Penanganan kekerasan berbasis gender dan disabilitas (KBGD) masih menemui berbagai
kendala baik secara teknis maupun non teknis. Akomodasi yang Layak (selanjutnya disebut AYL) dalam UU Penyandang Disabilitas diartikan sebagai modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk disabilitas berdasarkan kesetaraan.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh SAPDA bersama UNFPA dan KPPPA pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa beberapa lembaga penyedia layanan telah berupaya menyediakan AYL bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas dalam penanganan kasus KBGD. Upaya yang telah dilakukan antara lain penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana, serta dukungan sumber daya manusia, seperti juru bahasa isyarat, pendamping disabilitas, psikiater, psikolog, advokat, dan dokter, baik melalui proses penilaian personal maupun inisiatif lainnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) dengan dukungan dari Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) telah melakukan riset Sistem Rujukan dengan Pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas pada Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas (KBGD). Riset ini telah dilakukan dengan pemberi layanan dan pihak-pihak yang pernah terlibat ataupun mendampingi kasus kekerasan khususnya pada perempuan penyandang disabilitas hingga menghasilkan catatan penting dalam sistem rujukan.
SAPDA dan AIPJ2 berharap, policy brief dan laporan riset ini dapat referensi yang penting bagi pemberi layanan dan pihak pihak terkait dalam meningkatkan kualitas penanganan kasus KBGD, sehingga penyandang disabilitas dapat mendapatkan layanan yang lebih inklusif, responsif, dan hak-haknya terpenuhi secara adil dan menyeluruh.
Baca policy brief dan laporan riset melalui tautan di bawah ini:
