SAPDA sangat concern dalam memperjuangkan hak penyandang disabilitas, tidak hentinya melakukan gerakan-gerakan untuk memperkuat level jejaring dalam bersinergi bersama DPO, CSO, NGO dan pemerintah untuk melakukan pelatihan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak disabilitas. Pelatihan ini dilakukan pada 9 s/d. 11 Agustus 2016 bertempat di Mataram, lombok.
Pelatihan ini bertujuan untuk memahamkankonsep kekerasan berbasis Seks, Gender dan Disabilitas stakeholder pemberi layanan level daerah; memahamkan konsep penanganan kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas berbasis konsep gender dan disabilitas kepada stakeholder pemberi layanan level daerah dan mendorong sinergitas DPO, CSO serta pemberi layanan dalam penanganan kekerasan berbasis gender dan disabilitas.
Peserta yang terlibat dalam pelatihan ini adalah :
1. LPA Nusa Tenggara Barat
2. BP3AKB
3. Dinas Dikpora
4. Peksos propinsi
5. LSM ( LBH Apik, SANTAI, GAGAS Mataram, FORPAKEM)
6. Pokja ABH kec. Ampenan
7. PSMP Paramita ( Lembaga dibawah kementrian untuk rehabilitasi pada anak).
8. RPTC (Rumah Perempuan Trauma Center (Tempat rehabilitasi untuk khusus korban perempuan dibawah Dinas Sosial)
9. PKBI
10. Kejaksaan negeri NTB
11. Kejari Mataram
12. PPA Polres Mataram
13. PPA Polda NTB
14. DPO (PPDI dan Gerkatin)
Di awal proses mengenai diskusi kelompok peserta, dipresentasikan hasil diskusi yang menggambarkan kekerasan berbasis gender dan disabiltias, seperti :
• Steorotype : Stigma negative pada disabilitas dari masyarakat (lemah, tidak layak, merepotkan)
• Diskriminasi : Tidak memberi kesempatan pada disabilitas
• Awarness : Keluarga/masyarakat kurang memahami kebutuhan disabilitas.
• Over protektif : Sikap keluarga/masyarakat kepada disabilitas yang berlebihan.
• Kekerasan seksual : Kondisi disabilitas memberi peluang yang besar untuk menjadi korban kekerasan/perkosaan. Hukum positif di Indonesia kurang berpihak pada disabilitas masih bicara secara umum.
Dalam hasil diskusi selanjutnya, masih ditemukan penyebutan “Tuna…” sedangkan kerentanan karena penyandang didsabilitas dianggap aib keluarga atau karma sehingga masih banyak dikucilkan/ disembunyikan. Bila terjadi kekerasan pada mereka maka biasanya langkah penyelesaian dengan hukum adat dan kekeluargaan. Dalam melakukan pendampingan penting memahami sampai dasar / konsep harus jelas agar bisa menganalisa dari berbagai sisi dan terwujud apa yang menjadi KEBUTUHAN KORBAN. Struktur dalam masyarakat (Tingkatan relasi kuasa / tahapan di masyarakat) juga sangat berpengaruh untuk menganalisa dalam penyelesaian masalah, misalnya :
– Pimpinan dan bawahan, walaupun bawahan adalah laki-laki akan tetapi karena relasi kuasa maka pimpinan perempuan lebih berkuasa.
– Majikan dan pembantu, dalam kasus kekerasan pembantu tidak berani melaporkan majikan karena takut dipecat/tidak punya penghasilan.
– Pembantu perempuan dan pembantu laki-laki sama-sama pembantu, lebih rentan yang perempuan menjadi korban kekerasan.