kekerasan seksual Archives

[Pers Rilis] Merefleksikan Kembali Gerakan Bersama Mengawal Implementasi UU TPKS

Media SAPDA1 month ago1 month ago06 mins

Yogyakarta, 15 Maret 2024 – Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia, Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menyelenggarakan diskusi bertajuk “Perlindungan Penyandang Disabilitas dari Kekerasan Seksual: Refleksi Gerakan dan Implementasi UU TPKS” dengan dukungan pemerintah Australia melalui program Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Diskusi bertujuan untuk menengok kembali Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022…

Gambar berisi perempuan mengarahkan telapak tangannya ke hadapan kamera sebagai simbol perlawanan terhadap kekerasan.

Implementasi UU TPKS Pada Kasus Disabilitas Masih Menyisakan Catatan

Media SAPDA5 months ago06 mins

Sudah lebih dari satu tahun Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diterbitkan, namun implementasinya di dalam penanganan kasus masih menyisakan berbagai catatan. Situasi ini tidak terkecuali pula pada kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi pada penyandang disabilitas. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi yakni berkaitan dengan pemenuhan akomodasi yang layak….

Ilustrasi Keluarga Penyandang Disabilitas

Pembuatan Aturan Pelaksana UU TPKS Perlu Mengedepankan Partisipasi Disabilitas

Media SAPDA10 months ago10 months ago010 mins

Pembuatan aturan-aturan pelaksana Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) masih menyisakan ruang kosong bagi partisipasi kelompok penyandang disabilitas. Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas mendesak pemerintah untuk memastikan perlibatan yang bermakna bagi organisasi disabilitas dalam pembahasan dan penyusunan peraturan turunan UU TPKS. “Tidak terbukanya informasi terkait draft resmi seluruh aturan turunan,…

Ilustrasi polisi sedang mengidentifikasi alat bukti

UU TPKS: Quo Vadis Aturan “Pengamanan” Barang Bukti Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Media SAPDA1 year ago1 year ago015 mins

Oleh: Kyntan Gita Palupi (WDCC SAPDA) Beberapa bulan sudah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) resmi disahkan oleh parlemen dengan persetujuan dari presiden. Perjalanan panjang pengesahan UU TPKS bahkan sudah dimulai sejak proses pembuatannya, mulai dari tahap inisiasi di tahun 2012, tahap masuk Program Legislasi Nasional di tahun 2016,…

Flyer Webinar Dampak UU TPKS pada Penyandang Disabilitas

[PERS RILIS] Penuhi Hak Disabilitas Korban Kekerasan Seksual Lewat UU TPKS

Media SAPDA1 year ago1 year ago08 mins

Embargo: Rabu, 21 Desember 2022 Yogyakarta, Rabu (21/12) – Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menyelenggarakan webinar “Implikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada Penyandang Disabilitas” sebagai refleksi akhir tahun pasca 6 bulan pengesahan UU TPKS. Kegiatan ini didukung oleh pemerintah Australia melalui program Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Melalui…

Konselor Hukum dari UPTD PPA Kota Yogyakarta Catur Udi Handayani sedang menjadi narasumber dalam lokakarya bedah UU TPKS bersama seluruh staff SAPDA dan perwakilan organisasi penyandang disabilitas. Bagikan

UU TPKS Berpihak pada Korban Disabilitas

Media SAPDA1 year ago1 year ago08 mins

Lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membuka ruang lebih besar bagi penanganan yang lebih optimal terhadap kasus kekerasan seksual. Jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, UU TPKS lebih banyak menyorot pemenuhan hak korban, tidak terkecuali korban penyandang disabilitas. Konselor hukum dari Unit Pelaksana Teknis Daerah…

Riset SAPDA Ungkap Pentingnya Perlindungan Tubuh & Seksual Disabilitas

Media SAPDA2 years ago2 years ago07 mins

Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) belum sepenuhnya menjangkau perempuan penyandang disabilitas, mengingat banyak dari mereka belum cukup mendapatkan informasi maupun layanan kesehatan seputar HKSR. Kondisi ini pun mempengaruhi cara perempuan penyandang disabilitas memaknai otoritas tubuh dan seksualitas mereka. Situasi tersebut menjadi temuan dalam riset bertajuk Advokasi Berfokus Otonomi Tubuh dan Hak Seksual Perempuan…

SAPDA Himbau UU TPKS Tindak Tegas Pemaksaan Kontrasepsi Disabilitas

Media SAPDA3 years ago3 years ago04 mins

Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menghimbau Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) perlu lebih tegas mengatur larangan pemaksaan kontrasepsi kepada penyandang disabilitas. Himbauan tersebut disampaikan dalam audiensi terkait Rancangan Undang-undang (RUU) TPKS pada Kamis (7/10) bersama Panitia Kerja (Panja) Badan Legislatif (Baleg). Sholih Muhdlor dari divisi Gender Equality, Disability and Social Inclusion…

SIARAN PERS KOMNAS PEREMPUAN

Media SAPDA8 years ago8 years ago01 mins

Siaran Pers Komnas Perempuan terkait Hari Hak Kesehatan Reproduksi dan Seksual Lindungi Hak dan Kesehatan Reproduksi dan Seksual : Canangkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Prolegnas 2016 Jakarta, 04 September 2015 Cek link nya di http://tinyurl.com/q6x2267

Sistem Rujukan Inklusif, Apa itu?

Mengenal Lebih Dalam Disabilitas Autisme

Pengumuman Seleksi Tahap 1 Seleksi Peserta Sekolah Riset SAPDA – KONEKSI

Mengenal Desain Universal Aksesibilitas Media Digital

[Pers Rilis] Merefleksikan Kembali Gerakan Bersama Mengawal Implementasi UU TPKS

Pentingnya Pemberdayaan Ekonomi yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

kekerasan seksual

[Pers Rilis] Merefleksikan Kembali Gerakan Bersama Mengawal Implementasi UU TPKS

Implementasi UU TPKS Pada Kasus Disabilitas Masih Menyisakan Catatan

Pembuatan Aturan Pelaksana UU TPKS Perlu Mengedepankan Partisipasi Disabilitas

UU TPKS: Quo Vadis Aturan “Pengamanan” Barang Bukti Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

[PERS RILIS] Penuhi Hak Disabilitas Korban Kekerasan Seksual Lewat UU TPKS

UU TPKS Berpihak pada Korban Disabilitas

Riset SAPDA Ungkap Pentingnya Perlindungan Tubuh & Seksual Disabilitas

SAPDA Himbau UU TPKS Tindak Tegas Pemaksaan Kontrasepsi Disabilitas

SIARAN PERS KOMNAS PEREMPUAN