Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak
Hasil Pemeriksaan Psikologis (HPP) dapat membantu lembaga layanan untuk mengidentifikasi kondisi psikososial penyintas kekerasan sebagai bentuk alat bukti. Namun dalam penyelesaian kasus kekerasan yang melibatkan penyintas penyandang disabilitas, HPP tidak hanya menjadi penguat alat bukti melainkan juga hadir sebagai bentuk akomodasi yang layak. “HPP juga termasuk akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Ini sesuai dengan […]
Anak penyandang disabilitas adalah salah satu kelompok yang begitu rentan menjadi korban kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, seksual, hingga psikologis. Namun, seringkali kasus kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas sangat sulit untuk terungkap dan diselesaikan. Direktur Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Nurul Sa’adah mengatakan bahwa persoalan tersebut disebabkan karena isu tentang anak disabilitas belum […]
Sejak dimasukan ke dalam Proses Legislasi Nasional (Prolegnas) pada Juli 2020 lalu, Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga (RUU KK) terus memantik sorotan dan kritik karena berpotensi memicu lebih banyak diskriminasi terhadap perempuan dan keluarga penyandang disabilitas. Sebanyak tiga lembaga pun menuangkan kritiknya terhadap produk hukum tersebut dalam acara Konferensi Nasional Catatan Kritis RUU Ketahanan Keluarga dan […]
Yogyakarta – Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Yogyakarta melakukan kunjungan ke Pengadilan Tinggi (PT) Kota Yogyakarta, Kamis (11/12) pagi. Pertemuan ini salah satunya mengagendakan pengadaan kesepakatan perihal kerjasama penyelenggaraan peradilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Direktur SAPDA Nurul Sa’adah dalam sambutannya menerangkan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas kerjasama SAPDA dengan Mahkamah […]
Penyelesaian perkara anak dan perempuan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum seharusnya tidak hanya berhenti pada pemenjaraan pelaku. Di sisi lain, lembaga peradilan harus menyediakan layanan akomodasi khusus berkaitan dengan pemulihan psikis para korban. Akomodasi yang dimaksud bisa dipenuhi dengan mengajukan permintaan terhadap tenaga kesehatan seperti psikolog atau psikiater yang bisa memberikan penilaian terhadap kondisi […]
“Probelmatika ini menyebabkan mereka kehilangan hak untuk membuat keputusan atas tubuh, masa depan, pekerjaan, bahkan kehilangan harta kekayaannya,” jelas Nurul.
Stigma tidak cakap hukum pada disabilitas yang masih tinggi hingga saat ini menghambat mereka dalam mengakses layanan hukum.
Senin (14/10), SAPDA memberikan pelatihan cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas kepada para hakim dan staf di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pelatihan ini berlangsung di Aula PN Yogyakarta dan diikuti oleh sekitar lima puluhan peserta. Pelatihan ini sebagai wujud keseriusan lembaga pengadilan untuk meningkatkan kapasitas anggota dalam melayani disabilitas di lingkungan kerja. Sebelumnya, pengadilan yang terletak di […]