Direktur SAPDA Nurul Saadah Andriani melakukan MoU dengan Ketua Masing-masing Pengadilan
Bagikan

Kabupaten Bogor, Kota Jakarta Timur, Kabupaten Lombok Timur, Kota Makassar, Kota Yogyakarta, Juni 2022 – Melalui dukungan dana dari Uni Eropa, Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) mendistribusikan paket bantuan perlengkapan usaha kepada 30 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) milik penyandang disabilitas di lima daerah sepanjang bulan Juni 2022 dalam rangka mendorong ketahanan penyandang disabilitas pelaku UMKM menghadapi masa pandemi COVID-19.

Distribusi bantuan ini merupakan bagian dari Proyek ACTION (Active Citizens Building Solidarity and Resilience in Response to COVID-19 atau Warga Aktif Membangun Solidaritas dan Ketahanan dalam Menghadapi COVID-19) yang diinisiasi oleh Hivos dan diimplementasikan bersama dengan SAPDA, Institut KAPAL Perempuan, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Perkumpulan untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK) dan Pamflet Generasi.

Dari total 30 bantuan usaha yang ada, 8 diantaranya diberikan kepada penerima manfaat di Kota Yogyakarta, 5 di Kota Jakarta Timur, 5 di Kabupaten Bogor, 6 di Makassar dan 6 di Lombok Timur. Berdasarkan bidang usaha, penerima manfaat terdiri atas 10 pelaku UMKM di bidang konveksi, 10 pertanian kota (urban farming), 7 pemilik toko kelontong, dan 3 produsen olahan kuliner.[1]

Sedangkan ragam disabilitas penerima manfaat terdiri dari 15 penyandang Disabilitas Fisik, 3 penyandang Disabilitas Netra, 2 penyandang Disabilitas Tuli, 4 penyandang Disabilitas Intelektual dan 1 penyandang Disabilitas Ganda. Selain itu, 4 perempuan kepala rumah tangga dari Kelompok Wanita Tani dan 1 perempuan yang memiliki anak disabilitas juga turut menjadi penerima manfaat dari bantuan ini.[2]

Direktur SAPDA Nurul Saadah Andriani mengatakan, “Segala stigma yang dilekatkan kepada penyandang disabilitas membuat upaya-upaya pemulihan ekonomi seperti pemberian bantuan usaha, pinjaman modal dan jaminan atas kerusakan atau kehilangan aset usaha menjadi semakin sulit diperoleh. Karena itu, dukungan yang tepat dari semua pihak diperlukan agar UMKM yang dikelola oleh para penyandang disabilitas dapat terus berproduksi dan memperoleh kemandirian usaha sebagai modal untuk dapat bertahan dari dampak pandemi COVID-19 ini.”

Lebih lanjut distribusi bantuan ini juga merupakan tindak lanjut atas riset Profil Potensi dan Kapasitas Penyandang Disabilitas Pelaku UMKM yang dilakukan pada bulan Maret 2022 di 5 wilayah intervensi ACTION. Riset yang melibatkan 100 responden ini menemukan bahwa sebagian besar UMKM yang dijalani oleh penyandang disabilitas masih menghadapi beberapa kendala dalam bertahan di masa pandemi COVID-19.

Kendala tersebut adalah, pertama, belum memahami strategi pemasaran modern. Mayoritas penyandang disabilitas pelaku UMKM masih menerapkan strategi pemasaran konvensional seperti dari mulut ke mulut (44%) dan melalui toko/pasar tradisional (27%). Hanya 10% responden yang menerapkan strategi pemasaran digital menggunakan media sosial atau situs belanja daring (10%). Sementara sisanya memasarkan produk melalui agen pemasaran (13%) dan pameran (6%).

Kedua, belum memiliki sistem pengelolaan keuangan yang ideal, dimana sebagian besar penyandang disabilitas pelaku UMKM belum melakukan pembukuan dalam menghitung keuntungan dan kerugian usaha (74%). Hanya 26% yang sudah menerapkan pembukuan, itupun secara sederhana.

Ketiga, belum mempunyai mitra yang strategis untuk pengembangan usaha, dimana mayoritas penyandang disabilitas pelaku UMKM bermitra dengan pemasok bahan baku (43%). Hanya 15% responden yang menjalin kemitraan dengan lembaga pendampingan baik itu dinas, lembaga swadaya masyarakat atau inkubator bisnis. Sedangkan sisanya bermitra dengan agen pemasaran (25%) dan pemberi modal (17%).

Keempat, kapasitas produksi yang masih terbatas. Sebagian besar penyandang disabilitas pelaku UMKM masih menjalankan usaha di tingkat rumahan (home industry). Sebab 87% responden hanya mempekerjakan 5-10 orang tenaga kerja dan hanya 13% yang memiliki sumber daya manusia lebih dari 10 orang.

Kelima, menghadapi keterbatasan dalam hal merek, dimana mayoritas penyandang disabilitas pelaku UMKM belum mempunyai merk (48%), sehingga usahanya sama sekali belum dikenal konsumen. Sebagian yang lain sudah memiliki merk namun belum melekat di benak konsumen (24%). Hanya 17% responden yang sudah memiliki merek dan sudah melekat di benak konsumen. Sedangkan 11% masih dalam upaya membangun merek.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, melalui proyek ACTION, SAPDA memberikan beberapa rekomendasi berikut ini:

  1. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan perlu memberikan dukungan kebijakan dan program terkait dengan pemberdayaan ekonomi inklusif untuk memastikan akses, partisipasi, kemanfaatan dan kontrol bagi penyandang disabilitas sebagai pelaku UMKM baik dalam bentuk dukungan pemasaran, keuangan, permodalan maupun pendampingan manajemen usaha.
  2. Penyandang disabilitas pelaku UMKM perlu mendapatkan bantuan alat produksi demi meningkatkan kapasitas produksi. Ini terutama berlaku bagi usaha konveksi, kerajinan tangan, pertanian, olahan makanan dan warung kelontong.
  3. Penyandang disabilitas pelaku UMKM perlu mendapatkan dukungan peningkatan kapasitas terkait dengan manajemen keuangan dan pemasaran.
  4. Penyandang disabilitas pelaku UMKM perlu memiliki kemitraan strategis dengan berbagai pihak seperti swasta, organisasi masyarakat atau pemerintah, terutama dalam aspek permodalan (perbankan dan koperasi), pemasaran produk, sampai dengan pelatihan, pendampingan dan inkubasi bisnis.

Tentang Uni Eropa

Uni Eropa (UE) adalah persatuan ekonomi dan politik dari 27 Negara Anggota. Bersama-sama, UE telah membangun zona stabilitas, demokrasi, dan pembangunan berkelanjutan dengan tetap menjaga keragaman budaya, toleransi, dan kebebasan individu. Pada tahun 2012, Uni Eropa dianugerahi Penghargaan Nobel Perdamaian untuk memajukan tujuan perdamaian, rekonsiliasi, demokrasi, dan hak asasi manusia di Eropa. UE adalah blok perdagangan terbesar di dunia, serta sumber dan tujuan investasi asing langsung terbesar di dunia. Secara kolektif, UE dan Negara Anggotanya adalah donor terbesar Bantuan Pembangunan Resmi (ODA), yang menyediakan lebih dari setengah ODA secara global.

Tentang bantuan Uni Eropa untuk mengatasi wabah virus corona di Indonesia

Untuk mendukung negara-negara mitra dalam perang melawan pandemi COVID-19 dan dampaknya, Uni Eropa telah meluncurkan pendekatan “Tim Eropa”. Tujuan dari pendekatan “Tim Eropa” adalah untuk menggabungkan sumber daya dari Uni Eropa, Negara-Negara Anggotanya dan lembaga keuangan Eropa. Tim Eropa telah mengerahkan €38,5 miliar untuk memerangi COVID-19 secara global. Dari jumlah ini, Tim Eropa telah mengerahkan sekitar €200 juta (Rp 3.5 triliun) dalam bentuk hibah dan pinjaman untuk mendukung Indonesia. Hibah €6 juta (Rp 108,5 miliar) didedikasikan untuk mendukung organisasi masyarakat sipil dalam menanggulangi dampak kesehatan dan sosial ekonomi dari krisis COVID-19 di Indonesia. Tim Eropa juga memberikan kontribusi €2,2 miliar (Rp 38.2 triliun) untuk fasilitas COVAX yang bertujuan untuk mengirimkan 1,3 miliar dosis vaksin untuk 92 negara berpenghasilan rendah dan menengah pada akhir tahun 2021. Indonesia adalah salah satu negara penerima bantuan. Info lebih lanjut: https://bit.ly/TeamEuropeIndonesia

Tentang proyek ACTION

Proyek “Active Citizens Building Solidarity and Resilience in Response to COVID-19 (ACTION)” diimplementasi oleh Hivos dan lima mitra lokal, yaitu Institut KAPAL Perempuan, CISDI, PAMFLET Generasi, PUPUK dan SAPDA. Proyek yang didanai oleh Uni Eropa ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi organisasi masyarakat sipil dalam mencegah dan memitigasi resiko yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan memastikan bahwa kelompok rentan dan terpinggirkan di Indonesia memiliki akses yang sama terhadap program pemulihan sosial dan ekonomi. Proyek dua tahun ini dilaksanakan di 15 kecamatan dan 40 desa di DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan dalam dua tahap. Fase pertama akan berfokus pada respons awal terhadap pandemi, sedangkan fase kedua akan membantu mengurangi dampak sosial dan ekonomi. Wanita, penyandang disabilitas, lansia, pemuda, pengusaha UKM, dan OMS sebagai penerima manfaat.

Tentang Konsorsium Proyek ACTION

Hivos:

Hivos adalah lembaga internasional yang mengupayakan solusi baru untuk menghadapi isu-isu global. Dengan program tepat guna, kami menentang diskriminasi, ketidaksetaraan, penyalahgunaan kekuasaan dan penggunaan sumberdaya yang tidak berkelanjutan. Untuk itu kami bekerjasama dengan pelaku usaha, masyarakat dan lembaga masyarakat yang inovatif. Kami berbagi mimpi dengan mereka untuk meraih ekonomi yang berkelanjutan dan masyarakat yang inklusif. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: https://hivos.org/

Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI):

CISDI adalah organisasi masyarakat sipil yang mendukung terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui pembangunan kesehatan dan pelibatan kaum muda dalam pembangunan kesehatan. CISDI melakukan kajian isu berdasarkan pengalaman mengelola program penguatan pelayanan kesehatan primer di daerah sub-urban dan DTPK, riset dan analisa kebijakan kesehatan, kampanye perubahan sosial, serta keterlibatan dalam diplomasi kesehatan di tingkat nasional dan global. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: https://cisdi.org/

Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan (KAPAL Perempuan):

Tujuan didirikan KAPAL adalah membangun gerakan perempuan dan gerakan sosial yang mampu mewujudkan keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender serta perdamaian di ranah publik dan privat. KAPAL memfokuskan diri untuk memperkuat kepemimpinan perempuan melalui pendidikan kritis feminis, pengorganisasian dan advokasi berbasis bukti terutama untuk perempuan di akar rumput. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: https://kapalperempuan.org/

PAMFLET:

Pamflet merupakan organisasi Hak Asasi Manusia yang didirikan dan dikelola oleh orang muda. Kami berfokus pada gerakan orang muda serta mendorong adanya inisiatif baru untuk perubahan sosial dan budaya, khususnya terkait dengan isu Hak Asasi Manusia, politik, demokrasi, keberagaman gender dan seksualitas. Kami juga melakukan pengelolaan pengetahuan pergerakan orang muda melalui pengembangan pusat informasi, dokumentasi, dan mengadakan peningkatan kapasitas bagi orang muda. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: https://pamflet.or.id/

Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK):

PUPUK merupakan organisasi nirlaba yang independen, berawal dari inisiasi program Peningkatan Industri Kecil (PIK) – KADIN Jawa Barat, dan prakarsa tiga kelompok profesional yaitu Pengusaha, Akademisi dan Aktivis Ekonomi yang dimulai tahun 1979 bekerjasama dengan lembaga dari Jerman yaitu Friedrich-Naumann-Stiftung (FNSt). Pada tahun 1988 dideklarasikan secara independen dengan tujuan memperluas ruang lingkup wilayah dan capaian ekonomi yang lebih komprehensif dan dilembagakan menjadi PUPUK, dengan badan hukum PERKUMPULAN. PUPUK memberikan pendampingan teknis untuk memperkuat bisnis usaha kecil serta memperkuat ekosistem sehingga akan tumbuh wirausaha baru tangguh dalam menghadapi persaingan ekonomi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: https://www.pupuk.or.id/

Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA):

SAPDA, singkatan dari Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak yang berkantor pusat di Yogyakarta dan berdiri sejak bulan Juli, 2005, merupakan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan visi untuk memperjuangkan mewujudkan perubahan, keadilan, kebebasan, kesejahteraan dan kesetaraan untuk pemenuhan dan perlindungan hak perempuan, penyandang disabilitas dan anak dalam masyarakat inklusi atas dasar persamaan hak asasi manusia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: https://sapdajogja.org/

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

  1. Ayatulloh | Program Manager SAPDA | pm@sapda.org | 08174115225
  2. Sholih Muhdlor | Project Officer ACTION SAPDA | gedsi1@sapda.org | 081326586345

[1] Data lebih rinci tersedia dalam infografis.

[2] Ibid

Leave a Reply

Your email address will not be published.