Tag Archives: penyandang disabilitas

DESA YANG INKLUSIF BAGI PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bapak Bito Wikantosa, Kepala Sub Direktorat Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa Ditjend PPMD Kemendesa, PDT, dan Transmigrasi, menjadi narasumber dalam acara Workshop Knowledge Sharing “Inisiasi Kebijakan Inklusi di Level Kabupaten/ Kota & Desa/ Kelurahan”, Jogja, 10 Mei 2016.

Setelah disampaikan paparan dari Kementrian Sosial, selanjutnya Bapak Bito Wikantosa dari Kemendesa, PDT, dan Transmigrasi menyampaikan materi tentang Desa yang inklusif bagi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam acara Workshop Knowledge Sharing “Inisiasi Kebijakan Inklusi di Level Kabupaten/ Kota & Desa/ Kelurahan”, rangkaian kegiatan Program Peduli Pilar Disabilitas yang diselenggarakan Sapda, Jogja, 10 Mei 2016. Berikut adalah paparan selengkapnya.

Terkait isu dari UU Desa, dasar pikirnya dulu, bagaimana kawan-kawan disabilitas terpenuhi hak-haknya sebagai warga negara. Pertama-tama adalah soal tidak membedakan warga yang disabilitas maupun yang tidak, semua punya hak yang sama, semua warga negara. Itu aturan umum mengatur tata kelola seluruh kehidupan di desa maka seluruh warga desa siapapun itu punya hak yang sama dan wajib dilayani dengan adil. Salah satu fakta obyektif yang harus dipenuhi adalah disabilitas.

Ada hal mendasar yang mengubah wajah desa, UU desa diterapkan atas dua asas; pertama, asas pengakuan keanekaragaman budaya. Desa harus tumbuh sesuai jati dirinya, tumbuh dalam sejarahnya dan mengembangkannya. Daerah Kalimantan masih banyak desa adat karena masih banyak tanah ulayat. Tapi dari asas recognisi ini diakui desa adat dan kewenangan desa dari hak asal usulnya. Itu menjadi kewenangan desa itu sendiri untuk mengatur. Kedua asas subsidiaritas. Kalau sanggup mengatur urusan pemerintahan maka pemerintah tidak boleh mengambil alih. Ketika dulu UU desa belum ada, desa bisa diserbu untuk proyek macam-macam. Desa hanya obyek. Dengan UU desa, kalau desa bisa sanggup dan mengurus itu, tidak boleh diambil alih.

Continue reading DESA YANG INKLUSIF BAGI PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bapak Nahar, Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, menyampaikan paparan dalam acara Workshop Knowledge Sharing “Inisiasi Kebijakan Inklusi di Level Kabupaten/ Kota & Desa/ Kelurahan”, Jogja, 10 Mei 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang terangkum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas ini merupakan materi yang disampaikan Pak Nahar dalam acara Workshop Knowledge Sharing “Inisiasi Kebijakan Inklusi di Level Kabupaten/ Kota & Desa/ Kelurahan” Yogyakarta, 10 Mei 2016. selengkapnya, berikut adalah paparannya.

UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disahkan tanggal 17 Maret 2016, diundangkan 15 April 2016. UU ini sudah sangat luas mengcover kebutuhan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dilihat sebagai sebuah keragaman dari sifat manusia. Harus diimplementasikan dari tingkat pusat hingga ke rumah-rumah. Dengan dasar seperti itu maka kita berharap implementasi penguatan desa-desa, ketika ada 22 hak yang diatur dalam UU no 8 tahun 2016 ditambah 10 hak khusus untuk anak dan perempuan, ini melebihi hak yang diatur dalam CRPD. Hak di Indonesia ada 32 hak. UU ini murni dorongan dari teman-teman disabilitas, pemerintah hanya memfasilitasi. Ini inisiatif DPR maka clear ini inisiatif rakyat. April kemarin resmi No. 8, ada 153 pasal, 13 bab, mengatur 22 hak plus 10 hak perempuan dan anak yang dijumlahkan jadi 32 hak penyandang disabilitas.

Continue reading PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

MUSRENBANG TEMATIK DISABILITAS 2016 DI SUKOHARJO

a (2) a (1)

Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 7 tahun 2009 tentang Pemberdayaan Difabel sampai dengan tahun 2016 ini sudah menunjukkan beberapa keberhasilan dalam rangka meningkatkan kesejateraan difabel Kabupaten Sukoharjo. Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat yang menjadi strategi selama ini terbukti mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pemerintah dalam pemenuhan hak difabel.
Beberapa keberhasilan yang telah dicapai kaupaten Sukoharjo juga telah mendapatkan pengakuan secara luas baik regional maupun Nasional dan dikenal sebagai kabupaten yang sukses melaksanakan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) hal ini terbukti beberapa kali BAPPENAS, Kementrian Kesehatan, dan Kementrian Sosial melakukan riset di Kabupaten Sukoharjo.

Continue reading MUSRENBANG TEMATIK DISABILITAS 2016 DI SUKOHARJO

DPR SAHKAN RUU PENYANDANG DISABILITAS

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyandang Disabilitas ‎telah disahkan menjadi UU Penyandang Disabilitas, melalui Rapat Paripurna DPR masa sidang III tahun 2015-2016, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 17 Maret 2016. Apakah UU ini sudah sepenuhnya melindungi dan memenuhi hak-hak serta kebutuhan penyandang disabilitas? Lebih lanjut berikut bisa dicermati dokumen RUU yang baru saja disahkan.

RUUPD 16 Maret 2016

 

MANA HAK KU?

Ketika kita berbicara tentang difabel atau yang selama ini dikenal masyarakat sebagai Penyandang Cacat atau penyandang disabilitas sebagai sebuah istilah yang disepakati bersama pada tahun 2010, seolah tak akan pernah akan habis. Begitu banyak persoalan serta ada perasaan miris dalam hati pada saat melihat, mendengar atau memikirkan diskriminasi ganda atau bahkan triple diskriminasi di negara berkembang seperti Indonesia.
Ada pertanyaan mendasar kenapa hal ini bisa terjadi. Ada banyak jawaban yang dapat diberikan untuk hal tersebut.
Pertama, persoalan mainset atau pemikiran dasar dari masyarakat yang mengedepankan perasaan “kasihan” kepada penyandang disabilitas, bukan rasa kesetaraan yang muncul. Sehingga tidak aneh pada saat dukungan kepada penyandang disabilitas dari tingkat keluarga, masyarakat, dan pemerintah adalah program karitatif bukan pemberdayaan seperti pemberian kesempatan kerja dan kesempatan sekolah yang setara.
Kedua, belum ada pengarusutamaan issue disabilitas (kecacatan) pada program-program pemerintah dari pemerintah pusat sampai ke daerah, dengan dukungan sumberdaya ataupun penganggaran program. Sehingga walaupun ada program-program tentang disabilitas disuarakan dan dikampanyekan tetapi implementasi dilapangan masih sangat kurang.

Continue reading MANA HAK KU?