Tag Archives: paralegal difabel

PELATIHAN PARALEGAL PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN DISABILITAS

Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Banjarmasin saat ini mulai mendapatkan perhatian pemerintah setempat. Hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya P2TP2A sebagai sebuah lembaga pemerintah yang melakukan penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di kota Banjarmasin.

Dalam isu disabilitas, kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan disabilitas juga mulai diperhatikan oleh pemerintah. Perhatian ini terlihat dalam Undang-undang no. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 4 dan pasal 125 – 127 tentang perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, yang menyatakan pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan layanan informasi dan tindak cepat, perlindungan khusus, serta rumah aman bagi perempuan dan anak dengan disabilitas yang mengalami kekerasan.

 

Continue reading PELATIHAN PARALEGAL PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN DISABILITAS

SEMINAR “AKSES KEADILAN DALAM PERSPEKTIF KONVENSI HAK-HAK DIFABEL”

Organisasi Harapan Nusantara (OHANA) dengan dukungan Disability Rights Fund mengadakan seminar  yang didukung oleh Disability Rights Fund. Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis tentang akses keadilan yang berperspektif hak-hak difabel; Mendorong advokasi hak-hak difabel dalam akses keadilan dalam terwujudnya sistem peradilan yang inklusif dan Mendapatkan solusi dan strategi advokasi yang efektif dalam mendorong terwujudnya kesetaraan hak-hak difabel dalam akses keadilan. Acara ini dilaksanakan hari Rabu, 11 Maret 2015 di Hotel Cakra Kusuma Yogyakarta. peserta yang hadir dari berbagai lembaga dan dinas pemerintah seperti Kepolisian, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, LSM, Organisasi disabilitas, LBH, Dinas social, Dinas pendidikan, Forum aliansi Legislatif Perempuan dan paralegal.

Sebagai organisasi yang concern dengan isu kekerasan terhadap perempuan disabilitas, SAPDA sebagai mitra OHANA ikut berpartisipasi dalam acara ini. Menurut paparan narasumber, Ratna Dewi Sulistyaningsih (Paralegal Disabilitas) mengatakan bahwa Menjadi paralegal disabilitas korban kekerasan sering diragukan oleh Masyarakat dan APH, mereka sebagian besar belum tahu FUNGSI dan PERAN Paralegal. Dan itu menjadi salah satu hambatan kasus kekerasan pada disabilitas tidak sampai Proses Hukum, APH kurang sensitif disabilitas, Lingkup kerja yang dilakukan adalah menyiapkan korban PRA PENGADILAN. Selain itu hambatan yang dialami korban adalah Korban / keluarga menutup kasus tidak mau lanjut, dianggap Aib dan malu. Tapi sering juga karena ada intimidasi dari pelaku sudah melapor akhirnya dicabut, Ada hambatan komunikasi untuk disabilitas Rungu-wicara dan Disabilitas baru/kecelakaan sering ditinggalkan suaminya, perlu dijelaskan mereka punya Hak dalam bantuan hukum.

Wahyu dari ICM DIY (Akses Keadilan bagi Disabilitas) memaparkan tentang beberapa regulasi, yaitu:
– UU no 19 tahun 2011 pasal 13
– UNCRPD pasal 13
– UU no 12 tahun 2005 pasal 14
– UU HAM : Hak memperoleh keadilan, pasal 41 Hak difabel memperoleh kesejahteraan.

Tantangan akses keadilan bagi difabel :
– Isi kebijakan belum ramah bagi difabel
– APH, sarana dan prasarana belum berspektif difabel.
– Hukum dan masyarakat yang belum mendukung perjuangan keadilan bagi difabel.
– Dari pemerintah dana untuk bantuan hukum sudah ada tapi masih umum, bagaimana dengan yang khusus disabilitas? Perlu diperjuangkan, apalagi bantuan dana masih menggunakan indikator MISKIN bukan difabel.
– Komite Disabilitas yang sudah terbentuk masuk Lembaga AT-HOCK, kemungkinan bisa hilang/kedudukan kurang kuat.
– Penguatan Mekanisme Pelaporan dan Pengaduan.
– Pembenahan kebijakan-kebijakan terhadap difabel
– Melihat kembali Peraturan kode etik APH, Kejaksaan dalam melayani Difabel.
– Gerakan pelatihan dimasyarakat untuk Paralegal bagi difabel.

Prinsip-prinsip kerja akses keadilan (Dirumuskan Bappenas)
– Setiap komponen penting.
– Kerjasama yang sinergis.
– Keseimbangan kerjasama/peran Negara dan Masyarakat.

Continue reading SEMINAR “AKSES KEADILAN DALAM PERSPEKTIF KONVENSI HAK-HAK DIFABEL”