[PERS RILIS] Riset SAPDA Dorong Pemenuhan Hak Anak Disabilitas

Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) dengan dukungan Disability Rights Fund (DRF) telah melakukan riset mengenai Kebutuhan dan Keinginan Anak Disabilitas. SAPDA menyampaikan hasil riset tersebut kepada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam kegiatan Workshop Penyampaian Hasil Riset Keinginan dan Kebutuhan Anak Disabilitas pada Senin, 31 Oktober 2022.

Hasil riset disampaikan langsung oleh Direktur SAPDA Nurul Saadah Andriani kepada perwakilan Wali Kota Yogyakarta; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta; Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Selain itu, sejumlah organisasi sipil di Kota Yogyakarta juga turut terlibat, seperti Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI); Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI); Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni); Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin); Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK), Forum Anak; Forum Kemantren Inklusi, perwakilan Sekolah Luar Biasa (SLB) serta perwakilan orang tua dengan anak disabilitas.

Penyampaian hasil riset bertujuan untuk membuka ruang diskusi antara pemerintah dengan organisasi sipil terkait upaya pemenuhan hak-hak anak disabilitas di rumah, sekolah dan panti. Kegiatan ini juga sekaligus menjadi momen untuk menyusun rencana kerja pemenuhan hak anak disabilitas secara multi pihak.

Secara umum, riset Kebutuhan dan Keinginan Anak Disabilitas mengungkap bahwa anak disabilitas menghadapi banyak situasi yang menghambat pemenuhan hak-hak mereka. Situasi tersebut beragam dan sangat ditentukan oleh lingkungan dimana ia tinggal dan berinteraksi dengan orang lain; baik di rumah, sekolah dan panti.

SAPDA mengidentifikasi beberapa kebutuhan dan keinginan anak disabilitas yang perlu dipenuhi sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak mereka, antara lain:

1. Pendidikan inklusif yang optimal sesuai dengan kebutuhan disabilitas.
2. Informasi pendampingan dan layanan kesehatan reproduksi.
3. Layanan kesehatan yang terjangkau secara biaya, jarak dan informasi.
4. Penerimaan dan pengasuhan yang positif dari keluarga dan masyarakat.
5. Data anak disabilitas yang terbarui dan terhubung dengan sistem administrasi kependudukan.
6. Metode dan media komunikasi yang sesuai dengan kondisi disabilitas di keluarga, masyarakat dan pemberi layanan.
7. Perlindungan dan penanganan kasus kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Berdasarkan situasi di atas, SAPDA menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melakukan perbaikan terhadap pendataan serta regulasi dan program layanan berkaitan dengan pemenuhan hak anak disabilitas.

Berkaitan dengan pendataan, SAPDA memberikan rekomendasi:

1. Melakukan pembaruan (update) data anak disabilitas secara sinergis.
2. Pembaruan data dapat dilakukan dengan melibatkan Forum Kemantren Inklusi di 14 wilayah, melalui kerjasama dengan organisasi/komunitas penyandang disabilitas.
3. Data anak disabilitas bisa memuat beragam informasi seperti jenis kelamin, ragam disabilitas, potensi keterampilan, kebutuhan atas layanan dan dukungan, tempat tinggal dan anggota keluarga yang tinggal bersama.
4. Di dalamnya juga terdapat informasi lebih lanjut tentang kondisi keluarga pengampu anak disabilitas, seperti pendidikan, status ekonomi dan pengetahuan.
5. Satu data diperuntukan bagi semua dinas dan bidang, untuk dapat diolah sesuai dengan tupoksi dan bidang yang bersangkutan.

Sementara berkaitan dengan regulasi dan program layanan, SAPDA memberikan rekomendasi mencakup bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan perlindungan anak, yaitu:

Rekomendasi bidang pendidikan:

1. Memfasilitasi minat dan bakat anak.
2. Memperbanyak jumlah Guru Pendamping Khusus.
3. Mengadakan beasiswa untuk anak disabilitas sesuai yang dimandatkan oleh Perda Disabilitas.
4. Pendidikan kesehatan reproduksi untuk anak disabilitas usia remaja dengan melibatkan orang tua/pengasuh/pendamping.

Rekomendasi bidang kesehatan:

1. Melakukan deteksi dini anak disabilitas hingga level posyandu.
2. Mengintegrasikan layanan Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) terpadu.
3. Menyediakan informasi sistem rujukan kebutuhan khusus kesehatan anak disabilitas.

Rekomendasi bidang sosial:

1. Membangun dan menguatkan komunitas orangtua dengan anak disabilitas.
2. Melakukan edukasi masyarakat inklusif untuk mengantisipasi berbagai bentuk perundungan dan labelling negatif pada anak disabilitas dan keluarganya.
3. Menyediakan layanan konseling bagi orangtua dengan anak disabilitas.

Rekomendasi perlindungan anak dalam keluarga dan masyarakat:

1. Menyediakan program pendidikan dan pendampingan bagi keluarga yang mempunyai anggota penyandang disabilitas.
2. Menyediakan program konseling orang tua dengan anak disabilitas.
3. Mengoptimalkan peran PKK dan satgas sampai level kelurahan untuk memberikan pemahaman tentang anak disabilitas kepada masyarakat.
4. Mengembangkan sistem dukungan komunitas dan masyarakat terhadap keluarga anak disabilitas yang berada dalam kondisi krisis.
5. Memberikan dukungan intensif pada anak-anak disabilitas yang mengalami kekerasan.
6. Mengembangkan sistem orang tua pengganti bagi anak disabilitas yang mengalami kekerasan dalam keluarga.
7. Mengembangkan sistem rumah aman sementara bagi anak disabilitas yang mengalami kekerasan penelantaran dalam keluarga.

Pasca penyampaian hasil riset, kiranya Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta memberikan respon tindak lanjut sesuai dengan tupoksi masing-masing kedinasan untuk memastikan hak anak disabilitas dapat terpenuhi dengan baik.

_______________________________________________________________________

Narahubung:

1. Nurul Saadah Andriani – Direktur SAPDA (08562914654)
2. Sholih Muhdlor – Program Officer SAPDA (081326586345)

Media kit berisi TOR kegiatan dan rangkuman hasil riset dapat diakses melalui: https://s.id/RisetAnakDisabilitas