SAPDA membentuk Agen Perubahan dalam Training of Trainer Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi di Jember

sapdajogja.org, Training of Trainer (TOT) Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) dan Inklusi Sosial untuk Kaum Muda Penyandang Disabilitas. Jumat, 26 April hingga Minggu, 28 April 2019. TOT yang diadakan oleh Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) di Aula Kantor Kecamatan Sukorambi, Jember ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada agen-agen perubahan remaja disabilitas dan […]

Review Pasal- Pasal Perda DIY No. 4 tahun 2012: Pendidikan, Kesehatan, Hukum, dan Adminduk

Yogyakarta, sapdajogja.org, SAPDA mengadakan workshop: review implementasi dan dokumen Perda No. 4 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang dihadiri oleh Bapeljamkesos, Bappeda, Komite Disabilitas DIY, perwakilan mitra, jaringan, dan komunitas penyandang disabilitas Yogyakarta antara lain HWDI (Himpunan Wanita Penyandang Disabilitas Indonesia), Samsara, Gergatin, Rifka, dan Sigab pada Senin, 1 April 2019 […]

Urgensi Pelibatan Perempuan Disabilitas dalam Riset dan Kajian

Yogyakarta, sapdajogja.org, SAPDA bersama perwakilan mitra AIDRAN La Trobe University, FH UGM, serta tim konsultan lembaga berdiskusi dalam workshop Penyusunan Peta Jalan untuk Meningkatkan Kapasitas Perempuan dan Perempuan Disabilitas melalui penelitian dan penyusunan kajian yang berperspektif gedsi (gender dan disabilitas). Hal ini dilakukan karena kebijakan pusat dan daerah, serta adanya temuan data yang belum berperspektif […]

SAPDA dan Program Respon Bencana Palu, Sulawesi Tengah

Sejak akhir tahun 2018, Yayasan SAPDA mendapatkan kesempatan untuk melakukan implementasi program respon bencana di kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala provinsi  (Pasigala) Sulawesi Tengah. Tanggung jawab ini tidak serta merta diberikan kepada Yayasan SAPDA yang sedari awal konsen pada isu disabilitas, perempuan, dan anak. Keterlibatan SAPDA bersama Oxfam berawal dari tahun 2015, saat 2 […]

Seminar Meneguhkan Perlindungan Khusus dan Menjamin Terpenuhnya Hak Dasar Perempuan Disabilitas dalam RUU PKS Serta Regulasi terkait di Indonesia

University Club UGM- 9 Maret 2019 Masih banyaknya masyarakat yang memposisikan perempuan sebagai objek dan yang merendahkan perempuan, oleh karena itu Rancangan Undang- undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) penting untuk disahkan, untuk mendekatkan akses pada keadilan secara khusus pada kelompok disabilitas, karena perempuan terlebih lagi perempuan disabilitas adalah kelompok rentan yang sangat tinggi jika […]

Policy Brief RUU PKS, Pentingnya Korban, Pelayanan, dan Penanganannya

University Club UGM- 8 Maret 2019, Diskusi tentang RUU PKS yang berlangsung sangat menegangkan. Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Jogjakarta bersama beberapa kawan menggadakan diskusi tentang Policy Brief RUU PKS, dimulai dengan penjelasan apa itu disabilitas, apa saja ragam penyandang disabilitas dan kondisi- kondisi mereka saat rentan terkena kekerasan seksual. Karena sesungguhnya RUU […]

Posbindu bagi Penyandang Disabilitas di DIY Tetap Jalan

Jamkesus dan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) bagi penyandang disabilitas di seluruh Provinsi DI Yogyakarta dipastikan akan tetap berjalan seperti biasa. Hal tersebut merupakan hasil dari Audiensi Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) dengan Bappeda DIY untuk menyikapi isu dihapusnya Posbindu, (30/1), di Kantor Bapel Jamkesos DIY. “Layanan Posbindu bagi disabilitas akan tetap kami jalan […]

Meriahnya Perayaan HDI di Banjarmasin: Partisipasi Difabel Adalah Kunci!

Dalam rangka menyambut Hari Disabiilitas Internasional (HDI) yang jatuh pada tanggal 3 Desember, organisasi penyandang disabilitas (PPDI, HWDI & Gerkatin) bersama Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menggelar peringatan hari raya disabilitas sedunia ini.  Acara dilaksanakan pada tanggal 29 November dan 1 – 2 Desember 2018. […]

Rekrutmen CPNS di DIY masih Diskriminasi terhadap Difabel

Proses rekrutmen CPNS yang dilakukan serentak saat ini masih diskriminasi terhadap difabel. “Dari semua formasi di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota tidak ada yang memenuhi kuota 2% bagi difabel sesuai dengan amanat undang-undang” kata Winata SH dari Komite Difabel DIY saat konferensi pers, Kamis (11/10). Konferensi pers yang dihadiri oleh beberapa organisasi yang berkaitan […]

Font Resize