Skip to main content

DISKUSI PEMBAHASAN LOGO DIFABEL UNTUK KENDARAAN

Polemik mengenai penyandang disabilitas mengendarai kendaraan masih menjadi fokus berbagai pihak, agar pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi, khususnya disabilitas tuli yang ingin mendapatkan SIM. Dalam hal ini, SAPDA terlibat dalam diskusi yang membahas logo difabel untuk menandai pengendara difabel di DIY hari Kamis, 30 Maret 2017 yang dimulai pukul 09.00 bertempat di sekertariat Komite Disabilitas DIY. Peserta diskusi berjumlah sekitar 20 orang yang mewakili beberapa DPO di DIY seperti HWDI, FPDB, PPDI Sleman, Pertuni Bantul dan Gunungkidul dan Gerkatin Jogja.

Diskusi ini merupakan tindak lanjut dari diskusi sebelumnya yang membahas tentang hak bagi teman-teman disabilitas tuli untuk mendapatkan hak untuk mendapatkan izin mengendarai, yaitu SIM. Hal ini dikarenakan masih ada persoalan dari Ditlantas DIY terkait dengan penyandang disabilitas tuli, bahwa mereka tidak boleh mendapatkan SIM dengan alasan tidak bisa mendengar ketika ada bunyi klakson sehingga hal tersebut dapat membahayakan diri sendiri atau oranglain.

Untuk mengambil jalan tengahnya agar penyandang disabilitas tuli bisa mendapatkan haknya, maka Komite Disabilitas DIY berinisaiasi untuk menjembatani dengan memberikan tanda/ logo kendaraan bagi pengendara disabilitas. Hal ini menuai beberapa opini, seperti dari sisi pemenuhan hak memang mendorong pemerintah untuk memenuhi hak penyandang disabilitas tuli mendapatkan SIM, namun di sisi lain harus melihat bahwa hak kita juga dibatasi oleh hak orang lain. Ini berarti bahwa semisal dari satu sisi kita mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas, di sisi lain kita harus sadar hak kita dibatasi oleh orang lain bahwa kita harus menyadari hak kita dapat membahayakan orang lain.

Dengan adanya tanda/ logo disabilitas pada kendaraan, harapannya agar disabilitas tuli juga bisa berkendara di jalan. Dengan adanya tanda/ logo, masyarakat umum dapat mengetahui bahwa koendaraan yg dikendarai adalah penyandang disabilitas sehingga dapat mengambil tindakan/ sikap dalam berkendara.

Dari diskusi banyak masukan-masukan terkait dengan logo yang akan digunakan sebagai penanda. Di awal diskusi ada pro dan kontra, namun setelah diskusi disepakati logo tetap menggunakan logo yang sudah familier selama ini yaitu tanda orang dengan kursi roda. Dikarenakan apabila desain logo diganti dengan yang baru, ini membutuhkan sosialisasi yang cukup lama untuk mengenalkan logo tersebut ke masyarakat.

untuk logo dikasih sebaiknya secara umum untuk semua ragam disabilitas yang mengendarai, agar inklusifitas tetap ada” ujar mbak Dwi dari Gerkatin.
untuk desain logo sebaiknya masalah warna dan bentuk harus dilihat dari esensinya harus digunakan untuk apa” ujar mas Salim, PPDI DIY.
Di akhir diskusi disepakati untuk tanda/ logo yang digunakan adalah logo yang selama ini familier yaitu orang dengan kursi roda, latar belakang logo warna kuning, ada tulisan pengendara disabilitas, untuk desain diserahkan ke pihak lain yang ahli di bidangnya. Dari hasil diskusi ini selanjutnya akan dibawa dalam workshop yang akan dilaksanakan tanggal 10 April 2017 dengan mendatangkan pihak-pihak yang berkompeten seperti Dishub, Kepolisian dan Dinsos untuk membahas pemenuhan hak disabilitas mendapatkan SIM. (Abas)

SOSIALISASI KOTA LAYAK ANAK

Dalam berjejaring, SAPDA mengikuti beberapa kegiatan diluar fokus isu lembaga, hal ini sebagai wujud konsistensi SAPDA dalam melakukan proses perluasan jaringan dengan berbagai pihak.

Dalam hal ini, SAPDA turut berpartisipasi di kegiatan sosialisasi dari KPPPA-BPPM DIY tanggal 15 Maret 2017 di hotel sahid Jaya Babarsari. Peserta yang hadir sekitar 80 orang, terdiri dari lembaga, organisasi perempuan, organisasi profesi, medis (rumah sakit/puskesmas) dan dinas terkait.

Kegaiatan sosialisasi ini merupakan lanjutan rangkaian kegiatan pelatihan bagi tenaga kesehatan dan bidan dalam mendukung program kota layak anak dari KPPPA-BPPM DIY. Tujuan dari kegiatan ini diharapkan para peserta bisa berbagi informasi dalam lingkungan keluarga sendiri dan masyarakat sekitar agar lingkungan bebas asap rokok demi kesehatan anak-anak generasi bangsa.
Untuk bayi baru lahir dianjurkan makanan pertama ASI, bukan susu formula dan dilanjutkan ASI eklusif selama 6 bulan. Di lingkungan kerja juga dianjurkan tiap instansi menyediakan ruang Laktasi (ruang menyusui) bagi karyawan perempuan untuk menyusui atau memeras ASI.
Dalam proses tumbuh kembang anak diharapkan juga memperhatikan aspek pemberian gizi dan nutrisi yang cukup, jangan berlebihan agar tidak terjadi kurang gizi dan obesitas (kelebihan berat badan).
Informasi tersebut diatas sangat penting untuk diinformasikan kembali ke berbagai pihak yang terdekat, contohnya keluarga, agar dapat menyeimbangkan pola hidup dan memperhatikan kesehatan. (Tari)

PENDATAAN DISABILITAS DI DESA MARGOREJO

Proses pendataan penyandang disabilitas terus dilakukan, guna mendapatkan data valid yang diverifikasi agar disabilitas mendapatkan haknya. SAPDA bersama relawan dari mahasiswa UGM ditemani oleh perwakilan Karang Taruna dan komunitas disabilitas di Tempel melakukan proses pendataan di Desa Margorejo, Tempel Sleman Yogyakarta tanggal 11 Maret 2017.
Saat melepas relawan pendataan, Tri, Kesra Kecamatan Tempel, menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan dari UGM dan SAPDA beserta PPDI Kecamatan Tempel untuk melakukan pendataan bagi disabilitas di Kecamatan Tempel. Menurutnya kegiatan ini cukup besar artinya bagi pemerintah, karena akan menghasilkan data yang cukup valid dengan berinteraksi langsung ke grass root.
Sebelum melakukan pendataan, dilakukan sosialisasi ke para dukuh pada saat agenda rapat para dukuh tanggal 9 Maret 2017. Dalam sosialisasi tersebut, para dukuh di Desa Margorejo diharapkan dapat menyampaikan kepada para kader desa dan karang taruna untuk membantu pelaksanaan pendataan, karena mereka-lah yang mengetahui keberadaan dan alamat rumah disabilitas.

Awal proses pendataan di lapangan adalah menuju ke rumah pak dukuh untuk mencari data awal di dukuh masing-masing. Setelah itu mencari informasi ke masing-masing dukuh apakah ada data disabilitas yang belum masuk, apabila belum ada nantinya dukuh akan menghubungi Karang Taruna dan kader desa utk mendapatkan data di lapangan sesuai dengan data yang dimiliki oleh dukuh. Setelah sampai di lapangan dilakukan proses wawancara, data terkumpul dan kembali ke pos untuk memasukkan data ke data input. Data yang didapat adalah 14 disabilitas baru, ada beberapa data yang tidak sinkron, dikarenakan ketidaksesuaian antara data acuan dan data di lapangan.

Namun karena informasi awal sosialisasi tidak sampai kepada kader desa dan Karang Taruna menyebabkan  pelaksanaan pendataan sedikit terkendala. Temuan ini menjadi bahan evaluasi bersama di dalam tim, semoga kedepan bisa mengantisipasi hal semacam ini.

Harapan ke depan setelah mendapatkan data tersebut, pemerintah desa mengetahui warganya yang mengalami disabilitas serta mengetahui persoalan dan kebutuhan mereka, sehingga pemerintah desa bisa memberikan program bagi disabilitas yang ada di wilayahnya masing-masing, untuk kemajuan mereka.

PELATIHAN KESPRO DAN SEKSUAL KOMUNITAS PPDK TEMPEL

Pelatihan Kesehatan Reproduksi dan seksual yang di adakan di komunitas temple pada hari kamis tanggal 23 Februari 2017 yang bertempat diruang pertemuan desa Mardikorejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman. Pelatihan ini di ikuti oleh 25 orang peserta 5 laki-laki dan 20 perempuan terdiri dari 7 penyandang disabilitas dan 18 orangtua atau pendamping. Acara dimulai jam 08.30 wib , diawali dengan sambutan kepala desa, desa mardikorejo.

Read More

PELATIHAN KESEHATAN REPRODUKSI DAN SEKSUALITAS KOMUNITAS PPDK TURI SLEMAN

Komunitas PPDK Turi bersemangat menghadiri kegiatan pelatihan Kesehatan reproduksi dan seksual yang di selenggarakan team panitia pengurus Turi yang bekerjasama dengan lembaga SAPDA pada hari Selasa 2I Februari 2017 di ruang rapat Desa Bangunkerto, Turi, Sleman. Pelatihan dimulali pada pukul 08.30 WIB dihadiri 9 peserta laki-laki, 17 perempuan terdiri orangtua anak difabel dan penyandang disabilitas usia produktif . Pelatihan juga dihadiri anggota polsek dan Seksdes desa Bangunkerto yang mewakili kepala desa yang tidak bisa hadir karena ada acara di kabupaten. Dalam sambutanya sekdes Bangunkerto mengucapkan terimakasih kepada SAPDA yang telah mendampingi saudara-sadara disabilitas yang ada di Bangunkerto. Pengetahuan kesehatan reproduksi sangat penting untuk dipahami bagi saudara kita disabilitas di Bangunkerto agar dapat meningkatkan kwalitas kesehatannya. Semoga setelah mengikuti pelatihan ini nanti ilmunya bisa diterapkan paling tidak di lingkungan keluarganya masing-masin. Diakhir sambutanya bapak sekdes juga menyampaikan program pemberdayaan bagi disabilitas di bangunkerto.

Read More

BELAJAR MEMBUAT PHOTO STORY

SAPDA selalu mengembangkan ilmu untuk membuat sebuah kreasi dengan melakukan capacity building (CB) kepada staff.  Dalam rangka pembuatan sebuah laporan yang berbasis pada foto, maka lembaga SAPDA memberikan sebuah pelatihan khusus kepada staff dalam teknik pengambilan foto dan merangkai foto yang akan bercerita. Proses ini yang disebut dengan Photo Story. Pamungkas yang akrab dipanggil dengan mas Pam memfasilitasi pelatihan tersebut didampingi oleh Mukhotib selama dua hari, 7 dan 8 Febuari 2017 di pendopo kantor SAPDA yang berlokasi di Pilahan, Rejowinangun, Kotagede Yogyakarta.

Photo Story berbeda dengan deskripsi naratif. Seorang dokumentator harus memiliki sense dalam mengambil sebuah gambar dengan teknik yang sesuai dengan etika pengambilan gambar, karena tujuan dari Photo Story adalah menceritakan sebuah kejadian/ proses/ kegiatan dengan beberapa foto yang dapat mewakili sebuah cerita. Untuk itulah, dalam menyusun Photo Story tidak membutuhkan serangkaian narasi yang panjang, namun dengan menampilkan foto-foto yang memuat beberapa kejadian yang ingin diceritakan. Fasilitator menyampaikan bahwa dalam pengambilan sebuah gambar harus mempertimbangkan hal sebagai berikut :

E : Entire (keseluruhan unsur yang akan difoto)

D : Detail (objek-objek tertentu yang dapat mendukung dalam menceritakan sebuah foto)

F : Frame (menentukan objek yang akan difoto dengan menggunakan teknik framing/ bingkai dalam pengambilan foto)

A : Angle (sudut pandang dari mana foto akan diambil)

T : Time (waktu/ proses kegiatan yang difoto)

Ke-5 hal diatas sangat penting dalam menghasilkan beberapa foto yang akan bercerita. Tidak mudah dalam menyusun dokumen Photostory, perlu beberapa langkah, seperti menentukan tema; riset kecil terkait tema yang akan diangkat; mempersiapkan alat dokumentasi; mengambil gambar/ memotret; dan yang terakhir adalah menyeleksi foto. Setelah beberapa proses tersebut dilakukan, dapat memulai penyusunan dokumen Photo Story.

Selain belajar teori, staff juga melakukan praktik dalam teknik pengambilan gambar, merangkai foto dan memberikan caption tentang foto yang diambil. Selain itu, praktik yang terakhir adalah mencoba menyusun satu contoh kegiatan yang telah dilakukan dalam menjalankan program.

Diharapkan dengan adanya CB Photo Story dapat meningkatkan kapasitas staff dalam teknik pengambilan gambar/ foto dan dapat menuangkan foto-foto tersebut menjadi sebuah cerita menarik. (dhinda)

 

 

PENYUSUNAN SOP PENANGANAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN LINTAS MITRA DI DIY

Kamis, 15 September 2016, BPPM-FPKK menyelenggarakan acara Penyususnan SOP penanganan perempuan dan anak korban kekerasan lintas mitra di DIY yang bertempat di Hotel Grace Ramayana Sosrowijayan Malioboro Yogyakarta. Peserta yang ikut terlibat adalah anggota Forum DIY ( LSM, Medis, Dinsos, bapeljamkesos, Forum di 5 kab.kota).

Agenda pertemuan adalah Penyususnan SOP penanganan perempuan dan anak korban kekerasan lintas mitra di DIY, yang berfokus pada 3 hal, yaitu : Penjaminan, Rujukan dan Pendataan / dokumen pendukung. Sangat penting ada SOP untuk pelayanan sinergitas, agar dapat ditangani bersama-sama, karena dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, sangat komplek dan beragam sehingga hal ini tidak dapat dilakukan oleh 1 pihak saja.
SOP tidak perlu membuat yang baru karena bisa mengambil dari anggota Forum, dikarenakan masing-masing anggota sudah punya sistem yang sudah dilakukan. Secara teknis sudah diuji coba dan saat ini cukup mengambil nilai positif yang bisa direplikasi bersama.
SOP yang disusun akan menjadi P3K pada korban kekerasan, tujuannya adalah:
1. Menjauhkan dari kekerasan berikutnya
2. Pemulihan dari trauma
3. Menjamin kelangsungan hidup
4. Mencegah tindakan main hakim sendiri, tindakan balas dendam bila pelaku anak. Pelabelan/stigma terhadap anak sebagai korban/pelaku.

Pilar dalam pelayanan korban KtPA (kekerasan terhadap perempuan dan anak)  adalah : (1) Nilai, (2) Sistem, (3) Komitmen. System perlindungan-nya : (1) Keluarga, (2) Masyarakat/LSM/Jejaring, (3) Pemerintah.

Sedangkan tahap selanjutnya adalah menyusun SOP, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

  1. membuat tim penyusun SOP
  2. mempelajari proses yang akan dilakukan sesuai bidang/ fokus SOP yang akan dibuat
  3. analisis secara mendalam bagi pihak yang terlibat dalam proses
  4. mencatat dan mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan
  5. membuat flowchart dan narasi alur SOP

Selama berproses, ada beberapa temuan, diantaranya adalah :

  1. untuk penanganan korban disabilitas perlu penanganan khusus
  2. kasus di Gunungkidul ada 25 kasus anak di tahun 2015 (pencurian, lalu-lintas, kekerasan), untuk pembiayaan proses diversi tidak ada budget dan tidak bisa diklaim-kan
  3. di Kulonprogo ada anak SD korban pelecehan seksual, diperiksa di puskesmas namun tidak bisa untuk pelaporan di Kepolisian. Sebenarnya bisa dipakai bila dirujuk ke rumahsakit dan mengharuskan dokter yang tandatangan
  4. P2TP2A Sleman diajukan untuk mendapat ISO dari pusat, sudah ada Konselor, lengkap Sarpras dan SDM
  5. Rencana ada bantuan sarpras kendaraan roda 4 di P2TP2A di 5 kab. Kota
  6. Yang bisa diganti bapeljamkesos semua surat / rujukan yang ditandatangani dokter yang bersangkutan
  7. Dari 1442 kasus tahun 2016 di DIY baru 120 kasus yang ditanggung bapeljamkesos
  8. Untuk anak diluar ranah rumahtangga (KDRT/KtPA) dijamin oleh Dinsos
  9. Trafficking, Tenaga kerja migrant, Anak Berhadapan Hukum (APH) dijamin bapeljamkesos
  10. Tahun 2017 program homecare diharap sudah jalan program jamkessos, dengan rekomendasi Medis/Rumahsakit dan Dinsos
  11. Otopsi, pemulangan jenasah/ambulance dan DNA tidak masuk jaminan karena jaminan untuk orang hidup/sehat. (Tari)

KOORDINASI BPPM KPPA DAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PROGRAM 3 END

Kamis, 8 September 2016 berlokasi di Hotel Santika Yogyakarta, perwakilan dari SAPDA menghadiri pertemuan koordinasi yang diselenggarakan oleh BPPM dan KPPA. Selain SAPDA, ada beberapa tamu undangan yang mewakili Ormas, LSM/ NGO, Akademisi, Media, dunia usaha dan organisasi profesi.

Koordinasi BPPM KPPA  dan organisasi masyarakat dalam rangka implementasi Program 3 End (Kekerasan, Traficking, Kesenjangan Ekonomi) agar tidak ada lagi/ diakhiri, dengan fokus “Semangat Pencegahan”. Elemen penting untuk perubahan tersebut tidak lepas dari 3 hal penting yaitu :

  1. keluarga
  2. sekolah
  3. masyarakat

Untuk mengawal program tersebut saat ini KPPA dari Deputi Partisipasi Masyarakat membentuk kelembagaan baru yaitu Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk merespon pembentukan lembaga di masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak. Dalam implementasi program 3 End tidak bisa lepas dari 3 elemen : Anak, Keluarga/ orang terdekat dan masyarakat.

Berikut pemetaan penyebab kekerasan pada anak dan perempuan :

  1. kemiskinan
  2. kurangnya pemahaman tentang kespro
  3. stigma negative pada penyandang disabilitas dan APH kurang peduli
  4. pemerintah yang masih kurang tegas
  5. ego sektoral di masyarakat, yang penting keluarga tidak jadi korban
  6. belum ada kesepakatan dari banyak jaringan seperti NGO, pemerintah

Dalam mekakuan implementasi kerja berjejaring/ bermitra haruslah bersinergi dalam fokus satu isu, siap berbagi, tidak ada ego sektoral dalam arti semua itu penting, tanggung jawab bersama serta tidak saling menyalahkan, bersatu dengan lingkungan/ melihat lingkungan.

KPPA telah menganggarkan budget untuk fokus bekerja di salah satu wilayah yang kekerasan didalamnnya masuk kategori darurat. Untuk itu perlu disusun kesepahaman bersama yang berisi tujuan bersama, menunjuk satu lokasi, rencana kerja bersama, monitoring dan evaluasi. Dikarenakan untuk menyusun proposal yang baik butuh data yang akurat, pada akhir sesi rekomendasinya adalah diadakannya pertemuan selanjutnya dan sudah ada hasil repeat assessment mengenai : lokasi (lotus), isu yang ada/ rawan, modal yang ada/ kekuatan, jumlah penduduk. Sedangkan hambatan yang ada adalah data disabilitas.  (Tari)

 

BELAJAR MENDALAMI PRINSIP KERJA JURNALISME INVESTIGASI

?????????????

Lingkar Reboan, sebuah wadah diskusi bulanan Pusham UII mengadakan diskusi mendalam mengenai jurnalisme investigatif (untuk penguatan advokasi kasus HAM) di kantor Pusham UII tanggal 21 September 2016 pukul 10.00 s/d. 13.00. Diskusi menghadirkan 2 narasumber yang sudah pernah melakukan jurnalisme investigatif, yaitu Osa Budi Santoso (Jurnalis Senior di CNN, Jakarta) dan Pito Agustin Rudiana (Jurnalis Tempo dan aktif di AJI) dan sebagai moderator adalah Alfi (mahasiswa UII).

Osa sharing salah satu pengalaman dalam mencari informasi. Contoh studi kasus pada pembakaran gereja di Aceh Singkir. Tim wartawan yang berangkat adalah koresponden, jurnalis dan produser untuk meliput dan mencari inforamsi serta data bagaimana pembakaran ini bisa terjadi. Pada awalnya tim mengalami kendala teknis, akan tetapi dengan menghadapi kendala tersebut tim secara kebetulan bertemu dengan pihak-pihak yang dapat memberikan beberapa fakta terkait pembakaran gereja tersebut. Menurut sumber informasi, pembakaran gereja dilakukan karena asas kesenjangan sosial. Namun setelah ditelusuri dan dilakukan penelusuran yang mendalam dengan bertemu pihak-pihak yang berkepentingan dalam kejadian tersebut, maka sedikit demi sedikit fakta yang sebenarnya mulai terungkap. Pembakaran gereja bukan karena kesenjangan ekonomi, akan tetapi karena konflik kultural. Konflik ini berakar sekitar tahun 1970. Setelah diselidiki, ada sebuah kepentingan besar yang menjadi pemicunya, terkait dengan unsur politis.

Osa menambahkan, bahwa peliputan yang dilakukan mungkin belum bisa disebut jurnalistik investigatif, akan tetapi lebih kepada indepth reporter. Apapun karya jurnalistik, lebih penting adalah point yanf telah didapatkan.

Pito lebih memaparkan mengenai praktik-praktik dalam melakukan jurnalistik investigatif. Dalam melakukan kegiatan ini, akan lebih baik untuk menyusun tim serta pembagian peran, karena akan lebih efektif daripada dilakukan sendiri, hal itu akan memakan banyak waktu. pembagian peran tim akan lebih berdasarkan keahlian, dan tidak harus dalam 1 wilayah kerja. Teknik-teknik investigatif yang pernah dilakukan adalah pengintaian, candid, serta penyamaran. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan fakta yang empiris, hal ini dilakukan karena ada persoalan yang memang harus diungkap. Setelah data didapatkan, data tersebut akan diverifikasi, diaudit oleh redaksi setelah itu dipublish ke media.

Read More

KAMPANYE PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN (PUP) “DON’T HURRY TO GET MARRY!”

img-20160806-wa0004 img-20160806-wa0007

Dalam rangka memperingati Hari Remaja Internasional yang jatuh pada tanggal 12 Agustus 2016, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) merangkul beberapa lembaga di DIY untuk melakukan kampanye yang berkaitan dengan remaja dan kesehatan reproduksi seperti SAPDA, Mitra Wacana, Rifka Annisa, Depag, RDU, BKKN, PKBI, CB Betesda. Dalam hal ini, SAPDA juga turut berpartisipasi dalam Kampanye Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di GOR Amongrogo, Rabu 3 Agustus 2016. SAPDA yang concern dengan isu kesehatan reproduksi penyandang disabilitas mengkampanyekan isu disabilitas  dan kesehatan reproduksi remaja disabilitas dimana mayoritas pengunjung pameran adalah remaja.

Dalam pameran ini, SAPDA mengusung konsep pengetahuan kesehatan reproduksi (kespro) pada remaja, terutama remaja dengan disabilitas. Amunisi / atribut kampanye yang telah disiapkan adalah :

  1. Buku Saku Kesehatan Reproduksi Remaja Disabilitas
  2. Buku Saku Kekerasan
  3. Poster ragam disabilitas dan penyebab
  4. Poster perkawinan usia anak
  5. Poster bagan Divisi WDCC SAPDA
  6. Poster Bingkai perpustakaan aksesibel SAPDA
  7. Banner organ reproduksi perempuan dan laki-laki
  8. Printing material : Leaflet, brosur
  9. Film animasi tentang pendidikan kesehatan reproduksi
  10. Buku : Mekanisme Kekerasan, Polowijan, Sewindu SAPDA, Laporan Program

Kampanye PUP menghadirkan Gubernur Sultan HB X yang memberikan sambutan dan juga melakukan Deklarasi Kampanye bersama 5 Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, Gubernur DIY melakukan kunjungan ke tiap stand pameran untuk mengetahui siapa partisipan dalam kampanye ini. Kampanye PUP berjargon Don’t Hurry To Get Marry yang ingin agar usia perkawinan di dalam Undang-undang Perkawinan dari 16 Tahun untuk perempuan dan 18 Tahun menjadi 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Dimana sebelumnya, oleh Mahkamah Konstitusi Judicial Review usia perkawinan ditolak

SAPDA mengundang komunitas Grahita/ autis sejumlah 4 orang (sebagai pendamping) dan 3 remaja (Hari, Agatha, Rizki) untuk mengikuti diskusi yang diselenggarakan. Diskusi Panel yang mengangkat berbagai topic, baik dari sisi Psikologi, Kesehatan maupun Pendidikan.

Pameran SAPDA dihadiri oleh cukup banyak pengunjung remaja. Ada sekitar 75 orang pengunjung. Dari SKPD 2 orang, remaja 44 orang (SMA, PIK R, Kwarda), LSM/CSO 14 orang, lembaga 14 orang dan orang tua 1 orang. Selain tertarik karena stand yang berkaitan disabilitas hanya stand SAPDA juga karena ada games untuk menarik pengungjung. Games terdiri dari pesawat impian dan pojok kartu dengan hadiah (buku saku kekerasan, buku saku kesehatan reproduksi, mug kespro atau kaos).
Read More