Skip to main content

AGAMA DAN KESEHATAN REPRODUKSI

Identitas Buku
Judul : Agama dan Kesehatan Reproduksi
Editor : M. Imam Aziz, Elga Sarapung, Masruchah
Penerbit : Pustaka Sinar Harapan bekerja sama dengan Yayasan Kesejahteraan Fatayat dan The Ford Foundation
Tebal : xxii + 327 halaman
Terbit : 1991 (cetakan pertama)

Resensi buku oleh: Robi Kurniawan (Mahasiswa Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Agama di Meja Keadilan Jender
Agama sedang ditantang, dan penantangnya adalah Feminisme. Feminisme bukan sekadar ideologi kesetaraan, namun juga sebuah pengingat: bahwa kemapanan dan status quo tak selamanya bisa bertahan dan dipertahankan.

Demikian semangat yang kita temukan dalam buku Agama dan Kesehatan Reproduksi yang diterbitkan Pustaka Sinar Harapan, bekerja sama dengan Yayasan kesejahteraan Fatayat dan The Ford Foundation ini. Meski buku tersebut telah diterbitkan pertama kali jauh pada tahun 1999, dan salah seorang penulisnya telah wafat seperti Almarhum Gusdur, buku ini terus bergema sampai hari ini.
Gusdur dan beberapa penulis lainnya, terdiri dari kalangan agamawan, akademisi, aktivis dan pekerja sosial rembukan dalam sebuah seminar yang diadakan waktu itu, Seminar Nasional ‘Perempuan, Agama, Kesehatan Reproduksi, dan Etika Global’. Semangat mereka sama, yaitu membicarakan ulang beberapa isu tentang perempuan yang terus menerima ketidakadilan atas dirinya, baik di ranah keluarga, politik dan publik. Dan lebih spesifik lagi, isu besar yang menjadi sabab ketidakadilan tersebut adalah agama.

Uniknya, dalam makalah dan ceramah seminar yang dikumpulkan dalam buku ini, posisi agama sebagai isu besar yang berkaitan erat dengan ketidakadilan atas perempuan tidak untuk ditinggalkan, tidak untuk dilemahkan, dan tidak untuk semata-mata dicela sebagai penyebab utama ketidakadilan atas perempuan. Melainkan agama sebagai bagian yang mesti dikritisi, dibaca ulang, diinterpretasi ulang, dan bukannya tidak mungkin; untuk dirangkul sebagai landasan-landasan yang dapat dipakai pejuang kesetaraan gender untuk memperoleh haknya. Ya, karena pada dasarnya, semua penulis dalam buku ini, sepakat bahwa agama hadir untuk meninggikan harkat martabat manusia, menyerukan pada kesetaraan dan keadilan.

 

Read More

DISKUSI PEMBAHASAN LOGO DIFABEL UNTUK KENDARAAN

Polemik mengenai penyandang disabilitas mengendarai kendaraan masih menjadi fokus berbagai pihak, agar pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi, khususnya disabilitas tuli yang ingin mendapatkan SIM. Dalam hal ini, SAPDA terlibat dalam diskusi yang membahas logo difabel untuk menandai pengendara difabel di DIY hari Kamis, 30 Maret 2017 yang dimulai pukul 09.00 bertempat di sekertariat Komite Disabilitas DIY. Peserta diskusi berjumlah sekitar 20 orang yang mewakili beberapa DPO di DIY seperti HWDI, FPDB, PPDI Sleman, Pertuni Bantul dan Gunungkidul dan Gerkatin Jogja.

Diskusi ini merupakan tindak lanjut dari diskusi sebelumnya yang membahas tentang hak bagi teman-teman disabilitas tuli untuk mendapatkan hak untuk mendapatkan izin mengendarai, yaitu SIM. Hal ini dikarenakan masih ada persoalan dari Ditlantas DIY terkait dengan penyandang disabilitas tuli, bahwa mereka tidak boleh mendapatkan SIM dengan alasan tidak bisa mendengar ketika ada bunyi klakson sehingga hal tersebut dapat membahayakan diri sendiri atau oranglain.

Untuk mengambil jalan tengahnya agar penyandang disabilitas tuli bisa mendapatkan haknya, maka Komite Disabilitas DIY berinisaiasi untuk menjembatani dengan memberikan tanda/ logo kendaraan bagi pengendara disabilitas. Hal ini menuai beberapa opini, seperti dari sisi pemenuhan hak memang mendorong pemerintah untuk memenuhi hak penyandang disabilitas tuli mendapatkan SIM, namun di sisi lain harus melihat bahwa hak kita juga dibatasi oleh hak orang lain. Ini berarti bahwa semisal dari satu sisi kita mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas, di sisi lain kita harus sadar hak kita dibatasi oleh orang lain bahwa kita harus menyadari hak kita dapat membahayakan orang lain.

Dengan adanya tanda/ logo disabilitas pada kendaraan, harapannya agar disabilitas tuli juga bisa berkendara di jalan. Dengan adanya tanda/ logo, masyarakat umum dapat mengetahui bahwa koendaraan yg dikendarai adalah penyandang disabilitas sehingga dapat mengambil tindakan/ sikap dalam berkendara.

Dari diskusi banyak masukan-masukan terkait dengan logo yang akan digunakan sebagai penanda. Di awal diskusi ada pro dan kontra, namun setelah diskusi disepakati logo tetap menggunakan logo yang sudah familier selama ini yaitu tanda orang dengan kursi roda. Dikarenakan apabila desain logo diganti dengan yang baru, ini membutuhkan sosialisasi yang cukup lama untuk mengenalkan logo tersebut ke masyarakat.

untuk logo dikasih sebaiknya secara umum untuk semua ragam disabilitas yang mengendarai, agar inklusifitas tetap ada” ujar mbak Dwi dari Gerkatin.
untuk desain logo sebaiknya masalah warna dan bentuk harus dilihat dari esensinya harus digunakan untuk apa” ujar mas Salim, PPDI DIY.
Di akhir diskusi disepakati untuk tanda/ logo yang digunakan adalah logo yang selama ini familier yaitu orang dengan kursi roda, latar belakang logo warna kuning, ada tulisan pengendara disabilitas, untuk desain diserahkan ke pihak lain yang ahli di bidangnya. Dari hasil diskusi ini selanjutnya akan dibawa dalam workshop yang akan dilaksanakan tanggal 10 April 2017 dengan mendatangkan pihak-pihak yang berkompeten seperti Dishub, Kepolisian dan Dinsos untuk membahas pemenuhan hak disabilitas mendapatkan SIM. (Abas)

ROADSHOW TIM WDCC SAPDA KE LOMBOK

Tim WDCC melakukan perjalanan ke Lombok NTB  5-8 Maret 2017 yang diwakili oleh Rini Rindawati dan Nina Musriyanti. Tujuan perjalanan ini untuk menggali informasi bagaimana pelayanan yang diberikan oleh stakeholder bagi perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan. Informasi didapat lewat wawancara ke lembaga penyedia layanan antara lain: UPPA Polres NTB, DP3AP2KB, Kejaksaan Negeri, Dinas Sosial, Paramitha, PPT Rumah Sakit Bhayangkara, LPA NTB,SANTAI, LBH APIK, HWDI, PPDI, Gerkatin NTB. Selain wawancara dilakukan juga workshop penyusunan draft panduan pemulihan bagi perempuan dengan disabilitas yang mengalami kekerasan.

foto story Lombok 2

ROADSHOW TIM WDCC SAPDA KE SUMBA NTT

Tim WDCC melakukan perjalanan ke Sumba NTT  27 Februari s/d. 3 Maret 2017 yang diwakili oleh Rini Rindawati dan Nina Musriyanti. Tujuan perjalanan ini untuk menggali informasi bagaimana pelayanan yang diberikan oleh stakeholder bagi perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan. Informasi didapat lewat wawancara ke lembaga penyedia layanan antara lain: UPPA Polres Sumba, DP3AP2KB, Kejaksaan Negeri, Dinas Sosial, Rumah Aman, Rumah Sakit, Yayasan Bahtera, Save the Children dan Forum Peduli Difabel. Selain wawancara dilakukan juga workshop Penyusunan Draft Panduan Pemulihan Bagi Perempuan dengan Disabilitas yang Mengalami Kekerasan.

Foto Story Sumba NTT

SOSIALISASI KOTA LAYAK ANAK

Dalam berjejaring, SAPDA mengikuti beberapa kegiatan diluar fokus isu lembaga, hal ini sebagai wujud konsistensi SAPDA dalam melakukan proses perluasan jaringan dengan berbagai pihak.

Dalam hal ini, SAPDA turut berpartisipasi di kegiatan sosialisasi dari KPPPA-BPPM DIY tanggal 15 Maret 2017 di hotel sahid Jaya Babarsari. Peserta yang hadir sekitar 80 orang, terdiri dari lembaga, organisasi perempuan, organisasi profesi, medis (rumah sakit/puskesmas) dan dinas terkait.

Kegaiatan sosialisasi ini merupakan lanjutan rangkaian kegiatan pelatihan bagi tenaga kesehatan dan bidan dalam mendukung program kota layak anak dari KPPPA-BPPM DIY. Tujuan dari kegiatan ini diharapkan para peserta bisa berbagi informasi dalam lingkungan keluarga sendiri dan masyarakat sekitar agar lingkungan bebas asap rokok demi kesehatan anak-anak generasi bangsa.
Untuk bayi baru lahir dianjurkan makanan pertama ASI, bukan susu formula dan dilanjutkan ASI eklusif selama 6 bulan. Di lingkungan kerja juga dianjurkan tiap instansi menyediakan ruang Laktasi (ruang menyusui) bagi karyawan perempuan untuk menyusui atau memeras ASI.
Dalam proses tumbuh kembang anak diharapkan juga memperhatikan aspek pemberian gizi dan nutrisi yang cukup, jangan berlebihan agar tidak terjadi kurang gizi dan obesitas (kelebihan berat badan).
Informasi tersebut diatas sangat penting untuk diinformasikan kembali ke berbagai pihak yang terdekat, contohnya keluarga, agar dapat menyeimbangkan pola hidup dan memperhatikan kesehatan. (Tari)

PENDATAAN DISABILITAS DI DESA MARGOREJO

Proses pendataan penyandang disabilitas terus dilakukan, guna mendapatkan data valid yang diverifikasi agar disabilitas mendapatkan haknya. SAPDA bersama relawan dari mahasiswa UGM ditemani oleh perwakilan Karang Taruna dan komunitas disabilitas di Tempel melakukan proses pendataan di Desa Margorejo, Tempel Sleman Yogyakarta tanggal 11 Maret 2017.
Saat melepas relawan pendataan, Tri, Kesra Kecamatan Tempel, menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan dari UGM dan SAPDA beserta PPDI Kecamatan Tempel untuk melakukan pendataan bagi disabilitas di Kecamatan Tempel. Menurutnya kegiatan ini cukup besar artinya bagi pemerintah, karena akan menghasilkan data yang cukup valid dengan berinteraksi langsung ke grass root.
Sebelum melakukan pendataan, dilakukan sosialisasi ke para dukuh pada saat agenda rapat para dukuh tanggal 9 Maret 2017. Dalam sosialisasi tersebut, para dukuh di Desa Margorejo diharapkan dapat menyampaikan kepada para kader desa dan karang taruna untuk membantu pelaksanaan pendataan, karena mereka-lah yang mengetahui keberadaan dan alamat rumah disabilitas.

Awal proses pendataan di lapangan adalah menuju ke rumah pak dukuh untuk mencari data awal di dukuh masing-masing. Setelah itu mencari informasi ke masing-masing dukuh apakah ada data disabilitas yang belum masuk, apabila belum ada nantinya dukuh akan menghubungi Karang Taruna dan kader desa utk mendapatkan data di lapangan sesuai dengan data yang dimiliki oleh dukuh. Setelah sampai di lapangan dilakukan proses wawancara, data terkumpul dan kembali ke pos untuk memasukkan data ke data input. Data yang didapat adalah 14 disabilitas baru, ada beberapa data yang tidak sinkron, dikarenakan ketidaksesuaian antara data acuan dan data di lapangan.

Namun karena informasi awal sosialisasi tidak sampai kepada kader desa dan Karang Taruna menyebabkan  pelaksanaan pendataan sedikit terkendala. Temuan ini menjadi bahan evaluasi bersama di dalam tim, semoga kedepan bisa mengantisipasi hal semacam ini.

Harapan ke depan setelah mendapatkan data tersebut, pemerintah desa mengetahui warganya yang mengalami disabilitas serta mengetahui persoalan dan kebutuhan mereka, sehingga pemerintah desa bisa memberikan program bagi disabilitas yang ada di wilayahnya masing-masing, untuk kemajuan mereka.

PELATIHAN KESPRO DAN SEKSUAL KOMUNITAS PPDK TEMPEL

Pelatihan Kesehatan Reproduksi dan seksual yang di adakan di komunitas temple pada hari kamis tanggal 23 Februari 2017 yang bertempat diruang pertemuan desa Mardikorejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman. Pelatihan ini di ikuti oleh 25 orang peserta 5 laki-laki dan 20 perempuan terdiri dari 7 penyandang disabilitas dan 18 orangtua atau pendamping. Acara dimulai jam 08.30 wib , diawali dengan sambutan kepala desa, desa mardikorejo.

Read More

PELATIHAN KESEHATAN REPRODUKSI DAN SEKSUALITAS KOMUNITAS PPDK TURI SLEMAN

Komunitas PPDK Turi bersemangat menghadiri kegiatan pelatihan Kesehatan reproduksi dan seksual yang di selenggarakan team panitia pengurus Turi yang bekerjasama dengan lembaga SAPDA pada hari Selasa 2I Februari 2017 di ruang rapat Desa Bangunkerto, Turi, Sleman. Pelatihan dimulali pada pukul 08.30 WIB dihadiri 9 peserta laki-laki, 17 perempuan terdiri orangtua anak difabel dan penyandang disabilitas usia produktif . Pelatihan juga dihadiri anggota polsek dan Seksdes desa Bangunkerto yang mewakili kepala desa yang tidak bisa hadir karena ada acara di kabupaten. Dalam sambutanya sekdes Bangunkerto mengucapkan terimakasih kepada SAPDA yang telah mendampingi saudara-sadara disabilitas yang ada di Bangunkerto. Pengetahuan kesehatan reproduksi sangat penting untuk dipahami bagi saudara kita disabilitas di Bangunkerto agar dapat meningkatkan kwalitas kesehatannya. Semoga setelah mengikuti pelatihan ini nanti ilmunya bisa diterapkan paling tidak di lingkungan keluarganya masing-masin. Diakhir sambutanya bapak sekdes juga menyampaikan program pemberdayaan bagi disabilitas di bangunkerto.

Read More

BELAJAR MEMBUAT PHOTO STORY

SAPDA selalu mengembangkan ilmu untuk membuat sebuah kreasi dengan melakukan capacity building (CB) kepada staff.  Dalam rangka pembuatan sebuah laporan yang berbasis pada foto, maka lembaga SAPDA memberikan sebuah pelatihan khusus kepada staff dalam teknik pengambilan foto dan merangkai foto yang akan bercerita. Proses ini yang disebut dengan Photo Story. Pamungkas yang akrab dipanggil dengan mas Pam memfasilitasi pelatihan tersebut didampingi oleh Mukhotib selama dua hari, 7 dan 8 Febuari 2017 di pendopo kantor SAPDA yang berlokasi di Pilahan, Rejowinangun, Kotagede Yogyakarta.

Photo Story berbeda dengan deskripsi naratif. Seorang dokumentator harus memiliki sense dalam mengambil sebuah gambar dengan teknik yang sesuai dengan etika pengambilan gambar, karena tujuan dari Photo Story adalah menceritakan sebuah kejadian/ proses/ kegiatan dengan beberapa foto yang dapat mewakili sebuah cerita. Untuk itulah, dalam menyusun Photo Story tidak membutuhkan serangkaian narasi yang panjang, namun dengan menampilkan foto-foto yang memuat beberapa kejadian yang ingin diceritakan. Fasilitator menyampaikan bahwa dalam pengambilan sebuah gambar harus mempertimbangkan hal sebagai berikut :

E : Entire (keseluruhan unsur yang akan difoto)

D : Detail (objek-objek tertentu yang dapat mendukung dalam menceritakan sebuah foto)

F : Frame (menentukan objek yang akan difoto dengan menggunakan teknik framing/ bingkai dalam pengambilan foto)

A : Angle (sudut pandang dari mana foto akan diambil)

T : Time (waktu/ proses kegiatan yang difoto)

Ke-5 hal diatas sangat penting dalam menghasilkan beberapa foto yang akan bercerita. Tidak mudah dalam menyusun dokumen Photostory, perlu beberapa langkah, seperti menentukan tema; riset kecil terkait tema yang akan diangkat; mempersiapkan alat dokumentasi; mengambil gambar/ memotret; dan yang terakhir adalah menyeleksi foto. Setelah beberapa proses tersebut dilakukan, dapat memulai penyusunan dokumen Photo Story.

Selain belajar teori, staff juga melakukan praktik dalam teknik pengambilan gambar, merangkai foto dan memberikan caption tentang foto yang diambil. Selain itu, praktik yang terakhir adalah mencoba menyusun satu contoh kegiatan yang telah dilakukan dalam menjalankan program.

Diharapkan dengan adanya CB Photo Story dapat meningkatkan kapasitas staff dalam teknik pengambilan gambar/ foto dan dapat menuangkan foto-foto tersebut menjadi sebuah cerita menarik. (dhinda)