DESA YANG INKLUSIF BAGI PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bapak Bito Wikantosa, Kepala Sub Direktorat Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa Ditjend PPMD Kemendesa, PDT, dan Transmigrasi, menjadi narasumber dalam acara Workshop Knowledge Sharing “Inisiasi Kebijakan Inklusi di Level Kabupaten/ Kota & Desa/ Kelurahan”, Jogja, 10 Mei 2016.

Setelah disampaikan paparan dari Kementrian Sosial, selanjutnya Bapak Bito Wikantosa dari Kemendesa, PDT, dan Transmigrasi menyampaikan materi tentang Desa yang inklusif bagi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam acara Workshop Knowledge Sharing “Inisiasi Kebijakan Inklusi di Level Kabupaten/ Kota & Desa/ Kelurahan”, rangkaian kegiatan Program Peduli Pilar Disabilitas yang diselenggarakan Sapda, Jogja, 10 Mei 2016. Berikut adalah paparan selengkapnya.

Terkait isu dari UU Desa, dasar pikirnya dulu, bagaimana kawan-kawan disabilitas terpenuhi hak-haknya sebagai warga negara. Pertama-tama adalah soal tidak membedakan warga yang disabilitas maupun yang tidak, semua punya hak yang sama, semua warga negara. Itu aturan umum mengatur tata kelola seluruh kehidupan di desa maka seluruh warga desa siapapun itu punya hak yang sama dan wajib dilayani dengan adil. Salah satu fakta obyektif yang harus dipenuhi adalah disabilitas.

Ada hal mendasar yang mengubah wajah desa, UU desa diterapkan atas dua asas; pertama, asas pengakuan keanekaragaman budaya. Desa harus tumbuh sesuai jati dirinya, tumbuh dalam sejarahnya dan mengembangkannya. Daerah Kalimantan masih banyak desa adat karena masih banyak tanah ulayat. Tapi dari asas recognisi ini diakui desa adat dan kewenangan desa dari hak asal usulnya. Itu menjadi kewenangan desa itu sendiri untuk mengatur. Kedua asas subsidiaritas. Kalau sanggup mengatur urusan pemerintahan maka pemerintah tidak boleh mengambil alih. Ketika dulu UU desa belum ada, desa bisa diserbu untuk proyek macam-macam. Desa hanya obyek. Dengan UU desa, kalau desa bisa sanggup dan mengurus itu, tidak boleh diambil alih.

Read more about DESA YANG INKLUSIF BAGI PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS