Rabu, 5 Augustus 2026 – Membangun desa yang inklusif dimulai dari memahami siapa saja yang masih berisiko tertinggal dalam pembangunan. Melalui Project ACCESS, Konsorsium yang terdiri dari Habitat for Humanity Indonesia, Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA), dan SPEK-HAM berupaya memastikan bahwa perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui studi baseline dan sosialisasi hasilnya kepada masyarakat Kalurahan Katongan.
Studi baseline yang dilakukan Konsorsium ACCESS pada Rabu, 5 Agustus 2026 tidak sekadar memetakan kondisi masyarakat, tetapi juga menjadi dasar untuk memahami hambatan yang masih dihadapi kelompok rentan dalam mengakses ruang partisipasi, layanan, serta proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Temuan ini menjadi pijakan penting untuk merancang program dan pendampingan yang lebih tepat sasaran dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Melalui forum diskusi bersama pemerintah desa dan masyarakat, Konsorsium ACCESS mengajak berbagai pihak untuk melihat hasil baseline sebagai alat refleksi bersama. Proses ini membuka ruang dialog mengenai langkah-langkah yang perlu diperkuat agar seluruh warga, termasuk kelompok rentan, dapat terlibat lebih aktif dalam pembangunan desa.
“Apa yang kami sajikan ini dalam rangka tabayun, klarifikasi juga. Mari bersama- sama lihat. Yang baik kita tingkatkan yang kurang kita inisiasi bersama untuk kemajuan desa ini,” ucap Nuryadin selaku Project Officer program ACCESS kepada perwakilan masyarakat Katongan yang terdiri dari kepala desa, kamituwa, sekertaris desa, Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), kepala dusun, PAM Dusun (PAMDUS), perwakilan kelompok difabel, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), tokoh masyarakat, perwakilan pemuda atau karang taruna, Kelompok Wanita Tani (KWT), Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), serta kader Yandu, yang hadir dalam Pertemuan Koordinasi Tingkat Kalurahan “Sosialisasi Hasil Baseline”. Ia juga menjelaskan temuan baseline ini merupakan hasil yang diperoleh tim ACCESS di lapangan, dengan mewawancarai 23 responden di lapangan.
Hasil kajian menunjukkan bahwa partisipasi kelompok rentan di Katongan telah mulai tumbuh melalui berbagai kelompok masyarakat dan forum desa. Namun, tantangan masih ditemukan dalam memastikan keterlibatan mereka berlangsung secara bermakna dan mampu memengaruhi proses perencanaan pembangunan. Selain itu, kebutuhan akan data yang lebih akurat dan inklusif menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperkuat agar kebijakan dan program desa dapat menjangkau seluruh warga secara lebih tepat sasaran.
Menanggapi hal tersebut, Suyitno selaku perwakilan masyarakat menyampaikan, “Tadi disampaikan bahwa disabilitas di Katongan ini adanya 39 orang. Menurut data yang di Kalurahan, survei gitu ya. Saya memberi masukan disabilitas itu kriterianya seperti apa sehingga yang muncul hanya 39 itu”. Ia menjelaskan ada baiknya ragam disabilitas dapat dijelaskan juga sehingga dalam pendataan terkait disabilitas bisa lebih akurat. Ismi selaku perwakilan dari Bamuskal juga menambahkan, pemahaman masyarakat terkait disabilitas masih minim. Belum banyak masyarakat yang tahu terkait ragam disabilitas, menurutnya hal tersebut juga membuat sebagian penyandang disabilitas belum terdata. “Kami taunya disabilitas itu ya yang kelihatan di mata. Yang tidak bisa jalan, tidak bisa melihat,” ucap Ismi menjelaskan.
Sumija selaku staff Kalurahan Katongan memberikan masukan terkait pendataan ulang disabilitas di padukuhan masing- masing. “Karena disini ada 6 padukuhan, bisa untuk cover data lagi. Kriteria disabilitas kan ada banyak dari buku yang sudah dibagikan oleh SAPDA, ada jenis- jenis disabilitasnya, monggo padukuhan bisa di data ulang atau upgrade data disabilitasnya,” ucapnya.
Melalui Project ACCESS, Habitat for Humanity Indonesia, SAPDA, dan SPEK-HAM berkomitmen mendampingi masyarakat dan pemerintah desa untuk mengintegrasikan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dalam tata kelola pembangunan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan partisipasi kelompok rentan, tetapi juga memastikan bahwa kebutuhan dan perspektif mereka menjadi bagian dari proses perencanaan, penganggaran, dan pengambilan keputusan di desa.
Pada akhirnya, perubahan yang ingin dicapai melalui ACCESS bukan hanya tersedianya data yang lebih baik atau meningkatnya partisipasi masyarakat. Lebih dari itu, program ini bertujuan membangun desa yang mampu mendengar seluruh warganya, menghargai keragaman, dan memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal dalam pembangunan. Dengan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan Konsorsium ACCESS, Kalurahan Katongan diharapkan menjadi contoh bagaimana pembangunan yang inklusif dapat diwujudkan secara nyata di tingkat komunitas.
