Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak
Sepanjang tahun 2020 hingga 2021, SAPDA telah memberikan asistensi kepada 28 pengadilan terkait mendorong peradilan inklusif; mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, hingga Pengadilan Militer. SAPDA kemudian menindaklanjuti asistensi tersebut dengan melakukan pemantauan terhadap ke-28 pengadilan pada 08 hingga 31 Oktober 2021. Pemantauan bertujuan untuk mengetahui perubahan, hambatan, dan […]
Untuk memastikan pemenuhan akomodasi yang layak, lembaga aparat penegak hukum termasuk pengadilan perlu melaksanakan penilaian personal kepada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurut PP Nomor 39 Tahun 2020, penilaian personal merupakan “upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan Akomodasi yang Layak.” Kewajiban pengadilan untuk […]
SAPDA mempersembahkan “SAPDA untuk Indonesia”, sebuah jingle yang menceritakan makna perjuangan advokasi SAPDA dalam mewujudkan inklusivitas bagi semua orang. Musik dan video klip dapat diakses di sini: Lirik: Telah lama kita bersamaLewati hitamnya hariTerjatuh, tertatih, menangisTerbangun kembali Semua tlah kita alamiDan lalui bersamaBerbeda arah tak surutkan tekadWujudkan mimpi Raga yang bedatak buatmu untuk menyerahKau tak […]
Riset yang diterbitkan Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menunjukan bahwa sistem rujukan antar lembaga layanan, terutama di Kota Yogyakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta masih berlaku secara umum dan belum memperhatikan kebutuhan khusus bagi perempuan dan penyandang disabilitas. Berbagai pemangku kepentingan memberikan respon positif lewat komitmen untuk mendorong sistem rujukan yang lebih inklusif. […]
Sebagai upaya untuk merespon meningkatnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap kelompok rentan selama masa pandemi, Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) melakukan peningkatan kapasitas kepada Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 di Kota Yogyakarta terkait penanganan kekerasan di masa pandemi pada 15-18 September 2021. Peningkatan kapasitas ini merupakan rangkaian dari program Active Citizens […]
Hasil Pemeriksaan Psikologis (HPP) dapat membantu lembaga layanan untuk mengidentifikasi kondisi psikososial penyintas kekerasan sebagai bentuk alat bukti. Namun dalam penyelesaian kasus kekerasan yang melibatkan penyintas penyandang disabilitas, HPP tidak hanya menjadi penguat alat bukti melainkan juga hadir sebagai bentuk akomodasi yang layak. “HPP juga termasuk akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Ini sesuai dengan […]
Yogyakarta, 15 Desember 2021 – Yayasan Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) menyelenggarakan seminar nasional secara daring bertajuk Apresiasi Contoh Baik Pengadilan Inklusi, pada Rabu, 15 November 2021 sebagai salah satu dari rangkaian peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) tahun ini. Di dalam kegiatan ini, SAPDA mendiseminasikan hasil pendampingan teknis dan pemantauan […]
Yogyakarta, 9 Desember 2021 – Ribuan perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender dan disabilitas kini dapat mengakses layanan konseling dan bantuan hukum secara online. Yayasan Sentra Advokasi Disabilitas Perempuan dan Anak (SAPDA) bekerjasama dengan Institut KAPAL Perempuan meluncurkan Layanan Konseling Hukum dan Psikologis di Rumah Cakap Bermartabat dan layanan pengaduan online Halo KAPAL Perempuan. Kedua […]
Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo siap menuju pengadilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Komitmen ini disampaikan pada kegiatan Asistensi Aksesibilitas dan Penandatanganan Kesepakatan antara PN Sukoharjo bersama Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) dan komunitas disabilitas Sukoharjo pada Rabu (10/11). “Selain komitmen kita untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotis (KKN), kita juga menghadirkan pelayanan prima […]
Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) belum sepenuhnya menjangkau perempuan penyandang disabilitas, mengingat banyak dari mereka belum cukup mendapatkan informasi maupun layanan kesehatan seputar HKSR. Kondisi ini pun mempengaruhi cara perempuan penyandang disabilitas memaknai otoritas tubuh dan seksualitas mereka. Situasi tersebut menjadi temuan dalam riset bertajuk Advokasi Berfokus Otonomi Tubuh dan Hak Seksual Perempuan […]