Tag Archives: kekerasan disabilitas

PELATIHAN PARALEGAL PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN DISABILITAS

Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Banjarmasin saat ini mulai mendapatkan perhatian pemerintah setempat. Hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya P2TP2A sebagai sebuah lembaga pemerintah yang melakukan penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di kota Banjarmasin.

Dalam isu disabilitas, kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan disabilitas juga mulai diperhatikan oleh pemerintah. Perhatian ini terlihat dalam Undang-undang no. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 4 dan pasal 125 – 127 tentang perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, yang menyatakan pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan layanan informasi dan tindak cepat, perlindungan khusus, serta rumah aman bagi perempuan dan anak dengan disabilitas yang mengalami kekerasan.

 

Continue reading PELATIHAN PARALEGAL PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN DISABILITAS

KOORDINASI BPPM KPPA DAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PROGRAM 3 END

Kamis, 8 September 2016 berlokasi di Hotel Santika Yogyakarta, perwakilan dari SAPDA menghadiri pertemuan koordinasi yang diselenggarakan oleh BPPM dan KPPA. Selain SAPDA, ada beberapa tamu undangan yang mewakili Ormas, LSM/ NGO, Akademisi, Media, dunia usaha dan organisasi profesi.

Koordinasi BPPM KPPA  dan organisasi masyarakat dalam rangka implementasi Program 3 End (Kekerasan, Traficking, Kesenjangan Ekonomi) agar tidak ada lagi/ diakhiri, dengan fokus “Semangat Pencegahan”. Elemen penting untuk perubahan tersebut tidak lepas dari 3 hal penting yaitu :

  1. keluarga
  2. sekolah
  3. masyarakat

Untuk mengawal program tersebut saat ini KPPA dari Deputi Partisipasi Masyarakat membentuk kelembagaan baru yaitu Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk merespon pembentukan lembaga di masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak. Dalam implementasi program 3 End tidak bisa lepas dari 3 elemen : Anak, Keluarga/ orang terdekat dan masyarakat.

Berikut pemetaan penyebab kekerasan pada anak dan perempuan :

  1. kemiskinan
  2. kurangnya pemahaman tentang kespro
  3. stigma negative pada penyandang disabilitas dan APH kurang peduli
  4. pemerintah yang masih kurang tegas
  5. ego sektoral di masyarakat, yang penting keluarga tidak jadi korban
  6. belum ada kesepakatan dari banyak jaringan seperti NGO, pemerintah

Dalam mekakuan implementasi kerja berjejaring/ bermitra haruslah bersinergi dalam fokus satu isu, siap berbagi, tidak ada ego sektoral dalam arti semua itu penting, tanggung jawab bersama serta tidak saling menyalahkan, bersatu dengan lingkungan/ melihat lingkungan.

KPPA telah menganggarkan budget untuk fokus bekerja di salah satu wilayah yang kekerasan didalamnnya masuk kategori darurat. Untuk itu perlu disusun kesepahaman bersama yang berisi tujuan bersama, menunjuk satu lokasi, rencana kerja bersama, monitoring dan evaluasi. Dikarenakan untuk menyusun proposal yang baik butuh data yang akurat, pada akhir sesi rekomendasinya adalah diadakannya pertemuan selanjutnya dan sudah ada hasil repeat assessment mengenai : lokasi (lotus), isu yang ada/ rawan, modal yang ada/ kekuatan, jumlah penduduk. Sedangkan hambatan yang ada adalah data disabilitas.  (Tari)

 

PELATIHAN KESEHATAN REPRODUKSI BAGI REMAJA DISABILITAS DI BRTPD PUNDONG, 30-31 AGUSTUS 2016

img_3666 img-20160901-wa0027

Setiap orang, baik orang tua maupun anak dan remaja perlu mengetahui kesehatan reproduksi untuk lebih memahami pentingnya pengetahuan tersebut bagi dirinya. Kesehatan Reproduksi bukan hanya tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan, alat kontrasepsi dan penyakit yang berkaitan dengan hubungan tersebut. Akan tetapi, kesehatan reproduksi adalah keseluruhan rangkaian sistem dan fungsi reproduksi sehingga sehat secara fisik, mental dan sosial dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan.
Banyak orang tua dan remaja non disabilitas belum memahami tentang pentingnya hal tersebut. Lalu, bagaimana dengan remaja dengan disabilitas? Apalagi disabilitas mereka bermacam-macam, antara lain disabilitas netra, disabilitas grahita, disabilitas daksa dan lain-lain. Tentu saja pemahaman mereka juga bermacam-macam, bagaimana cara mereka mengerti konsep kesehatan reproduksi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sangat kompleks dan perlu kerja bersama seluruh komponen untuk melakukannya.
SAPDA sebagai lembaga yang konsen terhadap masalah tersebut, mencoba melakukan transfer pengetahuan kesehatan reproduksi yang berguna untuk remaja dengan disabilitas. Bagaimana mereka memahami tentang organ reproduksi mereka, bagaimana merawatnya sehingga nantinya remaja tersebut mampu meningkatkan pertahanan diri mereka dengan baik dari pihak-pihak di luar diri mereka, baik berbentuk pelecehan ataupun kekerasan. Oleh sebab itu, untuk menjembatani transfer pengetahuan tersebut SAPDA akan melakukan Training Kesehatan Reproduksi untuk Remaja dengan Disabilitas di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Pundong pada tanggal 30-31 Agustus 2016. Pelatihan tersebut akan diikuti oleh remaja disabilitas yang bertempat tinggal di asrama BRTPD, dengan komposisi remaja disabilitas netra, disabilitas daksa, dan disabilitas runguwicara/tuli.
Tujuan dari kegiatan ini adalah : Menggali pengetahuan remaja disabilitas tentang kesehatan reproduksi; dan Meningkatkan pemahaman remaja disabilitas terhadap pelecehan dan kekerasan seksual. Sedangkan hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan pelatihan ini adalah : Adanya pengetahuan remaja disabilitas tentang kesehatan reproduksi yang lebih mendalam; dan Adanya konsep pertahanan diri remaja disabilitas dari pelecehan dan kekerasan.
Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, yaitu Selasa dan Rabu, 30 dan 31 Agustus 2016 pukul 09.00 – 12.00 WIB bertempat di BRTPD Pundong, Srihardono, Pundong, Bantul.

Continue reading PELATIHAN KESEHATAN REPRODUKSI BAGI REMAJA DISABILITAS DI BRTPD PUNDONG, 30-31 AGUSTUS 2016

PELATIHAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DISABILITAS DI LOMBOK (NTB)

img-20160809-wa0013 img-20160809-wa0010

SAPDA sangat concern dalam memperjuangkan hak penyandang disabilitas, tidak hentinya melakukan gerakan-gerakan untuk memperkuat level jejaring dalam bersinergi bersama DPO, CSO, NGO dan pemerintah untuk melakukan pelatihan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak disabilitas. Pelatihan ini dilakukan pada 9 s/d. 11 Agustus 2016 bertempat di Mataram, lombok.

Pelatihan ini bertujuan untuk memahamkankonsep kekerasan berbasis Seks, Gender dan Disabilitas stakeholder pemberi layanan level daerah; memahamkan konsep penanganan kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas berbasis konsep gender dan disabilitas kepada stakeholder pemberi layanan level daerah dan mendorong sinergitas DPO, CSO serta pemberi layanan dalam penanganan kekerasan berbasis gender dan disabilitas.

Peserta yang terlibat dalam pelatihan ini adalah :
1. LPA Nusa Tenggara Barat
2. BP3AKB
3. Dinas Dikpora
4. Peksos propinsi
5. LSM ( LBH Apik, SANTAI, GAGAS Mataram, FORPAKEM)
6. Pokja ABH kec. Ampenan
7. PSMP Paramita ( Lembaga dibawah kementrian untuk rehabilitasi pada anak).
8. RPTC (Rumah Perempuan Trauma Center (Tempat rehabilitasi untuk khusus korban perempuan dibawah Dinas Sosial)
9. PKBI
10. Kejaksaan negeri NTB
11. Kejari Mataram
12. PPA Polres Mataram
13. PPA Polda NTB
14. DPO (PPDI dan Gerkatin)

Di awal proses mengenai diskusi kelompok peserta, dipresentasikan hasil diskusi yang menggambarkan kekerasan berbasis gender dan disabiltias, seperti :
• Steorotype : Stigma negative pada disabilitas dari masyarakat (lemah, tidak layak, merepotkan)
• Diskriminasi : Tidak memberi kesempatan pada disabilitas
• Awarness : Keluarga/masyarakat kurang memahami kebutuhan disabilitas.
• Over protektif : Sikap keluarga/masyarakat kepada disabilitas yang berlebihan.
• Kekerasan seksual : Kondisi disabilitas memberi peluang yang besar untuk menjadi korban kekerasan/perkosaan. Hukum positif di Indonesia kurang berpihak pada disabilitas masih bicara secara umum.

Dalam hasil diskusi selanjutnya, masih ditemukan penyebutan “Tuna…” sedangkan kerentanan karena penyandang didsabilitas dianggap aib keluarga atau karma sehingga masih banyak dikucilkan/ disembunyikan. Bila terjadi kekerasan pada mereka maka biasanya langkah penyelesaian dengan hukum adat dan kekeluargaan. Dalam melakukan pendampingan penting memahami sampai dasar / konsep harus jelas agar bisa menganalisa dari berbagai sisi dan terwujud apa yang menjadi KEBUTUHAN KORBAN. Struktur dalam masyarakat (Tingkatan relasi kuasa / tahapan di masyarakat) juga sangat berpengaruh untuk menganalisa dalam penyelesaian masalah, misalnya :
– Pimpinan dan bawahan, walaupun bawahan adalah laki-laki akan tetapi karena relasi kuasa maka pimpinan perempuan lebih berkuasa.
– Majikan dan pembantu, dalam kasus kekerasan pembantu tidak berani melaporkan majikan karena takut dipecat/tidak punya penghasilan.
– Pembantu perempuan dan pembantu laki-laki sama-sama pembantu, lebih rentan yang perempuan menjadi korban kekerasan.

Continue reading PELATIHAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DISABILITAS DI LOMBOK (NTB)

AKSES KEADILAN DALAM PERSPEKTIF KONVENSI HAK-HAK DIFABEL

Organisasi Harapan Nusantara (OHANA) dengan dukungan Disability Rights Fund mengadakan seminar ini yang didukung oleh Disability Rights Fund. Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis tentang akses keadilan yang berperspektif hak-hak difabel; Mendorong advokasi hak-hak difabel dalam akses keadilan dalam terwujudnya sistem peradilan yang inklusif dan Mendapatkan solusi dan strategi advokasi yang efektif dalam mendorong terwujudnya kesetaraan hak-hak difabel dalam akses keadilan. Acara ini dilaksanakan hari Rabu, 11 Maret 2015 di Hotel Cakra Kusuma Yogyakarta. peserta yang hadir dari berbagai lembaga dan dinas pemerintah seperti Kepolisian, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, LSM, Organisasi disabilitas, LBH, Dinas social, Dinas pendidikan, Forum aliansi Legislatif Perempuan dan paralegal.
Sebagai organisasi yang concern dengan isu kekerasan terhadap perempuan disabilitas, SAPDA sebagai mitra OHANA ikut berpartisipasi dalam acara ini. Menurut paparan narasumber, Ratna Dewi Sulistyaningsih (Paralegal Disabilitas) mengatakan bahwa Menjadi paralegal disabilitas korban kekerasan sering diragukan oleh Masyarakat dan APH, mereka sebagian besar belum tahu FUNGSI dan PERAN Paralegal. Dan itu menjadi salah satu hambatan kasus kekerasan pada disabilitas tidak sampai Proses Hukum, APH kurang sensitif disabilitas, Lingkup kerja yang dilakukan adalah menyiapkan korban PRA PENGADILAN. Selain itu hambatan yang dialami korban adalah Korban / keluarga menutup kasus tidak mau lanjut, dianggap Aib dan malu. Tapi sering juga karena ada intimidasi dari pelaku sudah melapor akhirnya dicabut, Ada hambatan komunikasi untuk disabilitas Rungu-wicara dan Disabilitas baru/kecelakaan sering ditinggalkan suaminya, perlu dijelaskan mereka punya Hak dalam bantuan hukum.

 

Continue reading AKSES KEADILAN DALAM PERSPEKTIF KONVENSI HAK-HAK DIFABEL