Rujukan kasus adalah proses pelimpahan wewenang kepada lembaga atau penyedia layanan lain untuk mempermudah penanganan dan pendampingan kasus. Sedangkan sistem rujukan adalah layanan yang diberikan kepada korban melalui komunikasi dan koordinasi antar lembaga pengada layanan berdasarkan kebutuhan korban guna mendapatkan pemulihan secara komprehensif. Sistem rujukan merupakan sistem yang harus menjiwai dan mendukung kinerja para pemangku…
Yogyakarta, 15 Maret 2024 – Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia, Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menyelenggarakan diskusi bertajuk “Perlindungan Penyandang Disabilitas dari Kekerasan Seksual: Refleksi Gerakan dan Implementasi UU TPKS” dengan dukungan pemerintah Australia melalui program Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Diskusi bertujuan untuk menengok kembali Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022…
Lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membuka ruang lebih besar bagi penanganan yang lebih optimal terhadap kasus kekerasan seksual. Jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, UU TPKS lebih banyak menyorot pemenuhan hak korban, tidak terkecuali korban penyandang disabilitas. Konselor hukum dari Unit Pelaksana Teknis Daerah…
Yogyakarta, 25 Februari 2022 – Layanan penanganan kekerasan berbasis gender dan disabilitas Rumah Cakap Bermartabat Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (RCB SAPDA) menerbitkan hasil survei Pemaknaan Orang Muda terhadap Kekerasan Seksual melalui webinar bertajuk “Orang Muda Memaknai Kekerasan Seksual: Antara Timpangnya Pengetahuan dan Dukungan, pada Jumat 25 Februari 2022. Kegiatan ini berlangsung dengan dukungan…
Hasil Pemeriksaan Psikologis (HPP) dapat membantu lembaga layanan untuk mengidentifikasi kondisi psikososial penyintas kekerasan sebagai bentuk alat bukti. Namun dalam penyelesaian kasus kekerasan yang melibatkan penyintas penyandang disabilitas, HPP tidak hanya menjadi penguat alat bukti melainkan juga hadir sebagai bentuk akomodasi yang layak. “HPP juga termasuk akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Ini sesuai dengan…
Sumber kerentanan perempuan penyandang disabilitas terhadap kekerasan bersumber dari banyak hal; mulai dari ketidakadilan di masyarakat, marjinalisasi, diskriminasi, subordinasi, stereotip, hingga beban ganda. Kerjasama antar lembaga diperlukan dalam mekanisme penanganan kekerasan berbasis gender dan disabilitas. Koordinator layanan konseling Rumah Cakap Bermartabat (RCB) Sentra Advokasi Perempuan Difabel, dan Anak (SAPDA) Rini Rindawati mengatakan kerjasama antar layanan…
Pada 5-6 Oktober lalu, SAPDA melakukan pelatihan Penanganan Perempuan dan Anak Dengan Disabilitas yang Mengalami Kekerasan kepada tiga (3) profesi yaitu Advokat, Psikolog Klinis dan Psikiater. Pelatihan ini diadakan selama 2 hari di hotel Ros-In Jogja. Pelatihan ini bertujuan untuk menguji modul pelatihan organisasi profesi untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan modul pelatihan; organisasi profesi memahami…
Kamis, 15 September 2016, BPPM-FPKK menyelenggarakan acara Penyususnan SOP penanganan perempuan dan anak korban kekerasan lintas mitra di DIY yang bertempat di Hotel Grace Ramayana Sosrowijayan Malioboro Yogyakarta. Peserta yang ikut terlibat adalah anggota Forum DIY ( LSM, Medis, Dinsos, bapeljamkesos, Forum di 5 kab.kota). Agenda pertemuan adalah Penyususnan SOP penanganan perempuan dan anak korban kekerasan…
