Urgensi PERMA Disabilitas dalam Mendorong Pengadilan Inklusif

Kekosongan peraturan terkait penyelenggaraan peradilan inklusif menjadi tantangan terbesar dalam penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di lingkungan pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) sangat diperlukan sebagai dasar kebijakan terkait standar pelayanan dan mekanisme persidangan yang mendukung kebutuhan penyandang disabilitas. Totok Yuli Biantoro dari Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM)…

Read More
6 orang dari komunitas Tuli sedang duduk melingkar, diskusi tentang kebutuhan untuk penanganan kasus Tuli

Mengenal Strategi Pendampingan yang Tepat untuk Disabilitas Tuli

Pendampingan perempuan disabilitas Tuli korban kekerasan membutuhkan strategi yang baik demi memastikan semua hak-haknya dapat terpenuhi. Sebelum melibatkan mereka lebih jauh dalam proses penanganan kasus, ada baiknya untuk terlebih dahulu memahami kerentanan perempuan disabilitas Tuli di dalam proses pendampingan. Konselor Hukum layanan Rumah Cakap Bermartabat Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (RCB SAPDA) Arini Robi…

Read More
JBI Ragil sedang mempresentasikan materi

Tips Melibatkan JBI dalam Pendampingan Kasus Tuli

Penyediaan Juru Bahasa Isyarat (JBI) menjadi salah bentuk akomodasi yang bisa dihadirkan dalam pendampingan penyandang disabilitas Tuli korban kekerasan. Di Indonesia sendiri, permintaan layanan JBI dapat dilakukan melalui Pusat Layanan JBI (PLJ). Lantas, bagaimana mekanisme mengakses layanan JBI untuk kepentingan penanganan kasus? Juniati Effendi dari PLJ Pusat menjelaskan lembaga yang memerlukan peran JBI untuk kegiatan…

Read More
Ilustrasi anak dari 4 ragam disabilitas (fisik kursi roda, intelektual, netra dan Tuli)

Pentingnya Perlindungan & Pemenuhan Hak Anak & Anak Disabilitas Sesuai Kebutuhan

Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) setiap tanggal 23 Juli ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 44 Tahun 1984 dalam rangka pembinaan untuk mewujudkan kesejahteraan anak (Pasal 1). Sementara, di tingkat internasional, majelis umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengesahkan konvensi tentang hak-hak anak pada 20 November 1989. Indonesia kemudian meratifikasinya pada 5 September 1990 melalui Keputusan Presiden…

Read More
Ilustrasi penyandang disabilitas berdiri di depan lumbung pangan.

Lumbung Pangan Masyarakat Inklusif, Upaya Resiliensi Kelompok Rentan Hadapi Pandemi COVID-19

Oleh: Iranda Yudhatama, S.Sos, M.Si. Kebijakan ketahanan pangan (food security) adalah kebijakan strategis yang harus dipunyai oleh suatu negara berdaulat seperti Indonesia. Stabilitas pasokan dan harga pangan merupakan isu penting sekaligus keniscayaan bagi Indonesia. Pasokan dan harga pangan yang stabil membuat akses pangan dan daya beli masyarakat dapat terjaga (Rahman dan Purwantini, 2021). Memastikan ketersediaan…

Read More
Direktur SAPDA Nurul Saadah Andriani sedang memfasilitasi diskusi pengasuhan anak disabilitas bersama perwakilan orang tua

Mendengar Cerita dari Mereka yang Mengasuh Anak Disabilitas

Anak penyandang disabilitas memiliki kebutuhan khusus, termasuk dalam hal pengasuhan. Hampir semua orang tua mengalami kesulitan ketika mengasuh anak yang menyandang kondisi disabilitas. Situasi ini tergambarkan jelas dalam Diskusi Puncak Pengasuhan Anak Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) pada Sabtu (11/6) di pendopo SAPDA, Kota Yogyakarta. Di dalam…

Read More
Dokumentasi Workshop

Penilaian Personal, Kunci Penting Sistem Rujukan Inklusif

Penilaian personal menjadi kunci dalam membangun sistem rujukan yang inklusif bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Penilaian personal dapat membantu memastikan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas tetap terpenuhi dalam kerjasama penanganan kasus antar lembaga. Demikian salah satu simpulan besar dari lokakarya Finalisasi Sistem Rujukan Ideal bagi Perempuan dan Anak Disabilitas yang Berhadapan…

Read More
Foto kegiatan musrenbang

Pentingnya Asesmen dalam Pendataan Disabilitas

Pendataan penyandang disabilitas sangat penting untuk memastikan semua orang mendapatkan pemenuhan hak sebagai warga daerah. Namun, pendataan penyandang disabilitas perlu dibarengi dengan asesmen yang ideal guna memastikan pendataan berlangsung tepat sasaran dan hasilnya dapat ditindaklanjuti. Isu tersebut menjadi salah satu pokok perhatian dalam sesi membahas usulan pendataan potensi bakat penyandang disabilitas; bagian dari musyawarah Rencana…

Read More

Lembaga Layanan Sipil dan Pemerintah Dukung SAPDA Wujudkan Sistem Rujukan Inklusif

Riset yang diterbitkan Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menunjukan bahwa sistem rujukan antar lembaga layanan, terutama di Kota Yogyakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta masih berlaku secara umum dan belum memperhatikan kebutuhan khusus bagi perempuan dan penyandang disabilitas. Berbagai pemangku kepentingan memberikan respon positif lewat komitmen untuk mendorong sistem rujukan yang lebih inklusif….

Read More