Flyer diseminasi riset sistem rujukan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas pada penanganan kasus KBGD pada 29 Oktober 2024 yang dihadiri oleh team leader AIPJ2, direktur sapda, UPTD PPA Garut dan UPTD PPA Bantul. Penanggap dari Kemenppa dan Komnas Perempuan

[PRESS RELEASE] Diseminasi Riset Sistem Rujukan Dengan Akomodasi Yang Layak (AYL) bagi Penyadang Disabilitas pada Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas

Yogyakarta, 29 Oktober 2024Menurut CATAHU SAPDA Tahun 2022, kekerasan berbasis gender dan disabilitas(KBGD) masih menemui berbagai kendala, baik secara teknis maupun non-teknis dalamupaya memenuhi akomodasi yang layak (AYL). Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentangPenyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasiyang Layak untuk penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan mendefinisikan AYLsebagai modifikasi dan…

Read More
Ilustrasi lansia perempuan dan laki-laki sedang membuat kerajinan dari telur

[DOWNLOAD] BUKU SAKU PENDAMPINGAN LANSIA KORBAN KEKERASAN

Kekerasan adalah setiap tindakan yang berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis; termasuk ancaman perbuatan tertentu; termasuk pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi. Kekerasan dapat terjadi oleh siapapun, termasuk lansia. Akibat proses penuaan, lansia minim kesempatan untuk melawan, bahkan mencegah terjadinya tindakan…

Read More
Ilustrasi menunjukkan 5 orang berada di depan pengadilan yang ramah disabilitas. Perempuan disabilitas fisik menggunakan kursi roda ditemani oleh disabilitas lain dan pengacara laki-laki berjabat tangan dengan hakim laki-laki

[DOWNLOAD] Transformasi Keadilan: Perjalanan Pendampingan Menuju Pengadilan Inklusif di Indonesia

Pengadilan inklusif di Indonesia sangat penting bagi penyandang disabilitas karena memastikan akses yang setara terhadap keadilan tanpa diskriminasi. Penyandang disabilitas sering menghadapi hambatan dalam proses hukum, seperti kurangnya aksesibilitas fisik, informasi yang tidak disediakan dalam format yang sesuai, serta kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum tentang kebutuhan mereka, dan lain sebagainya. Dengan adanya pengadilan inklusif,…

Read More
Direktur SAPDA Nurul Saadah Andriani sedang memaparkan rencana inisiasi penyusunan Catahu Nasional penanganan kekerasan berbasis gender dan disabilitas

Kasus Kekerasan Disabilitas Harus Tercatat

Beragam bentuk kekerasan menimpa penyandang disabilitas di Indonesia. Di sisi lain, belum semua kasus-kasus kekerasan terhadap penyandang disabilitas terdokumentasikan dengan baik. Data yang tersebar di berbagai lembaga masih mengalami ketimpangan satu sama lain. Pencatatan kasus yang bersifat kolaboratif sangat dibutuhkan untuk menghasilkan data kekerasan berbasis gender dan disabilitas yang lebih holistik. Yayasan Sentra Advokasi Perempuan,…

Read More

[PERS RILIS] SAPDA dan Pemerintah Australia Apresiasi 28 Pengadilan Dampingan dalam Upaya Mewujudkan Layanan Inklusif

Yogyakarta, 15 Desember 2021 – Yayasan Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) menyelenggarakan seminar nasional secara daring bertajuk Apresiasi Contoh Baik Pengadilan Inklusi, pada Rabu, 15 November 2021 sebagai salah satu dari rangkaian peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) tahun ini.   Di dalam kegiatan ini, SAPDA mendiseminasikan hasil pendampingan teknis dan pemantauan…

Read More

[PERS RILIS] SAPDA, Institut KAPAL Perempuan dan Uni Eropa Meluncurkan Layanan untuk Mencegah Kekerasan terhadap Perempuan dan Penyandang Disabilitas

Yogyakarta, 9 Desember 2021 – Ribuan perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender dan disabilitas kini dapat mengakses layanan konseling dan bantuan hukum secara online. Yayasan Sentra Advokasi Disabilitas Perempuan dan Anak (SAPDA) bekerjasama dengan Institut KAPAL Perempuan meluncurkan Layanan Konseling Hukum dan Psikologis di Rumah Cakap Bermartabat dan layanan pengaduan online Halo KAPAL Perempuan. Kedua…

Read More
Tim SAPDA sedang memperagakan etika mendorong kursi roda yang tepat.

PN Sukoharjo Nyatakan Komitmen Menjadi Pengadilan Inklusif

Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo siap menuju pengadilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Komitmen ini disampaikan pada kegiatan Asistensi Aksesibilitas dan Penandatanganan Kesepakatan antara PN Sukoharjo bersama Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) dan komunitas disabilitas Sukoharjo pada Rabu (10/11). “Selain komitmen kita untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotis (KKN), kita juga menghadirkan pelayanan prima…

Read More
Arum, perwakilan kelompok minoritas gender dan seksual dari Yayasan Kebaya sedang mempresentasikan rencana advokasi pendanaan pemerintah ketika menjadi peserta dalam lokakarya lanjutan Alokasi Pendanaan bagi Kelompok Rentan pada 28 dan 29 Juni 2021 di Kota Yogyakarta

Bagaimana Prinsip Advokasi Anggaran Pemerintah yang Ideal?

Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) menyelenggarakan lokakarya lanjutan Alokasi Pendanaan bagi Kelompok Rentan pada Senin (28/6) dan Selasa (29/6) lalu di Prime Plaza Hotel Kota Yogyakarta dengan protokol kesehatan ketat. 24  Peserta lokakarya yang terdiri dari 13 perempuan dan 11 laki-laki merupakan perwakilan penyandang disabilitas dan kelompok rentan terdampak pandemi COVID-19 lainnya…

Read More
Ilustrasi Pengusaha APD Disabilitas

Pengusaha APD Disabilitas Butuh Lebih Banyak Penguatan Ekonomi

Pandemi COVID-19 telah menaikan permintaan Alat Pelindung Diri (APD). Perubahan pasar tersebut banyak dimanfaatkan oleh kelompok penyandang disabilitas dengan menjalankan usaha produksi masker. Namun, sebagian besar dari mereka masih mengalami keterbatasan modal, sehingga membutuhkan bantuan penguatan ekonomi baik dari pemerintah maupun swasta. Situasi ini ditemukan dalam riset Asesmen Standar dan Potensi Kapasitas Produksi Komunitas Penyandang…

Read More