Sepanjang tahun 2020 hingga 2021, SAPDA telah memberikan asistensi kepada 28 pengadilan terkait mendorong peradilan inklusif; mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, hingga Pengadilan Militer.
SAPDA kemudian menindaklanjuti asistensi tersebut dengan melakukan pemantauan terhadap ke-28 pengadilan pada 08 hingga 31 Oktober 2021. Pemantauan bertujuan untuk mengetahui perubahan, hambatan, dan tantangan yang dialami oleh para pengadilan dalam proses penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.
Pemantauan ini menghasilkan temuan-temuan yang mencakup 5 aspek, yaitu: data perkara penyandang disabilitas, kebijakan, sarana prasarana, sumber daya manusia dan cerita praktik baik dari pengadilan terkait akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Sebagai informasi, temuan dirangkum dari data-data 27 pengadilan yang mengisi formulir pemantauan, karena terdapat 1 pengadilan yang tidak melakukan pengisian.
Laporan riset hasil pemantauan dapat diakses melalui tautan berikut:
