Gambar perempuan sedang berjongkok di sudut. Di hadapannya ada tangan laki-laki yang berpose seperti ingin melakukan kekerasan.

Mengenal Dasar Hukum Perlindungan Perempuan & Anak Disabilitas dari Kekerasan

Mandat perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan telah tertuang di dalam berbagai peraturan. Di level internasional, kita mengenal Convention Elimination of All Forms of Discrimation Againts Women (CEDAW) yang telah diundangkan dengan nomor 7 tahun 1984. Indonesia pun menjadi salah satu negara yang meratifikasi konvensi tersebut. Spesifik perempuan penyandang disabilitas, Indonesia juga sudah meratifikasi…

Read More
Gambar berisi perempuan mengarahkan telapak tangannya ke hadapan kamera sebagai simbol perlawanan terhadap kekerasan.

Implementasi UU TPKS Pada Kasus Disabilitas Masih Menyisakan Catatan

Sudah lebih dari satu tahun Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diterbitkan, namun implementasinya di dalam penanganan kasus masih menyisakan berbagai catatan. Situasi ini tidak terkecuali pula pada kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi pada penyandang disabilitas. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi yakni berkaitan dengan pemenuhan akomodasi yang layak….

Read More
5 sampai 6 orang sedang berkumpul di dalam sebuah ruangan mengikuti lokakarya.

Pentingnya Pelibatan Ahli dalam Asesmen Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum

Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) kembali melanjutkan Diskusi Kelompok Terarah Mengenai Draft Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Standar Pemeriksaan Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Perbaikan mekanisme penilaian personal menjadi salah satu topik yang mengemuka dalam diskusi yang dilakukan di Jakarta (8/8) dengan melibatkan aparat penegak hukum dan pemerintah pusat tersebut….

Read More
Ilustrasi Keluarga Penyandang Disabilitas

Pembuatan Aturan Pelaksana UU TPKS Perlu Mengedepankan Partisipasi Disabilitas

Pembuatan aturan-aturan pelaksana Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) masih menyisakan ruang kosong bagi partisipasi kelompok penyandang disabilitas. Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas mendesak pemerintah untuk memastikan perlibatan yang bermakna bagi organisasi disabilitas dalam pembahasan dan penyusunan peraturan turunan UU TPKS. “Tidak terbukanya informasi terkait draft resmi seluruh aturan turunan,…

Read More
Ilustrasi Perempuan Disabilitas sedang Bekerja Menggunakan Gawai Laptop

Hari Buruh, Momen untuk Merefleksikan Kembali Partisipasi Pekerja Disabilitas

Oleh: Rahardyan Harveyoga Pada awal Maret 2023, konser girlband asal Korea Selatan ‘Blackpink’ mendapat sorotan perhatian publik setelah melibatkan penyandang disabilitas dalam kepanitiaan penyelenggaraaan konser. Para penyandang disabilitas mengambil peran sebagai promotor yang memberikan informasi dan arahan kepada penonton. Pada kiriman yang beredar di media sosial, tampak para penyandang disabillitas bertugas menggunakan alat bantu kursi…

Read More
Gambar disabilitas dengan pensil dan guratan warna.

Wujudkan Emansipasi Perempuan Lewat Pendidikan yang Setara: Belajar dari Kartini & Helen Keller

Oleh: Rahardyan Harveyoga Pada 21 April setiap tahunnya, masyarakat Indonesia memperingati Hari Kartini untuk mengenang perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam membela emansipasi perempuan di Indonesia. Emansipasi bisa disebut sebagai pemberian hak kepada seseorang atau kelompok yang sebelumnya dirampas dan diabaikan dari mereka. Emansipasi memungkinkan perempuan mengembangkan peran yang setara dengan laki-laki dalam memajukan pembangunan masyarakat…

Read More
Komisioner Komnas Perempuan Andy Yentriani sedang menyampaikan tanggapan ditemani moderator dan JBI.

Mendengar Cerita di Balik Pendampingan Disabilitas Korban Kekerasan

Pendampingan korban kekerasan berbasis gender dan disabilitas kekerasan menyimpan beragam cerita di baliknya. Berbagai tantangan dihadapi lembaga penyedia layanan dalam memastikan penyandang disabilitas dapat memperoleh keadilan, mulai dari kendala komunikasi, layanan yang belum didesain untuk memenuhi kebutuhan disabilitas, hingga penolakan dari keluarga atau bahkan korban itu sendiri. Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)…

Read More
Ilustrasi polisi sedang mengidentifikasi alat bukti

UU TPKS: Quo Vadis Aturan “Pengamanan” Barang Bukti Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Oleh: Kyntan Gita Palupi (WDCC SAPDA) Beberapa bulan sudah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) resmi disahkan oleh parlemen dengan persetujuan dari presiden. Perjalanan panjang pengesahan UU TPKS bahkan sudah dimulai sejak proses pembuatannya, mulai dari tahap inisiasi di tahun 2012, tahap masuk Program Legislasi Nasional di tahun 2016,…

Read More
Peserta penyandang disabilitas pengguna kursi roda sedang mempresentasikan rencana pendampingan kasus.

Sudah Saatnya Disabilitas Lebih Melek Hukum

Penyandang disabilitas rentan mengalami ketidakadilan dan diskriminasi saat berhadapan dengan hukum. Sudah saatnya penyandang disabilitas secara mandiri mampu memberikan dukungan dan melakukan advokasi terkait hak-haknya. Karena itu, Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) memberikan pelatihan hukum kepada organisasi disabilitas di wilayah pengadilan dampingan pada Selasa (13/12) hingga (14/12). Difasilitasi oleh Sukiratnasari dari Perhimpunan Advokat…

Read More