sudah terbentuk masuk Lembaga AT-HOCK, kemungkinan bisa hilang/kedudukan kurang kuat.
– Penguatan Mekanisme Pelaporan dan Pengaduan.
– Pembenahan kebijakan-kebijakan terhadap difabel
– Melihat kembali Peraturan kode etik APH, Kejaksaan dalam melayani Difabel.
– Gerakan pelatihan dimasyarakat untuk Paralegal bagi difabel.

Prinsip-prinsip kerja akses keadilan (Dirumuskan Bappenas)
– Setiap komponen penting.
– Kerjasama yang sinergis.
– Keseimbangan kerjasama/peran Negara dan Masyarakat.

(more…)