Pertemuan Koordinasi Tingkat Kalurahan “Sosialisasi Hasil Baseline” kembali di laksanakan. Pada sesi kali ini, kegiatan dilaksanakan di Kalurahan Pilangrejo pada Jumat, 20 Agustus 2026 dan diiukuti oleh 15 orang peserta yang merupakan perwakilan dari kelompok disabilitas, dukuh, Badan Musyawarah Kalurahan (Bamuskal), kader, perwakilan kalurahan, serta Habitat for Humanity Indonesia. “Sudah 6 bulan kurang lebih program ACCESS berjalan, pertanyaan saya, hasil dari 6 bulan itu apa?” ucap Sunaryo selaku Lurah Pilangrejo saat memberikan sambutan. Ia berharap masyarakat Pilangrejo bisa membayangkan tujuan akhir program yang dijalankan dari koordinasi, sosialisasi, maupun kegiatan- kegiatan yang sudah dilakukan SAPDA dalam program ACCESS. Sehingga, masyarakat yang terlibat merasa bersemangat ketika dilibatkan dalam kegiatan yang diselenggarakan.
Nurul Sa’adah Andriani selaku Direktur Sentra Advokasi Perempuan, Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) menjelaskan bahwa asesmen yang sudah dilakukan SAPDA dalam project ACCESS merupakan sebuah upaya untuk melihat lebih jauh situasi, kondisi, perspektif, pemahaman, serta penerapan terkait GEDSI di lingkungan Kalurahan Pilangrejo. Misalnya, berkaitan dengan musrembang, pemilihan anggota pokja, informasi program dan lain sebagainya. Asesmen juga dilakukan agar program- program yang akan dijalankan tepat sasaran juga tepat dalam metode pendekatan yang akan dilakukan. Asesmen tersebut juga merupakan salah satu yang sudah dilakukan SAPDA dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan semenjak berjalannya program ACCESS selain kegiatan Sinau Bareng Warga.
Pertemuan Koordinasi Tingkat Kalurahan “Sosialisasi Hasil Baseline” ini merupakan tindak lanjut dari studi baseline yang SAPDA laksanakan dalam project ACCESS dalam rangka mengidentifikasi kondisi awal terkait keberadaan kelompok marginal dan kapasitas kepemimpinan serta advokasi masyarakat di Pengkol, memetakan tingkat partisipasi dan tantangan kelompok rentan serta marginal dalam tata kelola desa, serta menganalisis sejauh mana perspektif GEDSI telah terintegrasi dalam kelembagaan dan organisasi masyarakat, regulasi desa, serta perencanaan dan penganggaran desa. Program ACCESS (Ketahanan Iklim Komunitas Melalui Pemberdayaan Solusi Berkelanjutan) sendiri adalah inisiasi konsorsium Habitat for Humanity Indonesia, Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA), dan SPEK-HAM, periode 2025–2028 yang berlokasi di Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Asesmen awal atau studi baseline pada Kalurahan Pilangrejo dilakukan dengan mewawancarai responden sebanyak 21 partisipan yang terdiri dari 9 orang dari pemerintah desa dan 12 orang dari masyarakat dan kader. Ditambah dengan studi dokumen desa serta analisa AKPM (Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat). Dari asesmen awal tersebut Nuryadin Edy Purnama selaku Project Officer, menyampaikan beberapa temuan masalah diantaranya, sumber Informasi pembangunan desa masih berpusat pada RT/perwakilan, informasi belum aksesibel bagi semua kelompok rentan, forum masih banyak dipengaruhi oleh aktor tertentu, kelompok rentan belum percaya diri dalam menyampaikan aspirasi, belum ada mekanisme pelibatan langsung penyandang disabilitas dalam forum pembangunan desa, data kelompok rentan belum akurat dan diperbarui secara berkala, serta program masih dominan bantuan sosial, belum berbasis pemberdayaan.
Nuryadin juga menambahkan, bahwa mekanisme perlindungan kelompok rentan di Pilangrejo belum formal dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Pemahaman GEDSI bagi perangkat desa masih terbatas, serta remaja dan kelompok rentan belum terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Menanggapi beberapa temuan masalah yang dipaparkan Widodo selaku Dukuh Kaligede menyampaikan, dalam musyawarah dusun maupun musyawarah kalurahan, ketika pemerintah desa mengundang disabilitas menurutnya justru selalu diwakilkan oleh anggota keluarga dari disabilitas. Pihaknya juga merasa kesulitan berkomunikasi dengan penyandang disabilitas.
Widodo juga menambahkan, untuk kegiatan lansia di Padukuhan Kalligede, sudah terdapat posyandu, hanya saja keikutsertaan lansia yang kurang lebih 70 orang serta tingkat partisipasi maupun kehadiran masih terbilang rendah. Hal tersebut dikarenakan jarak dan mobilitas lansia. Ada upaya untuk mendatangi rumah ke rumah, namun karena keterbatasan kader dan juga alat sehingga posyandu lansia belum maksimal dilakukan. “Sebagai orangtua dari disabilitas, saya belum pernah dapat undangan untuk menghadiri acara- acara seperti musdus dan sebagainya. Kalau saya lihat untuk penyandang disabilitas di Kelurahan Pilangrejo ini belum tersentuh langsung, belum ada yang bergerak langsung. Mungkin karena di Desa Pilangrejo ini belum ada paguyuban atau wadah untuk berkumpul antar disabilitas dan pemerintah desa. Disabilitas disni menurut saya juga belum cukup diperhatikan,” tambah Marni selaku perwakilan orang tua disabilitas.[]
