Sudah lebih dari satu tahun Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diterbitkan, namun implementasinya di dalam penanganan kasus masih menyisakan berbagai catatan. Situasi ini tidak terkecuali pula pada kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi pada penyandang disabilitas. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi yakni berkaitan dengan pemenuhan akomodasi yang layak….
Pembuatan aturan-aturan pelaksana Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) masih menyisakan ruang kosong bagi partisipasi kelompok penyandang disabilitas. Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas mendesak pemerintah untuk memastikan perlibatan yang bermakna bagi organisasi disabilitas dalam pembahasan dan penyusunan peraturan turunan UU TPKS. “Tidak terbukanya informasi terkait draft resmi seluruh aturan turunan,…
Oleh: Kyntan Gita Palupi (WDCC SAPDA) Beberapa bulan sudah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) resmi disahkan oleh parlemen dengan persetujuan dari presiden. Perjalanan panjang pengesahan UU TPKS bahkan sudah dimulai sejak proses pembuatannya, mulai dari tahap inisiasi di tahun 2012, tahap masuk Program Legislasi Nasional di tahun 2016,…
Embargo: Rabu, 21 Desember 2022 Yogyakarta, Rabu (21/12) – Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menyelenggarakan webinar “Implikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada Penyandang Disabilitas” sebagai refleksi akhir tahun pasca 6 bulan pengesahan UU TPKS. Kegiatan ini didukung oleh pemerintah Australia melalui program Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Melalui…
Lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membuka ruang lebih besar bagi penanganan yang lebih optimal terhadap kasus kekerasan seksual. Jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, UU TPKS lebih banyak menyorot pemenuhan hak korban, tidak terkecuali korban penyandang disabilitas. Konselor hukum dari Unit Pelaksana Teknis Daerah…
