Skip to main content

PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN & PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Kota Yogyakarta merupakan Kota di wilayah Provinsi DIY yang beberapa tahun terakhir ini mempunyai kebijakan berpihak kepada difabel/penyandang disabilitas. Hal tersebut sudah terlihat dengan beberapa Keputusan Walikota Yogyakarta tentang penerapan pendidikan inklusi, pekerjaan kepada difabel (adanya penghargaan kepada perusahaan yang memberikan pekerjaan kepada difabel), serta kebijakan jaminan pembiayaan kesehatan daerah kepada difabel serta beberapa kebijakan layanan yang sudah mulai berpihak kepada difabel.
Kota Yogyakarta yang sudah mempunyai beberapa kota Yogyakarta sering dijadikan contoh bagi daerah lain untuk membuat program-program serta kebijakan berpersektif difabilitas. Tetapi sayangnya pemerintah kota Yogyakarta belum mempunyai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang mampu melindungi dan memberikan pemenuhan hak -hak penyandang disabilitas atau difabel. Belajar dari beberapa daerah lain tentang kebijakan program serta anggaran apabila tidak ada aturan hukum yang memastikan bahwa keberpihakan kepada difabel akan terus diimplementasikan kedepan secara komprehensif, tidak sepotong-potong, akan dapat berubah tergantung pada perspektif dan niat baik dari pejabat yang sedang memerintah. Untuk meminimalisir risiko sering berubahnya kebijakan berupa program serta anggaran untuk pemenuhan hak difabel serta, maka dibutuhkan suatu Peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang perlindungan serta pemenuhan hak difabel secara komprehensif.
Untuk menyusun suatu peraturan daerah yang ideal tentang difabel yang memberi perlindungan dan pemenuhan hak terhadap difabel, pemerintah kota dapat melihat peraturan daerah Provinsi DIY no. 4 tahun 2012, tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Secara proses Perda tersebut disusun dengan partisipasi penuh dari penyandang disabilitas serta pihak -pihak yang mempunyai keberpihakan serta bekerja untuk issu disabilitas disamping mengakomodir masukan dari SKPD ditingkat kabupaten/kota.

(more…)

MENUJU KEBIJAKAN YANG LEBIH ADIL BAGI DIFABEL

Pada bulan ini kita memperingati beberapa hari yang penting, dan bagi saya mempunyai keterkaitan yang cukup erat bagi difabel. Yang pertama adalah “the international day of persons with disabilities” (3 Desember) yang baru-baru ini diperingati oleh berbagai instansi negeri ini sebagai hari internasional penyandang cacat / penyandang disabilitas / difabel, yang ke dua adalah hari hak asasi manusia (10 Desember), dan yang ke tiga adalah hari kesetia kawanan social nasional (20 Desember). Penulis perlu mencantumkan ketiga istilah tersebut di awal tulisan ini sebagai bentuk apresiasi atas masih eksisnya ketiga pandangan yang berbeda (cacat, disabilitas dan difabel) untuk mengistilahkan subyek yang sama dalam kerangka idiologi yang sebenarnya berbeda.
Bukan hanya jatuh pada bulan yang sama, menurut penulis, ketiga hari tersebut mempunyai relevansi yang sangat kuat dalam konteks penghormatan, pemenuhan serta perlindungan hak setiap warga Negara, terlebih lagi bagi difabel. Jika hari internasional HAM dan hari internasional difabel secara berturut-turut mengingatkan bangsa ini untuk merefleksikan kembali sejauh mana bangsa dan masyarakat Indonesia telah mengakui, menghormati serta turut berperan dalam upaya pemenuhan dan promosi hak setiap individu yang termasuk di dalamnya adalah difabel, hari KSN mengandung makna Luhur untuk mengingatkan kita sebagai bangsa yang social, bangsa yang saling peduli dan menjunjung tinggi solidaritas. Bagi penulis, kesetiakawanan dalam arti positif sebagai bentuk “kesadaran dan solidaritas masyarakat secara kolektif untuk menghargai dan berperan penting dalam upaya promosi dan pemenuhan hak setiap warga Negara” inilah yang saat ini dibutuhkan jika kita ingin beranjak dari masalah ketidak adilan, pelanggaran HAM, serta berbagai penyimpangan yang telah seakan menjadi keniscayaan di negeri ini. Sayangnya, makna tersebut hanya menjadi gerakan minoritas di bawah baying-bayang kesetiakawanan untuk terus melanggengkan korupsi berjama’ah, gotong royong untuk membangun kuasa kelompok tertentu, serta solidaritas untuk menutup kebusukan penguasa.
Peringatan hari internasional difabel kali ini bukan hanya istimewa, melainkan sangat luar biasa dan bersejarah. Mengapa? Karena pada tahun yang sama, menjelang peringatan hari tersebut, pemerintah RI mengumumkan dan mengundangkan ratifikasi atas the United Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UN CRPD) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang penghormatan dan perlindungan hak difabel. Artinya, bangsa ini telah bersepakat untuk mengikatkan diri dalam kesepakatan internasional untuk mengambil langkah-langkah yang nyata dalam rangka memberikan jaminan atas penghormatan dan perlindungan hak difabel. Bukan hanya itu, ratifikasi juga akan memberikan dampak berupa kesediaan bangsa ini untuk dimonitor oleh masyarakat internasional dalam hal implementasinya.

(more…)

MANA HAK KU?

Ketika kita berbicara tentang difabel atau yang selama ini dikenal masyarakat sebagai Penyandang Cacat atau penyandang disabilitas sebagai sebuah istilah yang disepakati bersama pada tahun 2010, seolah tak akan pernah akan habis. Begitu banyak persoalan serta ada perasaan miris dalam hati pada saat melihat, mendengar atau memikirkan diskriminasi ganda atau bahkan triple diskriminasi di negara berkembang seperti Indonesia.
Ada pertanyaan mendasar kenapa hal ini bisa terjadi. Ada banyak jawaban yang dapat diberikan untuk hal tersebut.
Pertama, persoalan mainset atau pemikiran dasar dari masyarakat yang mengedepankan perasaan “kasihan” kepada penyandang disabilitas, bukan rasa kesetaraan yang muncul. Sehingga tidak aneh pada saat dukungan kepada penyandang disabilitas dari tingkat keluarga, masyarakat, dan pemerintah adalah program karitatif bukan pemberdayaan seperti pemberian kesempatan kerja dan kesempatan sekolah yang setara.
Kedua, belum ada pengarusutamaan issue disabilitas (kecacatan) pada program-program pemerintah dari pemerintah pusat sampai ke daerah, dengan dukungan sumberdaya ataupun penganggaran program. Sehingga walaupun ada program-program tentang disabilitas disuarakan dan dikampanyekan tetapi implementasi dilapangan masih sangat kurang.

(more…)

PERAN MULTIPIHAK DALAM UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR DAN KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Upaya pemenuhan kebutuhan dasar & khusus penyandang disabilitas sebagai warga Negara untuk dapat hidup sebagai manusia yang setara dan mempunyai hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya terus dilakukan baik ditingkat lokal dalam hal ini adalah kabupaten/kota, provinsi dan tingkat pusat oleh berbagai pihak yaitu organisasi penyandang disabilitas (DPO), NGO, akademisi dan pemerintah.

Idealnya semua pihak dapat melakukan kerjasama dengan memfungsikan diri sebagai pilar-pilar untuk menegakkan hak penyandang disabilitas. Pemerintah baik lokal ataupun pusat, DPO (Difabel people organization), NGO, akademisi yang mendapat dukungan penuh dari individu penyandang disabilitas, keluarga serta masyarakat akan menjadi sangat kuat dalam memainkan peran tersebut.

(more…)

KESEHATAN REPRODUKSI DAN PEREMPUAN DENGAN DISABILITAS BARU

Latar belakang : masalah individu serta sosial yang dialami oleh perempuan dengan disabilitas baru
Kehidupan perempuan dengan kecacatan yang baru diterima setelah mereka dewasa, pernah menikmati hidup secara mandiri tanpa pertolongan, bantuan, dan bebas beraktifitas secara sosial ataupun ekonomi sangat berat. Terlebih lagi pada perempuan yang merupakan tulang punggung keluarga, hidup dengan disabilitas, menggunakan alat bantu seperti kursi roda, kehilangan mata pencaharian, kehidupan sosial bahkan keluarganya.
Penerimanaan diri secara positif terhadap kecacatan menjadi persoalan pertama yang harus diselesaikan sebelum melangkah pada persoalan yang lain yaitu pengembalian aktivitas sosial dan pengembalian perekonomian / penghidupannya.
Proses penerimaan diri secara positif bagi perempuan dengan disabilitas baru dimulai dari bagaimana pemahaman kondisi mereka yang “baru” secara utuh, secara fisik ataupun non fisik. Secara fisik adalah mereka menyadari apa yang berubah pada diri mereka seperti kehilangan anggota badan (kaki, tangan, sebagian atau seluruhnya), atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota gerak walaupun masih ada (misalkan kelumpuhan bagian pinggang kebawah) seperti paraplegia ataupun parapharase. Apa yang masih mampu dilakukan dan apa yang sudah tidak mampu dilakukan dengan mandiri pada kondisinya yang baru. Pemahaman secara rasional apa yang sebenarnya telah terjadi dan kedepan dengan kondisinya tersebut, karena sebagian besar dari mereka masih mempunyai harapan besar bahwa mereka hanya sakit dan akan sembuh suatu saat.

Pemahaman atas fungsi alat reproduksi dan seksualitas pada perempuan dengan disabilitas baru.
Pada kenyataannya sebagian besar perempuan dengan disabilitas baru beranggapan bahwa setelah mereka menjadi lumpuh (paraplegia, parapharase) maka mereka tidak lagi dapat melakukan aktifitas seksual atau berhubungan suami istri dan menganggap alat reproduksi seperti rahim sudah tidak berfungsi. Demikian juga pasangannya ataupun keluarga mempunyai anggapan yang sama. Sehingga anggapan ataupun stigma bahwa perempuan dengan disabilitas terutama yang mengalami kelumpuhan sudah tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai seorang perempuan dan seorang istri yang harus melayani suami dan keluarganya.
Kondisi ini dan stigma ini pada kenyataanya menjadi sumber kekerasan yang terjadi pada perempuan yang mengalami disabilitas baru, setelah mereka pernah menjalani peran sebagai perempuan, istri dan ibu yang “sempurna” dalam keluarga. Hal tersebut terlihat sangat jelas pada proses penelitian dan pendampingan kami pada 60 perempuan dengan disabilitas baru di kabupaten Bantul, provinsi DIY yang sebagian besar merupakan korban bencana gempa bumi pada tahun 2009.
Hasil penelitian yang memperlihatkan bahwa dari 60 responden, ada 7 perempuan yang belum menikah dan 53 orang perempuan yang dalam pernikahan ataupun pernah menikah.
Dari 7 orang responden yang belum menikah ada 6 orang yang ditinggalkan pacarnya setelah mereka menjadi cacat, hanya 1 orang yang masih tetap berhubungan dengan pacarnya dan pada akhirnya menikah pada tahun 2011. Hal tersebut karena persoalan bahwa mereka dianggap tidak menarik lagi setelah menjadi cacat, dan ditakutkan tidak dapat menjalankan fungsinya secara sempurna dalam melayani suami dan anaknya apabila menikah nanti.
Pada 53 responden yang sudah menikah, ada kondisi yang cukup menarik bahwa sebagian dari mereka ditinggalkan oleh suami ataupun dikembalikan pada keluarganya tanpa kejelasan status (diceraikan atau masih menjadi istri). Suaminya mempunyai pasangan lain ataupun bahkan kemudian menikah lagi. Temuan yang menarik terjadi pada saat diberikan pertanyaan mengenai hubungan seksual sebelum dan setelah menjadi cacat, bahwa sebagian besar mereka mengatakan sudah tidak melakukan hubungan suami istri secara intensif seperti sebelum menjadi cacat, hal tersebut disebabkan karena suami tidak tega, merasa jijik, ataupun mereka takut akan sakit setelah melakukan hubungan / merasa tidak nyaman. Bahkan ada perasaan frustasi kalau melakukan hubungan padahal tidak bisa mempunyai anak lagi (terjadi pada responden yang masih sangat menginginkan anak, terlebih pada mereka yang anaknya meninggal karena gempa). Proses tersebut terus bertumpuk, yang menyebabkan hubungan internal suami istri memburuk dan berakhir pada kekerasan (seksual, fisik, psikis ataupun ekonomi) dengan penelantaran, ataupun bahkan ekspolitasi pasangan karena masih mendapatkan bantuan dari keluarga, pemerintah ataupun pihak lain pasca menjadi cacat.
Kondisi tidak dapat dilepaskan dari persoalan seksualitas dan reproduksi pada perempuan dengan disabilitas disamping persoalan sosial yang belum mampu menerima perempuan dengan disabilitas secara positif.

(more…)

PERAN PEREMPUAN DIFABEL DALAM ADVOKASI HAK PEREMPUAN DAN PENYANDANG DISABILITAS

Dalam satu dekade terakhir isu perempuan seolah menjadi bintang dalam upaya peningkatan peran dalam kehidupan sosial yang selama ini masih di tempatkan dalam subordinat dari peran laki-laki. Hal tersebut tidak lepas dari konstruksi sosial yang selama ini terbangun didalam masyarakat juga struktur budaya yang sering kali menciptakan perbedaan kapasitas antara laki-laki dan perempuan. Kondisi riil di masyarakat menunjukkan masih banyaknya perempuan apalagi difabel yang hidup di bawah garis kemiskinan yang memerlukan perhatian dan perlakuan khusus. Gambaran paling mudah adalah dua dari delapan orang Indonesia dikategorikan sebagai miskin. Karena, dengan total jumlah penduduk di Indonesia sebesar 259 juta jiwa di tahun 2010, termasuk di dalamnya penduduk miskin sebanyak 30,5 juta jiwa, maka benarlah jika dikatakan bahwa satu dari delapan penduduk Indonesia dikategorikan miskin. Di tengah-tengah kondisi yang demikian yang paling dirugikan adalah kelompok-kelompok minoritas yang termarginal salah satunya adalah kelompok difabel yang secara sosial masih dililit persoalan stigma negative di dalam masyarakat terlebih lagi bagi perempuan difabel yang harus mengalami diskriminasi bukan lagi ganda tapi triple yaitu sebagai seorang perempuan, miskin sekaligus difabel.

Namun dalam satu dekade terakhir peran perempuan difabel dalam mensosialisasikan, mengadvokasi hak-hak difabel begitu menonjol, begitu banyak lembaga yang di motori oleh pendekar perempuan difabel seperti di Solo ada Pamikatsih direktur Interaksi, di Jogja ada Nuning direktur CIQAL, Nurul direktur SAPDA, Risna Direktur UCP UPRUK di Bandung ada Cucu direktur BILiC Bandung, Mimi direktur Mimi Institut Jakarta, Di Jawa Timur ada Wuri yang mendobrak ketidak adilan atas haknya untuk bekerja selain itu banyak tokoh perempuan difabel yang hampir separuh hidup mereka diabdikan untuk memperjuangkan hak-hak difabel.

(more…)

DISKRIMINASI ITU MASIH BEGITU NYATA

Ini merupakan pengalaman yang penulis alami sendiri pada tanggal 3 Februari 2013. Selama ini penulis meyakini betul bahwa memang ada diskriminasi terhadap difabel dan orang – orang yang dianggap tidak sama dengan kebanyakan orang. Istilah tidak sama ini bisa bermakna apa saja. Tidak hanya difabel, bisa juga dimaknai dengan orang – orang yang memiliki pola pikir berbeda dengan orang lain sehingga dia dianggap menyimpang dari normalitas. Namun keyakinan penulis ini awalnya semata – semata hanya berbentuk konstruksi pemikiran hingga suatu hari penulis menyaksikan sendiri bagaimana diskriminasi tersebut.
Semua bermula saat SAPDA –salah satu NGO yang concern terhadap isu–isu disabilitas melakukan sebuah agenda yaitu evaluasi terhadap sekolah Difabel, Gender, dan Kesehatan Reproduksi yang sudah berlangsung selama 3 bulan di salah satu rumah makan yang berlokasi di sekitar Candi Prambanan. Kebetulan peserta evaluasi yang juga perserta sekolah SAPDA tidak hanya dari kalangan non difabel tapi juga ada beberapa kawan difabel. kawan difabel itu datang bersama suaminya yang juga merupakan seorang difabel. penolakan mungkin merupakan sebuah tindakan yang amat akrab terdengar ditelinganya tetapi beliau tidak akan pernah menyangka bahwa di siang itu dia akan mengalami peristiwa penolakan yang tidak akan gampang dilupakan. Langkah ringan mengiringi perjalanannya sampai ke rumah makan tersebut. namun siapa yang mengira, siang yang harusnya menjadi menyenangkan karena akan bertemu dengan rekan–rekan yang memiliki visi dan misi yang sama harus menjadi hari yang tidak akan terlupakan. Kawan dan suaminya ini dibentak oleh salah seorang oknum rumah makan tersebut. Tidak diketahui dengan pasti apa status oknum ini apakah dia pegawai rumah makan tersebut, tukang parkir ataukah petugas keamanan karena pakaiannya yang tidak menggunakan seragam sehingga tidak bisa diidentifikasikan posisi dia di rumah makan tersebut sebagai apa.

(more…)

PEREMPUAN, PAHLAWAN KELUARGA

Sekali lagi peranan perempuan tidak bisa diremehkan. Tidak hanya di tataran keluarga dimana perempuan tidak jarang menjadi tulang punggung keluarga tetapi juga posisi perempuan sebagai pahlawan devisa negara. Pahlawan devisa negara atau yang kemudian lebih dikenal sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) rupanya memang benar – benar pantas disebut pahlawan devisa. Bagaimana tidak, mereka memberikan sumbangan 10% dari nilai APBN negara berada di nomor dua dibawah pendapatan dari sektor migas (finance.detik.com). Besarnya pemasukan negara yang didapat dari pengiriman TKI ke luar negeri ini rupanya tidak berbanding lurus dengan perlindungan yang diberikan negara terhadap TKI itu sendiri.

Perlindungan negara masih sangat minim pada TKI. Akibatnya sudah menjadi rahasia umum bahwa TKI mengalami tindakan kekerasan ketika bekerja di luar negeri. Kekerasan yang dialami TKI pun beragam mulai dari tindak kekerasan berupa pemukulan, penyiraman air keras, kekerasan psikis, hingga kekerasan verbal. Tindakan kekerasan yang dilakukan tidak jarang hingga membuat seorang TKI menjadi penyandang disabilitas. Begitupun yang terjadi pada salah satu TKI bernama Siti Amuni dari Jawa Barat (republika.co.id)

(more…)

MENGEMBANGKAN POTENSI DIFABEL

Berbagai persoalan yang di alami oleh difabel di mata masyarakat misalnya penolakan dan ketidaksetujuan penyamarataan kehidupan ditingkat masyarakat kian bertambah. Sering dijumpai sejumlah perusahaan yang menolak menerima difabel sebagai karyawan mereka. Sampai dengan saat ini baru beberapa perusahan yang secara optimal berusaha mengembangkan potensi yang dimiliki oleh mereka. Sebagian besar masyarakat menganggap difabel termasuk kelompok yang mempunyai keterbatasan potensi untuk dikembangkan. Sehingga Mereka tidak dioptimalkan sesuai potensi yang mereka miliki

Melihat persoalan di atas maka hal utama yang harus dilakukan untuk memaksimalkan potensi difabel adalah :

Pertama : Menyemangati diri mereka bahwa mereka bisa seperti manusia lainnya. Kemauan dan Usahalah yang dapat menentukan kehidupan mereka sendiri.

Kedua, Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan tidak diskriminatif bagi difabel.

Ketiga memberikan pemahaman terhadap orangtua terhadap potensi anak, hal ini terlihat bahwa Selama ini orangtua yang memiliki anak difabel seringkali memilih untuk tidak menyekolahkan mereka. Karena mereka menganggap bahwa difabel tidak mempunyai potensi atau menyusahkan keluarga.

(more…)

MEMBANGUN KEPERCAYAAN DIRI DIFABEL

Difabel mengalami berbagai hambatan karena kondisinya, mereka sesungguhnya juga mempunyai potensi untuk berkembang. Mereka juga memiliki minat, bakat, serta kemampuan-kemampuan lainnya yang dapat dikembangkan sehingga para difabel dapat hidup mandiri tidak tergantung pada orang lain.

Dalam mengembangkan potensi difabel yang harus dibangun lebih dahulu adalah kepercayaan diri. Hal ini dimulai dari : 1) Memulihkan kembali rasa percaya diri, harga diri, kecintaan kerja, dan kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga serta masyarakat lingkungan sosialnya, 2) Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Ciri difabel yang memiliki kepercayaan diri tinggi yaitu : 1 Adanya keyakinan yang kuat akan kemampuan diri, 2) Tidak terpengaruh orang lain, 3) Gembira, 4) Optimistis, 5) Cukup toleran, 6) Bertanggung jawab, 7) Berpikir positif, 8) Kemandirian, 9) Melakukan tindakan untuk mencapai tujuan.

(more…)