Gambar berisi 6 sampai 8 orang sedang duduk di meja melingkar memperhatikan paparan.

Menengok Berbagai Masukan untuk Asesmen Disabilitas yang Lebih Optimal dalam Proses Peradilan

Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) melakukan diskusi bersama organisasi penyandang disabilitas dan Mahkamah Agung untuk menghimpun masukan terhadap draft awal Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum (Raperma Disabilitas) yang baru saja rampung proses penyusunannya. Identifikasi awal dan Penilaian Personal bagi penyandang disabilitas kembali menjadi salah satu topik yang…

Read More

Usia Mental & Kecakapan Hukum Disabilitas Perlu Diatur Dalam Peraturan Mahkamah Agung

Diskusi Kelompok Terarah Mengenai Draft Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Standar Pemeriksaan Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan sampai pada puncaknya. Para peserta, yang kali ini berasal dari Mahkamah Agung RI berharap aturan terkait identifikasi usia mental serta kecakapan hukum penyandang disabilitas mental dan intelektual dapat diakomodir di dalam Raperma Disabilitas. Iwan, peserta dari…

Read More
5 sampai 6 orang sedang berkumpul di dalam sebuah ruangan mengikuti lokakarya.

Pentingnya Pelibatan Ahli dalam Asesmen Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum

Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) kembali melanjutkan Diskusi Kelompok Terarah Mengenai Draft Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Standar Pemeriksaan Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Perbaikan mekanisme penilaian personal menjadi salah satu topik yang mengemuka dalam diskusi yang dilakukan di Jakarta (8/8) dengan melibatkan aparat penegak hukum dan pemerintah pusat tersebut….

Read More

[DOWNLOAD] Hasil Pemantauan Pengadilan Inklusif Dampingan SAPDA 2021/2022

Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) telah melakukan pemantauan terhadap 65 pengadilan menuju inklusif, terdiri dari 21 pengadilan dari lingkungan peradilan tata usaha negara pada tahun 2021, disusul 44 pengadilan dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer pada tahun 2022. Pemantauan ini dilakukan sebagai tindak lanjut pasca pendampingan teknis SAPDA kepada pengadilan…

Read More
Banner diseminasi pemantauan pengadilan inklusif

[PERS RILIS] SAPDA Apresiasi 65 Pengadilan Inklusif Ramah Disabilitas

Yogyakarta, 7 Agustus 2023 – Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) memberikan apresiasi kepada 65 pengadilan di Indonesia yang memiliki komitmen untuk menjadi inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Apresiasi diberikan melalui kegiatan Diseminasi Hasil Pemantauan Pengadilan Inklusif yang dilaksanakan bersama Mahkamah Agung RI dengan dukungan Pemerintah Australia melalui program Australia-Indonesia Partnership for…

Read More
Gambar berisi 8 orang sedang mengelilingi meja bundar. Ada yang menyampaikan pendapat dan ada yang menulis.

Implementasi Pengadilan Inklusif Butuh Banyak Dukungan

Institusi pengadilan masih memerlukan berbagai dukungan untuk dapat menyediakan layanan yang ramah bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, baik dalam hal anggaran, perspektif dan sumber daya manusia. Perwakilan dari pengadilan Negeri, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara menyampaikan berbagai masukan agar upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan dapat berjalan lebih optimal. Salah satu…

Read More
Koordinator Rumah Cakap Bermartabat SAPDA Arini Robi Izzati mempresentasikan hasik diskusi kelompok bersama fasilitator, Zaenur.

Mendengar Masukan Organisasi Profesi & Penyedia Layanan untuk Pengadilan yang Lebih Inklusif

Organisasi profesi dan penyedia layanan masih menghadapi persoalan dalam melakukan pendampingan terhadap penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Berbagai perwakilan lembaga yang terdiri dari advokat, psikolog dan psikiater serta pengada layanan berbasis masyarakat dan pemerintah menyampaikan beragam masukan untuk mendorong terciptanya standar pemeriksaan yang ramah bagi penyandang disabilitas berbasis akomodasi yang layak. Perwakilan dari kelompok penyedia…

Read More
Gambar berisi dua orang sedang memfasilitas diskusi menggunakan pengeras suara dan papan flip chart.

Menyimak Beragam Cerita Hambatan Disabilitas Berhadapan dengan Hukum

Penyandang disabilitas masih mengalami beragam hambatan dalam mengakses layanan pengadilan. Standar pemeriksaan yang inklusif berbasis pemenuhan akomodasi yang layak sangat penting agar penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum terlindungi dan terpenuhi hak-haknya dalam proses peradilan. Berbagai perwakilan organisasi penyandang disabilitas menyampaikan pengalamannya masing-masing berhadapan dengan hukum dalam kegiatan Diskusi Kelompok Terarah Mengenai Draft Naskah Akademik Rancangan…

Read More
6 orang berkumpul mengeliling satu meja besar sedang menyimak dokumen yang ditampilkan di depan menggunakan proyektor.

Raperma Diharapkan Menjawab Kendala Pemenuhan Hak Disabilitas Berhadapan dengan Hukum

Pemenuhan hak perempuan dan anak penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum di level institusi pengadilan masih menghadapi tantangan dan hambatan. Peraturan Mahkamah Agung sangat dibutuhkan agar berbagai upaya penyediaan akomodasi yang layak, penerapan penilaian personal, hingga memastikan sumber daya manusia aparatur pengadilan yang berperspektif disabilitas, dapat berjalan lebih optimal. Situasi ini menjadi sorotan dalam kegiatan Pembahasan…

Read More