Kamis, 19 Agustus 2026, Sentra Advokasi Perempuan Disabilitas dan Anak (SAPDA) melaksanakan Pertemuan Koordinasi Tingkat Kalurahan “Sosialisasi Hasil Baseline” di Balai Kalurahan Pengkol. Pertemuan Koordinasi Tingkat Kalurahan “Sosialisasi Hasil Baseline” ini merupakan tindak lanjut dari studi baseline yang SAPDA laksanakan dalam project ACCESS dalam rangka mengidentifikasi kondisi awal terkait keberadaan kelompok marginal dan kapasitas kepemimpinan serta advokasi masyarakat di Pengkol, memetakan tingkat partisipasi dan tantangan kelompok rentan serta marginal dalam tata kelola desa, serta menganalisis sejauh mana perspektif GEDSI telah terintegrasi dalam kelembagaan dan organisasi masyarakat, regulasi desa, serta perencanaan dan penganggaran desa. Program ACCESS (Ketahanan Iklim Komunitas Melalui Pemberdayaan Solusi Berkelanjutan) sendiri adalah inisiasi konsorsium Habitat for Humanity Indonesia, SAPDA, dan SPEK-HAM, periode 2025–2028 yang berlokasi di Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Koordinasi Tingkat Kalurahan “Sosialisasi Hasil Baseline” dihadiri oleh perwakilan masyarakat Pengkol yang terdiri dari Lurah Pengkol, kepala dusun, perwakilan PAM Dusun (PAMDUS), perwakilan kelompok difabel, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kelompok Wanita Tani (KWT), Perwakilan Lintas Iman, perwakilan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), serta Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).
“Pengkol di tahun ini masuk 3 lembaga, ada Habitat for Humanity Indonesia, SPEK-HAM dan SAPDA. semua itu untuk masyarakat pengkol. Sebenarnya ada yang kelurahan tetangga itu ngiri. Kemarin sudah saya sampaikan mengapa Pengkol itu ada program yang masuk seolah-olah tidak ada berhentinya,” ucap Agus Sunaryo selaku Lurah Pengkol saat memberi sambutan pada Pertemuan Koordinasi Tingkat Kalurahan “Sosialisasi Hasil Baseline”. Ia juga menjelaskan, sebelumnya Habitat for Humanity masuk ke Pengkol dengan membawa program Posyandu, air bersih, daur sehat, serta kamar mandi. Kemudian, kembali lagi ke Pengkol dengan program yang lebih besar yaitu program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Ada 24 KK yang lolos, namun dengan syarat yang menurut Agus luar biasa. “Di sisi lain, ada masyarakat yang membutuhkan tetapi di sisi lain Habitat punya kriteria sendiri bagi penerima manfaat. Sekarang masuk Habitat bersama SAPDA dan SPEK-HAM melakukan pendampingan 3 tahun,” sambung Agus.
Berbeda dengan Habitat yang melakukan pembangunan rumah yang terlihat secara fisik juga SPEK- HAM terkait umkm yang juga bisa terlihat wujudnya, menurut Ali Lubis selaku Project Officer pada program ACCESS, pada pendampingan yang dilakukan oleh SAPDA, SAPDA berusaha untuk memberikan pemahaman secara terus menerus agar pemerintah desa maupun masyarakat desa bisa memahami tentang GEDSI yaitu kesetaraan gender, disabilitas, dan sosial inklusi. Sehingga dari pemahaman tersebut tidak ada masyarakat yang tertinggal. “Pengetahuan ini kami bagikan harapannya dapat dilakukan di kehidupan keluarga maupun di masyarakat, bahkan sampai tata kelola desa,” ucap Ali menjelaskan. Ali juga menambahkan, hal tersebut bisa diterapkan misalnya dalam pembuatan kebijakan, dalam pembangunan yang aksesible dan inklusif.
Ali menyampaikan hasil dari baseline yang telah SAPDA lakukan. Mulai dari latar belakang baseline, tujuan dari baseline, sasaran baseline, gambaran umum desa Pengkol. Ia juga menyampaikan tentang temuan masalah dari baseline dan mendiskusikannya dengan para perwakilan kelompok yang hadir pada kegiatan. Beberapa masalah yang di temukan diantaranya, penyebaran informasi desa masih bergantung pada jalur formal seperti RT dan perwakilan, sehingga belum menjangkau seluruh kelompok rentan secara langsung, forum pembangunan desa dan pengambilan keputusan masih dipengaruhi tokoh tertentu sehingga kelompok rentan belum percaya diri menyampaikan pendapat. Belum ada mekanisme khusus yang memastikan keterlibatan langsung penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam forum pembangunan desa. Pendataan kelompok rentan belum diverifikasi dan divalidasi secara berkala sehingga masih ada data yang tidak sesuai kondisi lapangan. Program pembangunan masih berfokus pada kebutuhan umum dan belum berbasis kebutuhan spesifik kelompok rentan, program desa masih dominan berbentuk bantuan sosial dan belum mengarah pada pemberdayaan berkelanjutan. Serta waktu dan pelaksanaan musyawarah belum sepenuhnya mempertimbangkan beban domestik perempuan.
Menanggapi beberapa temuan tersebut, Harsih selaku perwakilan dari Koalisi Perempuan Indonesia menyatakan bahwa selama ini dalam musyawarah dusun (musdus) maupun musyawarah pembangunan desa (musrembangdes) baik perempuan maupun disabilitas sudah dilibatkan di dalamnya. Menurut Harsih, pemerintah desa juga sudah menganggarkan agar kebijakan- kebijakan yang bisa diakses oleh disabilitas dapat diwujudkan. “Artinya kita tidak meninggalkan dan mesenjangkan karena kita sudah menganggarkan di semua usulan program yang ada di Kalurahan Pengkol,” ucap Harsih. Ia juga menjelaskan, anggaran untuk kelompok rentan juga sudah teranggarkan, meskipun saat ini terjadi pemangkasan 80%.
Terkait pendataan kelompok rentan yang belum diverifikasi dan divalidasi secara berkala sehingga masih ada data yang tidak sesuai kondisi lapangan, khususnya terkait data disabilitas, Supriyanta selaku Dukuh Kedokploso menjelaskan menurutnya, ada persepsi dan pandangan berbeda terkait disabilitas sehingga data yang ada dianggap tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. “Dari saya pribadi itu kurangnya pemahaman saya untuk mendata warga saya yang disabilitas itu seperti apa. Pemahaman saya disabilitas itu yang bawaan dari lahir,” jelasnya. Sehingga menurutnya perlu ada penjelasan lebih detail terkait disabilitas maupun ragam disabilitas sehingga masyarakat juga paham ketika mendata.[]
