Riset SAPDA Ungkap Pentingnya Perlindungan Tubuh & Seksual Disabilitas

Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) belum sepenuhnya menjangkau perempuan penyandang disabilitas, mengingat banyak dari mereka belum cukup mendapatkan informasi maupun layanan kesehatan seputar HKSR. Kondisi ini pun mempengaruhi cara perempuan penyandang disabilitas memaknai otoritas tubuh dan seksualitas mereka. Situasi tersebut menjadi temuan dalam riset bertajuk Advokasi Berfokus Otonomi Tubuh dan Hak Seksual Perempuan…

Read More

Kerjasama Antar Layanan Penting dalam Mekanisme Penanganan Kekerasan

Sumber kerentanan perempuan penyandang disabilitas terhadap kekerasan bersumber dari banyak hal; mulai dari ketidakadilan di masyarakat, marjinalisasi, diskriminasi, subordinasi, stereotip, hingga beban ganda. Kerjasama antar lembaga diperlukan dalam mekanisme penanganan kekerasan berbasis gender dan disabilitas. Koordinator layanan konseling Rumah Cakap Bermartabat (RCB) Sentra Advokasi Perempuan Difabel, dan Anak (SAPDA) Rini Rindawati mengatakan kerjasama antar layanan…

Read More

Sistem Rujukan Layanan Anak dan Perempuan Disabilitas perlu Berbasis Kebutuhan Khusus

Sistem rujukan layanan bagi anak dan perempuan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum perlu dibangun berbasis kebutuhan khusus tiap ragam disabilitas. Upaya ini bisa dilakukan dengan melakukan penilaian personal sebagai bagian dari penyediaaan akomodasi yang layak di dalam pelayanan. Hal ini ditegaskan oleh perwakilan Women Disability Crisis Center (WDCC) SAPDA Tio Tegar Wicaksono saat memberikan…

Read More

PN Sragen dan PN Semarang Siap Mewujudkan Peradilan Inklusif

Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Disabilitas, dan Anak (SAPDA) melakukan perjanjian kerjasama antara Pengadilan Negeri (PN) Sragen dan PN Semarang pada Senin (25/10) dan Selasa (26/10) Oktober 2021. Perjanjian ini menandai kesediaan SAPDA untuk mendukung kedua pengadilan dalam mewujudkan komitmennya menghadirkan pengadilan inklusif. Direktur SAPDA Nurul Saadah Andriani mengatakan bahwa antara pengadilan dan SAPDA saling membutuhkan…

Read More
SAPDA menyerahkan hasil penelitian dan policy brief kepada pemerintah daerah yang diwakili oleh Kepala Dinas P3AP2KB Edy Muhammad dan tim produksi NYALA

SIARAN PERS: Bumikan Hak Otoritas Tubuh Perempuan Disabilitas Lewat “NYALA”

Setiap orang memiliki hak untuk menentukan apapun yang terjadi pada tubuh dan organ reproduksinya, bebas dari campur tangan siapapun. Namun, seringkali pemenuhan hak tersebut belum menjangkau perempuan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang terpinggirkan. Karena itu, Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) meluncurkan film pendek bertajuk “NYALA” pada 28-29 Oktober 2021. Peluncuran berbalut diskusi…

Read More