Pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025), keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menandai fase penting reformasi sistem hukum pidana Indonesia. Ketiga regulasi tersebut membentuk kerangka hukum pidana baru yang membawa perubahan…
Rabu, 5 Augustus 2026 – Membangun desa yang inklusif dimulai dari memahami siapa saja yang masih berisiko tertinggal dalam pembangunan. Melalui Project ACCESS, Konsorsium yang terdiri dari Habitat for Humanity Indonesia, Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA), dan SPEK-HAM berupaya memastikan bahwa perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya memiliki kesempatan yang setara…
Mewujudkan pembangunan yang inklusif membutuhkan lebih dari sekadar partisipasi. Diperlukan pemahaman yang kuat mengenai kondisi kelompok rentan, tantangan yang mereka hadapi, serta peluang untuk memastikan suara mereka menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Berangkat dari tujuan tersebut, Konsorsium ACCESS yang terdiri dari Habitat for Humanity Indonesia, Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA), dan Solidaritas…
