Membangun masyarakat yang inklusif memerlukan kesadaran dan pemahaman tentang bagaimana berinteraksi dengan penyandang disabilitas secara etis dan penuh penghormatan. Banyak dari kita mungkin tidak memiliki niat buruk, tetapi pemahaman yang kurang mendalam terhadap situasi seseorang dapat menyebabkan tindakan yang tidak sensitif atau bahkan merendahkan orang tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui etika yang tepat…
Yogyakarta, 29 Oktober 2024Menurut CATAHU SAPDA Tahun 2022, kekerasan berbasis gender dan disabilitas(KBGD) masih menemui berbagai kendala, baik secara teknis maupun non-teknis dalamupaya memenuhi akomodasi yang layak (AYL). Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentangPenyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasiyang Layak untuk penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan mendefinisikan AYLsebagai modifikasi dan…
Kekerasan adalah setiap tindakan yang berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis; termasuk ancaman perbuatan tertentu; termasuk pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi. Kekerasan dapat terjadi oleh siapapun, termasuk lansia. Akibat proses penuaan, lansia minim kesempatan untuk melawan, bahkan mencegah terjadinya tindakan…
Pengadilan inklusif di Indonesia sangat penting bagi penyandang disabilitas karena memastikan akses yang setara terhadap keadilan tanpa diskriminasi. Penyandang disabilitas sering menghadapi hambatan dalam proses hukum, seperti kurangnya aksesibilitas fisik, informasi yang tidak disediakan dalam format yang sesuai, serta kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum tentang kebutuhan mereka, dan lain sebagainya. Dengan adanya pengadilan inklusif,…
Beragam bentuk kekerasan menimpa penyandang disabilitas di Indonesia. Di sisi lain, belum semua kasus-kasus kekerasan terhadap penyandang disabilitas terdokumentasikan dengan baik. Data yang tersebar di berbagai lembaga masih mengalami ketimpangan satu sama lain. Pencatatan kasus yang bersifat kolaboratif sangat dibutuhkan untuk menghasilkan data kekerasan berbasis gender dan disabilitas yang lebih holistik. Yayasan Sentra Advokasi Perempuan,…
Yogyakarta, 15 Desember 2021 – Yayasan Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) menyelenggarakan seminar nasional secara daring bertajuk Apresiasi Contoh Baik Pengadilan Inklusi, pada Rabu, 15 November 2021 sebagai salah satu dari rangkaian peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) tahun ini. Di dalam kegiatan ini, SAPDA mendiseminasikan hasil pendampingan teknis dan pemantauan…
Yogyakarta, 9 Desember 2021 – Ribuan perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender dan disabilitas kini dapat mengakses layanan konseling dan bantuan hukum secara online. Yayasan Sentra Advokasi Disabilitas Perempuan dan Anak (SAPDA) bekerjasama dengan Institut KAPAL Perempuan meluncurkan Layanan Konseling Hukum dan Psikologis di Rumah Cakap Bermartabat dan layanan pengaduan online Halo KAPAL Perempuan. Kedua…
Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo siap menuju pengadilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Komitmen ini disampaikan pada kegiatan Asistensi Aksesibilitas dan Penandatanganan Kesepakatan antara PN Sukoharjo bersama Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) dan komunitas disabilitas Sukoharjo pada Rabu (10/11). “Selain komitmen kita untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotis (KKN), kita juga menghadirkan pelayanan prima…
Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) menyelenggarakan lokakarya lanjutan Alokasi Pendanaan bagi Kelompok Rentan pada Senin (28/6) dan Selasa (29/6) lalu di Prime Plaza Hotel Kota Yogyakarta dengan protokol kesehatan ketat. 24 Peserta lokakarya yang terdiri dari 13 perempuan dan 11 laki-laki merupakan perwakilan penyandang disabilitas dan kelompok rentan terdampak pandemi COVID-19 lainnya…
