Peserta penyandang disabilitas pengguna kursi roda sedang mempresentasikan rencana pendampingan kasus.

Sudah Saatnya Disabilitas Lebih Melek Hukum

Penyandang disabilitas rentan mengalami ketidakadilan dan diskriminasi saat berhadapan dengan hukum. Sudah saatnya penyandang disabilitas secara mandiri mampu memberikan dukungan dan melakukan advokasi terkait hak-haknya. Karena itu, Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) memberikan pelatihan hukum kepada organisasi disabilitas di wilayah pengadilan dampingan pada Selasa (13/12) hingga (14/12). Difasilitasi oleh Sukiratnasari dari Perhimpunan Advokat…

Read More
Program Manager SAPDA Ayatulloh menerima plakat dari perwakilan Fakultas Hukum UGM.

SAPDA dan Magister Hukum Kesehatan UGM Sepakati Rencana Kerjasama Pemajuan Isu Disabilitas

Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) dan Magister Hukum Kesehatan Universitas Gadjah Mada (UGM) menyepakati rencana kerjasama pemajuan isu disabilitas dalam kegiatan Partnership Day yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM pada 28/10. “Kami pada intinya terbuka untuk bekerjasama dalam program-program apapun dengan Fakultas Hukum UGM. Slot apa saja yang bisa kami isi, SAPDA…

Read More
ilustrasi lowongan kerja

Lowongan Kerja: Staff Women Disability Crisis Center

_ 📣📣 LOWONGAN KERJA STAFF WDCC SAPDA sedang membuka lowongan pekerjaan untuk posisi staff WDCC (Women Disability Crisis Center). 🗓️ Periode lamaran: 8 sampai 18 Februari 2022. ✅ Kualifikasi: Laki-laki/Perempuan, Difabel/Non Difabel, Usia 20-40 tahun, Pengalaman di bidang pendampingan minimal 2 tahun, Diutamakan mempunyai basis pendidikan dari fakultas hukum, Pernah memberikan layanan berperspektif disabilitas, gender…

Read More

Apa itu HPP dan Kegunaannya dalam Penanganan Kekerasan Disabilitas?

Hasil Pemeriksaan Psikologis (HPP) dapat membantu lembaga layanan untuk mengidentifikasi kondisi psikososial penyintas kekerasan sebagai bentuk alat bukti. Namun dalam penyelesaian kasus kekerasan yang melibatkan penyintas penyandang disabilitas, HPP tidak hanya menjadi penguat alat bukti melainkan juga hadir sebagai bentuk akomodasi yang layak. “HPP juga termasuk akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Ini sesuai dengan…

Read More
Kekerasan pada Anak Disabilitas

Mengapa Kekerasan pada Anak Disabilitas Sulit Terungkap?

Anak penyandang disabilitas adalah salah satu kelompok yang begitu rentan menjadi korban kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, seksual, hingga psikologis. Namun, seringkali kasus kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas sangat sulit untuk terungkap dan diselesaikan. Direktur Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Nurul Sa’adah mengatakan bahwa persoalan tersebut disebabkan karena isu tentang anak disabilitas belum…

Read More

[#EdisiKonferensi] Kritik 3 Lembaga Perempuan Terhadap RUU Ketahanan Keluarga

Sejak dimasukan ke dalam Proses Legislasi Nasional (Prolegnas) pada Juli 2020 lalu, Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga (RUU KK) terus memantik sorotan dan kritik karena berpotensi memicu lebih banyak diskriminasi terhadap perempuan dan keluarga penyandang disabilitas. Sebanyak tiga lembaga pun menuangkan kritiknya terhadap produk hukum tersebut dalam acara Konferensi Nasional Catatan Kritis RUU Ketahanan Keluarga dan…

Read More
Mewujudkan Inklusivitas di Pengadilan Tinggi Kota Yogyakarta

Mewujudkan Inklusivitas di Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Yogyakarta – Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Yogyakarta melakukan kunjungan ke Pengadilan Tinggi (PT) Kota Yogyakarta, Kamis (11/12) pagi. Pertemuan ini salah satunya mengagendakan pengadaan kesepakatan perihal kerjasama penyelenggaraan peradilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Direktur SAPDA Nurul Sa’adah dalam sambutannya menerangkan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas kerjasama SAPDA dengan Mahkamah…

Read More
Pengadilan

Sistem Rujukan yang Efektif: Harapan bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum

Penyelesaian perkara anak dan perempuan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum seharusnya tidak hanya berhenti pada pemenjaraan pelaku. Di sisi lain, lembaga peradilan harus menyediakan layanan akomodasi khusus berkaitan dengan pemulihan psikis para korban. Akomodasi yang dimaksud bisa dipenuhi dengan mengajukan permintaan terhadap tenaga kesehatan seperti psikolog atau psikiater yang bisa memberikan penilaian terhadap kondisi…

Read More