Program Manager SAPDA Ayatulloh menerima plakat dari perwakilan Fakultas Hukum UGM.

SAPDA dan Magister Hukum Kesehatan UGM Sepakati Rencana Kerjasama Pemajuan Isu Disabilitas

Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) dan Magister Hukum Kesehatan Universitas Gadjah Mada (UGM) menyepakati rencana kerjasama pemajuan isu disabilitas dalam kegiatan Partnership Day yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM pada 28/10. “Kami pada intinya terbuka untuk bekerjasama dalam program-program apapun dengan Fakultas Hukum UGM. Slot apa saja yang bisa kami isi, SAPDA…

Read More
Gambar flyer lowongan kerja konselor psikologis SAPDA. Isi konten sama dengan isi kiriman ini,

[LOWONGAN KERJA] Konselor Psikologis SAPDA

Halo teman-teman! SAPDA sedang membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Konselor Psikologis Yayasan SAPDA. Yuk, simak informasi berikut: Kualifikasi yang dibutuhkan: Penyandang disabilitas atau tanpa disabilitas. Usia 20 – 40 tahun. Bersedia bekerja secara penuh. Sarjana psikologi lebih diutamakan. Memiliki pengalaman konseling minimal 1 tahun. Memiliki pengetahuan seputar Psychology First Aid, tehnik terapi dan asesmen psikologis….

Read More

4 Pengadilan dari Jakarta dan Jawa Barat Berkomitmen Menuju Inklusif

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Negeri Cikarang dan Pengadilan Negeri Subang menambah daftar institusi pengadilan yang berkomitmen menjadi inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) melakukan penandatanganan kesepahaman (MoU) dengan keempat pengadilan tersebut pada 26/9 hingga 27/9 lalu. Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan sekaligus bersamaan…

Read More

Urgensi PERMA Disabilitas dalam Mendorong Pengadilan Inklusif

Kekosongan peraturan terkait penyelenggaraan peradilan inklusif menjadi tantangan terbesar dalam penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di lingkungan pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) sangat diperlukan sebagai dasar kebijakan terkait standar pelayanan dan mekanisme persidangan yang mendukung kebutuhan penyandang disabilitas. Totok Yuli Biantoro dari Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM)…

Read More
6 orang dari komunitas Tuli sedang duduk melingkar, diskusi tentang kebutuhan untuk penanganan kasus Tuli

Mengenal Strategi Pendampingan yang Tepat untuk Disabilitas Tuli

Pendampingan perempuan disabilitas Tuli korban kekerasan membutuhkan strategi yang baik demi memastikan semua hak-haknya dapat terpenuhi. Sebelum melibatkan mereka lebih jauh dalam proses penanganan kasus, ada baiknya untuk terlebih dahulu memahami kerentanan perempuan disabilitas Tuli di dalam proses pendampingan. Konselor Hukum layanan Rumah Cakap Bermartabat Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (RCB SAPDA) Arini Robi…

Read More
JBI Ragil sedang mempresentasikan materi

Tips Melibatkan JBI dalam Pendampingan Kasus Tuli

Penyediaan Juru Bahasa Isyarat (JBI) menjadi salah bentuk akomodasi yang bisa dihadirkan dalam pendampingan penyandang disabilitas Tuli korban kekerasan. Di Indonesia sendiri, permintaan layanan JBI dapat dilakukan melalui Pusat Layanan JBI (PLJ). Lantas, bagaimana mekanisme mengakses layanan JBI untuk kepentingan penanganan kasus? Juniati Effendi dari PLJ Pusat menjelaskan lembaga yang memerlukan peran JBI untuk kegiatan…

Read More

PN Purwokerto, PN Purbalingga dan PN Surakarta Dorong Pengadilan Inklusif

Pengadilan yang berkomitmen menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terus bertambah. Sepanjang bulan Juli 2022, Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menandatangani perjanjian kerjasama dengan tiga pengadilan menuju inklusif, yaitu Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto, PN Purbalingga dan PN Surakarta melalui kegiatan asistensi yang berlangsung masing-masing pada 6 Juli, 7 Juli dan 20 Juli 2022….

Read More
Ilustrasi anak dari 4 ragam disabilitas (fisik kursi roda, intelektual, netra dan Tuli)

Pentingnya Perlindungan & Pemenuhan Hak Anak & Anak Disabilitas Sesuai Kebutuhan

Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) setiap tanggal 23 Juli ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 44 Tahun 1984 dalam rangka pembinaan untuk mewujudkan kesejahteraan anak (Pasal 1). Sementara, di tingkat internasional, majelis umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengesahkan konvensi tentang hak-hak anak pada 20 November 1989. Indonesia kemudian meratifikasinya pada 5 September 1990 melalui Keputusan Presiden…

Read More
(Dari kiri ke kanan) Masriah, Rian Hadiyati, dan Haula, anggota kelompok belajar urban farming yang dilatih oleh Proyek ACTION di Desa Selong sedang mencampur tanah dan pupuk sebagai bagian dari persiapan pembibitan.

[PERS RILIS] Program Tanggap COVID-19 Uni Eropa dan Hivos Perkuat Ketahanan dan Solidaritas Masyarakat di DKI Jakarta, Bogor, Lombok Timur, Makassar, dan Yogyakarta

Dekripsi Foto: (Dari kiri ke kanan) Masriah, Rian Hadiyati, dan Haula, anggota kelompok belajar urban farming yang dilatih oleh Proyek ACTION di Desa Selong sedang mencampur tanah dan pupuk sebagai bagian dari persiapan pembibitan. Jakarta, 12 Juli 2022 – Uni Eropa (UE) dan Hivos menggelar upacara penutupan proyek “Active Citizens Building Solidarity and Resilience in…

Read More