Upaya SAPDA & DRF Perjuangan Hak Kespro & Anti Kekerasan bagi Perempuan Disabilitas

Selama pandemi COVID-19, perempuan penyandang disabilitas menghadapi kerentanan berlapis. Selain terancam mengalami kekerasan berbasis gender dan disabilitas, mereka juga kesulitan mengakses layanan kesehatan medis dan seksual reproduksi. Berbagai upaya advokasi telah dilakukan Sentra Advokasi Perempuan Difabel, dan Anak (SAPDA) bersama Disability Rights Fund (DRF) untuk membantu lebih banyak perempuan disabilitas. “Upaya yang pertama adalah melakukan […]

Upaya Bersama Tingkatkan Pemahaman Kespro Masyarakat Jember

Akses terhadap pergaulan bebas di era globalisasi memungkinkan siapa pun untuk menyalahgunakan organ reproduksinya, tidak terkecuali penyandang disabilitas. Inilah yang menjadi latar belakang dilakukannya analisa sosial kesehatan reproduksi oleh Remaja Inklusi Hak Kesehatan dan Reproduksi (HKSR) Kabupaten Jember. Analisa sosial dilakukan sejak 28 Mei hingga 28 Juli tahun 2020 lalu, di bawah bimbingan langsung Sentra […]

Aksesibilitas dan Tabu Masih Menjadi Tantangan Utama Pelayanan Kesehatan Reproduksi terhadap Penyandang Disabilitas

Aksesibilitas dan Tabu Menjadi Tantangan Utama Pelayanan Kespro Disabilitas

Layanan kesehatan reproduksi (Kespro) yang ditujukan kepada disabilitas maupun tanpa disabilitas sama. Namun, penyandang disabilitas memiliki tantangan tersendiri dalam mengakses layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini merupakan hasil diskusi nasional bertajuk “Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Inklusif bagi Penyandang Disabilitas” yang diselenggarakan secara online oleh SAPDA, Rabu (20/5). “Pemerintah dalam kebijakannya mendorong agar adanya […]

SAPDA membentuk Agen Perubahan dalam Training of Trainer Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi di Jember

sapdajogja.org, Training of Trainer (TOT) Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) dan Inklusi Sosial untuk Kaum Muda Penyandang Disabilitas. Jumat, 26 April hingga Minggu, 28 April 2019. TOT yang diadakan oleh Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) di Aula Kantor Kecamatan Sukorambi, Jember ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada agen-agen perubahan remaja disabilitas dan […]

Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Usia Dewasa Perlu Ditingkatkan

Berbicara tentang pelayanan kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas, saat ini hanya menyasar kepada remaja dan anak usia sekolah. Sedikit sekali pelayanan yang mengarah kepada penyandang disabilitas usia dewasa. Hal inilah yang mendasari Direktorat Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan RI mengadakan acara bertema Orientasi Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Penyandang Disabilitas Usia Dewasa. Acara ini berlangsung dari tanggal […]

PELATIHAN KESEHATAN REPRODUKSI BAGI REMAJA DISABILITAS DI BRTPD PUNDONG, 30-31 AGUSTUS 2016

img_3666 img-20160901-wa0027

Setiap orang, baik orang tua maupun anak dan remaja perlu mengetahui kesehatan reproduksi untuk lebih memahami pentingnya pengetahuan tersebut bagi dirinya. Kesehatan Reproduksi bukan hanya tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan, alat kontrasepsi dan penyakit yang berkaitan dengan hubungan tersebut. Akan tetapi, kesehatan reproduksi adalah keseluruhan rangkaian sistem dan fungsi reproduksi sehingga sehat secara fisik, mental dan sosial dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan.
Banyak orang tua dan remaja non disabilitas belum memahami tentang pentingnya hal tersebut. Lalu, bagaimana dengan remaja dengan disabilitas? Apalagi disabilitas mereka bermacam-macam, antara lain disabilitas netra, disabilitas grahita, disabilitas daksa dan lain-lain. Tentu saja pemahaman mereka juga bermacam-macam, bagaimana cara mereka mengerti konsep kesehatan reproduksi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sangat kompleks dan perlu kerja bersama seluruh komponen untuk melakukannya.
SAPDA sebagai lembaga yang konsen terhadap masalah tersebut, mencoba melakukan transfer pengetahuan kesehatan reproduksi yang berguna untuk remaja dengan disabilitas. Bagaimana mereka memahami tentang organ reproduksi mereka, bagaimana merawatnya sehingga nantinya remaja tersebut mampu meningkatkan pertahanan diri mereka dengan baik dari pihak-pihak di luar diri mereka, baik berbentuk pelecehan ataupun kekerasan. Oleh sebab itu, untuk menjembatani transfer pengetahuan tersebut SAPDA akan melakukan Training Kesehatan Reproduksi untuk Remaja dengan Disabilitas di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Pundong pada tanggal 30-31 Agustus 2016. Pelatihan tersebut akan diikuti oleh remaja disabilitas yang bertempat tinggal di asrama BRTPD, dengan komposisi remaja disabilitas netra, disabilitas daksa, dan disabilitas runguwicara/tuli.
Tujuan dari kegiatan ini adalah : Menggali pengetahuan remaja disabilitas tentang kesehatan reproduksi; dan Meningkatkan pemahaman remaja disabilitas terhadap pelecehan dan kekerasan seksual. Sedangkan hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan pelatihan ini adalah : Adanya pengetahuan remaja disabilitas tentang kesehatan reproduksi yang lebih mendalam; dan Adanya konsep pertahanan diri remaja disabilitas dari pelecehan dan kekerasan.
Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, yaitu Selasa dan Rabu, 30 dan 31 Agustus 2016 pukul 09.00 – 12.00 WIB bertempat di BRTPD Pundong, Srihardono, Pundong, Bantul.

Read more about PELATIHAN KESEHATAN REPRODUKSI BAGI REMAJA DISABILITAS DI BRTPD PUNDONG, 30-31 AGUSTUS 2016

REKRUTMEN STAF PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI-SAPDA

Pengiriman Aplikasi Diperpanjang Hingga 27 Maret 2016
Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) adalah sebuah lembaga masyarakat di Yogyakarta yang memiliki kepedulian dan bekerja pada isu-isu perempuan dan anak dengan disabilitas, terutama pada isu-isu kesehatan. Program-program yang dilaksanakan SAPDA dalam melakukan advokasi hak-hak kesehatan bagi penyandang disabilitas dilakukan pada dua subyek, subyek pertama adalah kampanyae penyadaran / awareness raising kepada penyandang disabilitas sendiri melalui komunitas-komunitas dan/atau organisasi penyandang disabilitas. Subyek kedua, adalah advokasi kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan, pemilik layanan, dan penanggungjawab atas pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di DIY. Advokasi yang dilakukan kepada pemerintah dilakukan melalui peningkatan kapasitas pemerintah terkait isu disabilitas, kemitraan dengan pemerintah, pembuatan kebijakan yang berperspektif disabilitas, serta mengupayakan layanan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Sebagai konsekuensi logis kerja-kerja high level advokasi dan low level advokasi dengan double track approach yang dilakukan oleh lembaga SAPDA selama ini.

Read more about REKRUTMEN STAF PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI-SAPDA

FACTSHEET SRHR (SEXUAL REPRODUCTION HEALTH AND RIGHTS)

KONDISI TERKINI PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN REPRODUKSI DAN SEKSUAL REMAJA DENGAN DISABILITAS DI INDONESIA

1. Situasi Kebijakan yang berkaitan dengan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja dengan disabilitas :
– Pada bulan Oktober 2011 Indonesia telah melakukan pengesahan / ratifikasi Konvensi Hak penyandang Disabilitas / CRPD dengan UU No. 19 tahun 2011, dimana dalam pasal 24 secara tegas menyatakan. …..a) Menyediakan bagi orang-orang penyandang cacat dengan pelayanan dan program-program kesehatan yang layak, berkualitas, dan bebas biaya, sebagaimana disediakan bagi orang-orang lain, termasuk di bidang kesehatan seksual dan reproduksi serta program-program kesehatan publik yang berdasarkan pada populasi;
– Pada tahun 2014, Indonesia telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 mengenai kesehatan reproduksi, pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja bertujuan untuk a) mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang dapat berpengaruh terhadap Kesehatan Reproduksi; dan b) mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab.
– Terkait dengan informasi dan layanan kesehatan reproduksi kepada remaja dengan disabilitas diamanatkan dalam beberapa kebijakan diantarannya adalah kebijakan pemerintah yaitu Direktorat Jendral Bina Kesehatan Masyarakat Direktorat Bina Kesehatan Anak Kementrian Kesehatan RI tahun 2010 tentang Pedoman Layanan Kesehatan Anak Bagi Sekolah Luar Biasa. Dalam kebijakan tersebut secara jelas tertuang bagaimana layanan kesehatan reproduksi termasuk pemberian informasi dan konseling akan diberikan kepada siswa SLB dengan keragaman disabilitas
– Bahwa pemerintah Indonesia sudah mempunyai program-program seperti KRR Kesehatan Reproduksi remaja yang kemudian dijalankan oleh pemberi layanan kesehatan dasar (puskesmas).
-Dilevel provinsi sudah ada daerah yang memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak secara spesifik yaitu PERDA DIY No. 4 tahun 2012 mengenai Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pasal Pasal 54” Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota dan/atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan”

Dalam konteks ini pemenuhan hak atas informasi dan layanan kesehatan reproduksi pada remaja dengan disabilitas sebetulnya sudah mendapatkan jaminan hukum yang sangat kuat dari tingkat nasional sampai daerah, bahkan sudah ada panduan pelaksanaannya.

Read more about FACTSHEET SRHR (SEXUAL REPRODUCTION HEALTH AND RIGHTS)