Skip to main content

ROADSHOW TIM WDCC SAPDA KE SUMBA NTT

Tim WDCC melakukan perjalanan ke Sumba NTT  27 Februari s/d. 3 Maret 2017 yang diwakili oleh Rini Rindawati dan Nina Musriyanti. Tujuan perjalanan ini untuk menggali informasi bagaimana pelayanan yang diberikan oleh stakeholder bagi perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan. Informasi didapat lewat wawancara ke lembaga penyedia layanan antara lain: UPPA Polres Sumba, DP3AP2KB, Kejaksaan Negeri, Dinas Sosial, Rumah Aman, Rumah Sakit, Yayasan Bahtera, Save the Children dan Forum Peduli Difabel. Selain wawancara dilakukan juga workshop Penyusunan Draft Panduan Pemulihan Bagi Perempuan dengan Disabilitas yang Mengalami Kekerasan.

Foto Story Sumba NTT

SEMINAR “AKSES KEADILAN DALAM PERSPEKTIF KONVENSI HAK-HAK DIFABEL”

Organisasi Harapan Nusantara (OHANA) dengan dukungan Disability Rights Fund mengadakan seminar  yang didukung oleh Disability Rights Fund. Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis tentang akses keadilan yang berperspektif hak-hak difabel; Mendorong advokasi hak-hak difabel dalam akses keadilan dalam terwujudnya sistem peradilan yang inklusif dan Mendapatkan solusi dan strategi advokasi yang efektif dalam mendorong terwujudnya kesetaraan hak-hak difabel dalam akses keadilan. Acara ini dilaksanakan hari Rabu, 11 Maret 2015 di Hotel Cakra Kusuma Yogyakarta. peserta yang hadir dari berbagai lembaga dan dinas pemerintah seperti Kepolisian, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, LSM, Organisasi disabilitas, LBH, Dinas social, Dinas pendidikan, Forum aliansi Legislatif Perempuan dan paralegal.

Sebagai organisasi yang concern dengan isu kekerasan terhadap perempuan disabilitas, SAPDA sebagai mitra OHANA ikut berpartisipasi dalam acara ini. Menurut paparan narasumber, Ratna Dewi Sulistyaningsih (Paralegal Disabilitas) mengatakan bahwa Menjadi paralegal disabilitas korban kekerasan sering diragukan oleh Masyarakat dan APH, mereka sebagian besar belum tahu FUNGSI dan PERAN Paralegal. Dan itu menjadi salah satu hambatan kasus kekerasan pada disabilitas tidak sampai Proses Hukum, APH kurang sensitif disabilitas, Lingkup kerja yang dilakukan adalah menyiapkan korban PRA PENGADILAN. Selain itu hambatan yang dialami korban adalah Korban / keluarga menutup kasus tidak mau lanjut, dianggap Aib dan malu. Tapi sering juga karena ada intimidasi dari pelaku sudah melapor akhirnya dicabut, Ada hambatan komunikasi untuk disabilitas Rungu-wicara dan Disabilitas baru/kecelakaan sering ditinggalkan suaminya, perlu dijelaskan mereka punya Hak dalam bantuan hukum.

Wahyu dari ICM DIY (Akses Keadilan bagi Disabilitas) memaparkan tentang beberapa regulasi, yaitu:
– UU no 19 tahun 2011 pasal 13
– UNCRPD pasal 13
– UU no 12 tahun 2005 pasal 14
– UU HAM : Hak memperoleh keadilan, pasal 41 Hak difabel memperoleh kesejahteraan.

Tantangan akses keadilan bagi difabel :
– Isi kebijakan belum ramah bagi difabel
– APH, sarana dan prasarana belum berspektif difabel.
– Hukum dan masyarakat yang belum mendukung perjuangan keadilan bagi difabel.
– Dari pemerintah dana untuk bantuan hukum sudah ada tapi masih umum, bagaimana dengan yang khusus disabilitas? Perlu diperjuangkan, apalagi bantuan dana masih menggunakan indikator MISKIN bukan difabel.
– Komite Disabilitas yang sudah terbentuk masuk Lembaga AT-HOCK, kemungkinan bisa hilang/kedudukan kurang kuat.
– Penguatan Mekanisme Pelaporan dan Pengaduan.
– Pembenahan kebijakan-kebijakan terhadap difabel
– Melihat kembali Peraturan kode etik APH, Kejaksaan dalam melayani Difabel.
– Gerakan pelatihan dimasyarakat untuk Paralegal bagi difabel.

Prinsip-prinsip kerja akses keadilan (Dirumuskan Bappenas)
– Setiap komponen penting.
– Kerjasama yang sinergis.
– Keseimbangan kerjasama/peran Negara dan Masyarakat.

(more…)

PELATIHAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DISABILITAS DI LOMBOK (NTB)

img-20160809-wa0013 img-20160809-wa0010

SAPDA sangat concern dalam memperjuangkan hak penyandang disabilitas, tidak hentinya melakukan gerakan-gerakan untuk memperkuat level jejaring dalam bersinergi bersama DPO, CSO, NGO dan pemerintah untuk melakukan pelatihan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak disabilitas. Pelatihan ini dilakukan pada 9 s/d. 11 Agustus 2016 bertempat di Mataram, lombok.

Pelatihan ini bertujuan untuk memahamkankonsep kekerasan berbasis Seks, Gender dan Disabilitas stakeholder pemberi layanan level daerah; memahamkan konsep penanganan kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas berbasis konsep gender dan disabilitas kepada stakeholder pemberi layanan level daerah dan mendorong sinergitas DPO, CSO serta pemberi layanan dalam penanganan kekerasan berbasis gender dan disabilitas.

Peserta yang terlibat dalam pelatihan ini adalah :
1. LPA Nusa Tenggara Barat
2. BP3AKB
3. Dinas Dikpora
4. Peksos propinsi
5. LSM ( LBH Apik, SANTAI, GAGAS Mataram, FORPAKEM)
6. Pokja ABH kec. Ampenan
7. PSMP Paramita ( Lembaga dibawah kementrian untuk rehabilitasi pada anak).
8. RPTC (Rumah Perempuan Trauma Center (Tempat rehabilitasi untuk khusus korban perempuan dibawah Dinas Sosial)
9. PKBI
10. Kejaksaan negeri NTB
11. Kejari Mataram
12. PPA Polres Mataram
13. PPA Polda NTB
14. DPO (PPDI dan Gerkatin)

Di awal proses mengenai diskusi kelompok peserta, dipresentasikan hasil diskusi yang menggambarkan kekerasan berbasis gender dan disabiltias, seperti :
• Steorotype : Stigma negative pada disabilitas dari masyarakat (lemah, tidak layak, merepotkan)
• Diskriminasi : Tidak memberi kesempatan pada disabilitas
• Awarness : Keluarga/masyarakat kurang memahami kebutuhan disabilitas.
• Over protektif : Sikap keluarga/masyarakat kepada disabilitas yang berlebihan.
• Kekerasan seksual : Kondisi disabilitas memberi peluang yang besar untuk menjadi korban kekerasan/perkosaan. Hukum positif di Indonesia kurang berpihak pada disabilitas masih bicara secara umum.

Dalam hasil diskusi selanjutnya, masih ditemukan penyebutan “Tuna…” sedangkan kerentanan karena penyandang didsabilitas dianggap aib keluarga atau karma sehingga masih banyak dikucilkan/ disembunyikan. Bila terjadi kekerasan pada mereka maka biasanya langkah penyelesaian dengan hukum adat dan kekeluargaan. Dalam melakukan pendampingan penting memahami sampai dasar / konsep harus jelas agar bisa menganalisa dari berbagai sisi dan terwujud apa yang menjadi KEBUTUHAN KORBAN. Struktur dalam masyarakat (Tingkatan relasi kuasa / tahapan di masyarakat) juga sangat berpengaruh untuk menganalisa dalam penyelesaian masalah, misalnya :
– Pimpinan dan bawahan, walaupun bawahan adalah laki-laki akan tetapi karena relasi kuasa maka pimpinan perempuan lebih berkuasa.
– Majikan dan pembantu, dalam kasus kekerasan pembantu tidak berani melaporkan majikan karena takut dipecat/tidak punya penghasilan.
– Pembantu perempuan dan pembantu laki-laki sama-sama pembantu, lebih rentan yang perempuan menjadi korban kekerasan.

(more…)