Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM) dengan dukungan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) mendorong Pengadilan Negeri (PN) Blora menjadi lebih inklusif dan aksesibel bagi penyandang disabilitas. Inisiatif ini disampaikan dalam asistensi yang dilakukan SAPDA bersama DBM kepada PN Blora pada Selasa (7/9). Ketua DBM Abdul Ghofur menyatakan komunitasnya telah berkomitmen untuk menjadi perpanjangan tangan…
Kewajiban melaksanakan penilaian personal sebaiknya tidak terpusat pada pengadilan negeri. Untuk lebih memastikan tersedianya akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum pidana, penerapan penilaian personal perlu dilangsungkan dari tingkat penyidikan oleh kepolisian dan penuntutan oleh kejaksaan. Demikian salah satu simpulan penting dari Semiloka Penilaian Personal untuk Perkara Pidana di Pengadilan yang diselenggarakan…
Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) terus memperluas kerjasama dalam mewujudkan peradilan inklusif. Sepanjang bulan April 2021, SAPDA menandatangani perjanjian kerjasama dengan tiga lembaga peradilan sekaligus, antara lain Pengadilan Militer Yogyakarta (6/4), Pengadilan Negeri Batam (9/4), dan Pengadilan Negeri Ungaran (16/4). Direktur SAPDA Nurul Saadah Andriani memberikan apresiasi kepada pegadilan-pengadilan yang telah memiliki…
SAPDA percaya bahwa semua orang, termasuk mereka yang terpinggirkan, berhak mendapatkan keadilan dan terbebas dari kekerasan serta diskriminasi. Karena itu, SAPDA mempersembahkan: Rumah Cakap Bermartabat (RCB). RCB membuka dua bentuk layanan: Konsultasi Hukum dan Konsultasi Psikologi. RCB tercipta untuk menjadi ruang penanganan kekerasan yang inklusif bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan anak yang mengalami kekerasan berbasis…
Penilaian personal memungkinkan lembaga layanan mampu menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas sesuai kebutuhan khususnya. Kini, penilaian personal telah wajib diterapkan oleh seluruh pengadilan dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Direktorat Jenderal (Dirjen) Badan Peradilan Umum (Badilum) Nomor 1692 Tahun 2020. Namun, tidak cukup jika penilaian personal sebatas diterapkan di pengadilan. Demi semakin mempermudah penyandang…
Pengadilan Negeri Klaten (PN) Klaten dan PN Malang menambah daftar mitra kerjasama Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) dalam mewujudkan pengadilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Kerjasama resmi dimulai lewat ditandatanganinya nota kesepahaman antara SAPDA dengan kedua pengadilan. Penandatanganan nota kesepahaman sendiri berlangsung masing-masing pada Rabu (3/3) untuk PN Klaten serta pada Sabtu (6/3)…
Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) bersama Pengadilan Tinggi (PT) Yogyakarta melakukan rapat kerja pada Selasa (2/3). Kegiatan ini menghasilkan sejumlah rencana kolaborasi antar kedua lembaga di masa depan terkait mewujudkan aksesibilitas sarana prasarana dan layanan di pengadilan. “Kami mengerti bahwa bapak ibu di Pengadilan Tinggi memiliki kesulitan untuk mengkonkritkan aksesibilitas secara cepat karena…
Pengadilan Negeri (PN) Klaten, Jawa Tengah, siap menjadi lembaga yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Komitmen ini disampaikan dalam kunjungan asistensi yang dilakukan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) ke PN Klaten pada Jumat (26/2) lalu. “Sejak tahun 2016, sebenarnya kita sudah mengacu pada pembangunan yang aksesibel. Contoh, di depan dan belakang sudah kita buat…
Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) melakukan asistensi ke Pengadilan Negeri (PN) Pati, Selasa (23/3). Kunjungan ini menandai dimulainya kerjasama antara kedua lembaga, lewat penandatanganan MoU antara Direktur SAPDA Nurul Saadah Andriani dengan Ketua PN Pati Suwarno. “Layanan kami harus bisa diterima di semua kalangan, semua lapisan masyarakat, tidak membedakan dari sisi latar belakang…
