ICDRC Archives

SAPDA-LP2DER Selenggarakan Workshop Penyusunan Kebijakan Berperspektif Gender Disabilitas

Media SAPDA5 years ago5 years ago02 mins

SAPDA bersama dengan Lembaga Pengembangan Partisipasi Demokrasi Dan Ekonomi Rakyat (LP2DER), Bima, NTB menyelenggarakan workshop penyusunan kebijakan berperspektif gender dan disabilitas pada Rabu (22/01). Workshop ini merupakan salah satu bagian program ICDRC (Inclusive Climate and Disaster Resilient Communities) atau Membangun Ketangguhan Inklusif Bencana dan Perubahan Iklim yang didanai oleh DFAT melalui OXFAM. Workshop ini bertujuan…

Pengembangan Program dan Kebijakan yang Inklusi Bagi Organisasi

Media SAPDA6 years ago6 years ago04 mins

Pada Kamis dan Jumat, 14-15 Maret 2019 lalu SAPDA Jogja mengadakan pelatihan pengembangan kebijakan gender disabilitas dan inklusi sosial untuk mitra ICDRC. Bertempat di pendopo SAPDA, pelatihan ini bertujuan untuk mengkonfirmasi kebutuhan dan kepasitas pengembangan inklusi disabilitas di masing-masing mitra OXFAM, menguatkan kapasitas mitra untuk mengembangkan kebijakan inklusi dalam pelaksanaan program dan manajemen kelembagaan, serta…

Perempuan Disabilitas Bergerak: 20 Perempuan Penyandang Disabilitas dari Seluruh Indonesia Ikuti Sekolah Perempuan Disabilitas Tahap Pertama yang Diselenggarakan oleh SAPDA dengan dukungan Women’s Fund Asia (WFA)

AKOMODASI YANG LAYAK PADA PENYANDANG DISABILITAS

Bagaimana Cara Berinteraksi dengan Disabilitas?

DPO Lead Research: Sebuah Terobosan dalam Memastikan Kepemimpinan dan Akomodasi yang Layak Terfasilitasi dalam Platform Riset melalui Program Afirmasi antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Australia bersama SAPDA

[DOWNLOAD] BUKU DALAM BINGKAI INKLUSI: PENYANDANG DISABILITAS & HUKUM

[DOWNLOAD] POLICY BRIEF DAN LAPORAN SISTEM RUJUKAN BERBASIS AKOMODASI YANG LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA PENANGANAN KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN DISABILITAS

ICDRC

SAPDA-LP2DER Selenggarakan Workshop Penyusunan Kebijakan Berperspektif Gender Disabilitas

Pengembangan Program dan Kebijakan yang Inklusi Bagi Organisasi