Media memiliki peran yang penting dan cukup efektif untuk mendukung kampanye kesehatan reproduksi yang inklusif. Hal ini merupakan hasil dari diskusi publik “Konvergensi Kampanye Media Terhadap SRHR Inklusif” yang diselenggarakan SAPDA, Rabu (29/7). Diskusi yang dilakukan secara daring ini menghadirkan salah satu pegiat media Budi Hermanto, pegiat media, Prita Hutomo dari Engage Media, Asrorul Mais,…
Pandemi Covid-19 memaksa semua pihak harus mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru, yakni tetap beraktivitas dengan menetapkan protokol kesehatan yang memadai. Hal ini pula yang dilakukan SAPDA. Selain berkaitan dengan kebijakan yang membatasi kehadiran staf di kantor, juga dalam menerima tamu yang datang. Salah satunya adalah kunjungan rombongan peneliti Pusat Penelitian Diklat dan Pengembangan Mahkamah Agung…
Pengadilan merupakan salah satu ruang publik yang semestinya dapat diakses oleh siapapun. Hal ini disampaikan Fatum Ade, dalam sosialisasi pengadilan inklusif di Pengadilan Negeri Karanganyar pada Jumat (26/06). Ade melanjutkan bahwa setiap warga negara berhak mengakses ruang pengadilan. Setiap kelompok masyarakat yang berasal dari berbagai kalangan memerlukan fasilitas dan layanan berbeda-beda, salah satunya adalah penyandang…
Dalam rangka sebagai upaya menyebarluaskan capaian, praktik baik dan pembelajaran dari program kepada seluruh pihak terkait program dan institusi lain yang memiliki kesamaan konteks isu dan wilayah kerja, Power Up menyelenggarakan Digital Learning Week, Kamis (11/6). Pada sesi ini mengambil tema “Penguatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Sebagai Strategi Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil di…
Dalam upaya mendukung penyelenggaraan peradilan yang inklusif, SAPDA dan Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta menandatangi Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas, Senin (8/6). Kerjasama ini mendorong keterlibatan SAPDA di lingkup luar kuasa hukum. Misalnya, pendampingan psikososial, konseling dan hukum terhadap Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum diluar kuasa hukum. “Kami meminta Sapda membuat…
Layanan kesehatan reproduksi (Kespro) yang ditujukan kepada disabilitas maupun tanpa disabilitas sama. Namun, penyandang disabilitas memiliki tantangan tersendiri dalam mengakses layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini merupakan hasil diskusi nasional bertajuk “Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Inklusif bagi Penyandang Disabilitas” yang diselenggarakan secara online oleh SAPDA, Rabu (20/5). “Pemerintah dalam kebijakannya mendorong agar adanya…
Meluasnya wabah pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) bukan alasan bagi remaja Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) di Jember untuk menyebarluaskan pengetahuan. Melalui saluran radio Mutiara FM mereka melakukan sosialisasi mengenai gerakan dan kegiatan yang mereka lakukan pada Sabtu, (18.04). Pada kesempatan ini, Toni dan Mahfud, yang merupakan anggota HKSR Jember menjelaskan awal mula…
Peningkatan layanan dan aksesibilitas di lingkungan pengadilan harus terus dilakukan. Lembaga peradilan merupakan ruang publik yang kerap diakses oleh penyandang disabilitas. Maka dari itu, layanan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing ragam disabilitas perlu disediakan. Langkah baru telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar. Ayun Kristyanto, Ketua PN Karanganyar bersama Nurul Saadah Andriani, Direktur Yayasan SAPDA. Kedua…
Semua orang berhak atas layanan hukum, maka dari itu kami mendorong agar pengadilan inklusi menjadi fokus program di Pengadilan Negeri Wonosari. Pernyataan itu disampaikan oleh Eman Sulaiman, Ketua PN Wonosari dalam sambutannya di pertemuan dengan Kuasa Usaha Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Allaster Cox, di PN Wonosari, (28/02). Diskusi yang dihadiri oleh mitra Lembaga Swadaya…
