KONDISI TERKINI PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN REPRODUKSI DAN SEKSUAL REMAJA DENGAN DISABILITAS DI INDONESIA
1. Situasi Kebijakan yang berkaitan dengan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja dengan disabilitas :
– Pada bulan Oktober 2011 Indonesia telah melakukan pengesahan / ratifikasi Konvensi Hak penyandang Disabilitas / CRPD dengan UU No. 19 tahun 2011, dimana dalam pasal 24 secara tegas menyatakan. …..a) Menyediakan bagi orang-orang penyandang cacat dengan pelayanan dan program-program kesehatan yang layak, berkualitas, dan bebas biaya, sebagaimana disediakan bagi orang-orang lain, termasuk di bidang kesehatan seksual dan reproduksi serta program-program kesehatan publik yang berdasarkan pada populasi;
– Pada tahun 2014, Indonesia telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 mengenai kesehatan reproduksi, pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja bertujuan untuk a) mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang dapat berpengaruh terhadap Kesehatan Reproduksi; dan b) mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab.
– Terkait dengan informasi dan layanan kesehatan reproduksi kepada remaja dengan disabilitas diamanatkan dalam beberapa kebijakan diantarannya adalah kebijakan pemerintah yaitu Direktorat Jendral Bina Kesehatan Masyarakat Direktorat Bina Kesehatan Anak Kementrian Kesehatan RI tahun 2010 tentang Pedoman Layanan Kesehatan Anak Bagi Sekolah Luar Biasa. Dalam kebijakan tersebut secara jelas tertuang bagaimana layanan kesehatan reproduksi termasuk pemberian informasi dan konseling akan diberikan kepada siswa SLB dengan keragaman disabilitas
– Bahwa pemerintah Indonesia sudah mempunyai program-program seperti KRR Kesehatan Reproduksi remaja yang kemudian dijalankan oleh pemberi layanan kesehatan dasar (puskesmas).
-Dilevel provinsi sudah ada daerah yang memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak secara spesifik yaitu PERDA DIY No. 4 tahun 2012 mengenai Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pasal Pasal 54” Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota dan/atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan”
Dalam konteks ini pemenuhan hak atas informasi dan layanan kesehatan reproduksi pada remaja dengan disabilitas sebetulnya sudah mendapatkan jaminan hukum yang sangat kuat dari tingkat nasional sampai daerah, bahkan sudah ada panduan pelaksanaannya.
Read more about FACTSHEET SRHR (SEXUAL REPRODUCTION HEALTH AND RIGHTS) …