MASUKAN UNTUK RANCANGAN PERDA DIFABEL BANTUL

Salah satu kabupaten di DIY, Kabupaten Bantul telah menyusun Draft Rancangan Perda Difabel Bantul. Sudah ada revisi dan masukan dari Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas DIY. Berikut masukan dari Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas DIY :

MASUKAN UNTUK PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMENUHAN HAK ASASI PENYANDANG DISABILITAS.
Oleh: Drs. SETIA ADI PURWANTA, MPd.
KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DIY

Mengapa hanya memenuhi hak dan bukan melindungi, memenuhi, menghormati, dan memajukan?
Padahal kewajiban negara adalah melindungi, memenuhi, menghormati, dan memajukan hak asasi warganegaranya.
Menimbang:
a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,perlu “menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial” Bagi Penyandang Disabilitas;
Masukan : Seharusnya menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas
Pasal 1
Dalam “Peraturan Bupati” ini yang dimaksud dengan:
Masukan : Seharusnya:Dalam Peraturan Daerah ini ….
5. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah Terlindunginya hak-hak Penyandang Disabilitas yang mempertimbangkan aspek fisik, sosial,dan aspek legal penyandang disabilitas.
Masukan : Pengertian di atas merupakan pengertian tentang perlindungan dan bukan pengertian tentang pemenuhan.

Read more about MASUKAN UNTUK RANCANGAN PERDA DIFABEL BANTUL

SYAWALAN DAN PENGUKUHAN PENGURUS PPDI SLEMAN

Halal bihalal Syawalan 1436 H dan Pengukuhan Pengurus PPDI Sleman Tanggal 26 Juli 2015, SAPDA diundang oleh PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia) Kabupaten Sleman untuk acara syawalan bersama dan sekaligus pengukuhan pengurus PPDI tingkat Kecamatan di Kecamatan Tempel. Dalam acara tersebut, dihadiri oleh Dinas Sosial Kab Sleman, Kapolres Sleman, Camat Tempel, aparat kelurahan se kecamatan […]

DISKUSI DENGAN POLGOV JPP UGM

Perempuan di era modern saat ini bebas berekspresi, mampu menunjukkan kompetensi, mampu bersaing, dan dapat menjadi seorang pemimpin. Dalam hal berorganisasi, perempuan pun memegang peran yang penting dan menduduki posisi yang isgnifikan, seperti menjabat sebagai seorang legislative di kursi pemerintahan. Belajar dari pemilu legislative tahun 2014 lalu, Polgov JPP UGM mengadakan diskusi dengan tema ” Meningkatkan Partisipasi dan Perwakilan Perempuan dalam Politik dan Parlemen di Indonesia” di Ruang Sidang Dekanat Lantai 2 gedung BB, Fisipol UGM, Jl. Sosio Yustisia No. 1 Bulaksumur, Yogyakarta pada hari Jumat, 22 Mei 2015.
Dengan membahas tema tersebut, ada 3 fokus utama pokok bahasan dalam diskusi :
1. Pelajaran yang bisa diambil dari Pileg (pemilihan legislative) tahun 2014
2. Pelaksanaan tugas legislative
3. Tantangan yang dihadapi perempuan dalam mencapai posisi di Parlemen
Dalam berdiskusi, difasilitasi oleh Bu Ratna, Mb Desi dari UGM dan Pak Najib, dan hasil diskusi ini akan menjadi masukan untuk meningkatkan kapasitas caleg perempuan pada periode selanjutnya. Berdasarkan pengamatan maupun sharing penglaman dari peserta diskusi, disampaikan pula data terkini terkait dengan keterlibatan perempuan di Indonesia pada pemilihan legislative yang menurun.Menurut data, kondisi riil saat ini Perempuan yang menjadi anggota legislative (A-leg) di DPR Nasional tahun 2009 – 2015 menurun dari 103 (18%) turun menjadi 97 orang (14%), berbanding terbalik dengan kuota yang diperjuangkan 30% untuk Caleg perempuan.

Read more about DISKUSI DENGAN POLGOV JPP UGM

SURAT KE DINAS PENDIDIKAN DIY

Kasus Sekolah di Kota Yogyakarta Tidak Mau Menerima Anak Berkebutuhan Khusus/Penyandang Disabilitas
Perlu kami beritahukan bahwa Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 21 Mei 2015, telah menerima kedatangan Ibu E (untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, nama lengkap dan alamat ada di Kantor Komite) yang telah menyampaikan keluhannya kepada kami sebagai berikut:
– bahwa Ibu E adalah orang tua dari R (usia 7 tahun). R saat ini menyelesaikan pendidikan di TK Luar Biasa dan bermaksud melanjutkan ke jenjang pendidikan SD (Sekolah Dasar). R mempunyai gangguan pendengaran (tuna rungu tidak total) dan menggunakan alat bantu dengar. R dapat berkomunikasi/ berbicara secara oral dengan orang lain.
– bahwa Ibu E memilih di SD umum/reguler untuk sekolah anaknya dan bukan di Sekolah Luar Biasa karena yakin anaknya dapat mengikuti proses pembelajaran di SD umum. Menurut Ibu E dengan bersekolah di SD umum anaknya sejak awal dapat berbaur dengan teman-temannya dari berbagai kalangan (umum) yang beragam yang akan membentuk keribadiannya kelak dalam berperan di masyarakat secara baik. Di samping itu, Ibu E juga berharap apabila bersekolah di SD umum anaknya dapat lebih mempunyai kesempatan mengembangkan diri secara maksimal baik jasmani, rohani, maupun intelektual.
– bahwa untuk kepentingan mencarikan sekolah bagi anaknya, Ibu E pada tanggal 29 April 2015 telah menelpon ke Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta (menghubungi nomor 544521) minta informasi mengenai SD Inklusi yang dekat rumah Ibu E. Oleh penerima telepon di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Ibu E diberi informasi sejumlah SD Inklusi di Kota Yogyakarta yang dekat dengan rumah Ibu E, diantaranya SD Blunyah Rejo 1 Yogyakarta dan SD Bangun Rejo 2 Yogyakarta.
– bahwa setelah mendapat informasi dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Ibu E datang ke SD Blunyah Rejo 1. Kepada guru yang menemuinya, Ibu E menyampaikan maksud kedatangannya yakni akan mendaftarkan anaknya untuk bersekolah di SD Blunyah Rejo 1. Sebelumnya, Ibu E menanyakan apakah SD Blunyah Rejo 1 merupakan sekolah inklusi dan menginformasikan bahwa anaknya mempunyai gangguan pendengaran (tuna rungu tidak total) bersekolah di TK Luar Biasa. Kepada Ibu E, pihak sekolah mengakui sebagai sekolah inklusi tetapi belum mempunyai guru pendamping khusus (GPK) dan belum ada peserta didik berkebutuhan khusus. Selanjutnya pihak sekolah menyarankan Ibu E ke SD Bangun Rejo 2 karena sudah mempunyai peserta didik berkebutuhan khusus.
– bahwa atas saran dari pihak SD Blunyah Rejo 1, selanjutnya Ibu E datang ke SD Bangun Rejo 2. Di SD Bangun Rejo

Read more about SURAT KE DINAS PENDIDIKAN DIY

RESENSI BUKU SAPDA

Sudahkah kita membaca buku hari ini?
Pertanyaan yang tidak memberatkan, akan tetapi jika dilakukan sebagaimana mestinya sebagian besar orang pasti akan merasa membaca adalah sebuah ektifitas yang membosankan.
Tidak akan membosankan, ketika tema dan konten buku sangat menarik. Inilah salah satu aktifitas yang dilakukan oleh SAPDA, membaca buku dan dituliskan kembali isi buku. Aktifitas ini disebut dengan resensi buku.
Kegiatan ini dilakukan untuk membagi pengetahuan dari buku-buku tentang isu-isu masa kini, yang memang masih dalam perdebatan maupun yang masih dalam kajian publik. Berikut hasil resensi SAPDA yang sudah dilakukan :
PEREMPUAN DAN TANTANGAN MEREBUT KUASA
Oleh: Annisatul Ummah, Mahasiswa KPI Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Revolusi sejarah yang terjadi berkat feminisme adalah revolusi yang paling sukses dan paling tidak berdarah selama hidup umat manusia. Anda hanya harus memalingkan muka ke arah perubahan-perubahan dalam masyarakat untuk mengenali feminisme sebagai penyebabnya.
(Naomi Wolf, Geger Gender, hlm 87)
Naomi memulai buku ini dengan kisah Anita Hill yang menggemparkan kondisi politik Amerika tahun 1991 silam. Perempuan yang juga seorang Dosen di fakultas Hukum Universitas Oklahama ini menceritakan kasus pelecehan seksual yang menimpa dirinya. Ia yang dibantu temannya Harrient Grat, seorang penasihat dalam panitia senat yang mengetes calon Hakim Agung ketika itu, menceritakan apa yang menimpa dirinya ketika bekerja di Komisi Kesetaraan Kesempaan Kerja (EEOC).
Hebohnya, pelaku yang melakukan pelecehan seksual itu, sesuai dengan pernyataan Hill, adalah seorang calon Hakim Agung Amerika Serikat. Clarence Thomas namanya. Dan pernyataan Hiil tersebut tepat disampaikan ketika dengar pendapat semacam tes untuk calon Hakim Agung dan seminggu sebelum pemungutan suara untuk Thomas.
Memang pada mulanya, kasus Hill ini ditekan agar tak naik kepermukaan. Namun, mata wartawan cukup jeli. Seorang wartawan bernama Timothy Phelps berhasil melacak keberadaan Anita Hill dan menyiarkan kisahnya di Newsday. Hill pun juga diwawancarai untuk acara di Radio Nasional. Hingga selanjutnya Hill sendiri mengadakan konferensi pers di Oklahoma, yang disiarkan oleh stasiun TV Internasional CNN.

Read more about RESENSI BUKU SAPDA

FACTSHEET SRHR (SEXUAL REPRODUCTION HEALTH AND RIGHTS)

KONDISI TERKINI PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN REPRODUKSI DAN SEKSUAL REMAJA DENGAN DISABILITAS DI INDONESIA

1. Situasi Kebijakan yang berkaitan dengan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja dengan disabilitas :
– Pada bulan Oktober 2011 Indonesia telah melakukan pengesahan / ratifikasi Konvensi Hak penyandang Disabilitas / CRPD dengan UU No. 19 tahun 2011, dimana dalam pasal 24 secara tegas menyatakan. …..a) Menyediakan bagi orang-orang penyandang cacat dengan pelayanan dan program-program kesehatan yang layak, berkualitas, dan bebas biaya, sebagaimana disediakan bagi orang-orang lain, termasuk di bidang kesehatan seksual dan reproduksi serta program-program kesehatan publik yang berdasarkan pada populasi;
– Pada tahun 2014, Indonesia telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 mengenai kesehatan reproduksi, pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja bertujuan untuk a) mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang dapat berpengaruh terhadap Kesehatan Reproduksi; dan b) mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab.
– Terkait dengan informasi dan layanan kesehatan reproduksi kepada remaja dengan disabilitas diamanatkan dalam beberapa kebijakan diantarannya adalah kebijakan pemerintah yaitu Direktorat Jendral Bina Kesehatan Masyarakat Direktorat Bina Kesehatan Anak Kementrian Kesehatan RI tahun 2010 tentang Pedoman Layanan Kesehatan Anak Bagi Sekolah Luar Biasa. Dalam kebijakan tersebut secara jelas tertuang bagaimana layanan kesehatan reproduksi termasuk pemberian informasi dan konseling akan diberikan kepada siswa SLB dengan keragaman disabilitas
– Bahwa pemerintah Indonesia sudah mempunyai program-program seperti KRR Kesehatan Reproduksi remaja yang kemudian dijalankan oleh pemberi layanan kesehatan dasar (puskesmas).
-Dilevel provinsi sudah ada daerah yang memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak secara spesifik yaitu PERDA DIY No. 4 tahun 2012 mengenai Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pasal Pasal 54” Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota dan/atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan”

Dalam konteks ini pemenuhan hak atas informasi dan layanan kesehatan reproduksi pada remaja dengan disabilitas sebetulnya sudah mendapatkan jaminan hukum yang sangat kuat dari tingkat nasional sampai daerah, bahkan sudah ada panduan pelaksanaannya.

Read more about FACTSHEET SRHR (SEXUAL REPRODUCTION HEALTH AND RIGHTS)

MUSRENBANG TEMATIK DISABILITAS MENUJU SUKOHARJO INKLUSIF

Pada hari Selasa, 17 Maret 2015 komunitas Sehati Sukoharjo menyelenggarakan musrenbang tematik dengan Dinas Pemerintahan setempat, seperti :
1. Warsiyatun dan Is Yuwanto dari Dinsos Sukoharjo
2. Aris Hasyim dari Dinsos Setda Sukoharjo
3. Cipto Mulyono dari Dispendak Capil
4. Fitria Dwi dan Elsa Suryana dari Dinas Pendidikan
5. Enny S dari Bappeda
6. Haryanto dari Disperindag
7. Teguh dari bagian hukum
8. Agung Rohmaji dari DPPKAD
9. Tejo Tri W dari DKK
10.Elsa Yulia dari Dinas Pertanian Sukoharjo
11. Kristini dari Bapermades
12. Dwi Sulistyowati dari KPPKB Sukoharjo
13. Siti Lestari dari Bagian Umum Setda
14. Sabar dari DPU Kab. Sukoharjo
15. Marjono dari Dishub Sukoharjo
16. Marwan dari Dinas POPK
17. Partono dari Disnakertrans
18. Puji Astuti dari Sigab

Read more about MUSRENBANG TEMATIK DISABILITAS MENUJU SUKOHARJO INKLUSIF

SIARAN RADIO ON AIR RADIO REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka kerjasama yang terjalin antara SAPDA dan RRI Kotabaru Yogyakarta di setiap hari Sabtu dalam program Lentera Kasih di channel 91.1 FM membahas terkait isu-isu yang terjadi di seputar dunia disabilitas, untuk siaran pada hari Sabtu 7 Maret 2015 ini bertema KEPESERTAAN JAMKESOS, dimana siaran ini juga bertujuan menjawab pertanyaan dari teman-teman disabilitas terkait dengan keberlangsungan program jaminan kesehatan sosial ini. Siaran kali ini yang menjadi narasumber adalah I Made Sudana, koordinator Inclusive Community SAPDA. Berikut hasil siaran yang dirangkum selama kurang lebih 1 jam berinteraksi dengan Mbak Ade, broadcaster dari RRI.

Jamkesos ini lahir, dan berawal dari peristiwa gempa di tahun 2006, teman-teman menjadi korban, difabel dan menjadi difabel yang rentan. Dan kebetulan pada saat itu SAPDA juga mengadakan kerjasama dengan pemerintah kota, bagaimana mengatasi hal tersebut.
Selanjutnya, SAPDA ditunjuk untuk memfasilitasi Jamkesos kelompok, jumlah teman-teman difabel saat itu berjumlah kurang lebih 4.000 jiwa. Berangkat dari 2007 dan berakhir di tahun 2014, jamkesos tidak dapat diakses lagi.

Teman-teman yang diampu oleh SAPDA dapat mengakses jamkesos ini, karena mengacu kepada UNCRPD (Convention on the Human Rights of Persons with Disabilities) mengatakan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak untuk mengakses jaminan kesehatan. Beberapa tahun lalu tidak semua teman yang ter cover jamkes ini, karena tidak hanya SAPDA yang mengampu teman-teman untuk mengakses, namun ada beberapa lembaga lain yang juga memfasilitasi dan kerja sama dengan Dinsos DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta).

Read more about SIARAN RADIO ON AIR RADIO REPUBLIK INDONESIA

AKSI ANTI KORUPSI : KISAH DAN SIKAP SAPDA DALAM KORUPSI

Pada hari Selasa 10 Februari pukul 17.27 WIB, Saat masih di kantor handphone ku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Mbak Nurul (Direktur SAPDA) yang memberikan mandat tentang sebuah aksi dari jaringan. Dimana, mandat tersebut ditujukan ke mbak Tari, Mbak Juju dan Saya. Setelah itu, satu lagi pesan tentang anti korupsi yang akan di deklarasikan esok harinya. Di sana Mbak Nurul menginstruksikan kepada saya untuk mengontak teman-teman Jaringan Perempuan Yogyakarta (JPY). Aksinya dimana dan jam berapa sehingga SAPDA ada yang mewakili.
Ketika pulang, pesan dari Mbak Nurul mengiang terus, teman-teman JPY? Siapa saja ya? Kemudian saya mengontak di grup acara HAKTP (Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan) 2014 dimana saya masih tergabung di dalamnya. Saya mencoba posting tentang aksi tersebut ke jejaring sosial media dan grup mobile. Ternyata tidak banyak yang paham aksi tersebut. Lalu muncul Tya, salah satu teman di jaringan dari IHAP yang menanyakan aksi apa? Dengan sapaan, Aku Bocahmu mbak… lalu saya berusaha menanyakan apakah aku bisa bergabung dengan grup JEPEYEK (salah satu nama grup di mobile), Tya mengatakan bisa, dan tak lama sudah masuk ke dalamnya.
Di sana saya berusaha menanyakan sekaligus menyampaikan pesan Mbak Nurul. Dimana dan Kapan agar SAPDA ada yang mewakili. Saat itu belum ada, dan tak lama kemudian muncul pengumuman tentang rundown kehadiran Jokowi dari salah satu anggota grup. Dan ketika ditanyakan yang bisa gabung besuk di Gedung Agung siapa saja. Saya jawab “SAPDA mbk”.
Kemudian, baru tengah malam ada pesan masuk di grup tentang undangan Aksi Damai. Dimana berbunyi Gerakan Perempuan Indonesia Anti Korupsi: Dari perempuan Jogja untuk Indonesia. Sehubungan dengan kedatangan Jokowi ke Jogja besok, maka kami mengundang perempuan yang peduli dengan masa depan Indonesia yang bersih dari korupsi untuk aksi di Depan Gedung Agung Yogyakarta, waktu pukul 09.00 WIB (kumpul 08.30 di depan Benteng Vredeburg). Dengan Agenda Aksi damai. Demi anak kita. Indonesia harus bersih dari korupsi. Kemudian, setelah mengetahui jadwal tersebut lalu saya menyebarkan ke grup kantor. Tentang aksi, kapan dan dimana.
Esok harinya tanggal 11 Februari 2015, setelah agenda yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi (kespro), dimana untuk mendata sekolah sebagai penghubung murid dan orang tua dalam pendidikan kespro selesai, saya bergegas segera menuju ke depan Benteng Vredeburg. Seperti yang telah disampaikan kemarin. Di sana sudah berkumpul beberapa teman yang telah saya kenal di jaringan. Namun, ada pula teman yang wajahnya baru saya lihat saat itu. Teman-teman perempuan, satu persatu hadir untuk memperkuat aksi. Ada yang memakai kebaya (pakaian yang seharusnya dipakai saat aksi namun belum tersampaikan secara luas), dan yang lebih banyak adalah kasual. Ada yang memberikan pasokan amunisi berupa kue-kue, ada yang membawa poster-poster dan petisi yang akan disampaikan nanti.

Read more about AKSI ANTI KORUPSI : KISAH DAN SIKAP SAPDA DALAM KORUPSI

SESPAN : FUNGSIONAL DAN STYLISH..

Di era saat ini, siapa yang tidak membutuhkan kendaraan untuk aktifitas kinerja sehari-hari/setiap saat?
Tidak hanya orang normal saja yang membutuhkan mobilitas, tidak terkecuali penyandang disabilitas yang juga memiliki passion untuk beraktifitas layaknya orang normal. Aktifitas yang dilakukan adalah bagaimana mereka dapat bekerja, bergerak agar mereka tidak berada dalam situasi yang stagnan, hanya berdiam diri. Untuk itulah penyandang disabilitas memerlukan sarana transportasi yang mendukung, memudahkan mereka dalam beraktifitas. Jenis kendaraan yang dibutuhkan mayoritas adalah kendaraan bermotor, yang berjenis khusus, seperti motor sespand, dimana definisi motor sespand dalam kamus besar berarti sepeda motor gandeng beroda tiga. Motor sespand ini digunakan oleh teman-teman disabilitas untuk bekerja, beraktifitas, berkarya dan berkreasi. Sifat motor sespand ini fungsional sekali, di satu sisi sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, di sisi lain kreasi dari motor sespand ini akan menjadi hobi dan itu dapat meningkatkan ide-ide dari teman-teman disabilitas dalam mengembangkan pengetahuannya tentang otomotif, dan apabila itu terlaksana maka dapat membuka lapangan kerja bagi teman-teman disabilitas yang lain. Seperti yang dikatakan di awal, motor sespand ini selain bersifat fungsional dan stylish, namun sudah memiliki payung hukum di dalam Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia, yaitu dalam Pasal 1 No. 8 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Sedangkan untuk lisensi dari penggunaan kendaraan motor sespand ini, para penyandang disabilitas berhak mendapatkan lisensi mengendara dengan tujuan mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi sesuatu.

Read more about SESPAN : FUNGSIONAL DAN STYLISH..

Font Resize