Yayasan SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan dan Anak) memutuskan nama-nama di bawah ini dinyatakan “LOLOS” untuk seleksi Tahap I untuk open recruitment Konselor Psikologi Yayasan SAPDA. Nama-nama yang dinyatakan lolos dipersilahkan untuk memeriksa kotak masuk email masing-masing untuk melihat informasi lengkap dari tahap berikutnya. Salam inklusi!
Lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membuka ruang lebih besar bagi penanganan yang lebih optimal terhadap kasus kekerasan seksual. Jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, UU TPKS lebih banyak menyorot pemenuhan hak korban, tidak terkecuali korban penyandang disabilitas. Konselor hukum dari Unit Pelaksana Teknis Daerah…
Pengadilan Negeri (PN) Ngawi dan PN Wonosobo menunjukan komitmen untuk mendorong pengadilan yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) telah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU) dengan kedua pengadilan tersebut masing-masing pada Senin (26/9) dan Rabu (12/10) sebagai bentuk pemberian dukungan. Ketua PN Ngawi Ikbal Muhammad mengucapkan terima…
Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) dengan dukungan Disability Rights Fund (DRF) telah melakukan riset mengenai Kebutuhan dan Keinginan Anak Disabilitas. SAPDA menyampaikan hasil riset tersebut kepada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam kegiatan Workshop Penyampaian Hasil Riset Keinginan dan Kebutuhan Anak Disabilitas pada Senin, 31 Oktober 2022. Hasil riset disampaikan langsung oleh Direktur…
Situs web SAPDAJOGJA.ORG dinilai sudah cukup aksesibel bagi audiens dengan hambatan sensorik penglihatan. Penilaian tersebut disampaikan oleh teman-teman penyandang disabilitas Netra saat menjadi partisipan dalam kegiatan Cek Aksesibilitas Situs Web SAPDAJOGJA.ORG yang diselenggarakan Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) pada Jumat (14/10) lalu. “Halaman web sudah dapat dinavigasi dengan baik. Teks alternatif dapat…
Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) dan Magister Hukum Kesehatan Universitas Gadjah Mada (UGM) menyepakati rencana kerjasama pemajuan isu disabilitas dalam kegiatan Partnership Day yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM pada 28/10. “Kami pada intinya terbuka untuk bekerjasama dalam program-program apapun dengan Fakultas Hukum UGM. Slot apa saja yang bisa kami isi, SAPDA…
Halo teman-teman! SAPDA sedang membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Konselor Psikologis Yayasan SAPDA. Yuk, simak informasi berikut: Kualifikasi yang dibutuhkan: Penyandang disabilitas atau tanpa disabilitas. Usia 20 – 40 tahun. Bersedia bekerja secara penuh. Sarjana psikologi lebih diutamakan. Memiliki pengalaman konseling minimal 1 tahun. Memiliki pengetahuan seputar Psychology First Aid, tehnik terapi dan asesmen psikologis….
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Negeri Cikarang dan Pengadilan Negeri Subang menambah daftar institusi pengadilan yang berkomitmen menjadi inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) melakukan penandatanganan kesepahaman (MoU) dengan keempat pengadilan tersebut pada 26/9 hingga 27/9 lalu. Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan sekaligus bersamaan…
Kekosongan peraturan terkait penyelenggaraan peradilan inklusif menjadi tantangan terbesar dalam penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di lingkungan pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) sangat diperlukan sebagai dasar kebijakan terkait standar pelayanan dan mekanisme persidangan yang mendukung kebutuhan penyandang disabilitas. Totok Yuli Biantoro dari Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM)…
