Category Archives: Beranda

MUSRENBANG TEMATIK DISABILITAS KECAMATAN TEGALREJO DAN WIROBRAJAN

Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Tematik Disabilitas di pendopo Kecamatan Tegalrejo dan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta pada tanggal 18 Oktober 2017 dan 19 Oktober 2017. Komite Disabilitas Kota Yogyakarta bekerja sama dengan TKSK Kecamatan Tegalrejo dan Kecamatan Wirobrajan dan SAPDA. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan komunitas disabilitas se kecamatan Tegalrejo dan se kecamatan Wirobrajan yang rata-rata berjumlah 30 peserta, terdapat pula perwakilan Dinas Sosial dan Bappeda Kota Yogyakarta yang ikut menghadiri acara Musrenbang Tematik Disabilitas.

Dalam kegiatan Musrenbang Tematik Disabilitas, penyandang disabilitas dapat memberikan pemikiran pendapat untuk disampaikan dalam Musrenbang Kota Yogyakarta. Acara Musrenbang merupakan dorongan untuk memenuhi hak disabilitas yang belum menjadi tugas pemerintah untuk mensejahterakan penyandang disabilitas. Ada 5 topik yang diusulkan atau dibahas, antara lain : kesehatan, sosial, ekonomi, infrastruktur dan transportasi. Dari 5 topik tersebut akan diprioritaskan mana yang harus diusulkan ke pemerintah sebab masih adanya kekurangan yang belum direalisasikan oleh pemerintah. Hak tersebutlah yang akan di advokasikan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta.

Dalam kegiatan Musrenbang terdapat salah satu usulan dari komunitas penyandang disabilitas seperti transportasi umum masih belum ramah disabilitas. Susahnya akses penyandang disabilitas untuk menikmati pelayanan transportasi umum. Pada bidang infrastruktur masih ada jalan-jalan yang berlubang dan ada juga jalan yang belum bisa diakses oleh penyandang disabilitas dikarenakan jalan yang seharusnya menjadi jalan untuk disabilitas malah diambil fungsi oleh pihak lain. Dibidang kesehatan masih belum adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk menjangkau penyandang disabilitas seperti terlalu jauhnya akses jalan untuk ke pelayanan kesehatan. Dibidang ekonomi masih belum adanya pelatihan pengembangan bakat anak disabilitas sejak dini agar anak tersebut bisa menyalurkan bakatnya sejak dini dan dapat menjadi nilai plus bagi anak disabilitas agar tidak hanya dipandang sebelah mata oleh orang lain dan masih adanya usulan-usulan lainnya.

MUSRENBANG TEMATIK DISABILITAS KECAMATAN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA

Pelaksanaan musrenbang tematik Disabilitas di pendopo kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta, 17 Oktober 2017. Komunitas penyandang disabilitas diundang oleh Komite Difabel Kota Jogja bekerjasama dengan TKSK kecamatan gondokusuman dan Sapda. Dihadiri oleh perwakilan komunitas disabilitas se kecamatan Gondokusuman, perwakilan Dinas Sosial dan Bappeda Kota Yogyakarta.
Membangun kecamatan yang inklusi,dengan mengajak partisipasi aktif penyandang disabilitas menyuarakan aspirasi dan usulan usulan dalam rangka mendorong pemenuhan hak disabilitas. Sebagai salah satu pilot project kecamatan inklusi di Kota Yogyakarta, Hendi Kusmarwanto, TKSK kecamatan Gondokusuman sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan ini dan mengawal acara bersama Sapda. Kegiatan ini akan dilangsungkan di 3 kecamatan pilot project lainnya, yaitu Kotagede, Wirobrajan dan Tegalrejo.
Hasil usulan dari komunitas penyandang disabilitas ada 6 usulan yg diprioritaskan, yaitu: pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, infrastruktur, transportasi dan ketenagakerjaan. (Dhinda)

PELATIHAN PARALEGAL PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN DISABILITAS

Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Banjarmasin saat ini mulai mendapatkan perhatian pemerintah setempat. Hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya P2TP2A sebagai sebuah lembaga pemerintah yang melakukan penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di kota Banjarmasin.

Dalam isu disabilitas, kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan disabilitas juga mulai diperhatikan oleh pemerintah. Perhatian ini terlihat dalam Undang-undang no. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 4 dan pasal 125 – 127 tentang perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, yang menyatakan pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan layanan informasi dan tindak cepat, perlindungan khusus, serta rumah aman bagi perempuan dan anak dengan disabilitas yang mengalami kekerasan.

 

Continue reading PELATIHAN PARALEGAL PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN DISABILITAS

PENINGKATAN KAPASITAS GUGUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)

Dari beberapa kegiatan eksternal SAPDA, salah satunya adalah dengan menghadiri beberapa undangan yang berkaitan dengan isu lembaga yang diselenggarakan oleh BPPM DIY di hotel Rose In Ringroad Selatan Yogyakarta, 25 Juli 2017. Peserta yang hadir 36, meliputi anggota Gugus Tugas TPPO DIY, yang terdiri dari OPD dan NGO yang memberikan penanganan pada isu tersebut. Narasumber pertama Waty Marliawati S.H, M.Kes Kabid Pemenuhan Hak Perempuan (PHP) BPPM DIY menyampaikan Kebijakan Pemda DIY dalam Penanganan Kasus TPPO.

Narasumber pertama Waty Marliawati S.H, M.Kes Kabid Pemenuhan Hak Perempuan (PHP) BPPM DIY dalam materinya menyampaikan Kebijakan Pemda DIY dalam Penanganan Kasus TPPO. Berikut adalah materi yang disampaikan oleh Waty Marliwati:

TPPO saat merupakan sindikat kejahatan yang  terorganisir, modusnya bukan hanya lewat TKI dan TKW tetapi sekarang korbannya juga anak-anak. Misalnya dengan kedok/modus dikirim sebagai duta seni, duta olahraga akan tetapi di tempat tujuan mereka dijual. Jaringan TPPO melebihi jaringan narkoba yang sudah lama ada, salah satu bentuknya adalah TPPO berkedok PJTKI, biasanya dengan modus pemalsuan dokumen, penyekapan di balai-balai pelatihan dan penampungan TKW sebelum dikirim ke luar negeri. Tes kesehatan hanya sebuah formalitas dan agen-agen PJTKI tidak berijin. TPPO bukan hanya dialami oleh TKI yang keluar negeri, tetapi di daerah-daerah juga banyak terjadi, misalnya berkedok klinik bersalin melakukan penjualan bayi. Dengan berkembangnya tekhnologi  TPPO berkedok prostitusi sekarang sudah menggunakan media sosial (WhatsApp, Facebook, SMS) dan korbannya anak masih usia sekolah, seperti contoh kasus di Bantul, DIY. Pelaku adalah kakak kelas/senior-nya yang menawarkan adik kelasnya kepada Om-om, menawarkan dengan meng-upload foto adik kelasnya, apabila ada yang minat korban akan diberitahu di mana lokasi pertemuan/penjemputan. Kasus TPPO di lapangan banyak terjadi tetapi masih banyak yang tidak mau melaporkan. Tahun 2016 di DIY hanya ada 2 kasus yang dilaporkan. Untuk memaksimalkan perlindungan terhadap korban TPPO, BPPM DIY membentuk Tim Gugus Tugas yang berperan:

1. Tidak hanya sebagai lembaga koordinatif tapi juga berwenang melakukan tindakan Pencegahan dan Pelayanan terhadap korban TPPO.

2. Melakukan koordinasi dan kerjasama Regional/Internasional.

3. Melakukan Capacity Building terhadap para pelaksana.

4. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat

5. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan mencari solusinya.

Setelah menyampaikan materi, ada berbagai tanggapan dari peserta yang menyampaikan bahwa tidak merasa menjadi anggota gugus tugas karena tidak ada pemberitahuan kalau tercantum dalam gugus tugas TPPO, dokumen SK juga tidak diberikan sehingga tidak tahu apa tugas yang harus dilaksanakan sebagai anggota.

Continue reading PENINGKATAN KAPASITAS GUGUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)

SOSIALISASI PEMANTAPAN KECAMATAN INKLUSI DI KECAMATAN TEGALREJO

Roadshow percepatan implementasi Kota Jogja yang semakin inklusi, digencarkan oleh Dinsos Kota Yogyakarta melalui Komite Disabilitas Kota diperluas untuk tahun  2017. Di tahun 2017 ada 6 kecamatan yang disasar menjadi kecamatan inklusi yaitu Jetis, Gondokusuman, Tegalrejo, Kota Gede, Wirobrajan dan Keraton. Kecamatan Jetis dan Keraton dideklarasikan menjadi kecamatan inklusi melalui Perwal No. 207 tahun 2017.

Sosialisasi Kecamatan Inklusi kali ini dilaksanakan di Kecamatan Tegalrejo, 19 Juli 2017. Acara dibuka oleh Bu Camat Tegalrejo yang menyampaikan bahwa apabila penyandang disabilitas sudah dikoordinir dalam satu wadah maka segala sesuatunya bisa di selesaikan, baik itu di bidang perekonomian, kesehatan, pendidikan dan bidang yang lain.

“..untuk itu diharapkan masyarakat yang mengalami disabilitas diharapkan agar jangan merasa berkecil hati, karena pemerintah kecamatan  telah berkomitmen untuk mendorong kecamatan inklusi. Penyandang disabilitas juga di himbau untuk dapat berpartisipasi dalam musrenbang yang dimulai dari musrenbang dukuh, desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Apabila sudah terlibat ke dalam musrenbang maka usulan dapat disampaikan untuk memenuhi hak mereka..” ujar bu camat Tegalrejo

Selain itu, beliau juga menyampaikan dalam penanganan penyandang disabilitas tidak semudah membalikkan tangan, justru realitanya sangat berat di temui di lapangan karena masih banyak penyandang dsiabilitas yang masih disembunyikan oleh keluarganyanya karena merasa malu memiliki anggota keluarga yang mengalami disabilitas.

Acara di moderatori oleh Komite Disabilitas Kota Yogyakarta yang menyampaikan sudah ada 4 kecamatan yang telah di tetapkan sebagai kecamatan inklusi melalui Perwal No. 339 tahun 2016 yaitu kecamatan Tegalrejo, Wirobrajan, Gondokusuman dan Kota Gede. Pada tahun 2017 penambahan 2 kecamatan. yaitu Jetis dan Keraton yang disahkan melalui Perwal No. 207 tahun 2017.

Direktur SAPDA juga menyampaikan tentang indikator kecamatan inklusi meliputi 5 aspek indikator, yaitu:
1. Perilaku/attitude yg positif (adanya sikap masyarakat yang bersikap menerima penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat itu sndiri).
2. Kebijakan (kewenangan kebijakan di kecamatan dibawah Pemkot karena kecamatan tidak berhak untuk melahirkan sebuah regulasi, hanya bisa mendorong untuk terbentuknya sebuah regulasi).
3. Aksesibilitas fisik (aksesibilitas serta layanan diharapkan ramah terhadap penyandang disabilitas).
4. Layanan publik sebuah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan perundan-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa.
5. Partisipasi aktif (adanya peran aktif kedua belah pihak yaitu pemerintah dan penyandang disabilitas untuk memastikan keterlibatan penyandang disabilitas dalam pengambilan sebuah keputusan).

Dalam sosialisasi ini, salah seorang perwakilan orang tua penyandang disabilitas menyampaikan bahwa di Tegalrejo telah terbentuk FKADD namun masih merasa bingung karena paguyuban belum bergerak secara maksimal. (Made)

 

 

 

 

 

 

SOSIALISASI PEMANTAPAN KECAMATAN INKLUSI 2017 DI KECAMATAN KOTAGEDE

Implementasi dalam mendorong Kota Yogyakarta menjadi kota inklusi terus diupayakan oleh pemerintah kota. Dewan yang ada di kota sangat mencermati isi dari indikator kota inklusi dan tidak hanya mengesahkan, karena pemerintah maupun DPRD sangat berkomitmen menjadikan pemerintah Kota Yogyakarta sebagai kota inklusi. Dalam rangka mempercepat proses implementasi menuju Kota Yogyakarta yang inklusi, maka  sosialisasi pemantapan kecamatan inklusi pun digencarkan. Sosialisasi Pemantapan Kecamatan Inklusi ini bertempat di Kecamatan Kotagede, 17 Juli 2017 dengan peserta perwakilan dari paguyuban lansia, perempuan, kampung ramah anak, masyarakat miskin dan penyandang disabilitas. Acara ini diinisiasi oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta dengan melibatkan tokoh masyarakat, Komite disabilitas, Pemerintah Kota, SAPDA ,Pemerintah Kecamatan, FKADD dan perwakilan dari masyarakat. Sebelumnya, Kecamatan Kotagede telah berupaya untuk mendorong perwujudan kecamatan inklusi, dan ini adalah bentuk dari komitmen dari Pemerintah Kecamatan kota Gede itu sendiri dengan bukti nyata telah menyediakan layanan yang ramah bagi siapa saja termasuk penyandang disabilitas. Layanan yang ramah kepada penyandang disabilitas tidak hanya dari segi layanannya akan tetapi dengan memperbaiki fasilitas yang ada di wilayah kantor kecamatan.

Acara dibuka oleh Camat Kota Gede, Drs. Nurhidayat menyampaikan sangat mengapresiasi acara pemantapan kecamatan inklusi. Ia menghimbau kepada masyarakat Kota Gede yang mengalami disabilitas jangan merasa berkecil hati , harus mempunyai semangat yang tinggi , karena pihak pemerintah kecamatan sangat mendukung Kecamatan Kota Gede sebagai kecamatan inklusi. Saat ini sudah saatnya masyarakat maupun penyandang disabilitas bisa bersaing dengan masyarakat pada umumnya, jangan lagi ada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Pemerintah Kecamatan Kota Gede telah menyusun program-program yang pro terhadap penyandang disabilitas, salah satu contohnya adalah bangunan fisik yang ada di Kecamatan Kota Gede telah ramah bagi penyandang disabilitas. Dari segi pelayanan akan selalu berbenah sehingga apabila ada penyandang disabilitas yang mengurus sesuatu ke kecamatan bisa merasa nyaman dan lancar serta tidak mengalami kendala. Visi Kecamatan Kota Gede dalam mendorong kecamatan inklusi adalah “Menumbuhkan Kecamatan Kota Gede sebagai kecamatan inklusi yang berbudaya dalam pelayanan dalam rangka pembangunan dan kemasyarakatan”. Dalam mendukung program kecamatan inklusi, pemerintah kecamatan telah membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembuatan rump, kloset duduk, bahkan untuk program berikutnya akan membangun/menyediakan guiding block dari pintu masuk menuju ruangan layanan sehingga apabila ada disabilitas netra hendak mengurus dokumen/hal terkait kedinasan ke kantor kecamatan tidak merasa bingung lagi. Begitu halnya bagi staff kecamatan akan diberikan pemahaman tentang disabilitas. Di tahun 2018 pemerintah akan meningkatkan layanan yang inklusi, juga di himbau kepada masyarakat Kota Gede yang mengalami disabilitas agar menyampaikan usulan-usulannya dalam musrenbang yang dimulai dari musrenduk, musrenkelurahan, musrenkecamatan sampai ke musrenbang. Sehingga usulan-usulan itu bisa diwujudkan ke dalam program pemerintah mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke kabupaten/kota.

Yang cukup menarik adalah adanya komitmen dari pemerintah Kecamatan Kota Gede untuk meningkatkan layanannya, namun bukan hanya layanan akan tetapi juga menyediakan aksesibilitas kepada masyarakat yang memiliki hambatan dengan menyediakan rump, toilet duduk, serta mendorong masyarakat yang masuk ke dalam PKH ikut terlibat ke dalam musrendes, musrencam maupun musrenbang karena disanalah wadah yang sangat tepat untuk menyampaikan usulan-usulan sehingga nanti dapat dimasukkan ke dalam program-program pemerintah.

Selain pembukaan dari Camat Kota Gede, paparan tentang kecamatan inklusi disampaikan oleh beberapa narasumber. Narasumber yang pertama adalah dari Dinas Sosial selaku perwakilan Komite Disabilitas Kota menyampaikan latar belakang mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota inklusi. Ini merupakan usaha pemerintah Kota Yogyakarta dalam menemukan jalan terbaiknya untuk memihak kepada semua elemen masyarakat dan memperhatikan khususnya 5 klompok afirmasi gender (lansia, masyarakat miskin, anak, perempuan dan penyandang disabilitas. Inklusi merupakan sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan lingkungan sosial dan fisik yang semakin terbuka dan ramah bagi semua, saling menghargai dan mengikutsertakan perbedaan karakteristik, kemampuan, status dan kondisi, artinya bahwa tidak ada yang dibedakan, semua fasilitas bisa dimanfaatkan bersama-sama. Akan tetapi realita yang ada di masyarakat masih ada ditemuinya diskriminasi oleh 5 klompok tersebut khusunya penyandang disabilitas. Untuk mewujudkan kecamatan inklusi dengan payung hukum UU No. 19 tahun 2011 tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Perda DIY No. 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Perda Kota Yogyakarta (masih dalam proses pembahasan di pansus DPRD Kota Yogyakarta), Perwal Kota Yogyakarta No. 16 tahun 2017 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Jumlah penyandang disabilitas di wilayah pemerintah kota yogyakarta adalah 1.923 jiwa tersebar di 14 kecamatan dengan populasi terbesar di wilayah Kecamatan Kota Gede. Kecamatan Mantrijeron 175, Kecamatan Keraton 107, Kecamatan Mergangsan 125, Kecamatan Umbulharjo 149, Kecamatan Kota Gede 256, Kecamatan Gondokusuman 191, Kecamatan Danurejan 146, Kecamatan Pakualaman 48, Kecamatan Gondomanan 82, Kecamatan Ngampilan 49, Kecamatan Wirobrajan 120, Kecamatan Gedongtengen 124, Kecamatan Jetis 175 dan Kecamatan Tegalrejo 176. Upaya pertama yang di lakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta adalah dengan membentuk komite dengan fungsinya memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada walikota dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Yang kedua adalah mendorong peningkatan partisipasi aktif penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam pemerdayaan dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas, membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak, partisipasi masyarakat dalam perencanaan musrenbang yang responship terhadap penyandang disabilitas. Yang ketiga adalah upaya penyediaan layanan publik yang ramah bagi semua pihak, sosialisasi dalam rangka penumbuhan kecamatan inklusi, sosialisasi pemantapan kecamatan inklusi dan pendidikan inklusi. Untuk tahun 2016 ada 4 kecamatan yang telah menjadi kecamatan percontohan yang inklusi yang di tetapkan dengan Kepwal No. 339 tahun 2016 yaitu Kecamatan Tegalrejo, Wirobrajan, Kota Gede dan Gondokusuman. Tahun 2017 dengan Kepwal No. 2017 tahun 2017 menetapkan 2 kecamatan lagi yaitu Kecamatan Jetis dan Keraton. Untuk mewujudkan kecamatan inklusi dibutuhkan komitmen bersama dari semua pihak, baik dari pemerintah dan tokoh masyarakat.

Paparan kedua dari Direktur SAPDA, Nurul Sa’adah Andriani,  S.H menyampaikan dasar hukumnya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Perwal No. 16 tahun 2017 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, SK Walikota No. 339 2016 tentang Penetapan Kecamatan Wirobrajan, Kota Gede, Gondokusuman, Tegalrejo sebagai percontohan kecamatan inklusi. Apa itu kecamatan inklusi? kecamatan inklusi adalah sebuah kecamatan yang bisa menerima perbedaan dan keberagaman dengan positif, bisa memberikan layanan kemudahan bagi semua orang, mendorong masyarakat berpikir positif dan berkontribusi dlm pembangunan dengan perbedaan serta keberagaman dan menjamin kelompok minoritas. Ruang lingkup kecamatan inklusi adalah sebuah ruang geografis dipimpin oleh kepala kecamatan yang memiliki program kerja dalam bidang peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan. (Made)

 

SOSIALISASI KECAMATAN INKLUSI KOTA YOGYAKARTA

Perwujudan Kota Jogja menjadi kota yang inklusi semakin berkembang, dengan adanya beberapa kecamatan di Kota Jogja yang ditunjuk sebagai kecamatan inklusi. Tanggal 12-13 Juli 2017 Komite Disabilitas Kota Jogja melakukan sosialisasi penumbuhan keccamatan inklusi yaitu Kecamatan Kraton dan Kecamatan Jetis Kota Jogja yang ditunjuk sebagai kecamatan inklusi dengan SK Walikota Yogyakarta No. 207 tahun 2017. Acara diikuti sekitar 30 orang di masing-masing kecamatan yang terdiri dari petugas sosial , tokoh masyarakat dan organisasi disabilitas.


SAPDA sebagai anggota Komite Disabilitas Kota Yogyakarta memaparkan indikator kecamatan inklusi yang terdiri dari 5 aspek yaitu perilaku, kebijakan, bangunan gedung & infrastruktur, layanan publik dan partisipasi penyandang disabilitas. Dengan semakin bertambahnya model kecamatan inklusi Kota Jogja diharapkan semakin meningkatnya aksesibilitas bagi semua orang, terutama penyandang disabilitas.

PEMBINAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI DESA MARDIKOREJO KECAMATAN TEMPEL

Pemerintah Desa Mardikorejo Kecamatan Tempel sangat mendukung dengan program-program untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Desa Mardikorejo. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan Pembinaan bagi Masyarakat Disabilitas Desa Mardikorejo. Acara ini diikuti oleh perwakilan masyarakat desa Mardikorejo dan perangkat desa. Sambutan disampaikan oleh Drs. Bambang Purasto, Kepala Desa Mardikorejo yang mengutarakan rasa syukurnya atas semakin terbukanya masyarakat disabilitas Mardikorejo untuk ikut membangun desa. Ada beberapa hal yg harus dikerjakan bersama untuk mencapai arah yang lebih maju lagi agar penyandang disabilitas desa Mardikorejo menjadi salah satu percontohan atas program-program yang telah di siapkan oleh pemerintah desa, salah satunya program pemberdayaan dari pemerintah desa, seperti budidaya jamur. Pada tahun depan pemerintah desa akan punya program unggulan untuk masyarakat Mardikorejo yaitu mendirikan Rumah Makan, yang akan dikelola oleh pemerintah desa dengan memberdayakan penyandang disabilitas.

“..sekarang ini kelihatan penyandang disabilitas sudah tidak malu lagi untuk berinteraksi kepada masyarakat lainnya..” ujar Bambang.

Sebagai perwujudan dalam memberdayakan penyandang disabilitas di desa ini, Bambang menyerahkan dana pembinaan tahun 2017  dari desa Mardikorejo sebesar Rp. 8.000.000,- kepada masyarakat Desa Mardikorejo. Respon dari masyarakat sangat berharap kedepannya penyandang disabilitas jangan  merasa berkecil hati karena pemerintah desa sudah semakin peduli terhadap penyandang disabilitas.

Sambutan dari perwakilan difabel, berharap teman-teman bisa lebih semangat lagi jangan merasa berkecil hati karena sekarang pemerintah mulai dari desa sampai ke pemerintah pusat sudah semakin peduli kepada penyandang disabilitas, untuk itu marilah saling bahu membahu  untuk ikut serta dalam mendorong pembangunan di Desa Mardikorejo.

Selain Bambang, Tri Ameriadi selaku seksi kesejahtraan masyarakat kecamatan Tempel sangat mengapresiasi atas apa yang telah diberikan pemerintah desa Mardikorejo kepada penyandang disabilitas. Tahun ini pemerintah desa telah melaksanakan programnya untuk pembinaan bagi penyandang disabilitas, sehingga semua berharap agar  penyandang disabilitas desa Mardikorejo bisa berkiprah seperti masyarakat pada umumnya dan tidak ada perbedaan. Untuk itu marilah bersama-sama untuk selalu eksis dalam melakukan program-program yang telah didapatkan dari pemerintah desa, jangan memiliki rasa minder lagi. Karena semua orang mempunyai hak yang sama, kesempatan yang sama, terlebih pemerintah sudah memiliki undang-undang terkait perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. (Made)

KOORDINASI AWAL BERSAMA SKPD BANJARMASIN

Mengawali kegiatan di hari ini, Rabu 12 Juli 2017 koordinator lapangan (korlap) SAPDA, Dede mengunjungi kantor kecamatan Banjarmasin Barat. Meninjau aksesibilitas fisik di kantor kecamatan Banjarmasin Barat, perubahan sudah terjadi. Pengadaan ramp di kantor kecamatan Banjarmasin Barat sesuai dengan amanah musrenbang kecamatan, hasil dari usulan difabel yang mulai terlibat di tahun 2016.

Koordinasi awal korlap dengan ibu Maia, Kasubid Sosbud Bappeda Kota Banjarmasin. Dalam pertemuan ini, korlap dan tim menjelaskan tentang perkembangan program peduli tahap I dan sekarang tahap II. Ibu Maria adalah Kasubid baru menggantikan pak Husnul. setelah mendengarkan paparan dari tim SAPDA, Ibu Maia merespon baik. Namun karena beliau masih mempelajari, beliau minta ada koordinasi lanjutan di hari Jumat untuk persiapan TOC dan persiapan audiensi dengan ibu walikota, ketua Tim Penggerakan PKK Kota Banjarmasin.

NARASI HASIL SIARAN BULAN JUNI 2014

Hari : Sabtu, 14 Juni 2014

Narasumber : Anis Sri Lestari, S. Pd

Tema : Pendidikan anak CP (cerebral palsy)

Bersama dengan Syafrina, bu Anis menyampaikan informasi mengenai CP (cerebral palsy). Bu Anis mengajak Syafrina, seorang penyandang CP yang telah berhasil menjadi seorang mahasiswa di UNY jurusan Pendidikan Luar Biasa dan saat ini sedang dalam proses mendaftarkan S2 di UIN Yogyakarta. Syafrina menyandang CP sejak lahir, namun karena penanganan yang tepat dan continue oleh orang tuanya maka ia pun dapat melanjutkan tingkat pendidikannya. Ia pun bercerita mengenai perjalanan akademisnya dari TK, SLB, SMP, SMA sampai dengan jenjang perguruan tinggi. Ia juga sudah menulis beberapa tulisan dan telah sering dimuat di surat kabar. Saat ini Syafrina mengajar di SLB Yapenas sudah 4 tahun ini. Bu Anis memberikan definisi mengenai CP, yaitu gambaran klinis kondisi seseorang yang diakibatkan luka pada otak, sehingga dapat mengakibatkan kelumpuhan dan lemah, dalam kondisi penyimpangan fungsi gerak. Bu Anis yang mana memiliki anak penyandang CP menyampaikan tipe-tipe CP seperti tipe kaku, tipe ini seperti semi plagia, quadric plagia, ataksit (selalu gemetar), diskinetik (spontan), dan tipe campuran. Anak dari bu anis terlahir normal, namun karena pada fase perkembangan tumbuh kembang anak menderita diare dan panas tinggi, lalu koma selama tiga bulan. Setelah itu diketahui bahwa ada cairan di batang otaknya sehingga harus di operasi, ini disebut meninghitis atau radang otak. Dalam mengasuh anaknya, tidak bisa sembarang orang yang merawatnya, karena anaknya akan memberikan respon berbeda jika tidak sesuai dengan keinginannya. Dahulu, pada setiap harinya anaknya bisa 15 kali terkena kejang, namun karena penanganan intensif, saat ini hanya 2 sampai 3 kali kejang per harinya. Anak CP dengan seperti ini, kejang terjadi tanpa sebab apapun, jadi orang tua yang yang harus mengenal sejak awal. Sudah berobat kemana-mana, sampai yang alternative pun sudah di coba, namun memang belum ada hasil yang maksimal, maka dari itu sekarang hanya menerima dan menunggu keadaan segera membaik. Yang paling penting saat ini adalah bagaimana membuat anaknya stabil, karena apabila dalam kurun waktu selama 3 bulan ini tidak mengalami panas tinggi itu sudah sangat baik menurut penyampaian bu Anis. Jumlah penelpon 4 orang.