Pengadilan Negeri (PN) Magelang menerima dukungan dari Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) dalam mewujudkan komitmennya untuk menjadi pengadilan yang inklusif dan aksesibel bagi penyandang disabilitas. Kedua lembaga telah menandatangani perjanjian kerjasama (MoU) pada Rabu (15/2) lalu.
Penandatanganan MoU berlangsung sebagai bagian dari pendampingan asistensi oleh SAPDA kepada PN Magelang. Dalam kegiatan tersebut, SAPDA membagikan pengetahuan mengenai konsep pengadilan inklusif dan akomodasi yang layak. Para aparatur pengadilan juga mendapatkan ilmu tentang ragam, kebutuhan dan hambatan penyandang disabilitas terkait layanan pengadilan.
Peningkatan kapasitas tersebut difasilitasi langsung oleh teman-teman organisasi penyandang disabilitas, seperti Perkumpulan Penyandang Disabilitas di Indonesia (PPDI), Perkumpulan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) dan Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin). Komunitas penyandang disabilitas juga membantu para petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), hakim, panitera dan petugas keamanan untuk belajar dan berpraktik langsung tentang etika berinteraksi dan memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas.
Selain itu teman-teman organisasi penyandang disabilitas juga berkesempatan melakukan uji coba sarana prasarana yang telah disediakan pengadilan, baik pada halaman luar maupun ruang PTSP. Sarana prasarana tersebut antara lain guiding block, bidang miring, tempat parkir penyandang disabilitas, panduan berperkara dengan huruf braille, toilet yang aksesibel dengan panic button dan pintu geser, kursi tunggu prioritas, loket layanan prioritas, berbagai macam alat bantu dan monitor antrian. Dari segi kebijakan layanan, PN Magelang juga sudah memiliki standar operaional prosedur pelayanan kelompok rentan.
Ketua Pengadilan Negeri Magelang Rios Rahmanto menegaskan bahwa aksesibilitas adalah hak yang harus diperoleh semua masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. “Saat ini PN Magelang dituntut untuk memberikan palayanan yang inklusif untuk memastikan pemenuhan kebutuhan hak penyandang disabilitas,” ujar Rios.
Rios pun mengucapkan terima kasih atas pendampingan yang diberikan oleh SAPDA dan berbagai organisasi penyandang disabilitas di wilayah hukumnya. “Kami mengakui masih ada keterbatasan dalam sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Magelang. Besar harapan, kegiatan ini dapat membantu PN Magelang semakin inklusif,” katanya.
Sementara Direktur SAPDA Nurul Saadah Andriani mengatakan aksesibilitas di pengadilan bukan hanya bermanfaat bagi penyandang disabilitas, tetapi juga bagi semua orang yang mengalami hambatan untuk mengakses layanan. “Aksesibilitas adalah investasi untuk masa depan, karena semua orang bisa menghadapi situasi ini,” tegas Nurul.
Nurul juga mengatakan kegiatan asistensi ini menjadi momen bagi teman-teman penyandang disabilitas di Kota Magelang dan Kabupaten Magelang untuk lebih mengenal tentang sistem peradilan, terutama di Pengadilan Negeri Magelang. “Walaupun penyandang disabilitas (yang mengakses pengadilan) jumlahnya sedikit, tetap punya potensi berhadapan dengan hukum. Teman-teman juga ingin belajar hukum,” tandasnya.
Agus dari perwakilan organisasi Pertuni yang hadir sebagai salah satu pemateri mengucapkan terima kasih kepada SAPDA karena telah memberinya kesempatan untuk berpartisipasi di dalam asistensi ini. “Kami sangat senang bisa diberi ruang untuk menyuarakan hak-hak penyandang disabilitas. Selama ini teman-teman kebanyakan masih ragu untuk mengakses layanan pengadilan,” ujarnya.
Sebagai informasi, kegiatan ini merupakan bagian dari langkah advokasi SAPDA dalam memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan dengan dukungan pemerintan Australia melalui program Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ). Kegiatan ini harapannya dapat terus ditindaklanjuti, baik dalam bentuk pendampingan lebih lanjut oleh organisasi penyandang disabilitas setempat maupun keterlibatan PN Magelang di dalam pelatihan-pelatihan daring yang diselenggarakan oleh SAPDA.
