Mewujudkan pembangunan yang inklusif membutuhkan lebih dari sekadar partisipasi. Diperlukan pemahaman yang kuat mengenai kondisi kelompok rentan, tantangan yang mereka hadapi, serta peluang untuk memastikan suara mereka menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Berangkat dari tujuan tersebut, Konsorsium ACCESS yang terdiri dari Habitat for Humanity Indonesia, Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA), dan Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) memfasilitasi sosialisasi hasil baseline di Kalurahan Nglipar sebagai langkah awal memperkuat pembangunan desa yang lebih setara dan inklusif.
Kegiatan ini mendapat dukungan positif dari Pemerintah Kalurahan Nglipar. Dalam sambutan yang disampaikan mewakili Lurah Nglipar, Carik Kalurahan Nglipar, Agung Murdiyanto, menyampaikan harapannya agar kolaborasi bersama Konsorsium ACCESS dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Kalurahan Nglipar yang lebih inklusif.
Dihadiri oleh perwakilan masyarakat Nglipar yang terdiri dari kamituwa, sekertaris desa, Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), kepala dusun, perwakilan PAM Dusun (PAMDUS), perwakilan kelompok difabel, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), perwakilan pemuda atau karang taruna, serta Kelompok Wanita Tani (KWT), hasil baseline diharapkan dapat menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat sasaran. Temuan di lapangan ini juga bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat, meningkatkan kepemimpinan kelompok rentan, serta mendorong tata kelola desa yang lebih responsif terhadap kebutuhan seluruh warga.
Melalui studi baseline yang dilakukan sebelumnya, Konsorsium ACCESS mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya dalam pembangunan desa. Hasil kajian menunjukkan bahwa ruang partisipasi telah tersedia, namun masih terdapat tantangan dalam memastikan keterlibatan mereka berlangsung secara bermakna dan berkontribusi terhadap proses perencanaan maupun pengambilan keputusan.
Pada sesi diskusi, Ali Lubis selaku Project Officer menyampaikan hasil dari baseline yang telah SAPDA lakukan. Hasil kajian menunjukkan masih adanya sejumlah tantangan, di antaranya belum optimalnya sistem pendataan kelompok rentan, terbatasnya partisipasi kelompok rentan dalam forum pembangunan, serta belum terintegrasinya perspektif kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) dalam proses perencanaan dan penganggaran desa. Selain itu, kapasitas masyarakat maupun perangkat desa dalam menerapkan pendekatan inklusif masih perlu diperkuat melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan.
Temuan tersebut menjadi landasan bagi Konsorsium ACCESS untuk merancang intervensi yang lebih tepat sasaran dalam memperkuat kapasitas masyarakat, mendorong partisipasi kelompok rentan, serta mendukung tata kelola desa yang lebih responsif terhadap kebutuhan seluruh warga. Dalam forum sosialisasi yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pemerintah desa, hasil baseline juga menjadi ruang refleksi bersama mengenai langkah-langkah yang perlu diperkuat untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif. Data yang akurat dan terintegrasi merupakan fondasi penting untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif. Data tidak hanya membantu pemerintah desa menyusun program yang lebih tepat sasaran, tetapi juga memastikan kelompok rentan memperoleh akses yang lebih adil terhadap layanan, kesempatan, dan sumber daya pembangunan.
Dalam sesi diskusi, Suhardiyanto selaku perwakilan dari kelompok rentan dan disabilitas juga menyampaikan pentingnya penguatan kapasitas kelompok rentan agar mereka lebih percaya diri dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan dalam forum pembangunan desa. Selain itu, kebutuhan akan integrasi dan pembaruan data kelompok rentan secara berkala juga menjadi salah satu prioritas yang dih arapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan yang lebih responsif.
Melalui Project ACCESS, Habitat for Humanity Indonesia, SAPDA, dan SPEK-HAM berkomitmen mendampingi masyarakat dan pemerintah desa dalam memperkuat partisipasi kelompok rentan, meningkatkan kualitas data desa, serta mendorong penerapan prinsip GEDSI dalam tata kelola pembangunan. Upaya ini diharapkan tidak hanya memperkuat sistem desa, tetapi juga menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.
Ketika setiap warga memiliki kesempatan yang setara untuk didengar, terlibat, dan berkontribusi dalam pembangunan, maka desa yang inklusif bukan lagi sekadar cita-cita, melainkan menjadi fondasi bagi terwujudnya masyarakat yang lebih adil, tangguh, dan tidak meninggalkan siapa pun. []
