Tag Archives: kesehatan reproduksi

PELATIHAN KESEHATAN REPRODUKSI BAGI REMAJA DISABILITAS DI BRTPD PUNDONG, 30-31 AGUSTUS 2016

img_3666 img-20160901-wa0027

Setiap orang, baik orang tua maupun anak dan remaja perlu mengetahui kesehatan reproduksi untuk lebih memahami pentingnya pengetahuan tersebut bagi dirinya. Kesehatan Reproduksi bukan hanya tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan, alat kontrasepsi dan penyakit yang berkaitan dengan hubungan tersebut. Akan tetapi, kesehatan reproduksi adalah keseluruhan rangkaian sistem dan fungsi reproduksi sehingga sehat secara fisik, mental dan sosial dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan.
Banyak orang tua dan remaja non disabilitas belum memahami tentang pentingnya hal tersebut. Lalu, bagaimana dengan remaja dengan disabilitas? Apalagi disabilitas mereka bermacam-macam, antara lain disabilitas netra, disabilitas grahita, disabilitas daksa dan lain-lain. Tentu saja pemahaman mereka juga bermacam-macam, bagaimana cara mereka mengerti konsep kesehatan reproduksi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sangat kompleks dan perlu kerja bersama seluruh komponen untuk melakukannya.
SAPDA sebagai lembaga yang konsen terhadap masalah tersebut, mencoba melakukan transfer pengetahuan kesehatan reproduksi yang berguna untuk remaja dengan disabilitas. Bagaimana mereka memahami tentang organ reproduksi mereka, bagaimana merawatnya sehingga nantinya remaja tersebut mampu meningkatkan pertahanan diri mereka dengan baik dari pihak-pihak di luar diri mereka, baik berbentuk pelecehan ataupun kekerasan. Oleh sebab itu, untuk menjembatani transfer pengetahuan tersebut SAPDA akan melakukan Training Kesehatan Reproduksi untuk Remaja dengan Disabilitas di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Pundong pada tanggal 30-31 Agustus 2016. Pelatihan tersebut akan diikuti oleh remaja disabilitas yang bertempat tinggal di asrama BRTPD, dengan komposisi remaja disabilitas netra, disabilitas daksa, dan disabilitas runguwicara/tuli.
Tujuan dari kegiatan ini adalah : Menggali pengetahuan remaja disabilitas tentang kesehatan reproduksi; dan Meningkatkan pemahaman remaja disabilitas terhadap pelecehan dan kekerasan seksual. Sedangkan hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan pelatihan ini adalah : Adanya pengetahuan remaja disabilitas tentang kesehatan reproduksi yang lebih mendalam; dan Adanya konsep pertahanan diri remaja disabilitas dari pelecehan dan kekerasan.
Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, yaitu Selasa dan Rabu, 30 dan 31 Agustus 2016 pukul 09.00 – 12.00 WIB bertempat di BRTPD Pundong, Srihardono, Pundong, Bantul.

Continue reading PELATIHAN KESEHATAN REPRODUKSI BAGI REMAJA DISABILITAS DI BRTPD PUNDONG, 30-31 AGUSTUS 2016

REKRUTMEN STAF PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI-SAPDA

Pengiriman Aplikasi Diperpanjang Hingga 27 Maret 2016
Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) adalah sebuah lembaga masyarakat di Yogyakarta yang memiliki kepedulian dan bekerja pada isu-isu perempuan dan anak dengan disabilitas, terutama pada isu-isu kesehatan. Program-program yang dilaksanakan SAPDA dalam melakukan advokasi hak-hak kesehatan bagi penyandang disabilitas dilakukan pada dua subyek, subyek pertama adalah kampanyae penyadaran / awareness raising kepada penyandang disabilitas sendiri melalui komunitas-komunitas dan/atau organisasi penyandang disabilitas. Subyek kedua, adalah advokasi kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan, pemilik layanan, dan penanggungjawab atas pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di DIY. Advokasi yang dilakukan kepada pemerintah dilakukan melalui peningkatan kapasitas pemerintah terkait isu disabilitas, kemitraan dengan pemerintah, pembuatan kebijakan yang berperspektif disabilitas, serta mengupayakan layanan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Sebagai konsekuensi logis kerja-kerja high level advokasi dan low level advokasi dengan double track approach yang dilakukan oleh lembaga SAPDA selama ini.

Continue reading REKRUTMEN STAF PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI-SAPDA

FACTSHEET SRHR (SEXUAL REPRODUCTION HEALTH AND RIGHTS)

KONDISI TERKINI PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN REPRODUKSI DAN SEKSUAL REMAJA DENGAN DISABILITAS DI INDONESIA

1. Situasi Kebijakan yang berkaitan dengan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja dengan disabilitas :
– Pada bulan Oktober 2011 Indonesia telah melakukan pengesahan / ratifikasi Konvensi Hak penyandang Disabilitas / CRPD dengan UU No. 19 tahun 2011, dimana dalam pasal 24 secara tegas menyatakan. …..a) Menyediakan bagi orang-orang penyandang cacat dengan pelayanan dan program-program kesehatan yang layak, berkualitas, dan bebas biaya, sebagaimana disediakan bagi orang-orang lain, termasuk di bidang kesehatan seksual dan reproduksi serta program-program kesehatan publik yang berdasarkan pada populasi;
– Pada tahun 2014, Indonesia telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 mengenai kesehatan reproduksi, pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja bertujuan untuk a) mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang dapat berpengaruh terhadap Kesehatan Reproduksi; dan b) mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab.
– Terkait dengan informasi dan layanan kesehatan reproduksi kepada remaja dengan disabilitas diamanatkan dalam beberapa kebijakan diantarannya adalah kebijakan pemerintah yaitu Direktorat Jendral Bina Kesehatan Masyarakat Direktorat Bina Kesehatan Anak Kementrian Kesehatan RI tahun 2010 tentang Pedoman Layanan Kesehatan Anak Bagi Sekolah Luar Biasa. Dalam kebijakan tersebut secara jelas tertuang bagaimana layanan kesehatan reproduksi termasuk pemberian informasi dan konseling akan diberikan kepada siswa SLB dengan keragaman disabilitas
– Bahwa pemerintah Indonesia sudah mempunyai program-program seperti KRR Kesehatan Reproduksi remaja yang kemudian dijalankan oleh pemberi layanan kesehatan dasar (puskesmas).
-Dilevel provinsi sudah ada daerah yang memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak secara spesifik yaitu PERDA DIY No. 4 tahun 2012 mengenai Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pasal Pasal 54” Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota dan/atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan”

Dalam konteks ini pemenuhan hak atas informasi dan layanan kesehatan reproduksi pada remaja dengan disabilitas sebetulnya sudah mendapatkan jaminan hukum yang sangat kuat dari tingkat nasional sampai daerah, bahkan sudah ada panduan pelaksanaannya.

Continue reading FACTSHEET SRHR (SEXUAL REPRODUCTION HEALTH AND RIGHTS)

LAPORAN HASIL DISKUSI : MENGUPAS LAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI UNTUK REMAJA DENGAN DISABILITAS

Tempat : Pendopo SMK N 3 (SMSR) Kasihan, Bantul (25 November 2014)

Dalam rangka memperingati hari Difabel Day Internasional, 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan juga menyelenggarakan Launching Buku Sewindu SAPDA yang diadakan pada tanggal 24, 25 dan 26 November, lembaga SAPDA menggelar beberapa kegiatan untuk memperingati event tersebut. Rangkaian acara tersebut berupa launching buku yang sudah terbit dan dipublikasikan kepada khalayak umum, workshop lukis anak, pameran foto dan diskusi. Salah satu diskusi yang dilakukan pada tanggal 25 November 2014 adalah mengenai Layanan Kespro (Kesehatan Reproduksi) untuk Remaja Dengan Disabilitas, dimoderatori oleh Mas Sholih Muhdlor (Staff WDCC SAPDA) dan dihadiri oleh peserta dari berbagai komponen seperti perwakilam Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, orangtua anak dan remaja dengan disabilitas, penggiat isu-isu disabilitas dan beberapa peserta lain.

Tujuan dari diskusi ini antara lain :
1.Mengetahui lebih jauh layanan kesehatan reproduksi yang telah diberikan oleh pemberi layanan kepada remaja dengan disabilitas

2.Mendapatkan rekomendasi bagaimana bisa memasukkan mainstreaming disability dalam isu kesehatan reproduksi

3.Pembahasan aktivitas dan program kedepan untuk mendorong kebijakan, program, layanan dan informasi kesehatan reproduksi & seksualitas bagi remaja dengan disabilitas, keluarga dan organisasi penyandang disabilitas.

Continue reading LAPORAN HASIL DISKUSI : MENGUPAS LAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI UNTUK REMAJA DENGAN DISABILITAS

KESEHATAN REPRODUKSI DAN PEREMPUAN DENGAN DISABILITAS BARU

Latar belakang : masalah individu serta sosial yang dialami oleh perempuan dengan disabilitas baru
Kehidupan perempuan dengan kecacatan yang baru diterima setelah mereka dewasa, pernah menikmati hidup secara mandiri tanpa pertolongan, bantuan, dan bebas beraktifitas secara sosial ataupun ekonomi sangat berat. Terlebih lagi pada perempuan yang merupakan tulang punggung keluarga, hidup dengan disabilitas, menggunakan alat bantu seperti kursi roda, kehilangan mata pencaharian, kehidupan sosial bahkan keluarganya.
Penerimanaan diri secara positif terhadap kecacatan menjadi persoalan pertama yang harus diselesaikan sebelum melangkah pada persoalan yang lain yaitu pengembalian aktivitas sosial dan pengembalian perekonomian / penghidupannya.
Proses penerimaan diri secara positif bagi perempuan dengan disabilitas baru dimulai dari bagaimana pemahaman kondisi mereka yang “baru” secara utuh, secara fisik ataupun non fisik. Secara fisik adalah mereka menyadari apa yang berubah pada diri mereka seperti kehilangan anggota badan (kaki, tangan, sebagian atau seluruhnya), atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota gerak walaupun masih ada (misalkan kelumpuhan bagian pinggang kebawah) seperti paraplegia ataupun parapharase. Apa yang masih mampu dilakukan dan apa yang sudah tidak mampu dilakukan dengan mandiri pada kondisinya yang baru. Pemahaman secara rasional apa yang sebenarnya telah terjadi dan kedepan dengan kondisinya tersebut, karena sebagian besar dari mereka masih mempunyai harapan besar bahwa mereka hanya sakit dan akan sembuh suatu saat.

Pemahaman atas fungsi alat reproduksi dan seksualitas pada perempuan dengan disabilitas baru.
Pada kenyataannya sebagian besar perempuan dengan disabilitas baru beranggapan bahwa setelah mereka menjadi lumpuh (paraplegia, parapharase) maka mereka tidak lagi dapat melakukan aktifitas seksual atau berhubungan suami istri dan menganggap alat reproduksi seperti rahim sudah tidak berfungsi. Demikian juga pasangannya ataupun keluarga mempunyai anggapan yang sama. Sehingga anggapan ataupun stigma bahwa perempuan dengan disabilitas terutama yang mengalami kelumpuhan sudah tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai seorang perempuan dan seorang istri yang harus melayani suami dan keluarganya.
Kondisi ini dan stigma ini pada kenyataanya menjadi sumber kekerasan yang terjadi pada perempuan yang mengalami disabilitas baru, setelah mereka pernah menjalani peran sebagai perempuan, istri dan ibu yang “sempurna” dalam keluarga. Hal tersebut terlihat sangat jelas pada proses penelitian dan pendampingan kami pada 60 perempuan dengan disabilitas baru di kabupaten Bantul, provinsi DIY yang sebagian besar merupakan korban bencana gempa bumi pada tahun 2009.
Hasil penelitian yang memperlihatkan bahwa dari 60 responden, ada 7 perempuan yang belum menikah dan 53 orang perempuan yang dalam pernikahan ataupun pernah menikah.
Dari 7 orang responden yang belum menikah ada 6 orang yang ditinggalkan pacarnya setelah mereka menjadi cacat, hanya 1 orang yang masih tetap berhubungan dengan pacarnya dan pada akhirnya menikah pada tahun 2011. Hal tersebut karena persoalan bahwa mereka dianggap tidak menarik lagi setelah menjadi cacat, dan ditakutkan tidak dapat menjalankan fungsinya secara sempurna dalam melayani suami dan anaknya apabila menikah nanti.
Pada 53 responden yang sudah menikah, ada kondisi yang cukup menarik bahwa sebagian dari mereka ditinggalkan oleh suami ataupun dikembalikan pada keluarganya tanpa kejelasan status (diceraikan atau masih menjadi istri). Suaminya mempunyai pasangan lain ataupun bahkan kemudian menikah lagi. Temuan yang menarik terjadi pada saat diberikan pertanyaan mengenai hubungan seksual sebelum dan setelah menjadi cacat, bahwa sebagian besar mereka mengatakan sudah tidak melakukan hubungan suami istri secara intensif seperti sebelum menjadi cacat, hal tersebut disebabkan karena suami tidak tega, merasa jijik, ataupun mereka takut akan sakit setelah melakukan hubungan / merasa tidak nyaman. Bahkan ada perasaan frustasi kalau melakukan hubungan padahal tidak bisa mempunyai anak lagi (terjadi pada responden yang masih sangat menginginkan anak, terlebih pada mereka yang anaknya meninggal karena gempa). Proses tersebut terus bertumpuk, yang menyebabkan hubungan internal suami istri memburuk dan berakhir pada kekerasan (seksual, fisik, psikis ataupun ekonomi) dengan penelantaran, ataupun bahkan ekspolitasi pasangan karena masih mendapatkan bantuan dari keluarga, pemerintah ataupun pihak lain pasca menjadi cacat.
Kondisi tidak dapat dilepaskan dari persoalan seksualitas dan reproduksi pada perempuan dengan disabilitas disamping persoalan sosial yang belum mampu menerima perempuan dengan disabilitas secara positif.

Continue reading KESEHATAN REPRODUKSI DAN PEREMPUAN DENGAN DISABILITAS BARU