Banner peluncuran catahy KBGD 2022, berisi gambar sampul buku.

[PERS RILIS] Peluncuran Catatan Tahunan  Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas Tahun 2022: Akomodasi yang Layak, Antara Angka dan Realita

Yogyakarta, 18 Juli 2023 – Yayasan Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) meluncurkan Catatan Tahunan Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas Tahun 2022 (Catahu KBGD 2022) dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-18 lembaga SAPDA. Catahu mengangkat tajuk “Akomodasi yang Layak: Antara Angka dan Realita”, sesuai dengan highlight utama dari temuannya. Kegiatan ini berlangsung dengan…

Read More
6 orang berkumpul mengeliling satu meja besar sedang menyimak dokumen yang ditampilkan di depan menggunakan proyektor.

Raperma Diharapkan Menjawab Kendala Pemenuhan Hak Disabilitas Berhadapan dengan Hukum

Pemenuhan hak perempuan dan anak penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum di level institusi pengadilan masih menghadapi tantangan dan hambatan. Peraturan Mahkamah Agung sangat dibutuhkan agar berbagai upaya penyediaan akomodasi yang layak, penerapan penilaian personal, hingga memastikan sumber daya manusia aparatur pengadilan yang berperspektif disabilitas, dapat berjalan lebih optimal. Situasi ini menjadi sorotan dalam kegiatan Pembahasan…

Read More
Dokumentasi Workshop

Penilaian Personal, Kunci Penting Sistem Rujukan Inklusif

Penilaian personal menjadi kunci dalam membangun sistem rujukan yang inklusif bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Penilaian personal dapat membantu memastikan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas tetap terpenuhi dalam kerjasama penanganan kasus antar lembaga. Demikian salah satu simpulan besar dari lokakarya Finalisasi Sistem Rujukan Ideal bagi Perempuan dan Anak Disabilitas yang Berhadapan…

Read More
Gambar berisi ilustrasi disabilitas dan hukum

[Download] Hasil Pemantauan kepada 27 Pengadilan Dampingan SAPDA

Sepanjang tahun 2020 hingga 2021, SAPDA telah memberikan asistensi kepada 28 pengadilan terkait mendorong peradilan inklusif; mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, hingga Pengadilan Militer. SAPDA kemudian menindaklanjuti asistensi tersebut dengan melakukan pemantauan terhadap ke-28 pengadilan pada 08 hingga 31 Oktober 2021. Pemantauan bertujuan untuk mengetahui perubahan, hambatan, dan…

Read More

[DOWNLOAD] Penilaian Personal untuk Perkara Pidana dan Perdata di Pengadilan

Untuk memastikan pemenuhan akomodasi yang layak, lembaga aparat penegak hukum termasuk pengadilan perlu melaksanakan penilaian personal kepada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurut PP Nomor 39 Tahun 2020, penilaian personal merupakan “upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan Akomodasi yang Layak.” Kewajiban pengadilan untuk…

Read More

Bukan Sekedar Tanggung Jawab Pengadilan, Penilaian Personal Perlu Dimulai dari Penyidikan & Penuntutan

Kewajiban melaksanakan penilaian personal sebaiknya tidak terpusat pada pengadilan negeri. Untuk lebih memastikan tersedianya akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum pidana, penerapan penilaian personal perlu dilangsungkan dari tingkat penyidikan oleh kepolisian dan penuntutan oleh kejaksaan. Demikian salah satu simpulan penting dari Semiloka Penilaian Personal untuk Perkara Pidana di Pengadilan yang diselenggarakan…

Read More

SAPDA Lanjutkan Kerjasama dengan PN Karanganyar dalam Mewujudkan Peradilan Inklusif

Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) menindaklanjuti perjanjian kerjasama dengan Pengadilan Negeri (PN) Karanganyar dalam mewujudkan pengadilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Kesepakatannya ditandai dengan penandatanganan MoU antara Direktur SAPDA Nurul Sa’dah Andriani dengan Ketua PN Karanganyar Ayun Kristiyanto, Sabtu (23/1). Fatum Ade dari hola Woman & Disability Crisis Center (WDCC) SAPDA menjelaskan bahwa…

Read More