SAPDA menyerahkan hasil penelitian dan policy brief kepada pemerintah daerah yang diwakili oleh Kepala Dinas P3AP2KB Edy Muhammad dan tim produksi NYALA

SIARAN PERS: Bumikan Hak Otoritas Tubuh Perempuan Disabilitas Lewat “NYALA”

Setiap orang memiliki hak untuk menentukan apapun yang terjadi pada tubuh dan organ reproduksinya, bebas dari campur tangan siapapun. Namun, seringkali pemenuhan hak tersebut belum menjangkau perempuan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang terpinggirkan. Karena itu, Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) meluncurkan film pendek bertajuk “NYALA” pada 28-29 Oktober 2021. Peluncuran berbalut diskusi…

Read More
Ilustrasi kontrasepsi.

SAPDA Himbau UU TPKS Tindak Tegas Pemaksaan Kontrasepsi Disabilitas

Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menghimbau Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) perlu lebih tegas mengatur larangan pemaksaan kontrasepsi kepada penyandang disabilitas. Himbauan tersebut disampaikan dalam audiensi terkait Rancangan Undang-undang (RUU) TPKS pada Kamis (7/10) bersama Panitia Kerja (Panja) Badan Legislatif (Baleg). Sholih Muhdlor dari divisi Gender Equality, Disability and Social Inclusion…

Read More

Upaya SAPDA & DRF Perjuangan Hak Kespro & Anti Kekerasan bagi Perempuan Disabilitas

Selama pandemi COVID-19, perempuan penyandang disabilitas menghadapi kerentanan berlapis. Selain terancam mengalami kekerasan berbasis gender dan disabilitas, mereka juga kesulitan mengakses layanan kesehatan medis dan seksual reproduksi. Berbagai upaya advokasi telah dilakukan Sentra Advokasi Perempuan Difabel, dan Anak (SAPDA) bersama Disability Rights Fund (DRF) untuk membantu lebih banyak perempuan disabilitas. “Upaya yang pertama adalah melakukan…

Read More

Upaya Bersama Tingkatkan Pemahaman Kespro Masyarakat Jember

Akses terhadap pergaulan bebas di era globalisasi memungkinkan siapa pun untuk menyalahgunakan organ reproduksinya, tidak terkecuali penyandang disabilitas. Inilah yang menjadi latar belakang dilakukannya analisa sosial kesehatan reproduksi oleh Remaja Inklusi Hak Kesehatan dan Reproduksi (HKSR) Kabupaten Jember. Analisa sosial dilakukan sejak 28 Mei hingga 28 Juli tahun 2020 lalu, di bawah bimbingan langsung Sentra…

Read More
Aksesibilitas dan Tabu Masih Menjadi Tantangan Utama Pelayanan Kesehatan Reproduksi terhadap Penyandang Disabilitas

Aksesibilitas dan Tabu Menjadi Tantangan Utama Pelayanan Kespro Disabilitas

Layanan kesehatan reproduksi (Kespro) yang ditujukan kepada disabilitas maupun tanpa disabilitas sama. Namun, penyandang disabilitas memiliki tantangan tersendiri dalam mengakses layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini merupakan hasil diskusi nasional bertajuk “Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Inklusif bagi Penyandang Disabilitas” yang diselenggarakan secara online oleh SAPDA, Rabu (20/5). “Pemerintah dalam kebijakannya mendorong agar adanya…

Read More

SAPDA membentuk Agen Perubahan dalam Training of Trainer Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi di Jember

sapdajogja.org, Training of Trainer (TOT) Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) dan Inklusi Sosial untuk Kaum Muda Penyandang Disabilitas. Jumat, 26 April hingga Minggu, 28 April 2019. TOT yang diadakan oleh Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) di Aula Kantor Kecamatan Sukorambi, Jember ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada agen-agen perubahan remaja disabilitas dan…

Read More

Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Usia Dewasa Perlu Ditingkatkan

Berbicara tentang pelayanan kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas, saat ini hanya menyasar kepada remaja dan anak usia sekolah. Sedikit sekali pelayanan yang mengarah kepada penyandang disabilitas usia dewasa. Hal inilah yang mendasari Direktorat Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan RI mengadakan acara bertema Orientasi Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Penyandang Disabilitas Usia Dewasa. Acara ini berlangsung dari tanggal…

Read More