Skip to main content

KAMPANYE PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN (PUP) “DON’T HURRY TO GET MARRY!”

img-20160806-wa0004 img-20160806-wa0007

Dalam rangka memperingati Hari Remaja Internasional yang jatuh pada tanggal 12 Agustus 2016, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) merangkul beberapa lembaga di DIY untuk melakukan kampanye yang berkaitan dengan remaja dan kesehatan reproduksi seperti SAPDA, Mitra Wacana, Rifka Annisa, Depag, RDU, BKKN, PKBI, CB Betesda. Dalam hal ini, SAPDA juga turut berpartisipasi dalam Kampanye Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di GOR Amongrogo, Rabu 3 Agustus 2016. SAPDA yang concern dengan isu kesehatan reproduksi penyandang disabilitas mengkampanyekan isu disabilitas  dan kesehatan reproduksi remaja disabilitas dimana mayoritas pengunjung pameran adalah remaja.

Dalam pameran ini, SAPDA mengusung konsep pengetahuan kesehatan reproduksi (kespro) pada remaja, terutama remaja dengan disabilitas. Amunisi / atribut kampanye yang telah disiapkan adalah :

  1. Buku Saku Kesehatan Reproduksi Remaja Disabilitas
  2. Buku Saku Kekerasan
  3. Poster ragam disabilitas dan penyebab
  4. Poster perkawinan usia anak
  5. Poster bagan Divisi WDCC SAPDA
  6. Poster Bingkai perpustakaan aksesibel SAPDA
  7. Banner organ reproduksi perempuan dan laki-laki
  8. Printing material : Leaflet, brosur
  9. Film animasi tentang pendidikan kesehatan reproduksi
  10. Buku : Mekanisme Kekerasan, Polowijan, Sewindu SAPDA, Laporan Program

Kampanye PUP menghadirkan Gubernur Sultan HB X yang memberikan sambutan dan juga melakukan Deklarasi Kampanye bersama 5 Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, Gubernur DIY melakukan kunjungan ke tiap stand pameran untuk mengetahui siapa partisipan dalam kampanye ini. Kampanye PUP berjargon Don’t Hurry To Get Marry yang ingin agar usia perkawinan di dalam Undang-undang Perkawinan dari 16 Tahun untuk perempuan dan 18 Tahun menjadi 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Dimana sebelumnya, oleh Mahkamah Konstitusi Judicial Review usia perkawinan ditolak

SAPDA mengundang komunitas Grahita/ autis sejumlah 4 orang (sebagai pendamping) dan 3 remaja (Hari, Agatha, Rizki) untuk mengikuti diskusi yang diselenggarakan. Diskusi Panel yang mengangkat berbagai topic, baik dari sisi Psikologi, Kesehatan maupun Pendidikan.

Pameran SAPDA dihadiri oleh cukup banyak pengunjung remaja. Ada sekitar 75 orang pengunjung. Dari SKPD 2 orang, remaja 44 orang (SMA, PIK R, Kwarda), LSM/CSO 14 orang, lembaga 14 orang dan orang tua 1 orang. Selain tertarik karena stand yang berkaitan disabilitas hanya stand SAPDA juga karena ada games untuk menarik pengungjung. Games terdiri dari pesawat impian dan pojok kartu dengan hadiah (buku saku kekerasan, buku saku kesehatan reproduksi, mug kespro atau kaos).
(more…)

PAMERAN REMAJA SEHAT

img_3393 img_3319

Pameran yang diadakan oleh Dinas kesehatan DIY pada tanggal 3 September di Kampus SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta ini merupakan ajang kampanye dan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada remaja saat ini, bagaimana remaja harus concern dengan kondisi kesehatan mereka. Gaya hidup sehat merupakan salah satu perilaku yang mengindahkan dan menghargai atas tubuh mereka sendiri, mengingat bahwa remaja pada hakikatnya senang mencoba sesuatu yang baru, sedangkan mereka pun masih belum memahami apa saja bahaya yang mungkin mereka alami apabila salah dalam mengkonsumsi sesuatu.
Acara ini diadakan pada tanggal 3 September 2016 diikuti oleh beberapa sekolah SMP dan SMA di Kota Yogyakarta. Tidak hanya pameran, namun ada pentas seni dari remaja sekolah, orasi dan pemilihan duta remaja sehat tahun 2016. acara ini dibuka oleh Ibu Walikota Yogyakarta, Ana haryadi yang menyampaikan bahwa remaja harus sadar terhadap kesehatan mereka, terlebih mengenai kesehatan reproduksi, jangan sampai mencari informasi yang tidak pasti melalui media-media tertentu dan harus menjaga diri dari pergaulan remaja yang saat ini semakin bebas.
Dalam event ini, SAPDA diberi kesempatan untuk menjadi partisipan dalam mengisi salah satu stand pameran. Dengan amunisi beberapa media kampanye dan atribut seperti poster, banner, stiker, quiz dan games yang inklusi, banyak yang mendatangi stand SAPDA untuk sekedar mencoba games maupun mengikuti quiz atau bertanya seputar isu disabilitas. Petugas stand SAPDA berupaya menjelaskan dengan praktis mengenai isu disabilitas dan kaitannya dengan kesehatan reproduksi remaja.
Walaupun begitu, kampanye SAPDA sendiri mengenai isu disabilitas kurang tersampaikan, karena berbenturan dengan timing acara yang memberikan kesempatan kepada siswa siswi untuk mengunjungi pameran hanya sekitar 2 jam. Secara otomatis dengan waktu yang sangat terbatas, maka isu yang disampaikan pun tidak optimal. Namun begitu, dengan membagikan stiker dan foto selfie menggunakan atribut yang ada, setidaknya dapat memberi sedikit pemahaman kepada sisa siswi apa itu disabilitas dan inklusi. Jumlah total pengunjung di stand SAPDA 58, L=17 P=41 dengan disabilitas =0.
Tidak lupa SAPDA juga turut mengundang komunitas orangtua dan remaja disabilitas untuk datang menghadiri event ini. Selain itu, tim SAPDA juga mempromosikan program-program yang tengah menjadi focus dan pengembangan lembaga sehingga diharapkan masyarakat juga mengenal SAPDA dan dapat menjalin komunikasi yang intens. (Dhinda)

DISKUSI PERTEMUAN AGENDA FRONTLINE (PERWAKILAN LEMBAGA YANG PERNAH MASUK KE KARANGWUNI DAN MILIRAN) FORUM PRB DIY

Catatan dalam pertemuan jaringan PRB pada 09 september 2016 yang bertempat di Sekretariat Forum PRB DIY, mengingat bahwa SAPDA juga concern di isu Penanganan Resiko Bencana untuk disabilitas maka SAPDA sebagai penggiat isu yang bergerak di isu didsabilitas terpanggil untuk mengikuti diskusi ini.

Diskusi ini dihadiri oleh :
1. Mas Suparlan (Yayasan Sheep )
2. Bu Iva (ISI YK)
3. Sunarjo (IDEA)
4. Mba Ranie Ayu Hapsari (YEU)
5. Pak I made Sudana (SAPDA)
6. MbA aNISATUN Nafisah (PKBI)
7. Bu Teti (Karangwuni)
8. Mas Yogi Zul (LBH Yogya)
9. Mas Joyo (CRI)
10. Mas Rahmat Melir (Lingkar)
11. Mba Siti Mulyani (Paluma)
12. Pak Thantowi (Rifka Annisa)
13. Mas Gandar ( LBH Yogyakarta)
14. Mas Damar Dwi (Satunama)
15. Donna

Acara di buka oleh mas Melir, beliau menyampaikan bahwa dalam pertemuan ini untuk mendiskusikan tentang posisi masing – masing ( lembaga masing-masing ) dimana dan menjadi apa. Siapa melakukan apa dimana, dan harus memikirkan Posisi forum ada dimana. Dilanjutkan oleh Ranie menjelaskan apa itu forum PRB DIY. Forum PRB DIY merupakan forum yang anggotanya sangat kompleks kurang lebih 90 lembaga yang terdiri dari LSM, Pemerintah, sektor swasta dan akademisi. Forum berdiri bulan Oktober tahun 2009.
Forum PRB ada 4 bidang yang cukup strategis untuk layanan kepada masyarakat dalam hal memperjuangkan terhadap resiko bencana yang dialami oleh masyarakat itu sendiri. 4 bidang tersebut di antaranya :
– Bidang 1 yaitu bidang Advokasi; bagaimana kita mensikapi kebijakan di DIY sehingga bisa pro dan berpihak pada rakyat.
– Bidang 2 yaitu bidang manajemen pengetahuan; berkaitan dengan kegiatan penelitian- penelitian sperti ini (Frontline). Anggota Forum sendiri juga ada dari pemerintah. Posisi FPRB sangat strategis untuk mendiskusikan hal – hal yang berbau kebijakan yang berkelanjutan dan pro rakyat.
– Bidang 3 yaitu bidang partisipasi; FPRB memobilisasi anggota untuk bisa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Sejauh ini anggota Forum baru sebatas LSM, pemerintah, akademisi, nantinya semoga anggota bisa dari komunitas.
– Bidang 4 yaitu bidang pengembangan organisasi; lebih ke bagaimana kerj – kerja FPRB bisa akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan.

Fungsi dari PRB adalah untuk menjembatani antara komunitas dan pemerintah untuk mengkritisi kebijakan.
Tentang frontline, merupakan sebuah agenda dari kumpulan NGO internasional yaitu GNDR yang ingin menjaring temuan- temuan di tingkat lokal. Studi kasus; salah satu contoh kasus di kampung Miliran dan Karangwuni merupakan 1 contoh konkrit dimana masyarakat yang ada di wilayah Miliran dan Karangwuni mengalami dampak yang cukup riskan terkait masalah air yang di lakukan oleh salah satu pengembang perhotelan yang ada di Jogja , sehingga masyarakat bisa tahu bagaimana kondisi Yogyakarta saat ini. Melalui kegiatan inilah FPRB akan melakukan advokasi yang berkelanjutan dan tidak berisiko.
Setelah pertemuan ini kemudian yang bisa dilakukan setelah survey. Forum sebagai koordinasi penyambung antara masyarakat, swasta, dan pemerintah.

 

(more…)

SEMINAR “AKSES KEADILAN DALAM PERSPEKTIF KONVENSI HAK-HAK DIFABEL”

Organisasi Harapan Nusantara (OHANA) dengan dukungan Disability Rights Fund mengadakan seminar  yang didukung oleh Disability Rights Fund. Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis tentang akses keadilan yang berperspektif hak-hak difabel; Mendorong advokasi hak-hak difabel dalam akses keadilan dalam terwujudnya sistem peradilan yang inklusif dan Mendapatkan solusi dan strategi advokasi yang efektif dalam mendorong terwujudnya kesetaraan hak-hak difabel dalam akses keadilan. Acara ini dilaksanakan hari Rabu, 11 Maret 2015 di Hotel Cakra Kusuma Yogyakarta. peserta yang hadir dari berbagai lembaga dan dinas pemerintah seperti Kepolisian, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, LSM, Organisasi disabilitas, LBH, Dinas social, Dinas pendidikan, Forum aliansi Legislatif Perempuan dan paralegal.

Sebagai organisasi yang concern dengan isu kekerasan terhadap perempuan disabilitas, SAPDA sebagai mitra OHANA ikut berpartisipasi dalam acara ini. Menurut paparan narasumber, Ratna Dewi Sulistyaningsih (Paralegal Disabilitas) mengatakan bahwa Menjadi paralegal disabilitas korban kekerasan sering diragukan oleh Masyarakat dan APH, mereka sebagian besar belum tahu FUNGSI dan PERAN Paralegal. Dan itu menjadi salah satu hambatan kasus kekerasan pada disabilitas tidak sampai Proses Hukum, APH kurang sensitif disabilitas, Lingkup kerja yang dilakukan adalah menyiapkan korban PRA PENGADILAN. Selain itu hambatan yang dialami korban adalah Korban / keluarga menutup kasus tidak mau lanjut, dianggap Aib dan malu. Tapi sering juga karena ada intimidasi dari pelaku sudah melapor akhirnya dicabut, Ada hambatan komunikasi untuk disabilitas Rungu-wicara dan Disabilitas baru/kecelakaan sering ditinggalkan suaminya, perlu dijelaskan mereka punya Hak dalam bantuan hukum.

Wahyu dari ICM DIY (Akses Keadilan bagi Disabilitas) memaparkan tentang beberapa regulasi, yaitu:
– UU no 19 tahun 2011 pasal 13
– UNCRPD pasal 13
– UU no 12 tahun 2005 pasal 14
– UU HAM : Hak memperoleh keadilan, pasal 41 Hak difabel memperoleh kesejahteraan.

Tantangan akses keadilan bagi difabel :
– Isi kebijakan belum ramah bagi difabel
– APH, sarana dan prasarana belum berspektif difabel.
– Hukum dan masyarakat yang belum mendukung perjuangan keadilan bagi difabel.
– Dari pemerintah dana untuk bantuan hukum sudah ada tapi masih umum, bagaimana dengan yang khusus disabilitas? Perlu diperjuangkan, apalagi bantuan dana masih menggunakan indikator MISKIN bukan difabel.
– Komite Disabilitas yang sudah terbentuk masuk Lembaga AT-HOCK, kemungkinan bisa hilang/kedudukan kurang kuat.
– Penguatan Mekanisme Pelaporan dan Pengaduan.
– Pembenahan kebijakan-kebijakan terhadap difabel
– Melihat kembali Peraturan kode etik APH, Kejaksaan dalam melayani Difabel.
– Gerakan pelatihan dimasyarakat untuk Paralegal bagi difabel.

Prinsip-prinsip kerja akses keadilan (Dirumuskan Bappenas)
– Setiap komponen penting.
– Kerjasama yang sinergis.
– Keseimbangan kerjasama/peran Negara dan Masyarakat.

(more…)

DESA YANG INKLUSIF BAGI PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bapak Bito Wikantosa, Kepala Sub Direktorat Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa Ditjend PPMD Kemendesa, PDT, dan Transmigrasi, menjadi narasumber dalam acara Workshop Knowledge Sharing “Inisiasi Kebijakan Inklusi di Level Kabupaten/ Kota & Desa/ Kelurahan”, Jogja, 10 Mei 2016.

Setelah disampaikan paparan dari Kementrian Sosial, selanjutnya Bapak Bito Wikantosa dari Kemendesa, PDT, dan Transmigrasi menyampaikan materi tentang Desa yang inklusif bagi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam acara Workshop Knowledge Sharing “Inisiasi Kebijakan Inklusi di Level Kabupaten/ Kota & Desa/ Kelurahan”, rangkaian kegiatan Program Peduli Pilar Disabilitas yang diselenggarakan Sapda, Jogja, 10 Mei 2016. Berikut adalah paparan selengkapnya.

Terkait isu dari UU Desa, dasar pikirnya dulu, bagaimana kawan-kawan disabilitas terpenuhi hak-haknya sebagai warga negara. Pertama-tama adalah soal tidak membedakan warga yang disabilitas maupun yang tidak, semua punya hak yang sama, semua warga negara. Itu aturan umum mengatur tata kelola seluruh kehidupan di desa maka seluruh warga desa siapapun itu punya hak yang sama dan wajib dilayani dengan adil. Salah satu fakta obyektif yang harus dipenuhi adalah disabilitas.

Ada hal mendasar yang mengubah wajah desa, UU desa diterapkan atas dua asas; pertama, asas pengakuan keanekaragaman budaya. Desa harus tumbuh sesuai jati dirinya, tumbuh dalam sejarahnya dan mengembangkannya. Daerah Kalimantan masih banyak desa adat karena masih banyak tanah ulayat. Tapi dari asas recognisi ini diakui desa adat dan kewenangan desa dari hak asal usulnya. Itu menjadi kewenangan desa itu sendiri untuk mengatur. Kedua asas subsidiaritas. Kalau sanggup mengatur urusan pemerintahan maka pemerintah tidak boleh mengambil alih. Ketika dulu UU desa belum ada, desa bisa diserbu untuk proyek macam-macam. Desa hanya obyek. Dengan UU desa, kalau desa bisa sanggup dan mengurus itu, tidak boleh diambil alih.

(more…)

PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bapak Nahar, Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, menyampaikan paparan dalam acara Workshop Knowledge Sharing “Inisiasi Kebijakan Inklusi di Level Kabupaten/ Kota & Desa/ Kelurahan”, Jogja, 10 Mei 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang terangkum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas ini merupakan materi yang disampaikan Pak Nahar dalam acara Workshop Knowledge Sharing “Inisiasi Kebijakan Inklusi di Level Kabupaten/ Kota & Desa/ Kelurahan” Yogyakarta, 10 Mei 2016. selengkapnya, berikut adalah paparannya.

UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disahkan tanggal 17 Maret 2016, diundangkan 15 April 2016. UU ini sudah sangat luas mengcover kebutuhan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dilihat sebagai sebuah keragaman dari sifat manusia. Harus diimplementasikan dari tingkat pusat hingga ke rumah-rumah. Dengan dasar seperti itu maka kita berharap implementasi penguatan desa-desa, ketika ada 22 hak yang diatur dalam UU no 8 tahun 2016 ditambah 10 hak khusus untuk anak dan perempuan, ini melebihi hak yang diatur dalam CRPD. Hak di Indonesia ada 32 hak. UU ini murni dorongan dari teman-teman disabilitas, pemerintah hanya memfasilitasi. Ini inisiatif DPR maka clear ini inisiatif rakyat. April kemarin resmi No. 8, ada 153 pasal, 13 bab, mengatur 22 hak plus 10 hak perempuan dan anak yang dijumlahkan jadi 32 hak penyandang disabilitas.

(more…)

PEMKOT BANJARMASIN TARGETKAN 2017 MENJADI KOTA RAMAH DIFABEL

Musrenbangkot Banjarmasin (2)
Fatum Ade (Korlap Program Peduli di Banjarmasin) mewakili SAPDA melakukan penandatanganan bersama hasil Musrenbang Kota Banjarmasin.

Banjarmasin – Seperti kota lainnya, pada hari Selasa, 29 Maret 2016 bertempat di ruang Aula Kayu Baimbai kantor Walikota Banjarmasin, dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2017. MUSRENBANG kali ini mengangkat tema ‘Menciptakan Wirausaha baru dan Menggiatkan Pariwisata Sungai untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017 Menuju Banjarmasin Baiman’ sesuai dengan visi Walikota terpilih Bapak Ibnu Sina. BAIMAN sendiri adalah singkatan dari Bertaqwa, Aman, Indah, Maju dan Nyaman. Peserta yang hadir adalah dari SKPD Kota Banjarmasin, anggota DPRD Kota Banjarmasin, perwakilan organisasi kemasyarakatan, pihak industri dan swasta serta lembaga swadaya masyarakat.
Musrenbang diawali dengan penyampaian rancangan RKPD tahun 2017 oleh kepala Bappeda Kota Banjarmasin. Dalam penjelasannya, salah satu program pemerintah kota di tahun 2017 adalah mewujudkan Banjarmasin sebagai kota ramah difabel. Ini adalah jawaban dari temuan di lapangan bahwa warga penyandang disabilitas selama ini belum mendapatkan perhatian yang maksimal dari pemerintah kota padahal jumlah penyandang disabilitas di Banjarmasin cukup banyak. Dengan perhatian yang maksimal oleh pemerintah, diharapkan disabilitas bisa terlibat berpartisipasi dalam pembangunan serta menjadi bagian dari wirausahawan yang ditargetkan walikota setiap tahun bertambah 500 wirausahawan.

(more…)

AKSES KEADILAN DALAM PERSPEKTIF KONVENSI HAK-HAK DIFABEL

Organisasi Harapan Nusantara (OHANA) dengan dukungan Disability Rights Fund mengadakan seminar ini yang didukung oleh Disability Rights Fund. Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis tentang akses keadilan yang berperspektif hak-hak difabel; Mendorong advokasi hak-hak difabel dalam akses keadilan dalam terwujudnya sistem peradilan yang inklusif dan Mendapatkan solusi dan strategi advokasi yang efektif dalam mendorong terwujudnya kesetaraan hak-hak difabel dalam akses keadilan. Acara ini dilaksanakan hari Rabu, 11 Maret 2015 di Hotel Cakra Kusuma Yogyakarta. peserta yang hadir dari berbagai lembaga dan dinas pemerintah seperti Kepolisian, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, LSM, Organisasi disabilitas, LBH, Dinas social, Dinas pendidikan, Forum aliansi Legislatif Perempuan dan paralegal.
Sebagai organisasi yang concern dengan isu kekerasan terhadap perempuan disabilitas, SAPDA sebagai mitra OHANA ikut berpartisipasi dalam acara ini. Menurut paparan narasumber, Ratna Dewi Sulistyaningsih (Paralegal Disabilitas) mengatakan bahwa Menjadi paralegal disabilitas korban kekerasan sering diragukan oleh Masyarakat dan APH, mereka sebagian besar belum tahu FUNGSI dan PERAN Paralegal. Dan itu menjadi salah satu hambatan kasus kekerasan pada disabilitas tidak sampai Proses Hukum, APH kurang sensitif disabilitas, Lingkup kerja yang dilakukan adalah menyiapkan korban PRA PENGADILAN. Selain itu hambatan yang dialami korban adalah Korban / keluarga menutup kasus tidak mau lanjut, dianggap Aib dan malu. Tapi sering juga karena ada intimidasi dari pelaku sudah melapor akhirnya dicabut, Ada hambatan komunikasi untuk disabilitas Rungu-wicara dan Disabilitas baru/kecelakaan sering ditinggalkan suaminya, perlu dijelaskan mereka punya Hak dalam bantuan hukum.

 

(more…)

MUSRENBANG TEMATIK DISABILITAS 2016 DI SUKOHARJO

a (2) a (1)

Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 7 tahun 2009 tentang Pemberdayaan Difabel sampai dengan tahun 2016 ini sudah menunjukkan beberapa keberhasilan dalam rangka meningkatkan kesejateraan difabel Kabupaten Sukoharjo. Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat yang menjadi strategi selama ini terbukti mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pemerintah dalam pemenuhan hak difabel.
Beberapa keberhasilan yang telah dicapai kaupaten Sukoharjo juga telah mendapatkan pengakuan secara luas baik regional maupun Nasional dan dikenal sebagai kabupaten yang sukses melaksanakan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) hal ini terbukti beberapa kali BAPPENAS, Kementrian Kesehatan, dan Kementrian Sosial melakukan riset di Kabupaten Sukoharjo.

(more…)

DPR SAHKAN RUU PENYANDANG DISABILITAS

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyandang Disabilitas ‎telah disahkan menjadi UU Penyandang Disabilitas, melalui Rapat Paripurna DPR masa sidang III tahun 2015-2016, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 17 Maret 2016. Apakah UU ini sudah sepenuhnya melindungi dan memenuhi hak-hak serta kebutuhan penyandang disabilitas? Lebih lanjut berikut bisa dicermati dokumen RUU yang baru saja disahkan.

RUUPD 16 Maret 2016