Skip to main content

KOORDINASI AWAL BERSAMA SKPD BANJARMASIN

Mengawali kegiatan di hari ini, Rabu 12 Juli 2017 koordinator lapangan (korlap) SAPDA, Dede mengunjungi kantor kecamatan Banjarmasin Barat. Meninjau aksesibilitas fisik di kantor kecamatan Banjarmasin Barat, perubahan sudah terjadi. Pengadaan ramp di kantor kecamatan Banjarmasin Barat sesuai dengan amanah musrenbang kecamatan, hasil dari usulan difabel yang mulai terlibat di tahun 2016.

Koordinasi awal korlap dengan ibu Maia, Kasubid Sosbud Bappeda Kota Banjarmasin. Dalam pertemuan ini, korlap dan tim menjelaskan tentang perkembangan program peduli tahap I dan sekarang tahap II. Ibu Maria adalah Kasubid baru menggantikan pak Husnul. setelah mendengarkan paparan dari tim SAPDA, Ibu Maia merespon baik. Namun karena beliau masih mempelajari, beliau minta ada koordinasi lanjutan di hari Jumat untuk persiapan TOC dan persiapan audiensi dengan ibu walikota, ketua Tim Penggerakan PKK Kota Banjarmasin.

PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bapak Nahar, Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, menyampaikan paparan dalam acara Workshop Knowledge Sharing “Inisiasi Kebijakan Inklusi di Level Kabupaten/ Kota & Desa/ Kelurahan”, Jogja, 10 Mei 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang terangkum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas ini merupakan materi yang disampaikan Pak Nahar dalam acara Workshop Knowledge Sharing “Inisiasi Kebijakan Inklusi di Level Kabupaten/ Kota & Desa/ Kelurahan” Yogyakarta, 10 Mei 2016. selengkapnya, berikut adalah paparannya.

UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disahkan tanggal 17 Maret 2016, diundangkan 15 April 2016. UU ini sudah sangat luas mengcover kebutuhan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dilihat sebagai sebuah keragaman dari sifat manusia. Harus diimplementasikan dari tingkat pusat hingga ke rumah-rumah. Dengan dasar seperti itu maka kita berharap implementasi penguatan desa-desa, ketika ada 22 hak yang diatur dalam UU no 8 tahun 2016 ditambah 10 hak khusus untuk anak dan perempuan, ini melebihi hak yang diatur dalam CRPD. Hak di Indonesia ada 32 hak. UU ini murni dorongan dari teman-teman disabilitas, pemerintah hanya memfasilitasi. Ini inisiatif DPR maka clear ini inisiatif rakyat. April kemarin resmi No. 8, ada 153 pasal, 13 bab, mengatur 22 hak plus 10 hak perempuan dan anak yang dijumlahkan jadi 32 hak penyandang disabilitas.

Read More