Implementasi UU TPKS Pada Kasus Disabilitas Masih Menyisakan Catatan
Sudah lebih dari satu tahun Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual…
Implementasi UU TPKS Pada Kasus Disabilitas Masih Menyisakan Catatan
Sudah lebih dari satu tahun Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diterbitkan, namun implementasinya di dalam penanganan kasus masih menyisakan berbagai catatan. Situasi ini tidak terkecuali pula pada kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi pada penyandang disabilitas. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi yakni berkaitan dengan pemenuhan akomodasi yang layak….
Rambu-rambu yang Perlu Diperhatikan dalam Meliput Isu Disabilitas
Meliput isu disabilitas memiliki tantangan tersendiri. Jurnalis perlu memperhatikan rambu-rambu tertentu ketika mewawancarai, mengambil gambar, menulis, maupun melakukan aktivitas jurnalisme lainnya yang melibatkan penyandang disabilitas, sehingga pemberitaan yang dihasilkan tidak jatuh ke dalam stereotip dan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas. Cheta Nilawaty, jurnalis dari kanal Tempo Difabel menyebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam meliput…
[DOWNLOAD] Catatan Tahunan Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas Tahun 2022
Yayasan Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) meluncurkan Catatan Tahunan Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas Tahun 2022. Catahu KBGD 2022 ini disusun dengan kolaborasi antara SAPDA bersama 26 lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dan pemerintah dari 12 provinsi di Indonesia, dan berhasil mendokumentasikan 81 kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas (KBGD) yang terlaporkan sepanjang…
AJI Bersama SAPDA Gelar Diskusi Jurnalisme Berbasis Disabilitas
Puluhan jurnalis tampak antusias mengikuti Diskusi Jurnalisme Inklusif Berbasis Disabilitas yang diselenggarakan oleh Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) bekerjasama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, Sabtu (30/9/2023). Dalam diskusi yang dihelat di Balai RW 12, Gg. Empu Gandring VI, RW 12, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terungkap bahwa profesi…
Usia Mental & Kecakapan Hukum Disabilitas Perlu Diatur Dalam Peraturan Mahkamah Agung
Diskusi Kelompok Terarah Mengenai Draft Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Standar Pemeriksaan Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan sampai pada puncaknya. Para peserta, yang kali ini berasal dari Mahkamah Agung RI berharap aturan terkait identifikasi usia mental serta kecakapan hukum penyandang disabilitas mental dan intelektual dapat diakomodir di dalam Raperma Disabilitas. Iwan, peserta dari…
Pentingnya Pelibatan Ahli dalam Asesmen Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum
Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) kembali melanjutkan Diskusi Kelompok Terarah Mengenai Draft Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Standar Pemeriksaan Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Perbaikan mekanisme penilaian personal menjadi salah satu topik yang mengemuka dalam diskusi yang dilakukan di Jakarta (8/8) dengan melibatkan aparat penegak hukum dan pemerintah pusat tersebut….
[DOWNLOAD] Hasil Pemantauan Pengadilan Inklusif Dampingan SAPDA 2021/2022
Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) telah melakukan pemantauan terhadap 65 pengadilan menuju inklusif, terdiri dari 21 pengadilan dari lingkungan peradilan tata usaha negara pada tahun 2021, disusul 44 pengadilan dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer pada tahun 2022. Pemantauan ini dilakukan sebagai tindak lanjut pasca pendampingan teknis SAPDA kepada pengadilan…
[PERS RILIS] SAPDA Apresiasi 65 Pengadilan Inklusif Ramah Disabilitas
Yogyakarta, 7 Agustus 2023 – Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) memberikan apresiasi kepada 65 pengadilan di Indonesia yang memiliki komitmen untuk menjadi inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Apresiasi diberikan melalui kegiatan Diseminasi Hasil Pemantauan Pengadilan Inklusif yang dilaksanakan bersama Mahkamah Agung RI dengan dukungan Pemerintah Australia melalui program Australia-Indonesia Partnership for…
Implementasi Pengadilan Inklusif Butuh Banyak Dukungan
Institusi pengadilan masih memerlukan berbagai dukungan untuk dapat menyediakan layanan yang ramah bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, baik dalam hal anggaran, perspektif dan sumber daya manusia. Perwakilan dari pengadilan Negeri, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara menyampaikan berbagai masukan agar upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan dapat berjalan lebih optimal. Salah satu…
