Lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membuka ruang lebih besar bagi penanganan yang lebih optimal terhadap kasus kekerasan seksual. Jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, UU TPKS lebih banyak menyorot pemenuhan hak korban, tidak terkecuali korban penyandang disabilitas. Konselor hukum dari Unit Pelaksana Teknis Daerah…
Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) dengan dukungan Disability Rights Fund (DRF) telah melakukan riset mengenai Kebutuhan dan Keinginan Anak Disabilitas. SAPDA menyampaikan hasil riset tersebut kepada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam kegiatan Workshop Penyampaian Hasil Riset Keinginan dan Kebutuhan Anak Disabilitas pada Senin, 31 Oktober 2022. Hasil riset disampaikan langsung oleh Direktur…
Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) belum sepenuhnya menjangkau perempuan penyandang disabilitas, mengingat banyak dari mereka belum cukup mendapatkan informasi maupun layanan kesehatan seputar HKSR. Kondisi ini pun mempengaruhi cara perempuan penyandang disabilitas memaknai otoritas tubuh dan seksualitas mereka. Situasi tersebut menjadi temuan dalam riset bertajuk Advokasi Berfokus Otonomi Tubuh dan Hak Seksual Perempuan…
